Buku Doktrin Hanneg 2015

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA



POSTUR PERTAHANAN NEGARA ISBN 978-979-8878-01-5 978-979-8878-01-5

Hak Cipta © 2007 Kementerian Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cetakan Ketiga, Desember 2015 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Undang-Undang. Dilarang memperbanyak memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa ijin tertulis dari Kementerian Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Diterbitkan oleh: Kementerian Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat No 13-14 Jakarta Telp: Telp: (021) 3828055 3828055 Fax: (021) 3810954 Website: www.kemhan.go.id Email: [email protected]



DISAHKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 TANGGAL 31 DESEMBER 2015

iv


KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

D

oktrin adalah ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai

dan

penuntun,

dapat

dijadikan

karena

secara

fundamental manusia memiliki perbedaan satu sama lain dalam kodratnya. Suatu perbedaan disatukan oleh Doktrin agar dapat memiliki kesamaan pandang dalam pola pikir, sikap dan tindak. Dalam konteks pertahanan negara, Doktrin dirumuskan dirumu skan berdasarkan sejarah bangsa dan pengalaman masa lalu, masa kini serta ser ta berorientasi visioner yang diyakini mampu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Doktrin pertahanan negara adalah dasar pragmatis untuk tindakan keputusan dan reeksi yang mendorong di tengah ketidakpastian krisis atau konik sampai terjadinya perang. Dalam tingkat yang lebih tinggi, Doktrin pertahanan negara dapat digunakan dalam menentukan sikap bagaimana menggunakan strategi untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dalam pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara memiliki dua dimensi yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yakni pertahanan militer dan nirmiliter. Fungsi dan peranan militer memiliki dua dimensi yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sedangkan pertahanan nirmiliter memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pengganda kekuatan TNI sebagai Komponen Utama melalui mobilisasi. Fungsi kedua adalah peranan Kementerian/Lembaga (K/L)


v

KATA PENGANTAR

atau kewenangan instansi pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai bentuk pertahanan nirmiliter yang bersifat fungsional. Oleh karena itu, negara memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang merupakan pengejawantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta. Selanjutnya, Doktrin Pertahanan Negara menjadi salah satu perangkat utama dalam mengembangkan kebijakan, Strategi Pertahanan Negara dan Postur Pertahanan Negara. Konstelasi geograf Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, serta posisi Indonesia di persilangan strategis antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai jalur navigasi serta transportasi laut dan udara bagi dunia internasional. Perpaduan konstelasi dan lokasi strategis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkarakter maritim. Untuk itulah perlu adanya perubahan / revisi terhadap Doktrin Pertahanan Negara yang bercirikan Indonesia sebagai poros maritim guna mendukung kebijakan nasional Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan terbitnya revisi Buku Doktrin Pertahanan Negara ini, segenap penyelenggara pemerintahan khususnya penyelenggara pertahanan negara maupun seluruh rakyat Indonesia hendaknya dapat menghayati dan mempedomani isinya untuk diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

vi


KATA PENGANTAR

Kita semua mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buku Doktrin Pertahanan Negara ini sesuai rencana. Dan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Doktrin Pertahanan Negara ini. Peran serta tersebut merupakan darma bakti yang sangat bernilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada bangsa Indonesia tercinta.

Jakarta, 31 Desember 2015 MENTERI PERTAHANAN,

RYAMIZARD RYACUDU


vii

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI PERT PE RTAHANAN AHANAN KATA KATA PENGANTAR PENGA NTAR BAB 1 LATAR BELAKANG BAB 2 HAKIKAT, KEDUDUKAN DAN LANDASAN DOKTRIN

2.1 2.2 2.3 2.4

Umum Hakikat Doktrin Pertahanan Negara Kedudukan dan Stratifkasi Doktrin Pertahanan Negara Landasan

BAB 3 PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Umum Hakikat Perjuangan Bangsa Jati Diri Bangsa Cita-Cita Bangsa Indonesia Tujuan Nasional Nasiona l Kepentingan Nasional Nilai-nilai Bela Negara

BAB 4 HAKIKAT ANCAMAN

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Umum Hakikat Ancaman Analisa Ancaman Penggolongan Penggolongan Ancaman Sasaran Ancaman Eskalasi Ancaman

