20160404 Buku Mef 2015 Highres

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

MINIMUM ESSENTIAL FORCE TNI 2015


MINIMUM ESSENTIAL FORCE TNI 2015

PENDAHULUAN

MINIMUM ESSENTIAL FORCE TNI ISBN 978-979-8878-03-9

Hak Cipta © 2007 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cetakan Ketiga, November 2015 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa ijin tertulis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Diterbitkan oleh: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat No 13-14 Jakarta Telp: (021) 3828055 Fax: (021) 3810954 Website: www.kemhan.go.id Email: [email protected]


MINIMUM

ESSENTIAL FORCE TNI DISAHKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2015 TANGGAL 30 NOVEMBER 2015

MINIMUM ESSENTIAL FORCE TNI

i

iv

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

D

engan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buku “Kebijakan Pembangunan Kekuatan

Pokok Minimum (Minimum Essential Force/ MEF TNI)” yang merupakan salah satu dari produk strategis di bidang pertahanan telah dapat diselesaikan. Penyusunan buku ini seiring dengan penyelesaian produk-produk strategis lainnya yang meliputi Doktrin Pertahanan Negara, Strategi Pertahanan Negara, Postur Pertahanan Negara serta Buku Putih Pertahanan Negara dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan dan konteks strategis serta keterbatasan anggaran. “Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/ MEF TNI)” merupakan upaya pembaharuan terhadap produk sebel-

umnya untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI yang dilaksanakan dalam tiga tahap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024. Kebijakan pembangunan MEF ini berorientasi kepada pembangunan kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam kerangka pembangunan postur TNI yang ideal. Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI ini dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi revitalisasi, rematerialisasi, relokasi dan pengadaan dalam rangka pemenuhan terhadap aspek

MINIMUM ESSENTIAL FORCE TN I

v

KATA PENGANTAR

Alutsista, pemeliharaan dan perawatan (Harwat) serta organisasi dan sarana prasarana yang didukung dengan aspek industri pertahanan, profesionalisme dan kesejahteraan. Upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan ini sekaligus menjabarkan kebijakan, visi dan misi, nawacita serta kebijakan poros maritim dunia dalam mewujudkan sebagai negara maritim. Saya selaku pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan “Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/ MEF TNI)”. Saya yakin peran serta tersebut merupakan dharma bhakti bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Marilah kita bertekad untuk selalu mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, keselamatan segenap bangsa, Pancasila, UUD 1945 dan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada seluruh bangsa Indonesia.

Jakarta, 30 November 2015 MENTERI PERTAHANAN,

RYAMIZARD RYACUDU

vi


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

V

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Umum

1

1.2

Maksud dan Tujuan

4

1.3

Ruang Lingkup dan Tata Urut

4

1.4

Dasar

5

1.5

Pengertian

6

BAB 2 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

2.1

Umum

9

2.2

Dinamika Keamanan Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Pasifik

9

2.3

Modernisasi Kekuatan Militer

11

2.4

Isu-Perbatasan Antarnegara

12

2.5

Konflik Intra dan Antarnegara

13

2.6

Kecenderungan Konflik Kontemporer

14

2.7

Isu Senjata Pemusnah Massal

15

2.8

Terorisme

16

2.9

Spionase

16

2.10

Kejahatan Lintas Negara

17

2.11

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek

18

2.12

Perubahan Iklim

19

2.13

Bencana Alam

20

2.14

Keamanan Pangan, Air, dan Energi

20

2.15

Epidemi

22

2.16

Perkembangan Lingkungan Strategis

23

2.17

Prediksi Ancaman Ke Depan

26

BAB 3 REALISASI PEMBANGUNAN MEF TAHAP I

3.1

Umum

28


vii

3.2

3.3

Realisasi Pencapaian

28

3.2.1

Capaian di Bidang Anggaran

29

3.2.2

Capaian di Bidang Pemenuhan Alutsista

30

3.2.3

Realisasi Pembangunan Alutsista pada Akhir MEF Tahap I

32

Evaluasi

33

BAB 4 URGENSI PERUBAHAN ORIENTASI PEMBANGUNAN MEF

4.1

Umum

38

4.2

Perubahan Ancaman

39

4.3

Kebijakan Prioritas

40

4.4

Penataan Aspek Pemenuhan MEF

45

4.5

Target Postur MEF

45

4.6

Penangkalan

46

BAB 5 PEMBANGUNAN MEF TNI

5.1

Umum

47

5.2

Arah Pembangunan

47

5.3

Sasaran Pembangunan

48

5.4

Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan MEF TNI

50

5.4.1

Kebijakan Perencanaan

50

5.4.2

Kebijakan Penyelenggaraan

51

5.4.3

Kebijakan Penganggaran

52

5.4.4

Kebijakan Pemberdayaan Industri Pertahanan

53

5.4.5

Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian

55

BAB 6 TAHAPAN PEMBANGUNAN MEF TNI

6.1

Umum

57

6.2

Pembangunan MEF TNI Tahap II Tahun 2015-2019

57

6.2.1

Mabes TNI

58

6.2.2

TNI AD

60

6.2.3

TNI AL

62

6.2.4

TNI AU

64

6.3

viii

Pembangunan MEF TNI Tahap III Tahun 2020-2024


66

DAFTAR ISI

6.4

6.3.1

Mabes TNI

66

6.3.2

TNI AD

67

6.3.3

TNI AL

68

6.3.4

TNI AU

70

Proyeksi Pembangunan MEF

72

6.4.1

Proyeksi Pembangunan MEF Pada Akhir Tahun 2024

72

6.4.2

Proyeksi Pembangunan MEF Dihadapkan dengan Postur Ideal TNI 73

BAB 7 ASPEK PENDUKUNG MEF TNI

7.1

Umum

76

7.2

Industri Pertahanan

76

7.2.1

Pembangunan Industri Pertahanan

76

7.2.2

Metode Pengembangan Industri Pertahanan

78

7.2.3

Pemenuhan Kebutuhan Alutsista TNI Melalui Industri Per- 80 tahanan

7.3

Profesionalisme Prajurit

81

7.4

Kesejahteraan

83

BAB 8 ANGGARAN PEMBANGUNAN MEF TNI

8.1

Umum

86

8.2

Alokasi Anggaran Pembangunan MEF TNI Tahap II Tahun 2015-2019

87

8.3

Rencana Anggaran Pembangunan MEF Tahap III Tahun 2020-2024

87

BAB 9 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

9.1

Umum

88

9.2

Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

88

9.3

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian

89

PENUTUP 10.1

Pernyataan Risiko

91

10.2

Petunjuk Akhir

92


ix

PENDAHULUAN

111


PENDAHULUAN

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1

Umum Sebagai

bagian

integral

dari

program

pembangunan

nasional, pembangunan postur pertahanan negara harus sinergis dan searah dengan pembangunan nasional, demi terwujudnya pencapaian Visi, Misi dan Nawacita pemerintah. Pembangunan Nasional sampai dengan tahun 2025 secara jelas memuat tiga aspek utama yakni Indonesia yang maju dan mandiri; Indonesia yang adil dan demokratis; serta Indonesia yang aman dan damai. Pentingnya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai ini dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, pertahanan dan keamanan dipandang sebagai prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna memajukan sektor-sektor vital lainnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka menengah dapat dicapai bila stabilitas keamanan terjaga baik. Ketiga, konsep keamanan nasional difokuskan pada keamanan negara. Konsep ini bersifat inklusif dan partisipatoris, dimana keamanan tradisional atau keamanan negara tidak bisa lagi dipandang sebagai satu ranah yang terpisah, melainkan semakin erat kaitannya dengan keamanan non tradisional lainnya, seperti keamanan energi, maritim dan pangan. Selain itu, sumber daya manusia yang dilibatkan semakin beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu institusi saja, namun membutuhkan kemitraan lintas sektoral. Disadari bahwa upaya mencapai postur pertahanan negara yang ideal khususnya postur TNI tidak dapat diwujudkan dalam waktu


111 1

PENDAHULUAN

singkat dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan dan dukungan anggaran. Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) TNI yang diselenggarakan secara bertahap dengan tetap diarahkan kepada terwujudnya postur TNI yang ideal. Pembangunan MEF TNI tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan postur TNI yang mampu mengatasi 2 (dua) trouble-spots secara bersamaan, serta 1 (satu) kekuatan cadangan untuk mengantisipasi munculnya ancaman tambahan. Keberhasilan pembangunan postur pertahanan negara, khususnya pembangunan postur TNI melalui kebijakan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) TNI Tahap I Tahun 2010-2014 secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan kapasitas kekuatan dan kemampuan pertahanan negara dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Peningkatan kualitas dan kuantitas Alutsista TNI yang semakin modern, secara signikan meningkatkan aspek penangkalan yang pada akhirnya dapat mendukung pelaksanaan tugas TNI dalam mengantisipasi kemungkinan ancaman, termasuk dukungan terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). Dalam

menjaga

kontinyuitas

pertahanan

negara,

maka

pembangunan Postur TNI melalui kebijakan pembangunan MEF Tahap II (tahun 2015-2019) dan Tahap III (tahun 2020-2024) akan tetap dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional yang akan memunculkan berbagai tantangan sekaligus ancaman. Ancaman yang kemungkinan besar akan dihadapi saat ini adalah ancaman nyata seperti, terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman yang masih belum menjadi prioritas

2


PENDAHULUAN

didasarkan analisa strategis. Ancaman ini dapat berupa konik terbuka atau perang konvensional (konik tetap ada namun kecil kemungkinan terjadi) dan berbagai bentuk ancaman lainnya yang juga berpotensi sewaktu-waktu terjadi. Dinamika lingkungan strategis tersebut juga menuntut Indonesia untuk berperan aktif dalam rangka menciptakan perdamaian global dan regional kawasan dengan mendorong konsep pengamanan maritim yang outward looking, termasuk peluang melakukan kerjasama keamanan internasional. Konsep ini memiliki konsekuensi pembangunan postur pertahanan yang didasarkan pada kekuatan dan kemampuan bukan hanya melindungi wilayah territorial dan ZEE saja, namun juga memiliki kemampuan yang menjangkau wilayah yang lebih luas yang mencakup kawasan regional dan global. Kondisi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan bagi pembangunan Indonesia kedepan, diantaranya adalah bagaimana pemerintah mampu menghadapi konstelasi keamanan regional dan internasional terkait dengan perubahan balance of power ; antisipasi kejadian konik teritori terkait kedaulatan dan perebutan sumber daya; kerjasama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan siber/informasi/kontra intelijen, dan penanganan bencana alam. Di samping itu, kondisi keamanan maritim terutama pada jalur ALKI, meningkatnya ketegangan di kawasan Laut China Selatan dan Semenanjung Korea, menuntut Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di kawasan regional termasuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Samudera Hindia dan Pasik. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlunya pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang memadai. Kebijakan pembangunan MEF TNI (revisi) diorientasikan kepada pembangunan MEF TNI Tahap II Tahun 2015-2019 dan Tahap III Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam kebijakan secara komprehensif dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kebijakan tersebut mencerminkan arah, sasaran, pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas serta berkesinambungan. Disamping itu pemenuhan kebutuhan pembangunan tetap diselenggarakan melalui


3

PENDAHULUAN

strategi pembangunan yang terdiri dari: rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan dengan memprioritaskan

tiga

pemenuhan

aspek

pembangunan

yang meliputi: Alutsista, pemeliharaan dan perawatan (Harwat), serta organisasi dan sarana prasarana,

dengan tetap

memperhatikan pemenuhan terhadap aspek pendukung yang meliputi, pemberdayaan industri Alutsista menjadi salah satu aspek pemenuhan pembangunan MEF TNI yang diselenggarakan melalui strategi rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan.

1.2

pertahanan,

profesionalisme

pra jurit dan peningkatan kese jahteraan.

Maksud dan Tujuan Maksud.

Untuk

memberikan

gambaran

tentang

kebijakan

perubahan dalam pembangunan MEF TNI. Tujuan.

Agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kemhan

dan UO TNI dalam mendinamisasikan kegiatan penyelenggaraannya.

1.3

Ruang Lingkup dan Tata Urut Ruang lingkup kebijakan pembangunan MEF TNI ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis

beserta

ancaman

yang

ditimbulkan,

pokok-pokok

pembangunan yang terdiri dari arah, sasaran, strategi, dan pokokpokok kebijakan, serta tahapan pembangunan, dengan tata urut sebagai berikut :

111 4

a.

Pendahuluan.

b.

Perkembangan Lingkungan Strategis.

c.

Capaian Pembangunan MEF Tahap I.

d.

Urgensi Perubahan Orientasi Pembangunan MEF.


PENDAHULUAN

1.4

e.

Pokok-Pokok Pembangunan MEF.

f.

Tahapan Pembangunan MEF TNI.

g.

Aspek Pendukung MEF TNI.

h.

Anggaran Pembangunan MEF TNI.

i.

Pengawasan dan Pengendalian.

j.

Penutup.

Dasar a.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

b.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

c.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

d.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

e.

Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

f.

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

g.

V Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

h.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Minimum Essential Force Komponen Utama.

i.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Rencana Strategis Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019.

j.

Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor

KEP/1446/M/

XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2015. k.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 27 Tahun 2014


5

PENDAHULUAN

tanggal 3 Juli 2014 tentang Postur Pertahanan Negara. l.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 78 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penyelarasan Minimum Essencial Force Tahun 2014.

1.5

Pengertian a.

Ancaman Nyata adalah ancaman yang sifatnya sangat mendesak dan tinggal menunggu waktu terjadinya bahkan ancaman yang telah terjadi, akan tetapi tidak dapat diketahui secara terbuka. Dimensi waktunya sangat cepat dan dapat merambah dari lokal, nasional, regional dan global.

b.

Ancaman

Belum

Nyata

merupakan

ancaman

yang

kemungkinan kecil akan terjadi, namun diprediksi konik tetap ada. Ancaman belum nyata dapat berupa konik terbuka/ perang konvensional, sifatnya relatif masih bisa diprediksi dengan eskalasi waktu. Potensi ancamannya cukup besar dan kemungkinan dapat terjadi apabila dipicu penyebabnya. c.

Capability Based Planning adalah perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dibutuhkan sehingga dapat menimbulkan efek penangkalan dengan memberdayakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

d.

Flash Point adalah titik-titik rawan ancaman dan wilayahwilayah vital serta daerah perbatasan yang paling mungkin terjadinya konik.

e.

Trouble Spot adalah ash point yang potensi kerawanan/ ancamannya meningkat menjadi nyata sehingga konik benar-benar terjadi di wilayah tersebut.

f.

Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF ) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

111 6


PENDAHULUAN

g.

Rematerialisasi adalah Pemenuhan menuju 100% Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP)/Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) satuan TNI melalui pembangunan secara bertahap.

h.

Revitalisasi adalah peningkatan Strata satuan/penebalan satuan/materiil setingkat diatasnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman dalam wilayahnya.

i.

Relokasi adalah pembangunan/ pengembangan/ pengalihan satuan, personel dan materiil dari satu wilayah ke wilayah yang diproyeksikan pada ash point untuk mampu memberikan deterrence effect dan merespon setiap ancaman.

j.

Pengadaan adalah pembangunan/pembentukan organisasi TNI serta terselenggaranya pengadaan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan satuan baru, organisasi, personel serta Alutsista melalui sistem prioritas dan mendesak di wilayah perbatasan dan daerah rawan, guna mendukung pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI agar mampu mewujudkan efek tangkal yang tinggi.

k.

Aspek Alutsista merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan Alutsista TNI dalam pembangunan MEF yang meliputi alat peralatan utama beserta pendukungnya dalam suatu sistem kesenjataaan

diantaranya

kendaraan

khusus,

senjata,

amunisi, pesawat terbang, alat berat khusus, penjinak bahan peledak, radar, kapal dan perlengkapan tempur perorangan. l.