BAB 5 ESENSI PERTAHANAN NEGARA

5.1 5.2

viii

Umum Tujuan Nasional Nasiona l


1 5 5 5 14 15 25 25 25 26 26 27 28 29 33 33 33 34 37 46 46 51 51 51

DAFTAR ISI

5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15

Kepentingan Nasional Hakikat Pertahanan Negara Tujuan Pertahanan Pertahan an Negara Fungsi Pertahanan Negara Pandangan tentang Damai dan Perang Spektrum Konik Pertahanan Militer dan Pelibatan Pelibatan Komponen Pertahanan Negara Spektrum Konik Pertahanan Nirmiliter dan Pelibatan Pelibatan Unsur Pertahanan Negara. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perdamaian Perdamaian Penyelenggaraan Penyelenggaraan Peperangan Peperangan Sumber Daya Pertahanan Pembinaan Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Negara Pengintegrasian Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara

BAB 6 PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

6.1 6.2 6.3 6.4

Umum Sistem Pertahanan Negara Pertahanan Militer Pertahanan Nirmiliter

BAB 7 PEMBINAAN PERTAHANAN NEGARA

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Umum Pembinaan Pembinaan Kekuatan Pertahanan Negara Pembinaan Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara Pokok-P Pokok-Pokok okok Pembinaan Pertahanan Pertaha nan Negara Wewenang Wewenang Pembinaan Pembinaan Pertahanan Negara

59 61 62 63 67 69 72 73 75 75 75 80 82 85 85 85 86 87 88 94 94 94

BAB 8 PENUTUP

8.1. 8.2

52 53 55 56 58

Pemberlakuan Pemberlakuan Petunjuk Akhir


ix

PENDAHULUAN

111


PENDAHULUAN

Bab 1

LATAR BELAKANG

1.1

Perjuangan bangsa Indonesia telah memberikan pengalaman berharga dengan nilai-nilai luhur yang masih dipertahankan hingga kini. Sejak jaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram sampai Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, nilai-nilai tersebut telah teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Suatu nilai yang diwujudkan dalam

rasa persaudaraan, gotong-royong, musyawarah untuk mufakat, keuletan, ketangguhan, percaya kepada kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah, serta rela berkorban.

Puncak nilai-nilai luhur bangsa

tercermin pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. 1.2

Bangsa Indonesia dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan mendapat tantangan dengan kembalinya Belanda yang membonceng tentara Inggris. Agresi pertama Belanda pada 21 Juli 1947 disusul dengan agresi kedua pada 19 Desember 1948 ke Ibu Kota negara Indonesia di Jogyakarta, merupakan upaya Belanda untuk merebut kembali wilayah dan kedaulatan Indonesia. Para pemimpin Indonesia antara lain Soekarno, Mohammad Hatta dan Sjahrir telah ditangkap Belanda. Panglima Besar Sudirman tidak menyerah dan tetap melanjutkan perjuangan dengan mengeluarkan perintah kilat pada tanggal 19 Desember 1948. Perintah yang menjadi konsep untuk melakukan perang gerilya dengan membentuk kantong-kantong k antong-kantong


111 1

PENDAHULUAN

pertahanan yang dinamakan sistem Wehrkreise Wehrkreise (pertahanan melingkar). Kemandirian pertahanan melingkar ini dilakukan dengan memobilisasi seluruh potensi dan kekuatan rakyat serta sumber daya yang berada di lingkaran pertahanan tersebut. Sistem Wehrkreise Wehrkreise ini mengilhami lahirnya sistem pertahanan semesta, yang Panglima Besar Sudirman tidak menyerah dan tetap melanjutkan perjuangan dengan mengeluarkan mengeluarkan perintah kilat pada tanggal 19 Desember 1948.

1.3

melibatkan seluruh warga negara dalam upaya pertahanan negara.

Sistem pertahanan keamanan rakyat

semesta,

diatur

dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 30 Ayat (2). Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan semesta menerapkan totalitas pengerahan seluruh komponen bangsa dalam mengambil bagian untuk pertahanan negara. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dinamika penyelenggaraan pembangunan nasionalnya, sistem pertahanan semesta telah membuktikan dapat diterapkan dalam membentengi bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman. 1.4

Indonesia

yang

memiliki

sumber

kekayaan

alam,

keanekaragaman budaya, suku, agama, ras dan antar golongan merupakan potensi kekuatan sekaligus ancaman. Kekuatan yang telah dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia, merupakan tekad yang harus dipertahankan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama dalam menjaga dan mengawal tetap tegaknya NKRI. Disisi lain, keberagaman, kekayaan alam dan

2


PENDAHULUAN

posisi geogra dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam mengelola pertahanan negara. 1.5

Pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintah. Penyelenggaraan fungsi pertahanan negara yang efektif, esien dan modern memerlukan suatu doktrin sebagai penuntun bagi setiap unsur yang terlibat dalam pertahanan negara. Doktrin Pertahanan Negara dirumuskan berdasarkan sejarah bangsa dan pengalaman masa lalu, masa kini serta berorientasi visioner yang diyakini mampu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis, termasuk mengacu pada kebijakan pemerintah terkait poros maritim dunia (PMD). Doktrin ini merupakan pedoman di dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang mencakup aspek pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, yang digunakan s ebagai dasar dalam penyusunan strategi pertahanan negara.


3

4 111


HAKIKAT, KEDUDUKAN, DAN LANDASAN DOKTRIN

Bab 2

HAKIKAT, KEDUDUKA HAKIKAT, KE DUDUKAN, N, DAN LANDASAN LANDAS AN DOKTRIN

2.1

Umum Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kesemestaan bermakna melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan integral. Hakikat, kedudukan dan landasan Doktrin digunakan sebagai acuan untuk mengelola dan menyelenggarakan Doktrin Pertahanan Negara. Dengan dipahaminya pola dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak oleh setiap warga negara Indonesia, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara akan menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi.

2.2

Hakikat Doktrin Pertahanan Negara Doktrin Pertahanan Negara pada hakikatnya adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan


111 5


bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan negara sesuai dengan tuntutan tugas pertahanan negara dihadapkan dengan berbagai dinamika perubahan, serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional. Doktrin Pertahanan Negara tidak bersifat dogmatis, tetapi penerapannya disesuaikan dengan perkembangan kepentingan nasional. Doktrin Pertahanan Negara memiliki arti penting, yakni sebagai penuntun dalam pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Pada tataran strategis, Doktrin Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, baik pada masa damai maupun keadaan perang. Dalam kerangka penyelenggaraan pertahanan negara, esensi dari Doktrin Pertahanan Negara adalah sebagai acuan bagi setiap penyelenggara pertahanan dalam mensinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara terpadu, terarah dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan integral. Pada masa damai, Doktrin Pertahanan Negara digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pertahanan negara untuk

6



membangun

kekuatan

pertahanan

negara

dalam

kerangka

kesiapsiagaan dan kekuatan penangkal yang mampu mencegah dan meniadakan setiap hakikat ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Pada keadaan perang, Doktrin Pertahanan Negara digunakan sebagai pedoman dalam mendayagunakan

segenap

kekuatan

nasional

dalam

upaya

pertahanan negara guna menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman yang sedang dihadapi. Adapun dalam penyelenggaraannya tetap mengacu pada asas-asas yang ditetapkan.

2.2.1

Asas-asas Perdamaian Dalam penyelenggaraan per-

damaian damaian bangsa Indonesia memiliki prinsip hidup berdampingan dengan bangsa lain secara damai dengan menjunjung tinggi asas demokrasi

yang

mengutamakan

kesetaraan dan kebersamaan. Hal ini dilakukan dalam menentukan suatu masalah melalui musyawarah mufakat, dengan berpedoman pada delapan asas perdamaian. Kedelapan asas tersebut adalah tujuan, waspada, kekenyalan, kekuatan, kolektif, kelanggengan, transparansi dan prioritas.

Asas Tujuan Penyelenggaraan perdamaian bertujuan agar tetap tegaknya kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan dan kesejahteraan rakyat, serta terjaminnya kepentingan nasional seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika lingkungan strategis.

Asas Waspada Asas waspada memiliki arti bahwa setiap kemungkinan perubahan situasi dan pendadakan strategis, tidak ada yang abadi selain kepentingan.


111 7


Asas Kekenyalan Asas kekenyalan memiliki pengertian bahwa, damai bukan berarti

tidak

perang.

Perdamaian

dapat

diwujudkan

melalui

penggunaan kekuatan sik dengan mengacu bahwa jika ingin hidup damai, negara harus bersiap untuk perang.