Aspek pemeliharaan dan perawatan (Harwat) merupakan pemenuhan kebutuhan terhadap Alutsista, organisasi dan sarana prasana dalam rangka meningkatkan kemampuan dan operasional melalui kegiatan pemeliharaan dan perawatan.

m.

Aspek

Organisasi

dan

Sarana

Prasarana

merupakan

pemenuhan terhadap organisasi beserta sarana prasarana pendukung yang digunakan untuk mendukung operasional TNI. n.

Aspek Profesionalisme merupakan pemenuhan terhadap


111 7

PENDAHULUAN

standarisasi kekuatan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh personel pengawak Alutsista TNI. o.

Aspek Kesejahteraan merupakan aspek pendukung dalam pembangunan

MEF

khususnya

kesejahteraan

personel

TNI

terhadap

yang

pemenuhan

difokuskan

pada

peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan perumahan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak. p.

Aspek Industri Pertahanan merupakan aspek pendukung dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista dan Alpalhankam untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam dari industri luar negeri. Sehingga dengan

pemberdayaan

industri

pertahanan

nasional

diharapkan terwujudnya kemandirian terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. q.

Alutsista

TNI

adalah

alat

peralatan

utama

beserta

pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.

Industri Pertahanan merupakan aspek pendukung dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista dan Alpalhankam untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam dari luar negeri.

111 8


PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Bab 2 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

2.1

Umum Dalam upaya pencapaian tujuan nasional dan melindungi kepentingan

nasional,

Kementerian

Pertahanan

(Kemhan)

merumuskan sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai ancaman. Proses analisis strategis dalam merumuskan ancaman dilaksanakan secara terus menerus terhadap data, fakta dan kecenderungan situasi pada skala global, regional dan nasional. Perkembangan lingkungan strategis secara umum menunjukkan gejala semakin eskalatif dan kompleks diberbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan cerminan kelanjutan dari persoalan sebelumnya yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang melatar belakanginya. Berbagai isu-isu strategis yang berkembang di kawasan menjadi perhatian dunia karena intensitasnya semakin dinamis. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika lingkungan strategis merupakan faktor penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan negara dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait PMD.

2.2 Dinamika Keamanan Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Pasifk Kawasan Asia-Pasik adalah kawasan yang strategis, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer. Di kawasan ini terdapat negara-negara berpenduduk lebih dari satu miliar (India dan


111 111 9


Tiongkok), berteknologi militer modern, SDM militer yang besar, yang berpengaruh terhadap ekonomi dan politik global. Dalam perspektif keamanan tradisional, kawasan AsiaPasik memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks, serta faktor risiko yang dapat menimbulkan konik antarnegara. Sengketa di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Semenanjung Korea, dan ketegangan di beberapa wilayah perbatasan antarnegara merupakan hal yang perlu disikapi secara bijaksana. Sementara dalam perspektif keamanan non-tradisional, kawasan ini memiliki sejarah panjang penyelundupan narkotika, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, serta separatisme. Selain itu, dalam tiga dasawarsa terakhir isu terorisme semakin menguat yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masalah ekonomi dan paham radikal. Perkembangan kawasan Asia Pasik yang sangat dinamis akan berdampak pada masalah ekonomi dan keamanan. Perkembangan yang perlu dicermati dan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan adalah kebijakan ekonomi dan militer Tiongkok, kebijakan strategis Amerika Serikat (AS) di kawasan, dan sengketa di Laut Cina Selatan.

10



Tiongkok

dengan

pertumbuhan

ekonomi

yang

tinggi

memungkinkan negara tersebut melakukan modernisasi militernya. Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi dan tanggapan beragam di negara-negara dalam kawasan dan kekhawatiran terhadap keseimbangan militer, sehingga, dapat menjadi dilema keamanan bagi negara-negara di kawasan. Kebijakan penyeimbangan kembali (rebalancing ) AS di kawasan Asia Pasik ditempuh melalui tiga inisiatif yaitu: keamanan melalui kehadiran kekuatan militer, ekonomi melalui Trans Pacifc Partnership (TPP) untuk mengimbangi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta diplomacy engagement. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, dapat memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasik. Kawasan ini memiliki posisi geogra yang sangat strategis, dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Posisi geogra yang merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional, sedangkan potensi sumber daya alam berpeluang untuk dieksplorasi. Sengketa di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi konik bersenjata (terbuka) yang disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan sering menggunakan instrumen militer untuk memperkuat klaimnya. Kedua, ada keterlibatan negara-negara di luar kawasan dalam konik tersebut. Ketiga, belum ada institusi atau organisasi internasional yang

kredibel dalam menyelesaikan persengketaan. Namun sebaliknya, konik bersenjata tidak akan terjadi karena di antara negara-negara ASEAN memiliki komitmen dalam penyelesaian konik dilakukan tidak dengan kekerasan bersenjata, melainkan dengan cara dialog dan persaudaraan yang dilandasi saling pengertian, menghormati, dan percaya.

2.3

Modernisasi Kekuatan Militer Beberapa negara di kawasan Asia Pasik telah modernisasi kekuatan pertahanan, yang didukung pertumbuhan ekonomi yang


111 11


lebih baik. Tujuan tidak hanya untuk kesetaraan dan mencapai standarisasi dengan sistem aliansi, namun juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kontinjensi akibat ketidakpastian situasi strategi. Modernisasi sistem persenjataan dan penempatan yang provokatif

dapat

menimbulkan

miskalkulasi

dan

mispersepsi.

Kesalahan penilaian/persepsi terhadap suatu peristiwa dapat menciptakan situasi yang kompleks dan berbahaya, terutama dikaitkan dengan adanya potensi konik yang sedang berlangsung di kawasan, seperti di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Modernisasi kekuatan militer juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi

pertahanan.

Beberapa

negara

di

kawasan

telah

memanfaatkan teknologi tersebut untuk memodernisasi sistem persenjataan konvensional strategis maupun sistem penginderaan modern

terintegrasi

seperti

Komando,

Kendali,

Komunikasi,

Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP), dan sistem pertahanan siber. Khusus tentang siber, dewasa ini perang siber telah menjadi strategi untuk menimbulkan kerugian yang berdampak strategis terhadap suatu negara.

2.4 Isu Perbatasan Antarnegara Kawasan Asia Pasik masih memiliki potensi sengketa perbatasan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Fakta empiris menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perang adalah persoalan batas wilayah. Konik dan krisis yang sedang berlangsung dalam konteks ini dapat meningkatkan terjadinya ancaman tradisional apabila manajemen sengketa tidak dilakukan secara tepat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang sangat terbuka dari berbagai arah, Indonesia memiliki sejumlah permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan. Selain itu, negara Indonesia memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan, yang 12 pulau-pulau kecil terluar diantaranya memerlukan prioritas dalam pengelolaannya agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjamin secara

12



optimal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan

terjadinya

langgaran

terhadap

kedaulatan

NKRI,

pe-

wilayah terutama

di kawasan perbatasan darat negara yang belum mendapatkan kesepakatan pulau-pulau depan

yang

bersama kecil

dan

terluar/ter-

belum

dikelola

dengan baik. Pelanggaran terhadap

kedaulatan

negara

di

wilayah udara dan laut, seperti penerbangan/pelayaran

asing

akan menimbulkan ketegangan, bahkan dapat mengarah kepada konik.

2.5 Konfik Intra dan Antarnegara Konik intra dan antarnegara masih terjadi di beberapa kawasan dunia. Di kawasan Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur dan Eropa Barat masih terjadi konik internal, bahkan sampai perang saudara yang menyebabkan terjadinya pengungsian penduduk. Pemicu konik umumnya akibat pertarungan politik dan kekuasaan, ketidakpuasan dan ketidakadilan, persaingan akses ke sumber daya, penindasan, korupsi dan masalah absennya demokrasi. Beberapa pemicu konik ini dapat bertransformasi ke kawasan Asia Pasik. Konik intranegara cenderung bereskalasi dan bertransformasi secara signikan. Konik yang terjadi di beberapa kawasan di Afrika Utara, Afrika Tengah, Israel-Palestina, Irak, Suriah, Afganistan, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur dan Eropa masih terjadi, bahkan cenderung meningkat dan dapat berubah menjadi perang saudara yang sulit untuk dicarikan solusi damai.


111 13


Konik intra dan antarnegara masih terjadi di beberapa kawasan dunia

Demikian juga konik antarnegara, masih berpotensi terjadi di wilayah Asia Timur yang penyelesaiannya membutuhkan pendekatanpendekatan baru dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasik.

2.6 Kecenderungan Konfik Kontemporer Pola konik bersenjata saat ini mengalami perubahan yang signikan sehingga memengaruhi kecenderungan bentuk konik kontemporer di dunia. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban, biaya perang yang tinggi dan semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional. Pola untuk menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan dilakukan dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat proxy war . Tren menguasai suatu negara dengan menggunakan ‘senjata’ asimetris yang dibangun secara sistematis, seperti konik Suriah dan perang di Ukraina semakin meningkat. Penciptaan kondisi lewat propaganda dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ruang siber seperti media sosial.

14



Permasalahan serius terkait konik kontemporer adalah meningkatnya konik internal, yaitu konik yang dapat memicu gerakan separatis karena kepentingan politik dan wilayah, termasuk konik sosial yang terjadi di beberapa negara dengan dilatarbelakangi dinamika sosial, budaya, primordialisme, suku, ras, dan agama. Pola devide et impera atau memecah-belah komponenkomponen bangsa dalam negeri merupakan cara yang efektif untuk menghancurkan suatu negara. seperti yang terjadi pada fenomena Arab Spring , kekacauan politik dan keamanan di Mesir, serta perang saudara di Irak, Afghanistan, Libya, dan Suriah membuktikan adanya pola konik tersebut.

2.7 Isu Senjata Pemusnah Massal Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam bidang kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives/CBRNE) yang


111 15


bersamaan dengan kemajuan alat transportasi dan komunikasi informasi telah meningkatkan penguasaan, penggunaan, dan penyebaran CBRNE hakekatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Namun, bahan-bahan berbahaya tersebut berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan umat manusia, apabila dikuasai oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab. Kerawanan ini dipertegas bahwa masih terdapat beberapa negara yang memproduksi bahan-bahan berbahaya tersebut secara tidak transparan. Hal ini berimplikasi terhadap negara-negara lain untuk menghadapi ancaman penggunaan senjata CBRNE. Dalam era keterbukaan saat ini, perdagangan, pelintasan, dan penyebaran bahan-bahan berbahaya secara ilegal menyebabkan kerawanan terhadap keamanan. Kondisi ini bila tidak ditangani dan dikontrol secara optimal berpotensi mengancam pertahanan negara.

2.8

Terorisme Terorisme merupakan isu sentral keamanan global yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui jejaring sosial untuk memperkuat jaringan globalnya guna mendapatkan persenjataan, dukungan nansial maupun tempat-tempat berlindung. Aksi terorisme global seperti gerakan radikal Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) merupakan bukti nyata terorisme telah menjadi satu kekuatan untuk melancarkan aksi kekerasan dengan mengatasnamakan paham radikal untuk menyerang rezim yang t idak sejalan dengan paradigma yang diyakini. Selain itu, terdapat juga kelompok radikal lainnya yang berkembang karena beraliasi atau terinspirasi oleh ideologi Al-Qaeda termasuk Home-Grown Terrorist dan Returning Fighters.

2.9

Spionase Spionase merupakan aktivitas pengumpulan informasi dan data yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan dokumen strategis melalui berbagai

16



cara

dan

metode.

Ancaman

spionase yang dilakukan oleh negara lain masih akan tetap berpotensi terjadi untuk mencari dan

mendapatkan

rahasia

pertahanan negara Indonesia. Negara-negara akan

berusaha

tersebut mendapatkan

informasi strategis untuk menjawab hakikat ancaman dan tantangan terhadap kepentingan nasionalnya.

2.10 Kejahatan Lintas Negara Kejahatan lintas negara saat ini dipandang sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan global. Di kawasan Asia Tenggara, kejahatan ini merupakan ancaman serius dan menjadikan kerawanan bagi stabilitas keamanan. Sesuai dengan program implementasi rencana aksi ASEAN dalam memerangi kejahatan lintasnegara (Programme

to

Implement

the

ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) yang menyatakan bahwa di kawasan ini terdapat beberapa jenis kejahatan lintasnegara seperti: perdagangan

gelap

narkoba, perdagangan manusia, perompakan laut,

penyelundupan

senjata,

pencucian

uang, terorisme, kejahatan perbankan

internasional

dan

kejahatan siber. Disamping lintasnegara

itu

kejahatan

yang

menjadi


111 17


ancaman bersama dan serius diantaranya adalah kejahatan narkoba yang dapat berkaitan dengan sumber pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatisme. Perkembangan kejahatan lintas negara ini tumbuh secara masif dari dalam suatu wilayah dan kelompokkelompok beraliran keras maupun kriminal yang terorganisasi. Mengingat fenomena kejahatan ini berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional, maka Indonesia senantiasa konsisten dalam upaya penegakan hukum dan melindungi warga negara dari mata rantai kejahatan lintas negara.

2.11 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemajuan iptek memengaruhi bentuk dan pola perang dimasa yang akan datang. Walaupun pola dan bentuk perang asimetris masih terjadi di beberapa wilayah, akan tetapi teknologi persenjataan perang konvensional tetap berkembang dengan pesat. Perang dimasa yang akan datang semakin mempertimbangkan pengurangan dampak kerusakan dan korban dikalangan sipil, dengan menerapkan teknologi senjata akurasi tinggi dan penerapan teknologi robot pada berbagai sistem persenjataan guna mengurangi penggunaan dan pengerahan personil maupun peralatan perang. Perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi

peperangan

berbasis

mengandalkan sekaligus

juga

menciptakan jaringan

keunggulan

mampu

yang

informasi,

melaksanakan

perang diranah digital ataupun ruang siber. Dampak yang ditimbulkan dapat menjadikan yang

situasi

keamanan

mengkhawatirkan,

dunia

diantaranya

kejahatan siber yang tidak mengenal batas, termasuk pemanfaatan rekayasa genetika

18


bioteknologi,

dan

teknologi


nano yang sulit dideteksi. Disamping itu rekayasa teknologi juga berkembang di dunia penerbangan, pembuatan senjata nuklir maupun wahana peluncur roket, peluru kendali maupun wahana terbang tanpa awak serta teknologi satelit juga dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara. Dari aspek pertahanan, ruang siber telah menjadi domain kelima yang dapat dijadikan sebagai medan peperangan, selain medan perang darat, laut, udara dan ruang angkasa. Penggunaan sistem, peralatan, dan platform berbasis internet cenderung semakin meluas yang berpotensi menjadi kerawanan.

2.12 Perubahan Iklim Perubahan global

iklim

berpengaruh

pada

lingkungan kehidupan manusia. Perubahan ini telah memperlihatkan kecenderungan

naiknya

temperatur

permukaan bumi, perubahan suhu air laut, perubahan ekosistem, naiknya permukaan air laut, perubahan musim yang tidak menentu, meningkatnya curah

hujan,

kekeringan,

serta

badai

dan

topan.

Kecenderungan tersebut berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kebutuhan dasar umat manusia, terutama pangan, air, kesehatan dan energi. Perubahan iklim secara tidak langsung akan berpengaruh pada masalah keamanan. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia akan menyebabkan terganggunya ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang dapat mengarah kepada kerawanan. Hal ini juga berpengaruh terhadap dinamika politik, perekonomian, krisis air dan pangan, munculnya berbagai penyakit pandemik, migrasi penduduk dan berbagai konik.


111 19


2.13 Bencana Alam Indonesia merupakan wilayah pertemuan tiga Lempeng bumi yang bergerak aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan Lempeng Pasik serta dilalui oleh jalur pegunungan aktif dunia yaitu Sirkum Pasik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan Indonesia termasuk bagian dari lintasan Ring of Fire atau cincin api pasik dunia, yang merupakan jalur pegunungan aktif, sehingga di Indonesia rentan terhadap gempa tektonik maupun vulkanik. Potensi bencana alam berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang terdiri atas tsunami, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kekeringan, tanah longsor, erupsi gunung berapi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut yang berakibat bencana kabut asap. Kejadian bencana alam sering terjadi pada beberapa negara, merupakan tantangan

dan

risiko

yang

akan terus dihadapi dan perlu diantisipasi oleh setiap negara.

2.14 Keamanan Pangan, Air, dan Energi Ketersediaan

pangan

dunia

yang

semakin

berkurang,

berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Kelangkaan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dunia, meningkatnya kualitas hidup manusia, dan berkembangnya industri yang memanfaatkan lahan produktif, sehingga ketersediaan lahan yang semakin sempit, serta berkembangnya industri yang mengurangi lahan produktif. Diperkirakan penduduk dunia pada t ahun 2050 mencapai 10 miliar, sehingga memerlukan tambahan pangan yang cukup besar. Ke depan, diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil dan perubahan iklim.

111 20



Berkurangnya sebagai

akibat

lahan

pertanian

pertumbuhan

dan

kebutuhan penduduk yang pesat serta berkurangnya sumber daya manusia

pengelola

pertanian,

merupakan faktor penting penyebab berkurangnya ketahanan pangan. Ketergantungan pangan antarnegara diprediksi masih dapat berkembang

seiring

bertambahnya

jumlah penduduk. Krisis air bersih menjadi fenomena yang disebabkan penanganan lingkungan dan aset alam yang tidak terkendali. Pengelolaan sumber-sumber air bersih yang tidak terkendali

menyebabkan

terjadi-

nya penurunan kualitas dan ketersediaan sumber air bersih. Kebutuhan energi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk, laju perkembangan industri, serta semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa, menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan energi. Dengan semakin berkurangnya sumbersumber energi dan belum efektifnya upaya diversikasi sumber energi, diperkirakan minyak dan gas bumi menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan. Krisis pangan, air dan energi berpotensi menjadi pemicu terjadinya konik. Isu sumber daya strategis tersebut bisa menjadi sumber konik baru dan mendorong terjadinya benturan kepentingan terutama jika gagal dalam pengelolaannya.


111 111 21


2.15 Epidemi Dunia masih menghadapi epidemi beberapa penyakit infeksi yang berbahaya pada manusia. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO ) terus memberikan peringatan kepada dunia bahwa penyakit infeksi berbahaya bagi umat manusia belum sepenuhnya dapat diatasi bahkan penyebarannya cenderung semakin luas. Hampir setiap tahun ditemukan satu hingga tiga varian penyakit infeksi baru pada

manusia

atau

penyakit

lama yang muncul kembali.

Ada

kecen-

derungan bahwa penyakit infeksi pernapasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus baru pada populasi yang terindikasi di kawasan tertentu. WHO telah mengumumkan sejumlah penyakit yang masih mengancam umat manusia, yaitu demam berdarah (Dengue Fever),Tubercolosis (TBC), Human Immunodefciency Virus/ Acquired Immune Defciency Syndrome (HIV/AIDS), penyakit sapi gila (Mad Cow) atau Variant Creutzfeldt-Jakob Disease (VCJD), Avian Inuenza (H5N1) atau u burung (Bird Flu), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), u babi (Swine Flu/H1N1 u virus),Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Ebola, dan Avian Inuenza (H7N9 ) atau u burung varian baru, serta virus Zika. Secara geogras, kawasan Asia, Afrika SubSahara, Amerika Latin, dan Karibia diidentikasi oleh WHO sebagai wilayah yang rawan terhadap munculnya berbagai penyakit yang berbahaya.

111 22



2.16 Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional

IDEOLOGI Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hal yang fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Sebagai

ideologi

negara

Pancasila

merupakan

falsafah

dan pandangan hidup bangsa yang

Indonesia mengandung

nilai-nilai moral, etika dan

cita-cita

luhur

serta tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berupa nilainilai keselarasan, keseimbangan dan keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan dan kebersamaan, yang senantiasa menjadi landasan losos bagi warga negara dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. Pengembangan nilai-nilai kebhinnekaan dan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam Pancasila dimaksudkan untuk mencegah munculnya

ego

kedaerahan

dan

memperkuat

nasionalisme.

Penerapan nilai-nilai Pancasila akan meredam timbulnya aktivitas kelompok-kelompok radikal dalam lingkungan masyarakat. POLITIK Kondisi

politik

nasional

sedang

mengalami

penataan

secara signikan pada aspek infrastruktur politik, suprastruktur politik, dan budaya politik. Isu-isu yang terkait komitmen politik


111 111 23


hendaknya

dilaksanakan

secara

proporsional pada semua aspek, sementara

pemerintahan

terus

berupaya membangun komunikasi politik secara demokratis sesuai mekanisme

hubungan

kerja.

Selanjutnya

dinamika

politik

yang berkembang saat ini terus mengalami pembenahan menuju tatanan yang demokratis, sehingga sistem

politik

nasional

dapat

berjalan dengan baik. Sistem

demokrasi

yang

diharapkan dapat berjalan dengan baik,

masih

perlu

pembenahan

terkait hasil penghitungan suara pada pemilihan umum, komunikasi politik Pemda dengan Pemerintah Pusat yang belum optimal, Kepala Daerah yang lebih mengutamakan kepentingan daerah dibanding kepentingan nasional, pemekaran wilayah dan sengketa perbatasan wilayah, yang akan berpotensi menimbulkan konik. EKONOMI Kecenderungan ekonomi global yang diwarnai ketidakpastian mensyaratkan kebijakan yang cepat, tepat dan terukur guna merespon peluang dan tantangan termasuk dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kesiapan Indonesia dalam menghadapi lima bidang meliputi arus bebas barang, jasa, tenaga terampil, modal, dan investasi merupakan hal yang perlu diantisipasi secara menyeluruh. Pemerintah telah menyesuai-

111 24



kan target pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut akan memengaruhi iklim usaha terutama di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang banyak menyerap tenaga kerja. SOSIAL BUDAYA Globalisasi yang sarat dengan semangat perubahan berdampak kepada perubahan nilai-nilai yang memengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa serta berbagai permasalahan kebangsaan yang secara signikan berpengaruh terhadap tatanan budaya bangsa. Perkembangan tek

membawa

ip-

nilai-nilai

tertentu yang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan

dengan

nilai-nilai

budaya

sosial

bangsa yang sudah ada. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilainilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, semakin terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Degradasi nilainilai luhur bangsa Indonesia telah memengaruhi merosotnya sikap nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air bagi warga negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. KEAMANAN DALAM NEGERI Separatisme masih menjadi isu keamanan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Separatisme dilakukan melalui gerakan politik dan bersenjata dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan


111 111 25


fungsi pemerintahan. Penanganan keamanan dalam negeri sebagai akibat konik horizontal yang dipicu oleh keragaman budaya masyarakat, suku bangsa, agama, etnis, dan golongan, serta kondisi sosial masih mewarnai konik-konik yang terjadi di daerah tertentu.

2.17 Prediksi Ancaman Ke Depan Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Berdasarkan analisis strategis dan identikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Karenanya ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya maka ancamanancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

26 111



ANCAMAN NYATA Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar

negeri

yang

dinilai

membahayakan

kedaulatan

negara,

keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme dan

pemberontakan

bersenjata,

bencana

alam,

pelanggaran

wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. ANCAMAN BELUM NYATA Ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konik terbuka atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara, saat ini dan ke depan kemungkinannya masih kecil terjadi terhadap Indonesia. Hal ini dipertegas melalui piagam semua

PBB, negara

berkomitmen

bahwa di

dunia

untuk

saling

menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masingmasing.

Meskipun

demikian,

sebagai bangsa yang memiliki potensi

luar

biasa,

kewaspadaan

harus tetap dijaga mengingat bentuk ancaman bersifat dinamis, serta dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik.


111 27 111

Bab 3 REALISASI PEMBANGUNAN MEF TAHAP I

3.1. Umum Dalam

rangka

mengembangkan

Postur

TNI

secara

berkesinambungan, maka penyelenggaraan pembangunan MEF tetap memperhatikan dan mempedomani hasil pembangunan MEF yang telah dicapai pada tahap sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan mengenai realisasi dan hasil pencapaian pembangunan dan

sekaligus

melakukan

evaluasi

terhadap

penyelenggaraan

dalam rangka penyempurnaan pembangunan berikutnya.

Dengan

demikian assessment yang dihasilkan pada Tahap sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan MEF Tahap II dan Tahap III yang merupakan mekanisme terhadap perencanaan strategis pembangunan pertahanan yang berkelanjutan.

3.2. Realisasi Pencapaian Pelaksanaan pembangunan MEF TNI Tahap I Tahun 20102014 sebagai starting point pembangunan kekuatan pokok minimum TNI, dilaksanakan dengan menerapkan empat strategi meliputi rematerialisasi,

revitalisasi,

relokasi

dan pengadaan dengan

pemenuhan terhadap aspek Alutsista saja. Pencapaian pembangunan MEF TNI Tahap I dapat dijabarkan sebagai berikut :

111 111 28


REALISASI PEMBANGUNAN MEF TAHAP I

3.2.1

Capaian di bidang anggaran. Alokasi anggaran sebesar 162,98 T (dari berbagai sumber anggaran) telah terealisasi sebesar 122,23 T (74,99%), dengan uraian sebagai berikut: Alokasi anggaran Baseline Kemhan dan TNI TA 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 dan sesuai Permenhan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 sebesar Rp 279,86 Triliun. Kebutuhan anggaran MEF sebesar Rp. 156,00 Triliun, namun line,

dalam baru

sebesar

Base-

terdukung Rp.

99,00

Triliun sehingga masih terdapat

kekurangan

anggaran sebesar Rp. 57,00 Triliun selanjutnya kekurangan

tersebut

didukung dari anggaran On MEF)

Top

(percepatan

sesuai

Perpres

Nomor 35 Tahun 2011. Namun masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 6,98 Triliun untuk kegiatan khusus (Helikopter Apache, F-16 EDA dan Hercules C-130H). Berdasarkan alokasi anggaran Baseline tersebut, realisasi alokasi anggaran Kemhan dan TNI yang diterima Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 360,06 Triliun, termasuk didalamnya realisasi alokasi anggaran MEF sebesar Rp 122,20 Triliun. Rencana anggaran Alutsista Minimum Essential Forces (MEF ) pada Renstra Tahun 2010-2014 sebesar Rp 156,00 Triliun yang terdiri atas Baseline Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 99,00 Triliun dan alokasi On Top (Perpres Nomor 35 Tahun 2011) TA 2010-2014 sebesar Rp 57,00 Triliun dan kekurangan anggaran untuk kegiatan khusus sebesar


111 111 29


Rp. 6,98 Triliun.

Dari alokasi sebesar Rp 99,00 Triliun tersebut,

sebesar Rp. 32,50 Triliun digunakan untuk belanja Pemeliharaan dan Perawatan (Harwat) dan sebesar Rp 66,60 Triliun untuk Belanja Modal Pengadaan yang terdiri atas Pinjaman Luar Negeri sebesar USD. 6,50 Miliar dan sisanya sebesar Rp. 4,00 Triliun berasal dari Pinjaman Dalam Negeri. Dengan demikian maka pencapaian MEF bidang anggaran Alutsista TA 2010-2014 telah terdukung Rp. 122,20 Triliun dari rencana Rp. 162,98 Triliun (Rp. 156,00 Triliun + Rp. 6,98 Triliun) atau sama dengan 74,98%.

3.2.2. Capaian di bidang pemenuhan Alutsista, sebagai berikut : Capaian MEF dari 24 kegiatan prioritas Alutsista bergerak telah mencapai 100% (24 kegiatan terkontrak), adapun rincian barang antara lain sebagai berikut: Helikopter Serbu 16 unit, Tank BMP-3F 37 unit, MRLF 3 unit, Pesawat Sukhoi 6 unit, Pesawat T-50i 16 unit, Rudal Arhanud Shorad 51 unit, Panser BTR 4 5 unit, MLRS Kal 122 mm 38 unit, MLM KRI Kelas Korvet 2 unit, Kapal BHO 2 unit, Kapal Layar Latih 1 unit, Helikopter Full Combat SAR 6 unit, Rantis 2,5 Ton 75 unit dari 665 unit, Kendaraan Angkut Munisi 5 Ton 75 unit dari 300 unit, Pesawat CN-295 9 unit, Helikopter Serang 1 unit dari 12 unit, ME Armed 155 Howitzer 37 unit, Roket MLRS 13 unit dari 38 unit, Main Battle Tank 103 unit, PSU 6 Satbak, Rudal Arhanud ( V shorad ) 56 unit, Helikopter AKS 11 unit, Helikopter Angkut 16 unit.

111 111 30



Capaian MEF dari kegiatan non prioritas Alutsista bergerak sebanyak 40 kegiatan. Pencapaian kegiatan sebesar 95% (38 kegiatan terkontrak) dengan rincian sebagai berikut: Peluru kendali jarak pendek (QW-3) 94 set, Heli MI-35 P 3 unit, Heli MI-17 V5 6 unit, Ranpur Panser Canon 22 unit, Korvet Kelas Sigma Tahap II 4 unit, Exocet MM-40 + Mistral Tahap-I 5 unit, Sewaco Korvet Kelas Sigma 1, Meriam kaliber 30 mm 7 barel, Exocet MM-40 + Mistral TahapII, Kapal Selam diesel elektrik Tahap-I 1 unit, Kapal PKR Tahap-I 1 unit, Pengadaan pesawat pengganti OV-10/Super Tucano Tahap-I 8 unit, Patroli Kawal Rudal (PKR) Tahap-II 1 unit, Kapal Selam Diesel Elektrik Tahap-II 2 unit, Pesawat Super Tucano Tahap-II 8 unit, Sniper Kopassus 251 unit, Mukal 105 mm 15.000 butir, Ranjau Laut 84 unit, ME Arhanud Marinir 4 unit, Degaussing Corvet Sigma Class 4 unit, Sewaco KCR -40 2 unit, Exocet MM-40 Blok-3 4 unit, Torpedo A-244 S 2 unit, Mukal Meriam Kapal 76 mm 10.000 butir, Meriam Kal. 40 mm 2 pucuk, Ship Born AD 20 mm 10 unit. Capaian MEF dari program khusus

Alutsista

bergerak

(yang

didukung dari Rupiah Murni) sebanyak 4 kegiatan telah dicapai yaitu: Helikopter Serang Apache AH-64E 8 unit, Upgrade F-16 EDA 24 unit, Restorasi C-130H Hibah dari RAAF 4 unit, Pembelian Pesawat C-130H 5 unit, Simulator dan Suku cadang Eks Australia. Capaian MEF dari program Bangtekindhan dengan dukungan anggaran PDN untuk kegiatan pengadaan Alutsista sebanyak 118 kegiatan untuk matra darat, matra laut dan matra udara, telah mencapai 96,7% (117 kegiatan) antara lain: Helikopter NAS 332, Retrot AMX-13, Kapal Angkut Tank 1 & 2, CN-235 MPA Mission Equipment, Torpedo SUT, Panser Anoa APS Pindad, Kendaraan Angkut Personel, Bomb P-100, Senjata, Helm Anti Peluru, Combat Management System, Radar Surveillance.