Asas Kekuatan Damai dapat diwujudkan atau dipertahankan apabila memiliki kekuatan dan kemampuan yang memadai. Pengembangan kekuatan dan kemampuan harus selalu dikembangkan guna meningkatkan kesiapsiagaan.

Asas Kolektif Damai

merupakan

kebutuhan

bersama

dan

dalam

mewujudkannya melibatkan semua pihak, bukan untuk satu golongan atau satu pihak. Upaya untuk mewujudkan perdamaian merupakan integrasi baik secara militer maupun nirmiliter.

Asas Keberlanjutan Damai tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil upaya bersama yang berkesinambungan. Upaya mewujudkan kondisi damai dilaksanakan sepanjang waktu dan tidak boleh terhenti.

8



Asas Transparansi Setiap

upaya

untuk

mewujudkan

kondisi

damai

harus

mengedepankan prinsip saling percaya. Prinsip transparansi dalam rangka mewujudkan rasa saling percaya juga dikembangkan dalam pembangunan dan penggunaan kekuatan pertahanan.

Asas Prioritas Pada hakikatnya setiap usaha untuk mewujudkan kondisi damai yang sejati sebagai dasar kepentingan bersama diletakkan pada prinsip cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.

2.2.2

Asas-asas Peperangan Komitmen bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan secara

damai dengan bangsa lain tidak hanya bergantung pada bangsa Indonesia semata. semata. Negara lain juga berkewajiban berkewajiban untuk bersamasama mewujudkan saling percaya dan menghormati hak kedaulatan negara. Jika upaya perdamaian mengalami buntu dan perang tidak


111 9


dapat dihindari, penyelenggaraan perang berpedoman pada asasasas peperangan yang ditetapkan. Asas-asas peperangan bersifat universal yang digunakan sebagai penuntun dan pedoman dalam penyelenggaraan peperangan pada hakikatnya adalah kebenaran fundamental yang berpengaruh dalam memenangkan suatu peperangan atau persengketaaan bersenjata. Asas-asas peperangan tersebut meliputi asas tujuan, mobilitas, pemusatan, keamanan, kedalaman, keunggulan moril, informasi, kesemestaan, pendadakan, kesatuan komando, perla wanan secara berlanjut, tidak mengenal menyerah, keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik serta kekenyalan dalam pikiran dan tindakan.

Asas Tujuan Tujuan

harus

tetap

dipegang

teguh.

Penyelenggaraan

pertahanan negara dilaksanakan untuk mencapai tujuan, yakni menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Asas Mobilitas Kemampuan mobilitas diwujudkan dalam keleluasaan bertindak, responsif, serta ketanggapsegeraan dalam mengembangkan strategi pertahanan negara serta keleluasaan dalam mendayagunakan segenap sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter.

Asas Pemusatan Pemusatan kekuatan dilakukan untuk menghasilkan daya tangkal yang

maksimal

serta

dalam

menghadapi dan merespon setiap

10



ancaman nyata, baik ancaman militer maupun nirmiliter. Pemusatan kekuatan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama untuk menghadapi ancaman atau memenangi perang. Perang akan berhasil apabila SDM diperlengkapi diperlengkapi dengan sistem senjata baik sistem senjata, yang bersifat sik, maupun tata nilai dan didukung oleh manajemen yang handal dalam mendinamisasi segenap usaha pertahanan secara berdaya dan berhasil guna.

Asas Keamanan Asas keamanan menempatkan keamanan pada porsi yang cukup tinggi dalam setiap kegiatan, informasi, alat utama dan sistem persenjataan, serta personel agar tujuan pertahanan negara dapat terlaksana dan mencapai keberhasilan yang optimal.

Asas Kedalaman Asas kedalaman diwujudkan dalam dalam pola penggelaran kekuatan militer secara berlapis serta pendayagunaan kekuatan nirmiliter secara efektif, saling menyokong, dan memperkuat satu sama lain, sehingga penyelenggaraan perang dapat mencapai sasaran dan berlangsung secara berkelanjutan.

Asas Keunggulan Moril Keunggulan moril merupakan salah satu kunci keberhasilan tugas, maka setiap perjuangan atau

usaha

pertahanan

negara didasari motivasi yang kuat, semangat juang pantang menyerah, yang

sehat

manajemen dan

berdaya

dukung, serta kepemimpinan yang

berwibawa

dan

berkemampuan.