111 111 31


Capaian MEF dari program Bangtekindhan dengan dukungan anggaran pengadaan

RM

untuk

Alutsista

kegiatan sebanyak

100 kegiatan untuk matra darat, matra laut dan matra udara, telah mencapai 91% (97 kegiatan) antara lain: Rocket FFAR , Bom

P-100,

Panser APS Pindad, Combat Boat, Sea Rider, IPP Set, Kapal Bantu Cair Minyak, Heli NAS 332, Senjata Sniper. Sehingga total pencapaian MEF Tahap I TA. 2010-2014 dari sisi anggaran sebesar 74,99%, dari sisi barang sudah terkontrak sebesar 97,1%.

3.2.3. Realisasi Pembangunan Alutsista pada Akhir MEF Tahap I Secara kuantitas, realisasi hasil pembangunan Alutsista pada Akhir MEF Tahap I, apabila dibandingkan dengan target keseluruhan yang diproyeksikan dalam pembangunan MEF, dapat diukur capaiannya pada akhir Pembangunan MEF Tahap I (dalam persen) sebagai berikut:

Grafk persentase pembangunan Alutsista secara kuantas yang dicapai MEF Tahap I dibandingkan dengan kondisi kuantas Alutsista sebelum MEF dan proyeksi yang diharapkan pada akhir MEF Tahap III

111 111 32



a.

Pemenuhan Alutsista TNI AD telah mencapai 64,89 persen dari total target keseluruhan dari pembangunan MEF TNI AD.

b.

Pemenuhan Alutsista TNI AL telah mencapai 60,71 persen dari total target keseluruhan dari pembangunan MEF TNI AL.

c.

Pemenuhan Alutsista TNI AU telah mencapai 46,12 persen dari total target keseluruhan dari pembangunan MEF TNI AU. Dengan demikian, secara kuantitas rata-rata pemenuhan

Alutsista pada pembangunan MEF TNI Tahap I telah mencapai 57,24 persen dari total target pembangunan MEF secara keseluruhan.

3.3.

Evaluasi Hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan MEF Tahap I Tahun 2010-2014 masih mengalami berbagai kendala, sehingga konsistensi dan kesinambungan pengelolaan dan penyelenggaraan masih perlu disempurnakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian penyelenggaraan pembangunan MEF tahun 2010-2014 sebagai berikut :

3.3.1

Komitmen pemerintah sebagai penentu kebijakan anggaran terhadap pembangun pertahanan negara masih terkendala dengan adanya beberapa kebijakan politik anggaran. Pengadaan Alutsista sebagian dibiayai dari pinjaman, baik itu pinjaman dalam negeri (PDN) sebesar Rp. 4 triliun maupun pinjaman luar negeri (PLN) sekitar USD 5,76 miliar atau ekuivalen dengan Rp. 57,6 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp. 10.000 per USD. Apabila dianggap seluruh alokasi pinjaman ini terpakai, maka secara keseluruhan dalam lima tahun 2010-2014, total pinjaman sektor pertahanan sekitar Rp. 62 triliun. Disisi lain, jumlah total pinjaman Indonesia tercatat selama lima tahun sekitar Rp. 1.213 triliun yaitu net setelah dikurangi pembayaran kembali pinjaman selama lima tahun 2010-2014. Dengan demikian beban pinjaman sektor pertahanan dalam Tahap I sekitar 5,1% dari total pinjaman.


111 111 33


3.3.2. Kebijakan anggaran top down belum menjadikan kebutuhan mendasar pemenuhan anggaran pertahanan dalam rangka menghadapi ancaman. Hal ini terlihat dari dukungan pagu indikatif yang ada berdasarkan kemampuan pemerintah. Implementasi penyaluran anggaran dengan rencana kebutuhan diupayakan sesuai konsep MEF khususnya terkait dengan penggunaan dana KE. Ada beberapa permasalahan sebagai berikut: a.

Penetapan alokasi blue book pinjaman luar negeri setiap Renstra selalu terlambat.

b.

Proses pinjaman luar negeri sangat lama (lebih dari 36 bulan), dimana kegiatan tersebut melebihi dari 30 langkah yang melibatkan berbagai institusi.

c.

Pinjaman luar negeri sangat tergantung kepada negara pemberi kredit.

d.

Permasalahan negosiasi material kontrak harus diikuti oleh negotiation loan.

e.

Pinjaman luar negeri sangat sulit mendapatkan Bank penjamin untuk material militer.

f.

Pinjaman luar negeri sangat dipengaruhi oleh ketersediaan rupiah murni sebagai uang muka pendamping.

g.

Proses persetujuan pencairan anggaran (pencabutan tanda bintang) terhadap rupiah murni pendamping memerlukan waktu yang relatif panjang.

h.

Konsep operations requirement (Opsreq) dengan ketersediaan pinjaman luar negeri sering tidak seimbang.

i.

Kegiatan evaluasi spesikasi teknis (Spektek) sering terlambat.

j.

Penggunaan anggaran pinjaman dalam negeri dan badan usaha milik nasional industri pertahanan (BUMNIP) dan badan usaha milik swasta (BUMS), memiliki kendala sebagai berikut : 1)

Alokasi kontrak menggunakan rupiah murni besarannya terbatas.

2)

Proses pengadaan PDN masih mengacu pada Permenhan Nomor 07 Tahun 2006 tentang pengadaan barang dan jasa militer dengan menggunakan fasilitas KE di lingkungan

111 111 34



Kemhan dan TNI. 3)

Proses pengadaan yang cukup panjang mengakibatkan keterlambatan daya serap di akhir tahun anggaran.

4)

Alokasi anggaran PDN di UO Kemhan dan pelaksanaan program/kegiatan oleh UO TNI dan Angkatan mengakibatkan proses lebih lama karena panjangnya penyelesaian administrasi.

3.3.3. Kebijakan zero growth merupakan kebijakan dalam upaya memberdayakan SDM militer/TNI, terutama personel diluar struktur organisasi/luar formasi (LF). Dengan kebijakan tersebut diharapkan pada setiap Renstra selalu terjadi keseimbangan jumlah personel atau tidak mengalami perubahan, bahkan meningkat dari aspek kualitas. Namun demikian, dalam pembangunan MEF secara otomatis akan diikuti dengan pembangunan organisasi baru maupun revitalisasi organisasi. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap pengisian TOP dan DSPP organisasi, implementasi right sizing satuan TNI melalui restrukturisasi, dan revitalisasi organisasi yang berakibat organisasi di luar wilayah ash point akan mengalami defsit personel. Pembentukan dan validasi organisasi satuan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan dalam rangka penataan dan pemantapan organisasi telah dilaksanakan. Namun beberapa satuan belum sepenuhnya siap operasional. Hal ini disebabkan oleh karena kekuatan personel yang belum siap baik dari segi kualitas maupun kuantitas, masih terbatasnya sarana dan prasarana pangkalan serta belum seluruh materiil maupun Alutsista yang dibutuhkan dapat didukung. Pembentukan satuan-satuan baru, peningkatan satuan


111 111 35


(revitalisasi) maupun relokasi satuan akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana pembangunan MEF. Right sizing dan zero growth dilaksanakan sesuai program, meskipun belum mencapai sasaran secara kualitas dan kuantitas yang diharapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan TOP/DSPP. Kebijakan program right sizing maupun zero growth personel akan terus dilanjutkan sesuai penataan organisasi, baik dilingkungan Mabes TNI maupun Angkatan. 3.3.4

Modernisasi maupun rematerialisasi Alutsista dan non-Alutsista telah

dilaksanakan

bertahap

sesuai

secara

kebutuhan.

Beberapa jenis Alutsista/Non Alutsista

mengalami

peruba-

han dari rencana semula baik jenis, jumlah, maupun pabrikannya. oleh

Hal

ini

disebabkan

terbatasnya

ketersediaan

dukungan

anggaran

dari

pemerintah, sehingga perlu diadakan skala dan

penyesuaian prioritas.

dengan

Modernisasi

rematerialisasi

Alutsista

dalam rangka percepatan pembangunan MEF akan tetap dilan jutkan secara bertahap sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketersediaan anggaran. 3.3.5

Penyelenggaraan pembangunan MEF khususnya terkait dengan pemenuhan Alutsista masih belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan dengan industri luar negeri, disisi lain industri dalam negeri belum mampu mendukung pemenuhan Alutsista sesuai kebutuhan.

111 36



3.3.6

Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan MEF menyebabkan sasaran pencapaian kurang maksimal. Hal ini dikarenakan mekanisme perencanaan yang sering mengalami perubahan berpengaruh terhadap dinamika penyelenggaraan. Oleh karena itu diperlukan adanya Tim monitoring secara kolektif yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian pembangunan MEF sesuai dengan jalur hirarki dan tataran kewenangan masing-masing.

3.3.7

Realisasi pencapaian pembangunan MEF Tahap I ditinjau dari pemenuhan aspek Alutsista masih mencapai 57,24% dari postur MEF yang diharapkan. Prosentase ini masih relatif rendah dalam pencapaian postur MEF keseluruhan yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2024, bahkan masih jauh dari target “melampaui MEF” yang ditetapkan dalam RPJPN.


111 37

Bab 4 URGENSI PERUBAHAN ORIENTASI PEMBANGUNAN MEF

4.1 Umum Kepentingan utama dari kebijakan pembangunan MEF adalah untuk mengoptimalkan perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan agar tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan, yang sekaligus merupakan upaya terobosan untuk mengarahkan pemenuhan MEF pada aspek-aspek pengembangan dalam mewujudkan pencapaian pembangunan, termasuk mendukung kebijakan pemerintah terhadap Poros Maritim Dunia (PMD). Revisi Pembangunan MEF disusun berdasarkan pada: Pertama, skala prioritas dalam menghadapi ancaman, baik dalam bentuk nyata dan ancaman belum nyata; Kedua, kebijakan prioritas pemerintah untuk mencapai kemandirian pertahanan;

Ketiga,

penataan aspek pemenuhan MEF baik terhadap aspek utama maupun aspek pendukung; Keempat , pencapaian target postur MEF untuk menghadapi ancaman di 2 (dua) trouble spots dengan menyisakan 1 (satu) kekuatan cadangan, yang terbagi dalam tiga wilayah pertahanan; dan kelima terwujudnya kemampuan penangkalan yang dapat diandalkan.

111 111 38


URGENSI PERUBAHAN ORIENTASI PEMBANGUNAN MEF

4.2 Perubahan Ancaman Dinamika perkembangan lingkungan dan konteks strategis baik global, regional maupun nasional dewasa ini telah menciptakan spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi kepada pertahanan negara. Beberapa hal yang perlu dicermati dan berimplikasi pada stabilitas keamanan kawasan adalah perkembangan kekuatan militer Tiongkok; kebijakan strategis Amerika Serikat di kawasan dan sengketa di Laut China Selatan sehingga mengundang perhatian dunia,

termasuk

Indonesia

yang

berkaitan dengan klaim batas ZEE di Laut Cina Selatan, khususnya yang sebelah utara Kepulauan Natuna

berdasarkan

nine-doted-lines yang ditetapkan secara sepihak oleh Tiongkok. Sebagai dari

antisipasi perkembangan

ini beberapa negara di kawasan telah memodernisasi kekuatan

militernya,

seperti

Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Hal ini akan membawa pengaruh kepada strategi pertahanan Indonesia dalam rangka ikut serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Perkembangan dimensi ancaman dari satu dimensi ke dimensi lain, termasuk dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan informasi serta legislasi dapat berubah secara tiba-tiba dan tidak mudah untuk diprediksi serta isu-isu strategis lainnya. Perkembangan dimensi ancaman ini telah mewujudkan adanya bentuk ancaman nyata dan belum nyata, yang mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.


111 111 39


Perkembangan dan perubahan dimensi ancaman inilah yang dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan melalui pembangunan MEF agar dapat mewujudkan postur pertahanan negara yang dapat diandalkan untuk mengawal kepentingan nasional dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

4.3 Kebijakan Prioritas Pembangunan MEF TNI berpedoman pada Visi, Misi, dan Nawacita pemerintah sebagai landasan pembangunan nasional, serta konsep Poros Maritim Dunia (PMD), dengan penjelasan sebagai berikut: 4.3.1. Visi “Kabinet Kerja” Pemerintah adalah “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Indonesia yang berdaulat akan dapat terwujud apabila didukung oleh postur pertahanan negara yang handal dalam rangka menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, tercapainya target

pembangunan MEF TNI sebagai komponen utama pertahanan negara menjadi sangat penting guna mendukung visi dimaksud. 4.3.2. Misi yang dijalankan untuk mewujudkan Visi “Kabinet Kerja” Pemerintah di atas meliputi: a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. c. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperluas jatidiri sebagai bangsa maritim.

111 111 40



d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Misi “Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan kemandirian

wilayah,

menopang

ekonomi

dengan

mengamankan sumber daya maritim dan

mencerminkan

kepribadian

Indonesia sebagai negara kepulauan”

ditetapkan

sebagai

misi

yang pertama, mengandung makna bahwa keamanan nasional menjadi prioritas yang harus diwujudkan untuk

memungkinkan

kelan-

caran pelaksanaan pembangunan nasional.

Dengan

Pemenuhan MEF TNI juga diarahkan untuk mendukung 5 Pilar Utama Poros Marim Dunia

demikian,

pembangunan MEF TNI perlu diarahkan terutama untuk mewujudkan kekuatan TNI yang memiliki kemampuan untuk mendukung kebijakan PMD serta pengembangan pertahanan maritim yang merupakan pilar kelima dari kebijakan PMD. 4.3.3. Nawacita merupakan 9 (sembilan) agenda aksi prioritas pemerintahan Kabinet Kerja, yang meliputi: a.

Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

b.

Kami

akan

membuat

pemerintah

selalu

hadir

dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.


111 111 41


c.

Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan.

d.

Kami akan memperkuat kehadiran negara melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

e.

Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

f.

Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

g.

Kami

akan

mewujudkan

kemandirian

ekonomi

dengan

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. h.

Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa.

i.

Kami akan memperteguh Kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.3.4 Dalam mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara maritim yang menjadi Poros Maritim Dunia, maka pemerintah Indonesia telah menetapkan 5 (lima) pilar utama, yaitu: a.

Indonesia

akan

membangun

kembali

budaya

maritim

Indonesia. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa kemakmuran dan masa depan bangsa, sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola maritim. b.

Menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

c.

Indonesia akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport , logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

d.

Melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan untuk

111 111 42



meniadakan sumber konik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. e.

Membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan

dan

kekayaan

maritim.

Indonesia

juga

berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasik, serta menginginkan situasi di kedua kawasan samudera itu tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagaimana tercantum dalam pilar kelima PMD diarahkan untuk menghadapi berbagai ancaman maritim, baik yang ditimbulkan oleh faktor alam/bencana, kriminal, maupun politik.