111 11


Asas Teknologi dan Informasi Perang

di

masa

datang

mengandalkan

keunggulan

teknologi dan informasi. Keunggulan informasi diperoleh melalui usaha mengembangkan kemampuan dalam menganalisis setiap perkembangan lingkungan strategis dan konteks strategis serta situasi dalam negeri sehingga terwujud keunggulan informasi secara akurat dan berlanjut.

Asas Kesemestaan Kesemestaan diwujudkan dalam keikutsertaan seluruh rakyat dalam perannya masing-masing, baik melalui pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter, serta pemberdayaan segenap sumber daya nasional secara maksimal dalam usaha pertahanan negara. Kesemestaan mengandung makna totalitas bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan perang dan dalam menyelenggarakan pertahanan negara dalam arti luas untuk mengamankan eksistensi bangsa dan negara serta kepentingan nasional.

Asas Pendadakan Tindakan pendadakan diwujudkan melalui persiapan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor waktu, tempat, dan sasaran. Persiapan dan kesiapsiagaan mencegah pendadakan dari pihak lawan/musuh sekaligus juga dapat menjadi pendadakan terhadap lawan/musuh sebelum didahului.

Asas Kesatuan Komando Kesatuan komando adalah hal yang mutlak dalam suatu peperangan. Perang terikat pada satu tujuan, ruang dan waktu, serta pembagian/pemisahan dalam sasaran, sehingga diperlukan pengendalian,

baik

terpusat

pelaksanaannya.

12


maupun

desentralisasi,

dalam


Asas Perlawanan secara Berlanjut Perang

harus

dapat

diselesaikan

secepat

mungkin

untuk menghindarkan rakyat dari penderitaan yang besar dan berkepanjangan. Namun, apabila perang tidak diselesaikan secara singkat, perjuangan melalui perlawanan yang gigih dan menentukan harus dapat dijaga keberlanjutannya sampai mencapai tujuan.

Asas Tidak Kenal Menyerah Prinsip dasar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman atau lawan yang lebih besar sekalipun s ekalipun adalah semangat dan motivasi untuk mencapai keberhasilan. Keberhasilan dalam usaha perang adalah memenangi perang. Sumber daya dapat saja terbatas, tetapi perjuangan tidak boleh terhenti, yang didasari oleh semangat pantang menyerah.

Asas Keutuhan dan Kesatuan Ideologi dan Politik Pelaksanaan perang didasari oleh keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik. Keanekaragaman ideologi dan politik hanya akan membawa perpecahan, dan perpecahan selalu berujung k ehancuran. Keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang telah diyakini kebenarannya dan telah teruji sepanjang waktu.


111 13


Asas Kekenyalan Dalam Pikiran dan Tindakan Situasi selalu berkembang sesuai dengan ruang dan waktu, maka perlu daya dan kreasi untuk bertindak secara kenyal. Kekenyalan diperlukan untuk mampu merespon setiap perubahan situasi yang terjadi dalam dinamika operasi sehingga mampu melaksanakan tugas secara berhasil.

2.3

Kedudukan dan Stratifkasi Doktrin Pertahanan Negara Kedudukan dan stratikasi doktrin pertahanan Negara berada pada tingkatan strategis berskala nasional guna pengelolaan sistem pertahanan negara. Doktrin pertahanan negara berkedudukan sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan seluruh doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara. Pada pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara, terdapat sejumlah doktrin sesuai dengan strata dan penggunaannya masing-masing, tetapi satu dengan yang lainnya berada dalam suatu kesatuan yang membentuk strata doktrin. Stratikasi doktrin terdiri atas Doktrin Dasar, Dasar, Doktrin Induk dan Doktrin Pelaksanaan. Doktrin pertahanan negara berada pada tingkatan Doktrin Dasar bagi semua doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara. Tugas Tugas dan tanggung jawab penyusunan Doktrin Pertahanan Negara berada dalam lingkup fungsi dan kewenangan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pada strata dibawahnya berpedoman pada Doktrin Dasar yang terdapat Doktrin Induk yang meliputi Doktrin Pertahanan Militer dan Doktrin Pertahanan Nirmiliter Nirmiliter.. Doktrin Pertahanan Militer dirumuskan dan dijabarkan oleh Mabes TNI menjadi Doktrin Tri Dharma Eka Karma atau disingkat Doktrin Tridek. Doktrin Pertahanan Militer berlaku bagi TNI dan komponen penggandanya. Doktrin-doktrin yang bersifat kematraan berinduk pada Doktrin Pertahanan Militer. Militer. Doktrin Pertahanan Militer dikembangkan pada strata Doktrin Pelaksanaan. Doktrin Pelaksanaan pada lingkup pertahanan militer

14



merupakan doktrin-doktrin pada tingkat matra. Doktrin matra terdiri atas Doktrin Pertahanan Militer Matra Darat yaitu, Doktrin Kartika Eka Paksi , Doktrin Pertahanan Militer Matra Laut yaitu, Doktrin Jalesveva Jayamahe dan Doktrin Pertahanan Matra Udara yaitu, Swa Bhuana Paksa. Doktrin Pertahanan Nirmiliter dirumuskan oleh Kemhan beserta seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, menjadi Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter Dwi Bhakti Eka Darma. Darma. Doktrin pada lingkup pertahanan nirmiliter dapat dijabarkan dalam Doktrin Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tersebut setiap fungsi K/L di luar bidang pertahanan dapat membuat doktrin pelaksanaan sesuai dengan bidangnya yang menginduk pada Doktrin Pertahanan Nirmiliter (Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter Dwi Bhakti Eka Darma). Darma). Pelaksanaan pembuatannya dibawah supervisi Kemhan.

2.4

Landasan Doktrin

Pertahanan

Negara

mengacu landasan fundamental bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, UU RI Nomor 3 Tahun

2002

tentang

Pertahanan

Negara, Sejarah Perjuangan bangsa Indonesia,

Wawasan

Nusantara,

Ketahanan Nasional dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019, yang disusun sebagai berikut:

2.4.1

Landasan Idiil Pancasila adalah Ideologi dan Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan


111 15


falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika dan cita-cita luhur serta tujuan dan kepentingan nasional yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dituangkan dalam butir-butir Pancasila yang mengandung nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Kesatuan, Permusyawaratan dan Keadilan sosial. Sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum nasional NKRI. Oleh karena itu nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan secara selaras, seimbang, serasi, menyatu secara kekeluargaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Atas Keluhuran nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka Pancasila juga menjadi landasan losos Doktrin yang merupakan jiwa dan semangat kesamaan berpikir, berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

2.4.2

Landasan Konstitusional UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara

Kesatuan Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Hal-hal yang sangat fundamental dan secara konstitusional melandasi Doktrin Pertahanan Negara, yaitu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pada pembukaan, tertuang

prinsip-prinsip

penyelenggaraan

dasar

pertahanan

negara yang dijiwai oleh Pancasila, yaitu “Bangsa Indonesia pada hakikatnya lebih

cinta

mencintai

damai

tetapi

kemerdekaan

serta kedaulatannya”. Selanjutnya Pada alinea II juga diamanatkan Cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu “Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

16



Cita-cita nasional tersebut dirumuskan dalam tujuan nasional yang mengandung 3 (tiga) kepentingan, yaitu “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia sebagai kepentingan keamanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai kepentingan kesejahteraan dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai kepentingan hubungan antar bangsa”. Kemudian pada Batang Tubuh Tubuh UUD NRI 1945 Bab XII Pasal 30, dinyatakan bahwa pertahanan Negara, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undangundang.

2.4.3

Landasan Yuridis Landasan yuridis

Doktrin

Pertahanan

Negara adalah UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Negara.

Pertahanan UU

tersebut

mengatur, antara lain, peny elen ggar aan pertahanan

negara,

pengelolaan

sistem

pertahanan negara, dan pembinaan kemampuan pertahanan negara. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara yang pengejawantahannya melalui sistem pertahanan negara.


111 17


Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Sistem Pertahanan Negara dikembangkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun nirmiliter yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Sistem Pertahanan Semesta dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama serta segenap sumber daya nasional lainnya sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sumber daya nasional yang wujudnya berupa SDM, sumber daya alam (SDA), dan sumber daya buatan (SDB) serta sarana parasaran nasinal dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter menempatkan K/L di uar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama, sesuai dengan berbagai bentuk ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Selanjutnya, dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman nirmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangan ancaman dikoordinasikan oleh pimpinan K/L instansi sesuai dengan bidangnya.