Sedangkan tantangan

dan kendala yang menonjol diantaranya adalah kian maraknya pelanggaran hukum dan tindak kejahatan di kawasan maritim yang cenderung semakin kompleks dan bervariasi, serta adanya konik kepentingan ekonomi regional dan global atas wilayah maritim. Untuk mengatasinya diperlukan postur pertahanan negara yang mampu melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim,


111 43


serta mampu menjalankan fungsi penangkalan dan penindakan terhadap setiap ancaman maritim yang muncul, maupun pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat ancaman maritim. Pencanangan PMD

yang menuntut adanya pergeseran

paradigma ke arah outward looking , memunculkan konsekuensi kebutuhan postur pertahanan negara yang tidak sekedar memiliki kemampuan melindungi wilayah teritorial dan ZEE saja, namun juga harus memiliki kemampuan men jangkau wilayah operasi yang lebih luas dan jauh melampaui wilayah teritorial NKRI. Kemampuan tersebut dibutuhkan dalam rangka mengamankan kepentingan negara di wilayah teritorial negara lain dan di kawasan laut bebas/internasional, diantaranya untuk kepentingan melindungi keselamatan warga negara Indonesia yang sedang terancam jiwanya di wilayah maritim negara asing, memantau dan mengawal kapal-kapal niaga Indonesia yang melayari jalur perairan Internasional, turut menjaga keamanan dan mencegah terjadinya konik di Laut Cina Selatan maupun di kedua samudera yang mengapit wilayah kedaulatan Indonesia, yaitu Samudera Hindia dan Pasik, serta mendukung misi pemeliharaan

111 44



perdamaian di daerah-daerah konik di berbagai belahan dunia. Dari

landasan

kebijakan

pemerintah

diatas

baik

visi,

misi, Nawacita maupun poros maritim dunia secara keseluruhan memberikan pemahaman, bahwa kebijakan tersebut diarahkan kepada terwujudnya negara maritim yang memiliki kedaulatan penuh, memiliki kemandirian di semua bidang dan memiliki pertahanan negara yang bisa dihandalkan dalam mengamankan tujuan dan kepentingan nasional. Dengan demikian, maka pembangunan postur pertahanan diarahkan menuju terwujudkan kebijakan pemerintah tersebut.

4.4

Penataan Aspek Pemenuhan MEF Aspek pemenuhan pembangunan MEF Tahap I hanya terbatas pada pemenuhan Alutsista yang didalamnya terdapat dukungan Harwat, namun pada kebijakan pembangunan MEF Tahap II dan III telah dikembangkan menjadi 3 (tiga) aspek utama yang meliputi: Alutsista, Harwat, serta sarana prasarana dan organisasi. Pembangunan MEF TNI perlu didukung dengan kebijakan pembangunan yang tidak terpisahkan dari pembangunan aspek utama. Kebijakan pembangunan pada aspek pendukung tersebut secara spesik harus mampu mendorong terwujudnya pembangunan MEF secara menyeluruh. Aspek pendukung MEF meliputi industri pertahanan, profesionalisme prajurit, dan kesejahteraan personel.

4.5

Target Postur MEF Target Pembangunan MEF TNI saat ini diselenggarakan dalam rangka membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang mampu mengantisipasi berbagai macam ancaman di 2 (dua) wilayah trouble-spots dan 1 (satu) kekuatan cadangan. Pembangunan MEF TNI pada Tahap II dan Tahap III diorientasikan pada terwujudnya 3 (tiga) wilayah pertahanan. Dengan demikian

diperlukan

pengembangan

organisasi

baik

terpusat


111 45


maupun kewilayahan melalui pengembangan Kotama TNI dengan mengedepankan Trimatra Terpadu.

4.6

Penangkalan Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI

sebagai

satu

kesatuan pertahanan diselenggarakan melalui penangkalan, penindakan,

dan

pemulihan. Pembangunan MEF perwujudan

merupakan penangkalan

melalui upaya penolakan maupun pembalasan. Karakter penangkalan tidak

bersifat

melakukan melalui

pasif, upaya

usaha

tetapi

aktif

pertahanan

membangun

dan

membina kemampuan serta daya tangkal pertahanan negara. Aspek penangkalan melalui pembangunan kemampuan dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan Alutsista TNI yang dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok.

111 46


PEMBANGUNAN MEF TNI

Bab 5 PEMBANGUNAN MEF TNI

5.1 Umum Pembangunan Postur TNI melalui kebijakan pembangunan MEF mengacu kepada arah kebijakan pemerintah sesuai dengan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

(RPJPN)

Tahun 2000-2025 yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN)

lima

tahunan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, kebijakan pembangunan MEF TNI diselenggarakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam tiga tahap pembangunan yaitu Tahap I tahun 2010-2014, Tahap II tahun 2015-2019 dan Tahap III tahun 2020-2024.

5.2 Arah Pembangunan Kebijakan kelanjutan pembangunan MEF TNI diarahkan pada hal-hal sebagai berikut : a.

Mewujudkan

postur

pertahanan

negara

yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah

NKRI

keselamatan

serta

segenap

bangsa Indonesia, dengan

mengembangkan


111 111 47

PEMBANGUNAN MEF TNI

kemampuan

pertahanan

yang

mampu

mengantisipasi

ancaman di 2 (dua) trouble spots. b.

Meningkatkan pembangunan Postur TNI melalui modernisasi Alutsista, peningkatan Harwat, pengembangan organisasi dan pemenuhan sarana prasarana.

c.

Pembangunan MEF TNI selalu mempertimbangkan dinamika perubahan

ancaman,

kebijakan

prioritas

pemerintah,

penataan aspek pemenuhan MEF, target Postur MEF serta penangkalan. d.

Pengelolaan anggaran secara tepat dan komprehensif sesuai kebutuhan pembangunan dengan tetap mengacu pada prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas.

e.

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dilakukan secara sinergis dalam bentuk pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Sasaran Pembangunan Sasaran kebijakan kelanjutan pembangunan MEF TNI adalah sebagai berikut: a.

Terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan yang mampu menghadapi berbagai ancaman.

b.

Tertatanya pembangunan MEF TNI dengan tetap fokus pada modernisasi Alutsista yang didukung peningkatan Harwat serta pengembangan organisasi dan sarana prasarana, dengan memperhatikan

ketersediaan

anggaran

sesuai

rencana

strategis pembangunan kekuatan pertahanan negara. c.

Terwujudnya pengembangan industri pertahanan nasional melalui penguasaan teknologi, kerjasama pengembangan teknologi dan alih teknologi, serta kerjasama produksi yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk kepentingan pertahanan negara.

111 48


PEMBANGUNAN MEF TNI

d.

Terlaksananya

kerjasa-

ma internasional dalam rangka

membangun

kapasitas

kemampuan

pertahanan negara dan diplomasi

pertahanan,

serta saling percaya dan pengertian antar Kemhan dan atau Angkatan Bersenjata. e.

Terpenuhinya pengiriman pasukan yang profesional dan didukung perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai dalam kegiatan misi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebutuhan dan permintaan PBB.

f.

Terselenggaranya pemberdayaan wilayah pertahanan untuk meningkatkan pengamanan wilayah daratan dan perbatasan darat melalui konsep sabuk pengamanan (security belt ) secara terpadu dan peningkatan pengamanan pulau-pulau kecil terdepan/terluar sebagai beranda depan NKRI.

g.

Terselenggaranya pengerahan kekuatan laut dan kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengamanan maritim dan pengamanan dirgantara di wilayah yurisdiksi nasional.

h.

Terwujudnya

pening-

katan kapasitas kerjasama

Penelitian

Pengembangan

dan (Lit-

bang) pertahanan dengan Litbang perguruan tinggi dan Litbang industri pertahanan dalam rangka kemandirian industri pertahanan. i.

Terselenggaranya pengelolaan aset dan anggaran yang efektif, esien, dan akuntabel dalam pencapaian sasaran


111 49

PEMBANGUNAN MEF TNI

pembangunan MEF TNI. j.

Terwujudnya penguatan intelijen melalui peningkatan sistem informasi

pertahanan

negara

(Sisinfohanneg)

berbasis

pertahanan siber dan peningkatan profesionalisme. k.

Terwujudnya penataan organisasi yang efektif dan sinergis dalam menghadapi ancaman di 2 (dua) trouble spots dalam 3 (tiga) wilayah pertahanan.

5.4 Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan MEF TNI Dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan pembangunan MEF TNI, maka perlu adanya kebijakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman sebagai berikut:

5.4.1

Kebijakan Perencanaan Perencanaan yang baik merupakan suatu keberhasilan dari tahapan pembangunan dan perwujudan MEF TNI. Realisasi perencanaan pembangunan MEF TNI dapat dioptimalkan melalui mekanisme perencanaan yang baik didasarkan pada rencana kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Perencanaan pembangunan pada strata Kemhan, Kemen-PPN/Bappenas, Kemkeu, dan TNI telah disepakati melalui kebijakan bersama ( collegial policy ) bahwa pembangunan

MEF

TNI

merupakan

pembangunan

kekuatan

pertahanan militer yang meliputi modernisasi Alutsista, peningkatan Harwat, serta pengembangan organisasi dan sarana prasarana. Kemhan sebagai regulator, administrator, dan fasilitator berupaya terus mendorong penguatan secara menyeluruh agar kebijakan yang ditetapkan dapat sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional TNI. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi perubahanperubahan pada sasaran pembangunan, khususnya yang tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kebijakan perencanaan ini diarahkan kepada: a.

111 50

Peningkatan ketelitian dan ketepatan dalam perencanaan


PEMBANGUNAN MEF TNI

pembangunan kekuatan yang mengacu kepada prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran. b.

Perencanaan pembangunan MEF tetap mentaati kebijakan bersama (collegial policy ) antara Kemhan, Kemkeu, Kem-PPN/ Bappenas dan TNI.

c.

Mendorong pencapaian pembangunan, melalui perumusan kebijakan yang mendukung pembangunan MEF TNI.

5.4.2

Kebijakan Penyelenggaraan Mekanisme penyelenggaraan pembangunan MEF TNI terkait dengan pengadaan, memerlukan pertimbangan secara komprehensif dari berbagai aspek. Untuk pengadaan dalam negeri, kemampuan industri pertahanan masih terbatas dalam memenuhi spesikasi teknis yang dibutuhkan TNI, sementara pengadaan luar negeri dengan menggunakan fasilitas Kredit Ekspor (KE) memiliki birokrasi yang panjang. Hal ini menyebabkan pengadaan Alutsista memerlukan waktu yang lama, sementara teknologi berkembang cepat dan waktu penyerapan anggaran terbatas. Dalam rencana strategis pembangunan MEF TNI terdapat rencana pembangunan dan pengembangan organisasi yang perlu disesuaikan. Mekanisme penyelenggaraan terkait kebijakan dan operasional dihadapkan pada pemenuhan Alutsista perlu dukungan konsistensi dan kontinyuitas program pembangunan, khususnya dalam sistem penggantian Alutsista, sistem standarisasi militer dan kelaikan Alutsista militer yang belum terpenuhi. Arah kebijakan penyelenggaraan ini diprioritaskan kepada: a.

Peningkatan konsistensi dan kontinyuitas penyelenggaraan pembangunan MEF TNI.

b.

Peningkatan peran Industri pertahanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI.

c.

Peningkatan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung proses pengadaan Alutsista.

d.

Peningkatan pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI yang


111 51

PEMBANGUNAN MEF TNI

tergelar dalam mendukung kesiapan operasional. e.

Pemenuhan kelengkapan operasional Alutsista dan sarana prasarana pendukung lainnya.

f.

Mendorong terwujudnya mekanisme pengembangan organisasi secara proporsional.

5.4.3

Kebijakan Penganggaran Komitmen pemerintah membangun pertahanan negara diwujudkan melalui kebijakan anggaran, dengan tetap memprioritaskan peningkatan dukungan terhadap pembangunan pertahanan negara. Kebijakan tersebut dapat diakselerasi melalui perencanaan dan pengalokasian anggaran di Kem-PPN/Bappenas yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Kemkeu, sehingga dukungan prioritas pertahanan dapat terpenuhi. Hal ini dapat terlihat pada indikator rencana dan pemenuhan kebutuhan pertahanan yang sesuai dengan rincian anggaran baseline yang dialokasikan. Keterbatasan

anggaran

pertahanan

negara

dalam

memprioritaskan perwujudan MEF TNI sangat berpengaruh terhadap kesiapan Alutsista. Kesenjangan antara kebutuhan pembangunan MEF dengan ketersediaan anggaran pertahanan perlu disikapi dengan

perumusan

prioritas

pembangunan

pertahanan

yang

didasarkan pada kebutuhan mendesak. Pemenuhan kebutuhan Alutsista dalam rangka mewujudkan kemandirian secara bertahap diupayakan melalui peningkatan kemampuan industri pertahanan. Kebijakan penganggaran diarahkan kepada: a.

Peningkatan pembangunan MEF TNI difokuskan kepada peningkatan modernisasi Alutsista yang memiliki kemampuan dalam menghadapi ancaman dan memiliki efek penangkalan yang tinggi.

b.

Peningkatan pemeliharaan dan perawatan (Harwat) yang difokuskan pada peningkatan kesiapan Alutsista TNI dan memperpanjang usia pakai.

c.

111 52

Pengembangan organisasi dan sarana prasarana pendukung


PEMBANGUNAN MEF TNI

yang difokuskan pada peningkatan operasional dalam rangka terwujudnya Trimatra Terpadu. 5.4.4

Kebijakan Pemberdayaan Industri Pertahanan Pemberdayaan dan pendayagunaan Industri Pertahanan (Indhan) dalam mendukung pembangunan MEF TNI diwujudkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan Alutsista dan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) secara berkelanjutan. Kepastian

pemenuhan

Alutsista

diperlukan

untuk

menyusun

rencana pembangunan pertahanan jangka panjang, sesuai dengan rencana strategis. Industri pertahanan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan turut berperan serta dalam menggairahkan pertumbuhan industri secara nasional. Pemberdayaan dan pendayagunaan Indhan diarahkan pada upaya pencapaian kemandirian pertahanan yang didukung oleh semua pemangku kepentingan. Kemandirian Indhan harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) bidang pertahanan yang tergantung pada tiga pilar, yaitu: Pemerintah, Industri Pertahanan, dan Pengguna (TNI). Percepatan penguasaan Iptek akan memberikan kepastian dalam mewujudkan kemandirian Indhan melalui program revitalisasi.


111 53

PEMBANGUNAN MEF TNI

Perumusan kebijakan pemberdayaan dan pendayagunaan Indhan diarahkan pada pemanfaatan produk Indhan dan penguasaan teknologi militer serta pembinaan industri pertahanan, meliputi: a.

Pengadaan produk Indhan disesuaikan dengan kebutuhan TNI

dalam

jang-

ka

panjang,

se-

suai program pembangunan TNI kedepan, yang mengutamakan

aspek

kualitas dan yang mendukung posisi tawar

(bargaining

position). b.

Kebijakan

pro-

duksi dalam rangka

menata

memetakan

dan ke-

mampuan industri nasional guna mewujudkan

keman-

dirian Indhan jangka panjang melalui proses alih teknologi yang diperoleh melalui proses pengadaan Alpalhankam dari luar negeri serta hasil penelitian dan pengembangan secara mandiri. c.

Mengoptimalkan mekanisme pembiayaan dan insentif skal guna mewujudkan kesinambungan pengadaan Alutsista dan daya saing serta proteksi terhadap produk Indhan.

d.

Peningkatan aspek korporasi melalui penataan organisasi dan kemampuan SDM agar mampu memenuhi kebutuhan Alutsista. Kebijakan pemenuhan kebutuhan Alutsista yang mengutamakan

produk Indhan dalam negeri sebagai bagian dari upaya pemberdayaan Indhan. Apabila Indhan belum mampu memenuhi kebutuhan

111 54


PEMBANGUNAN MEF TNI

tersebut, maka dapat menggunakan produk luar negeri dengan tetap melibatkan partisipasi Indhan melalui mekanisme joint production, joint development , joint venture dan/atau pemenuhan terhadap lokal konten. Pola kerja sama pengembangan industri pertahanan ini dapat melalui hasil produksi bersama ( joint production/co-production) yang merupakan bagian dari mekanisme offset dan imbal dagang ( counter trade) dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri.

5.4.5

Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan MEF TNI merupakan bagian dari kebijakan pertahanan

negara

dalam

rangka

pencapaian

pembangunan

kekuatan, kemampuan dan gelar TNI menuju postur ideal. Untuk lebih mengintensifkan pengelolaan pembangunan perlu adanya mekanisme pelaporan periodik yang dilaksanakan secara bertahap dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengawasan dan pengendalian pembangunan MEF TNI diselenggarakan secara internal dan eksternal oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kemhan, Kemkeu, Kem-PPN/Bappenas,

Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan berperan dalam pengawasan


111 55

PEMBANGUNAN MEF TNI

dan pengendalian sesuai tataran kewenangan masing-masing. Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan MEF TNI, kebijakan pengawasan dan pengendalian diprioritaskan kepada: a.

Mengoptimalkan

monitoring

dalam

pengawasan

dan

pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. b.

Mengoptimalkan penyelesaian atas rekomendasi dari setiap temuan hasil pengawasan dan pengendalian, baik internal maupun eksternal.

c.

Meningkatkan pola pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada paradigma baru, yaitu pre audit, current audit dan post audit .

111 56


TAHAPAN PEMBANGUNAN MEF TNI

Bab 6 TAHAPAN PEMBANGUNAN MEF TNI

6.1 Umum Pembangunan MEF TNI merupakan kesinambungan dari pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka menuju pencapaian pembangunan Postur ideal. Pembangunan MEF TNI pada Tahap II tetap difokuskan kepada modernisasi Alutsista, peningkatan Harwat dan pengembangan organisasi, serta sarana prasarana yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan ketersediaan anggaran. Kebijakan pembangunan MEF TNI pada Tahap II diharapkan dapat memantapkan pencapaian sasaran yang telah diproyeksikan, sekaligus memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan MEF TNI pada Tahap III.

6.2

Pembangunan MEF TNI Tahap II Tahun 2015-2019 Pembangunan MEF TNI Tahap II diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertahanan negara yang tangguh guna mendukung pembangunan nasional. Pembangunan pada tahap ini diorientasikan dalam suatu sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara yang dilaksanakan secara komprehensif,

sehingga

diperlukan

suatu

kebijakan

terhadap

berbagai aspek terkait pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara bersifat eksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan. Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI Tahap II ini tetap menerapkan empat strategi pembangunan


111 57


yang meliputi rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan dengan tiga aspek pemenuhan meliputi Alutsista, pemeliharaan dan perawatan (Harwat), serta organisasi dan sarana prasarana. Namun demikian harus tetap memperhatikan aspek pendukung yang meliputi profesionalisme prajurit, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Pembangunan MEF TNI tahap II ini diharapkan dapat mencapai target sekitar 70% dari pencapaian keseluruhan pembangunan MEF.

Strategi pembangunan, aspek pemenuhan, dan aspek pendukung MEF TNI

6.2.1. Mabes TNI Pembangunan

MEF

tahap

II

dilaksanakan

dengan

memfokuskan kepada pembenahan organisasi dan pengadaan berbagai jenis Alutsista dengan berpedoman pada pengadaan meliputi pembangunan/pembentukan/ pengembangan organisasi TNI serta terselenggaranya pengadaan yang dilaksanakan dalam

111 58



rangka memenuhi kebutuhan pembangunan baru,

satuan

organisasi,

personel

serta Alutsista sesuai skala prioritas. Pengadaan tersebut meliputi:

Rantis/Ranmor/

Ranpur, suku cadang, munisi berbagai

kaliber,

material

senjata,

khusus/Alpalsus,

alat optik, alat komunikasi, alat elektronika, alat pernika, Alkapsus, Jihandak dan lain sebagainya. kekuatan

Pemenuhan

Matkomlek

Matpernika Sislek

untuk

dan

dan

Siskom, Sispernika

strategis, meliputi: Alkomlek Siskomsat Pam

VVIP

TNI,

Alkom

Kodam

dan

Paspampres, Alkom Passus, Alkom

Pamtas,

Alpernika

TNI, Alat Elektronika Deteksi, Simulator Sislek dan Pernika, Alkom Kodalops, serta mewujudkan peningkatan kemampuan bidang Komlek. Pengadaan Alutsista dan alat peralatan oleh Mabes TNI dijalankan dalam rangka mendukung kegiatan operasi TNI yang bersifat Trimatra Terpadu. Pembangunan MEF Tahap II diantaranya meliputi pengadaan Kapal Motor Cepat 8 paket, Alkom perbatasan 5 paket, Rantis 9 paket, Sea Rider 9 paket, payung udara orang 860 set, Interroperability System 1 paket, Alpernika 6 paket, Radar Pasif 2 paket, dan Alat Sandi 1 paket. Pemeliharaan dan perawatan Alutsista dan pendukungnya diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan mempertahankan usia pakai. (Secara terinci periksa Sublampiran 1).


111 59


6.2.2. TNI AD Pembangunan MEF tahap II dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi pembangunan M EF yang meliputi rematerialisasi menuju pemenuhan 100% TOP/DSPP satuan TNI AD secara bertahap, pemenuhan

sarana

prasarana

dan

organisasi.

Melaksanakan

revitalisasi melalui peningkatan strata satuan/penebalan satuan/materiil setingkat diatasnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancam an di wilayah. Melakukan relokasi melalui pembangunan/ pengembangan/ pengalihan satuan, personel dan materiil dari satu wilayah ke wilayah yang diproyeksikan pada fash point untuk mampu memberikan deterence effect dan merespon setiap ancaman. Melaksanakan pengadaan melalui pembangunan/pembentukan organisasi TNI AD dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan satuan baru, organisasi, personel serta Alutsista melalui sistem prioritas dan mendesak di wilayah perbatasan dan daerah rawan, guna mendukung pembangunan MEF TNI agar mampu mewujudkan efek tangkal yang tinggi. Pengembangan organisasi dilakukan dengan mempedomani kebijakan right sizing yang diarahkan untuk mencapai komposisi yang proporsional antara satuan operasional dengan satuan pendukung yaitu 80:20, meliputi: pembentukan satuan baru, pengembangan satuan/ validasi satuan dalam rangka

peningkatan

kemampuan alih

kodal

dan satuan.

Pembangunan kuatan

ke-

personel

dilakukan

dengan

mempedomani kebi jakan

zero

growth,

yang diarahkan untuk pengisian kekurangan akibat adanya proses pemisahan dan alih

111 60



golongan. Pengembangan

materiil

Alutsista

dan

Alutsista

diarahkan

untuk

non

modernisasi

melalui pengadaan baru guna memenuhi kebutuhan

satu-

an maupun penggantian ta/non

AlutsisAlustista.

Sedangkan pengembangan fasilitas pangkalan diarahkan untuk melanjutkan pem bangunan pangkalan satuan baru yang belum terpenuhi pada tahap sebelumn ya, sesuai

pembangunan

yang

direncanakan,

dan

melaksanakan

pemeliharaan bangunan perkantoran, perumahan dinas serta fasilitas lainnya dalam rangka mendukung kesiapan satuan. Adapun rencana kebutuhan Alutsista TNI AD yang akan dipenuhi pada Pembangunan MEF Tahap II diantaranya meliputi pengadaan Senjata Berat Armed 2 paket, Ranpur 91 unit, Rantis Armed 1 paket, Rantis Komodo 114 unit, Panser Infantri 130 unit, Panser Kavaleri 28 unit, Helikopter Serbu 8 unit, Helikopter Angkut Sedang 5 unit, Helikopter Angkut Berat 3 unit, Alat penyeberangan Amphibious Ponton Set 2 set, Rudal 1 paket, missile Arhanud Rudal Mistral 50 unit, missile Arhanud Rudal Startreak 152 unit, missile MLRS Avibrasi/Astros II 1 paket, Senjata Ringan Infantri 5 paket, PTTA/UAV 4 paket, Alat Berat Zeni 2 paket, LCU 2 unit. Untuk pemeliharaan dan perawatan akan terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuan

serta

mempertahankan

usia

pakai.

Sedangkan

pengembangan sarana dan prasarana diorientasikan dalam rangka memantapkan pengembangan satuan dan pemantapan satuan, termasuk pembangunan organisasi meliputi pembentukan 1 Divisi Kostrad dan 2 Kodam (Secara terinci periksa Sublampiran 2).


111 61


6.2.3. TNI AL Pembangunan MEF tahap II dilaksanakan dengan dengan berpedoman pada strategi pembangunan MEF yang meliputi rematerialisasi melalui pemenuhan menuju 100% TOP/DSPP satuan TNI AL melalui pembangunan secara bertahap, pemenuhan sarana prasarana dalam validasi organisasi.

Melaksanakan revitalisasi

melalui peningkatan strata satuan/penebalan satuan/materiil setingkat di atasnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman dengan melaksanakan peningkatan dan perbaikan beberapa dermaga serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Melakukan relokasi melalui pembangunan/pengembangan/pengalihan satuan, personel dan materiil dari satu wilayah ke wilayah yang diproyeksikan pada ash point untuk mampu memberikan deterrence effect dan merespon setiap ancaman. Melaksanakan pengadaan melalui pembangunan/ pembentukan/pengembangan organisasi TNI AL. Melaksanakan pengadaan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan satuan baru, organisasi, personel serta Alutsista sesuai skala prioritas dan mendesak di wilayah perbatasan dan daerah rawan, guna mendukung pembangunan MEF TNI agar mampu mewujudkan efek tangkal yang tinggi, berupa Alutsista berbagai jenis seperti KRI/ KAL, pesawat udara dan Ranpur Marinir serta berbagai senjata dan amunisi, Alkom, Sewaco, pembangunan beberapa pangkalan TNI AL beserta sarana prasarana pendukung lainnya.

111 62



Pembangunan MEF Tahap II diantaranya liputi Kapal Patrol

me-

pengadaan Offshore Vessel

4

unit, Kapal Angkut Tank 6 unit, KCR60 3 unit, Platform KCR-60

1

unit,

pengembangan Platform KCR-60 1 paket, Kapal Fregate 4 unit, FFBNW Kapal PKR-10514 2 shipset, FCS SAM pengganti Seawolf MRLF 3 Shipset, upgrade FCS SSM Exocet MM 40 Block 2 menjadi Block 3, FCS Kapal MLRF 3 Shipset, Kapal Selam kelas Kilo 2 unit, Kapal Mine Counter Measure 2 unit, meriam kal 40 mm 4 unit, meriam kal 30 mm 8 unit, Pesawat Patroli Maritim 1 unit, Helikopter Angkut 1 unit, Full Combat Mission untuk Helikopter AKS 4 paket, Tank/Ranpur Angkut Personel 12 unit, Tank Ambi BMP-3F 27 unit, MKB (kal 76 mm Otomelara, kal 105 mm Howitzer, kal 40 mm L/70 dan L/60, kal 57 mm Bofors, serta kal 30 mm 7/30 dan 6/30) sebanyak 52.700 butir, Torpedo Kapal Selam 1 paket, Rudal SAM Kapal MRLF 6 unit, Rudal Rudal C-705

C-802 4 unit,

6 unit, Rudal Yakhont 2 unit, dan Rudal Mica VLS

6 unit. Untuk pemeliharaan dan perawatan Alutsista dan sarana prasarana pendukungnya akan terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuan operasional. Sedangkan pembangunan organisasi meliputi pembentukan Steral, Koarmada, Armada II/ Tengah, 1 Pasmar, 1 Wing Udara dan 1 Satlinlamil. (Secara terinci periksa Sublampiran 3).


111 63


6.2.4. TNI AU Pembangunan MEF tahap II dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi pembangunan MEF yang meliputi rematerialisasi menuju pemenuhan 100% TOP/DSPP satuan TNI AU secara bertahap, pemenuhan sarana prasarana dan validasi organisasi. Melaksanakan revitalisasi melalui peningkatan strata satuan/penebalan satuan/ materiil setingkat diatasnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman di wilayah. Melakukan relokasi melalui pembangunan/ pengembangan/pengalihan satuan, personel dan materiil dari satu wilayah ke wilayah yang diproyeksikan pada trouble spot untuk mampu memberikan deterrence effect dan merespon setiap ancaman. Melaksanakan pengadaan melalui pembangunan/ pembentukan organisasi TNI AU dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan satuan baru, organisasi, personel serta Alutsista sesuai skala prioritas dan mendesak di wilayah perbatasan serta daerah rawan, guna mendukung pembangunan MEF TNI agar mampu mewujudkan efek tangkal yang tinggi, berupa Alutsista berbagai jenis seperti pesawat udara, radar dan rudal, beserta sarana prasarana pendukung lainnya. Pembangunan MEF Tahap II diantaranya meliputi pengadaan pesawat pengganti F-5 12 unit, Pesawat NC-212i 9 unit, Pesawat CN-295 Special Mission 1 unit, Pesawat Angkut Berat 4 unit, Pesawat

111 64



G-120 TP (Grob) 6 unit, Pesawat KT-1B 10 unit, Pesawat Multi Purpose Amphibious 4 unit, Helikopter Angkut Berat 6 unit, Helikopter Angkut VVIP 2 unit, Radar GCI 4 unit, PSU 3 Satbak, PTTA/UAV 4 unit, Bom (P-250 dan P-100) 2.000 unit, Rudal Jarak Sedang 1 Satbak, kelengkapan Radar 16 set dan senjata Pesawat T-50i 12 set, serta modernisasi Pesawat C-130 H/HS 8 unit. Untuk pemeliharaan dan perawatan Alutsista danpendukungnya terus dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan. Sedangkan pembangunan organisasi meliputi pembentukan Sterau, Koopsau III, Kodiklatau, Disopslatau, 7 Satrad, peningkatan status 3 Lanud tipe B menjadi tipe A (Sim, Smo, Mna), 8 Lanud tipe C menjadi tipe B (Pda, Plg, Rni, Lwi, Trk, Mre, Rba dan Tpi), peningkatan menjadi Lanud tipe C (Batam, Wamena, Selaru/Saumlaki, Putu Sibau dan Liku), Pembentukan 6 Sathar (Sathar 24, 34, 43, 54, 55 dan 65), pembentukan Depohar 80 dengan 3 Sathan, perubahan nomenklatur Wing Paskhas menjadi Grup Komando Paskhas, Denmatra I menjadi Densus Alpha, Denmatra II menjadi Densus Charlie, Satuan Bravo 90 menjadi Resimen Khusus Bravo, Den 901/Intel menjadi Densus 901, Den 902/Aksus menjadi Densus 902, Densus 903/Bansus menjadi Densus 903, pembentukan 2 Resimen Hanud, 4 Denhanud dan 4 Denrudal, 1 Resimen Khusus Bravo, Perubahan nama Satdik Purrat menjadi Sepurrat, Satdik Hanud menjadi Sehanud, Satdik Matra


111 65


menjadi Seterpa, Satdik Khusus menjadi Seopssus. (Secara terinci periksa Sublampiran 4).

6.3. Pembangunan MEF TNI Tahap III Tahun 2020-2024 Pembangunan MEF TNI Tahap III adalah tahap akhir pembangunan MEF secara keseluruhan merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari pelaksanaan pembangunan MEF Tahap II yang belum selesai dengan tetap difokuskan kepada peningkatan kekuatan dan kemampuan melalui modernisasi Alutsista, pemeliharaan dan perawatan serta pengembangan organisasi dan sarana prasarana yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Pencapaian pembangunan pada tahap akhir ini diharapkan kepada pencapaian kekuatan dan kemampuan yang melampaui MEF.

6.3.1. Mabes TNI a.

Pengadaan kebutuhan alat peralatan dalam rangka mendukung kegiatan operasi TNI bersifat Trimatra Terpadu meliputi: Rantis dan Ransus, Alpalsus, senjata dan munisi, Alkom, peralatan deteksi,

peralatan

Jihandak,

Siskomsat, Alpernika, Aloptik, isyarat/Sandi

Manuvra

peralatan PUO

intelijen,

dan

K4IPP,

peralatan bantu

Imager. Pengadaan kebutuhan alat

kesehatan dalam rangka mendukung kegiatan operasi TNI bersifat Trimatra Terpadu. b.