18



2.4.4

Landasan Perjuangan Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari

penjajah, serta upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional, sarat dengan nilai-nilai heroik, patriotik, dan nasionalisme yang menjadi ciri dan kekhasan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah lama teraktualisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari dalam wujud persaudaraan, gotong-royong, keuletan, ketangguhan, percaya kepada kekuatan sendiri, tidak kenal kenal menyerah, keyakinan meraih kemenangan, serta serta rela berkorban demi kebenaran dan keadilan. Perjuangan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat adalah perjuangan panjang yang pantang berhenti serta pantang menyerah. Sejak jaman Sriwijaya berlanjut sampai Majapahit, nilai-nilai kesatuan dan persatuan, kebangsaan, patriotisme, dan heroik telah tertanam dan berkembang menjadi jati diri. Jati diri tersebut kemudian menjadi pendorong untuk menyatukan usaha dan perjuangan dalam melawan penjajah, dari Zaman Kerajaan Mataram, Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, sampai dengan puncaknya yang mengantarkan bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.


111 19


Indonesia menghadapi ujian yang berat, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam usianya yang sangat muda, Indonesia menghadapi ancaman yang dahsyat berupa kekuatan militer Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia serta rongrongan dari dalam negeri yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia diberi kekuatan, kemampuan dan keyakinan untuk menyatukan usaha dalam semangat persatuan dan kesatuan yang mampu mengusir penjajah serta mengatasi berbagai macam ancaman dalam negeri. Proklamasi 17 Agustus 1945 menorehkan kemenangan sehingga menjadi lambang keberhasilan perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang sepakat untuk mempertahankan kebhinnekaan dalam wadah NKRI. Hal ini membuktikan bahwa jika bangsa Indonesia bersatu padu, tujuan bersama akan dapat diraih. Sebaliknya, apabila berceraiberai, bangsa Indonesia akan mudah dihancurkan. Keberhasilan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI telah dibuktikan kepada dunia melalui perjuangan dan perlawanan pantang menyerah serta diselenggarakan secara bahumembahu oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh rakyat Indonesia, baik melalui perlawanan secara militer maupun nirmiliter. Kerja sama yang terpadu antara TNI dan rakyat tersebut t ersebut ditanamkan oleh Panglima Besar Sudirman beserta seluruh kekuatan TNI dalam berjuang bahu-membahu dengan rakyat untuk melawan penjajah. Kebersamaan TNI dan rakyat selama perjuangan tersebut telah mengilhami kemanunggalan TNI-rakyat yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemanunggalan TNI-rakyat yang lahir dari pengalaman sejarah tersebut merupakan inti kekuatan pertahanan Indonesia yang tetap relevan dan tidak lekang oleh perubahan. Sistem pertahanan yang modern tidak akan ada artinya manakala TNI tidak bersama rakyat. Penolakan atau pengingkaran akan kemanunggalan TNI-rakyat adalah pengkhianatan akan sejarah bangsa sendiri, yakni sejarah

111 20



perjuangan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah, menjadi kewajiban setiap anak bangsa untuk selalu waspada terhadap setiap usaha yang ingin memecah dan memisahkan TNI dari rakyat, baik usaha pihak luar maupun usaha pembusukan dari dalam yang dilakukan oleh

kelompok-kelompok

tertentu.

Hancurnya

kemanunggalan

TNI-rakyat dan dipisahkannya TNI dari rakyat pada akhirnya akan menghancurkan NKRI.

2.4.5

Landasan Visional Konsepsi wawasan nusantara sebagai landasan visional merupakan nilai ajaran untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan (daerah, suku, agama, bahasa, adat, budaya dan lainnya) untuk bertahan dalam dinamika perubahan serta menumbuhkan sikap kepedulian untuk mewujudkan daya perekat dan pengendalian diri yang kuat. Wawasan nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam mengartikan Tanah Tanah Air Indonesia sebagai satu kesatuan wadah beserta isinya secara utuh dan bulat, yang meliputi seluruh wilayah geogra nasional beserta segenap potensi ataupun kekuatan yang terkandung di dalamnya,