Terpenuhinya kekuatan Matkomlek dan Matpernika baik untuk

Siskom,

Sislek

dan Sispernika strategis yang

meliputi:

Alkomlek

Siskomsat

TNI,

Pam

Kodam

VVIP

Paspampres, Passus, Alpernika

111 66


Alkom dan

Alkom

Alkom TNI,

Pamtas, Alat


Elektronika Deteksi, Simulator Sislek dan Pernika, Alkom Kodalops. c.

Terwujudnya peningkatan kemampuan bidang Komlek yang meliputi: TNI

meningkatkan

prosentase

baik untuk serangan

kemampuan

elektronika

perlindungan elektronika (electronic

(electronic

Pernika attack ),

protection) maupun

dukungan Pernika (electronic warfare support ) dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI. d.

Terselenggaranya gelar Komlek strategis TNI yang meliputi: Gelar Siskom Pamtas Darat RI dengan negara tetangga, gelar Siskom Pam ALKI, gelar Siskom Kodalops, gelar Siskom Pam VVIP, gelar Sislek dan Pernika TNI.

6.3.2

TNI AD Pembangunan MEF TNI AD pada Tahap III dapat dijabarkan

sebagai berikut: a.

Pengembangan organisasi dilakukan dengan validasi dan likuidasi satuan yang tergelar serta pembentukan satuan baru dan penambahan satuan di sejumlah Balakpus, jajaran Kostrad, Kopassus dan Kodam.

b.

Pembangunan kekuatan personel berpedoman pada kebijakan zero growth, sehingga hanya diarahkan untuk pengisian kekurangan akibat adanya proses pemisahan dan alih golongan.

c.

Pengembangan materiil Alutsista dan Non Alutsista diarahkan untuk modernisasi melalui rematerialisasi terhadap Alutsista yang ada saat ini dan pengadaan baru dengan rincian sebagai berikut: Pemenuhan Materiil diantaranya meliputi senjata ringan dan senjata berat sebanyak 36.976 pucuk, Meriam, Roket, Rudal sebanyak 52 unit, Ranpur, Rantis/ Ranmin/Ransus sebanyak 585 unit, Alangair dan Alperbekud, Bekal, Pesawat Terbang sebanyak 104 unit, Materiil Zeni, Alhub, Matsus Intel, Munisi, Optik, Altop, Materiil Kopassus,


111 67


dan Alkes; Rematerialisasi satuan pada tingkat Batalyon dan Kompi; serta pengembangan fasilitas, yang diarahkan untuk melanjutkan pembangunan pangkalan satuan baru yang belum terpenuhi pada Renstra sebelumnya, melaksanakan pembangunan pangkalan satuan baru sesuai pentahapan pembangunan

yang

direncanakan

serta

melaksanakan

pemeliharaan bangunan perkantoran, perumahan dinas dan fasilitas lainnya dalam rangka mendukung kesiapan satuan dan memperpanjang usia pakai.

6.3.3 TNI AL Pembangunan MEF TNI AL Tahap III tetap difokuskan kepada peningkatan kemampuan dan pembangunan Alutsista, pengembangan organisasi dengan melanjutkan pembangunan Armada dan Pasmar pada Tahap II dan kebutuhan organisasi pendukung lainnya disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Pembangunan kekuatan TNI AL Tahap III berorientasi pada Trimatra Terpadu. a.

Pembinaan/Pembangunan

Kemampuan, meliputi

Intelijen,

Pertahanan, Keamanan, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla), dan Dukungan. Pembinaan

intelijen

untuk

mempertahankan

hasil

peningkatan kemampuan pada Tahap II, yaitu kemampuan pengamatan dan penyelidikan aspek laut, spionase, sabotase

111 68



dan teror serta kualitas SDM personel intelijen. Pembinaan

Pertahanan

untuk

mempertahankan

kemampuan yang telah dicapai pada Tahap II yaitu, kemampuan peperangan permukaan, bawah permukaan, ranjau dan pernika, kemampuan peperangan ambi dan pertahanan pantai serta kemampuan peperangan khusus dalam menghadapi peperangan asimetris, kemampuan Anglamil. Pembinaan

Keamanan

untuk

mempertahankan

kemampuan yang telah dicapai pada Tahap II yang meliputi, kemampuan

penegakan

hukum

di

laut,

kemampuan

pengamanan lalu lintas laut, kemampuan untuk membantu pelaksanaan operasi militer selain perang serta bantuan kepada Polri dan otoritas sipil, kemampuan anti perompakan dan tindak kriminal di laut serta kegiatan ilegal lainnya di laut. Pembinaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) untuk mempertahankan kemampuan yang telah dicapai pada Tahap II dalam hal pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan di bidang maritim, dengan sasaran meningkatkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan wilayah pertahanan negara matra laut baik secara kualitas maupun kuantitas.


111 69


Pembinaan

Dukungan

untuk

mempertahankan

kemampuan yang telah dicapai pada Tahap II, yaitu kemampuan Surta

Hidro-Oseanogra,

kemampuan

dukungan

logistik

operasi, kemampuan pembinaan K4IPP, kemampuan lembaga pendidikan,

kemampuan

penelitian

dan

pengembangan,

kemampuan dalam mendukung operasi kemanusiaan dan bantuan akibat bencana alam (Humanitarian Assistance and Disaster Relief ). b.

Pembinaan Organisasi difokuskan kepada pembinaan sistem dan metode dalam rangka kelengkapan piranti lunak organisasi.

c.

Pembinaan Personel untuk pemenuhan pengawakan organisasi dan Alutsista TNI AL.

d.

Pembinaan Materiil/Alutsista dilakukan dengan pengadaan KRI sebanyak 65 unit (termasuk Kapal Selam 1 unit), pesawat udara sebanyak 36 unit, Ranpur/Almar Marinir sebanyak 232 unit, serta penghapusan KRI sebanyak 54, Pesawat udara 18 unit dan Ranpur/Almar 129 unit, pembangunan/peningkatkan kemampuan pangkalan sebanyak 11 buah.

6.3.4

TNI AU Pembangunan MEF TNI AU pada Tahap III melanjutkan

pembangunan yang difokuskan pada Doktrin, Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Kekuatan, sebagai berikut: a.

Sasaran bidang doktrin adalah terlaksananya revisi Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa, penyempurnaan buku petunjuk induk tentang

pengamanan/operasi/personel/logistik/pereriksaan;

serta Penyempurnaan buku-buku petunjuk pelaksanaan, teknis maupun protap di seluruh jajaran TNI AU. b.

Sasaran

bidang

organisasi

terwujudnya organisasi yang

efektif dan esien untuk pelaksanaan tugas TNI AU melalui penyesuaian organisasi jajaran TNI AU. c.

Sasaran bidang sumber daya manusia adalah terpenuhinya jumlah prajurit dan PNS.

111 70



d.

Sasaran bidang kekuatan meliputi: 1)

Skadron Udara yang memiliki 8 skadron udara tempur dengan penggantian pesawat F-5 dan penggantian pesawat Hawk 109/209; Memiliki 4 skadron udara angkut; Memiliki 2 skadron udara VIP/VVIP; Memiliki 1 skadron udara Intai strategis dan taktis; memiliki 4 skadron udara helikopter; Memiliki 2 skadron latih; dan pengadaan pesawat berkemampuan khusus seperti jet tanker, multipurpose amphibious, dan AEW/C baru yang akan dititipkan di skadron udara yang tipenya sejenis.

2)

Satuan radar yang memiliki 32 Satrad.

3)

Rudal jarak sedang yang memiliki 4 Detasemen Rudal dengan alutsista 72 missiles launcher rudal jarak sedang untuk sistem persenjataan Hanud terminal.

4)

Penangkis Serangan Udara yang memiliki 9 Detasemen Hanud dengan

kekuatan

alutsista 64 pucuk PSU jarak pendek untuk

melengkapi

sistem persenjataan Hanud. 5)

Korpaskhas

yang

memiliki

Grup

3

(membawahi 9 Yonko, 1 Densus Alfa, dan 1 Densus Charlie), 2 Menhanud (membawahi 8 Denhanud dan 4 Denrudal), 1 Mensusbravo (membawahi 3 Densus), 1 Pusdiklat (membawahi 4 Sekolah). 6)

Pangkalan TNI AU yang memiliki 12 Lanud Tipe A dan 20 Lanud Tipe B, 14 Lanud Tipe C, 19 Detasemen dan 40 Pos TNI AU.

7)

Memiliki 8 Depohar yang terdiri atas 33 Sathar.

8)

Memiliki 9 Skatek.


111 71


6.4

Proyeksi Pembangunan MEF Proyeksi pembangunan MEF yang diselenggarakan dalam tiga tahap dapat digambarkan melalui hasil capaian pembangunan yang diharapkan. Proyeksi ini hanya didasarkan atas data kekuatan Alutsista TNI yang ada sampai berakhirnya Pembangunan MEF Tahap I dan asumsi capaian sesuai target Pembangunan Tahap II dan Tahap III.

6.4.1

Proyeksi Pembangunan MEF Pada Akhir Tahun 2024

Proyeksi Pembangunan MEF TNI untuk aspek Alutsista pada akhir tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut: Grafk Kuantitas Capaian Alutsista TNI Sebelum MEF dan MEF Tahap I serta Proyeksi Capaian MEF Tahap II dan III

111 72



Grafk kuantitas capaian pembangunan Alutsista TNI pada tiap tahapan MEF

6.4.2

Proyeksi Pembangunan MEF Dihadapkan dengan Postur Ideal TNI

Proyeksi Pembangunan MEF Dihadapkan dengan Postur Ideal TNI dapat digambarkan sebagai berikut:


111 73


Rincian aspek kuantitas pembangunan Alutsista TNI hingga akhir tahapan MEF dihadapkan dengan kuantitas Alutsista yang diproyeksikan sebagai Postur Ideal TNI

Pengembangan Alutsista pada Pembangunan MEF TNI AD

111 74



Pengembangan Alutsista pada Pembangunan MEF TNI AL

Pengembangan Alutsista pada Pembangunan MEF TNI AU


111 75

Bab 7 ASPEK PENDUKUNG MEF TNI

7.1. Umum Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Postur TNI secara utuh, maka kebijakan pembangunan MEF TNI ini perlu didukung dengan kebijakan pembangunan pada aspek lain. Kebijakan pembangunan pada aspek pendukung tersebut tentunya terpisah dari penganggaran pembangunan MEF TNI. Namun secara spesik pembangunan aspek pendukung tersebut harus dipenuhi untuk mampu mendorong terwujudnya pembangunan MEF secara menyeluruh. Aspek pendukung MEF meliputi industri pertahanan, profesionalisme prajurit, dan kesejahteraan kesejahteraan personel.

7.2. Industri Pertahanan 7.2.1. Pembangunan Industri Pertahanan Industri pertahanan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menghasilkan Alutsista dan Alpalhankam maupun jasa pemeliharaan untuk memenuhi kebutuhan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Pemerintah telah mencanangkan kebangkitan industri pertahanan,

dengan

mengembangkan

pembangunan

industri

pertahanan yang selaras dengan pembangunan ekonomi dan pertahanan. Kebijakan tersebut menjadikan bidang pertahanan sebagai pendukung utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ((growth ), dan diharapkan nantinya growth economic support ), terdapat ruang bagi pengembangan dan inovasi teknologi untuk

111 76


ASPEK PENDUKUNG MEF TNI

kepentingan nasional. Hal penting yang

menjadi

merealisasikan dan

atensi

dalam

pemberdayaan

pemberdayaan

industri

pertahanan dalam negeri yaitu: pertama,

pentingnya

kerja

sama lintas sektoral dalam pemenuhan

kebutuhan

pertahanan; aspek

kedua,

manajerial

Indhan (BUMN/BUMS) dapat dikelola dengan baik; ketiga pemenuhan kebutuhan dan

anggaran

kemampuan

SDM

yang memadai; keempat , ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pembangunan. Pembangunan industri pertahanan merupakan bagian terpadu

dari

perencanaan

strategis dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan

pertahanan

negara. Ketersediaan Alutsista dan Alpalhankam selama ini belum sepenuhnya didukung industri

pertahanan

secara

optimal, sehingga masih ada ketergantungan

terhadap

produk Alutsista dan Alpalhankam dari luar negeri. Untuk mewujudkan ketersediaan Alutsista dan Alpalhankam secara

mandiri

yang

didukung

oleh

kemampuan

industri

pertahanan, diperlukan pengelolaan manajemen yang visioner dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini


111 77


harus didukung dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang memadai sehingga bisa mendorong dan memajukan pertumbuhan

industri

pertahanan

yang

mampu

mewujudkan

kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam. Penyelenggaraan

pembangunan

industri

pertahanan

bertujuan untuk mewujudkan industri pertahanan yang terintegrasi dan inovatif, mewujudkan kemandirian pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam, serta meningkatkan kemampuan produksi dan jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan yang andal.

Sedangkan fungsinya adalah

untuk memperkuat industri pertahanan, mengembangkan teknologi industri pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, kemandirian sistem pertahanan dan keamanan Negara, serta membangun SDM yang tangguh untuk mendukung pengembangan dan pendayagunaan industri pertahanan.

7.2.2. Metode Pengembangan Industri Pertahanan Kemandirian industri pertahanan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan industri nasional yang ditopang oleh industri pertahanan yang memiliki karakteristik teknologi tinggi, akurasi yang tinggi dan diikuti dengan berkembangnya industri pendukung atau industri nasional lainnya. Oleh karena itu pembangunan industri pertahanan harus dilaksanakan secara terpadu termasuk dalam hal penguasaan teknologi,

guna

memantapkan

proses industrialisasi dalam arti seluas-luasnya. Upaya

dalam

mengem-

bangkan industri pertahanan, dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: Penguatan regulasi, pemanfaatan pengadaan Alutsista dan Alpalhankam dari luar negeri, kerja sama

111 78



luar negeri di bidang industri pertahanan, pemetaan industri pertahanan dan teknologi pertahanan dengan tetap mempertahanan kesinambungan pembangunan industri pertahanan. a.

Penguatan Regulasi dan Pemanfaatan dari Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadi payung hukum bagi Industri Pertahanan dan sekaligus membawa kepastian tentang visi, misi serta arah dari pengembangan Industri Pertahanan. Aturan Pelaksanaan sebagai produk turunan dari UU Nomor 16/2012 telah disusun dan disyahkan baik berupa PP ataupun Perpres. Penguatan regulasi akan terus diupayakan sehingga tercapai kemandirian Industri Pertahanan. Jika industri pertahanan belum mampu memproduksi Alpalhankam sesuai kebutuhan, maka dapat dipenuhi melalui pengadaan dari luar negeri dengan persyaratan adanya imbal dagang, kandungan lokal atau ofset.

b.

Kerjasama Luar Negeri di Bidang Industri Pertahanan. Kerjasama dengan negara atau Industri pemilik teknologi dapat berupa pembuatan Alutsista bersama (Joint Production), pengembangan bersama Alutsista baru (Joint Development ), atau mendirikan usaha bersama di Indonesia ( Joint Venture). Upaya ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar pemilik teknologi memiliki kepercayaan kepada Indhan dalam negeri layak untuk mendapatkan alih teknologi. Dalam rangka membangun kemampuan pertahanan secara mandiri serta mengembangkan penguasaan di bidang Industri

Pertahanan,

Pemerintah

menetapkan

program

kebijakan yang memberikan arah dan sasaran strategis dalam penguasaan teknologi di bidang pertahanan. Program strategis ini meliputi pengembangan Jet Tempur KF-X/IF-X, pembangunan Kapal Selam, pembangunan Industri Propelan, pengembangan

Roket

Nasional,

pengembangan

Rudal

Nasional, pengembangan Radar Nasional dan pengembangan Tank Sedang, serta produk strategis lainnya.


111 79


c.

Pemetaan Industri dan Teknologi serta Kesinambungan Pembangunan Industri Pertahanan. Pembinaan dan pengembangan industri pertahanan sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Hubungan industri tidak hanya dilakukan secara vertikal yang meliputi industri pemadu utama (lead integrator ), industri komponen utama, industri komponen dan industri bahan baku, tetapi juga membangun hubungan horizontal dari suatu rumpun teknologi yang meliputi pendukung daya gerak yang terbagi dalam Platform Matra Darat, Platform Matra Laut, Platform Matra Udara. Penguasaan teknologi digunakan pengukuran melalui tingkat penguasaan teknologi atau Technology Readiness Level (TRL) yang meliputi komponen antara lain: kemampuan desain dan rancang bangun, kemampuan menterjemahkan desain menjadi lini produksi, kemampuan sarana prasarana teknologi, kemampuan pendidikan dan ketrampilan SDM, keberadaan sertikasi dan standardisasi, kemampuan perawatan dan pemeliharaan. Dalam pembangunan

rangka industri

mempertahankan pertahanan

kesinambungan

diperlukan

upaya-

upaya dengan mempertahankan komitmen dan konsistensi penggunaan produk Indhan,

meningkatkan daya saing,

membangun kerjasama dengan Multinational Company (MNC), dan menciptakan Alutsista baru sebagai upaya pemerintah dalam mendorong inovasi industri pertahanan.

7.2.3 Pemenuhan Kebutuhan Alutsista TNI Melalui Industri Pertahanan Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan Alutsista dan pengembangan industri pertahanan, telah ditetapkan penyeimbangan tahapan pembangunannya dalam rangka saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain, sebagai berikut:

111 80



a.

Pembangunan MEF Tahap I yang menjadi tahapan awal pembangunan

Alutsista,

diiringi

dengan

pembangunan

industri pertahanan yang mencanangkan era Kebangkitan Industri Pertahanan dengan berorientasi pada penetapan program, stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penyiapan regulasi industri pertahanan, serta penyiapan new future products. b.

Pembangunan MEF Tahap II yang menjadi tahapan lanjutan pembangunan Alutsista mengarah pada postur, diiringi dengan pembangunan industri pertahanan yang difokuskan untuk mendukung MEF, peningkatan kemampuan kerjasama produksi, dan new product development ;

c.

Pembangunan MEF Tahap III yang menjadi tahapan transisi pembangunan Alutsista menuju postur ideal, diiringi dengan pembangunan industri pertahanan yang difokuskan untuk mendukung postur ideal, industry growth (produk jangka menengah), dan peningkatan kerja sama internasional ( new product development-advance technology ).

d.

Pembangunan postur ideal setelah MEF tercapai, diiringi dengan pembangunan industri pertahanan yang mengarah pada kemandirian industri pertahanan yang signikan, kemampuan

berkolaborasi

secara

internasional,

dan

pengembangan yang sustainable.

7.3. Profesionalisme Prajurit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara jelas menetapkan bahwa salah satu jati diri TNI adalah tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratikasi. Yang dimaksud dengan


111 81


tentara profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, serta dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik. Kriteria profesionalisme yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh prajurit TNI adalah terlatih, terdidik, dan diperlengkapi dengan baik. Ketiga persyaratan tersebut perlu dicapai seiring dengan upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista, pemeliharaan dan perawatan, serta organisasi dan sarana prasarana dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan MEF. Terlatih berarti mahir, terampil dan tangkas dalam menjalankan tugas yang diperoleh melalui berbagai latihan dan penugasan. Terdidik berarti ahli dan menguasai bidang pekerjaannya, yang diperoleh dari berbagai macam pendidikan, baik pendidikan pengembangan umum maupun pendidikan spesialisasi. Sedangkan diperlengkapi dengan baik mempersyaratkan bahwa

111 82



untuk menunjang profesionalisme perlu didukung pemenuhan kebutuhan perlengkapan yang memadai, baik secara perorangan maupun satuan pada tingkatan yang terendah hingga yang tertinggi.

7.4. Kesejahteraan Kesejahteraan

sebagai

salah

satu

aspek

pendukung

pembangunan MEF dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial prajurit TNI agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Kesejahteraan diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian MEF, yang meliputi peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan perumahan, serta layanan kesehatan dan pendidikan anak. Terjaminnya kesejahteraan prajurit TNI diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan MEF secara menyeluruh. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi TNI sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan ada,

setiap

harus

rela

jiwa

dan

prajurit

yang TNI

mengorbankan raganya

dalam

setiap pelaksanaan tugasnya dengan kepentingan

mengutamakan bangsa

dan

negara daripada kepentingan pribadi bahkan keluarganya. Sebagai bentuk kompensasi terhadap pengorbanan prajurit TNI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan dan memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI beserta keluarganya. Oleh karena itu dalam pembangunan postur TNI melalui kebijakan pembangunan MEF tidak bisa mengesampingkan pembangunan kesejahteraan prajurit TNI.


111 83


a.

Peningkatan Penghasilan Berbagai komponen terkait dengan penghasilan prajurit TNI, antara lain gaji, uang lauk pauk, tunjangan kinerja, tunjangan anak dan istri, tunjangan pendidikan anak, kenaikan pangkat dan karir, dana kesehatan, perumahan dan sebagainya. Namun saat ini kesejahteraan prajurit TNI dianggap masih belum memenuhi standar yang memadai sehingga masih perlu untuk terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan negara.

b.

Pemenuhan Perumahan Perumahan

merupakan

fasilitas

yang

prajurit

disediakan

bagi

TNI

PNS

beserta

dan

keluarganya,

untuk memberikan jaminan kepada

prajurit

dalam

melaksanakan tugas. Saat ini jumlah perumahan bagi setiap

prajurit

TNI

dan

PNS telah disediakan oleh negara

sangat

sehingga

perlu

terbatas, adanya

pengembangan fasilitas perumahan dalam rangka mendukung kebutuhan pelaksanaan tugas. c.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan Anak Layanan kesehatan dan pendidikan anak merupakan salah satu faktor pendukung kesejahteraan prajurit TNI dan keluarganya dalam melaksanakan tugas

pokoknya.

Upaya untuk menjaga hal

tersebut

didukung

harus oleh

pelayanan kesehatan

111 84



yang berkualitas, jaminan pendidikan anak, serta pembekalan pengetahuan tentang masalah kesehatan dan pendidikan anak. Untuk itu diperlukan upaya terpadu pada semua bidangbidang terkait, sehingga tercipta visi, pola pikir dan pola tindak yang sinergis dalam pelaksanaan dukungan kesejahteraan. d.

Jaminan Hari Tua Jaminan hari tua dikembangkan antara lain melalui pembenahan sistem pensiun dan layanan memasuki purna bakti.

Sistem pensiun dibenahi untuk menjamin kepastian

ketenangan hidup bagi prajurit beserta keluarganya, memasuki masa purna bakti, sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdiannya selama berdinas aktif. Sistem pensiun perlu dikelola dengan baik sehingga merupakan suatu langkah positif dalam memperbaiki taraf hidup prajurit, dengan menyediakan berbagai bentuk kompensasi untuk mengeliminir potongan-potongan penghasilan yang diterima selam dinas aktif. Perhitungan pensiun sebaiknya dihitung berdasarkan penghasilan terakhir yang diterima, dan bukan didasarkan atas perhitungan gaji pokok. Sasaran

yang

ingin

dicapai

dalam

pemenuhan

kesejahteraan prajurit dan keluarganya adalah meningkatnya penghasilan yang layak bagi segenap prajurit, tersedianya kebutuhan yang

perumahan

layak

dalam

mendukung

tugas

prajurit TNI, peningkatan layanan kesehatan dan pemenuhan anak,

pendidikan

serta

jaminan

hari tua yang layak bagi para prajurit yang telah memasuki

masa

purna

bakti.


111 85

Bab 8 ANGGARAN PEMBANGUNAN MEF TNI 8.1. Umum Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Rencana Strategis Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa indikasi pendanaan belanja prioritas Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019 direncanakan sebesar Rp 418.408.2 M (diluar gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran) yang dituangkan dalam matriks kinerja dan pendanaan, selanjutnya digunakan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas, termasuk Quickwins/Program lanjutan serta tugas dan fungsi Kemhan dan TNI. Belanja aparatur (belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran) akan ditambahkan dalam perencanaan tahunan sesuai dengan kebijakan belanja aparatur dan rencana kebutuhan masingmasing Unit Organisasi Kemhan dan TNI. Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam program Kemhan dan TNI yang terdiri dari 9 program generik dan 18 program teknis dengan kerangka kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN/ KE).

Sesuai dengan sifat dari program yang akan dilaksanakan,

pendanaan rupiah murni merupakan sumber pendanaan yang umum, pinjaman luar negeri hanya diperuntukkan bagi pengadaan Alutsista TNI yang masih akan diadakan dari luar negeri, sedangkan pendanaan dalam negeri, diutamakan dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan.

111 86


ANGGARAN PEMBANGUNAN MEF TNI

8.2. Alokasi Anggaran Pembangunan MEF TNI Tahap II Tahun 2015-2019 Secara

rinci

relokasi

anggaran

untuk

mendukung

pembangunan MEF TNI Tahap II dapat dijabarkan sebagai berikut: Kebutuhan Anggaran MEF TNI Tahap II Tahun 2015-2019 (dalam Milyar) NO

KEBUTUHAN ANGGARAN

JENIS KEGIATAN

TOTAL 2015

2016

2017

2018

2019

33.133,6 61.255,4

65.097,9

75.790,0

59.118,7

292.954,8

11.140,3

11.953,7

12.863,4

52.883,1

8.490,1

6.562,2

10.894,1

37.325,3

1

ALUTSISTA

2

HARWAT

6.699,2 10.226,5

3

ORGANISASI & SARPRAS

3.581,5

JUMLAH

43.414,4

7.797,4

79.279,3 84.728,4

94.306,0

82.876,1

383.163,2

8.3. Rencana Anggaran Pembangunan MEF Tahap III Tahun 2020-2024 Untuk rencana kebutuhan anggaran pembangunan MEF Tahap III akan diadakan penghitungan sesuai hasil evaluasi dan kajian strategis dari penyelenggaraan pembangunan MEF Tahap II, serta menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran dari pemerintah.


111 87

Bab 9 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

9.1. Umum Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI yang dilaksanakan secara berkelanjutan mulai Tahap I sampai dengan Tahap III memerlukan

konsistensi

dan

kontinuitas

penyelenggaraan

sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu penyelenggaraan pembangunan MEF TNI memerlukan adanya pengawasan dan pengendalian yang optimal, baik secara internal maupun eksternal, dalam lingkup pengawasan dan pengendalian yang terencana dalam memantau pembangunan MEF.

9.2. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan

dan

pengendalian secara intensif oleh Tim Monitoring melalui mekanisme

pelaporan

yang

dilaksanakan secara periodik sesuai ketentuan. Pengawasan dan

pengendalian

yang

dilakukan oleh Tim Monitoring dengan

melibatkan

semua

pemangku kepentingan untuk memperoleh

pengelolaan

pengawasan dan pengendalian

88


PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

yang optimal sesuai dengan fungsinya. Untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan MEF TNI, maka fungsi pengawasan dan pengendalian diarahkan kepada kepada: a.

Terciptanya

esiensi

dan

efektivitas

penyelenggaraan

pembangunan MEF TNI. b.

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan MEF TNI.

c.

Terwujudnya koordinasi yang baik antar semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan MEF TNI mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan operasional.

d.

Terwujudnya penerapan pola pengawasan dan pengendalian melalui, pre audit, current audit dan post audit .

9.3. Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan MEF dilaksanakan secara internal oleh satuan kerja struktural instansi terkait yang membidangi tugas pengawasan


111 89

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

dan pengendalian, serta

secara eksternal dilaksanakan oleh Tim

Monitoring yang dibentuk secara adhoc berdasarkan kebijakan bersama (collegial policy ) antar semua pemangku kepentingan. Tim Monitoring memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan MEF TNI, baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan.

Tim

Monitoring pembangunan MEF TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah koordinasi Inspektorat Jenderal Kemhan selaku pengemban fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Melalui

Tim

Monitoring

diharapkan

pengawasan

dan

pengendalian pembangunan MEF dapat dilaksanakan secara optimal melalui kegiatan audit, review, evaluasi, dan pemantauan secara terfokus dan komprehensif. Dengan demikian penyelenggaraan pembangunan MEF TNI akan dapat terarah dan mampu mencapai sasaran sesuai yang telah ditetapkan, serta hasil evaluasinya dapat dijadikan referensi yang akuntabel dan transparan bagi kepentingan pertanggungjawaban program kerja dan anggaran pembangunan MEF TNI.

90


PENUTUP

Bab 10 PENUTUP

10.1. Pernyataan Risiko Kemungkinan risiko apabila tidak terpenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan MEF TNI ini, maka : a. Belum memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim sehingga tidak memiliki posisi tawar dalam mengamankan kepentingan nasional. b. Belum memiliki kemampuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dalam menghadapi potensi ancaman, misal: separatisme, maraknya kegiatan illegal fshing , pelanggaran perbatasan negara (pelanggaran lintas udara pesawat asing, penyanderaan di Papua dan sebagainya). c. Belum memiliki kemampuan dalam menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan secara menyeluruh yang berpotensi mengancam keutuhan wilayah NKRI. d. Belum memiliki kemampuan dalam menjaga dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman nyata, misal: terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. e. Belum memiliki kemampuan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait PMD, misal: mengamankan Tol Laut, menjaga wilayah yurisdiksi nasional hingga ke ZEE melalui pengerahan Alutsista, memonitor Samudera Hindia dan Pasik, serta membangun infrastruktur pendukung PMD (darmaga, pelabuhan, dan sebagainya).


111 91

PENUTUP

10.2. Petunjuk Akhir Pertama, kebijakan pembangunan MEF TNI secara mendasar adalah untuk mewujudkan kepentingan mendesak pembangunan pertahanan negara dalam kerangka pembangunan postur ideal TNI, yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman aktual yang harus dihadapi. Kedua, pentahapan pembangunan MEF TNI tetap berpedoman

pada strategi rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan dengan pemenuhan aspek utama meliputi Alutsista, pemeliharaan dan perawatan (Harwat), serta organisasi dan sarana prasarana yang didukung oleh aspek lainnya, meliputi industri pertahanan, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, yang tertuang dalam program dan anggaran tahunan. Ketiga, kebijakan pembangunan MEF TNI ini, menjadi dokumen

negara bersifat

“Rahasia”

yang hanya boleh digunakan dan

dipedomani oleh kalangan tertentu yang membidangi perencanaan, kebijakan, strategi dan pengelolaan pertahanan negara.

111 92


PENUTUP

Keempat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam penulisan data yang tidak sesuai terkait dengan kebijakan pembangunan MEF TNI ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya. Dengan terbitnya buku Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/ MEF) TNI (Revisi) ini diharapkan dapat menjamin kesinambungan pembangunan guna memperkokoh kekuatan dan kemampuan TNI dalam rangka mendukung terselenggaranya pertahanan negara yang baik. Jakarta, 30 November 2015 MENTERI PERTAHANAN,

RYAMIZARD RYACUDU


111 93

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman (pasal 4 UU No. 3/2002)

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta

PENDAHULUAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta

111


20160404 Buku Mef 2015 Highres

Recommend Documents