111 111 21


baik berupa potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan, sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Selain itu wawasan nusantara mengamanatkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah tanah air sebagai wadah dan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya perlu senantiasa dilindungi, dijaga, dipelihara, dikelola, diberdayakan dan dipertahankan untuk menjamin terwujudnya cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Wawasan nusantara bertujuan menumbuh kembangkan rasa dan sikap nasionalisme yang tinggi, rasa senasib dan sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengorbankan kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Wawasan adalah aspek dari lsafah hidup, suatu pandangan atau sikap hidup yang ditentukan oleh lingkungan ataupun kondisi alamiah dimana manusia itu hidup, dimana manusia itu menentukan jalan dan cara mencapai mencapai tujuan hidup. Seluruh Seluruh wilayah dan kekayaan alam tanah air yang terbagi dari kesatuan daratan, kesatuan lautan dan kesatuan udara ini dipandang sebagai satu keseluruhan yang utuh. Wawasan nusantara sebagai landasan visional berfungsi sebagai penggerak dan pendorong serta rambu-rambu yang menjadi arah dan pedoman bagi segala kebijakan dan keputusan para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai daerah, maupun sebagai pedoman sikap perilaku setiap warga masyarakat/ rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.4.6

Landasan Konsepsional Nilai-nilai ajaran Ketahanan Nasional sebagai landasan

111 22



konsepsional, bahwa Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai Tujuan dan Kepentingan Nasionalnya. Ketahanan Nasional dapat dilihat dari kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang tercermin dalam Astagatra (geogra, demogra, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan) dihadapkan kepada berbagai ancaman yang timbul sebagai s ebagai dampak pengaruh perkembangan lingkungan strategis. Ketahanan Nasional Indonesia sebagai konsepsi merupakan pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara sebagai perekat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi terwujudnya kemakmuran yang adil dan merata, baik rohaniah maupun jasmaniah, sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Ketahanan Nasional dapat dilihat dari terwujudnya pencapaian kesejahteraan dan keamanan

(ends)

melalui pengembangan

kebijakan (ways), dengan menyiapkan potensi Astagatra secara seimbang, serasi dan selaras menjadi kemampuan nasional yang berisi kekuatan nasional sebagai sarana (means), untuk digunakan menghadapi segala bentuk ancaman sebagai dampak dari kondisi dinamis Astagatra yang terjadi akibat perkembangan lingkungan strategis.


111 111 23

111 24


PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Bab 3


3.1

Umum Perjuangan bangsa Indonesia telah mengantarkan kemerdekaan Indonesia dan membentuk suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI. Pembentukan negara yang dicetuskan melalui proklamasi tersebut bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Warisan sejarah tersebut dijadikan sebagai suatu nilai moral dalam pembangunan nasional di segala bidang. Nilai moral yang dilandasi oleh jati diri bangsa yang memiliki karakter untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional.

3.2

Hakikat Perjuangan Bangsa Perjuangan mempertahankan

bangsa dan

pada

mengisi

hakikatnya kemerdekaan

adalah NKRI

upaya yang

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Bangsa Indonesia I ndonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dilakukan melalui pendayagunaan seluruh sumber daya nasional secara terpadu. Hal ini sesuai dengan peran serta dan fungsi masing-masing yang dilandasi tekad dan semangat cinta tanah air dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.


111 111 25


3.3

Jati Diri Bangsa Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki kesamaan tekad dan kehendak untuk bersatu bersatu dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesamaan tekad dan kehendak tersebut merupakan daya rekat segenap warga yang terwujud dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, kegotong-royongan dan rasa cinta tanah air serta semangat kebangsaan. Semangat pembangunan karakter bangsa merupakan merupakan pengembangan pengembangan jati diri bangsa Indonesia. Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia dituangkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang wajib digelorakan oleh seluruh komponen bangsa.

3.4

Cita-cita Bangsa Indonesia Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia telah mengukuhkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam wadah

26



NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI NR I 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 juga tersirat dan tersurat makna untuk mewujudkan kemerdekaan, kesatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Oleh sebab itu, maka tugas generasi penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional agar tercapai negara yang adil dan makmur.

3.5

Tujuan Nasional Tujuan nasional, sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah

Indonesia,

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

melaksanakan dunia

ikut

ketertiban

yang

berdasarkan

kemerdekaan,

perdamaian

abadi dan keadilan sosial. Tujuan

nasional

memiliki

makna sebagai berikut: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah memberi perlindungan sik bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun. Hal ini termasuk rangkaian upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim dan sumber daya alam. Kedua, memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera , melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warganegara. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah mewujudkan


111 111 27


bangsa dan

yang

berdaya

peningkatan

bangsa,

dengan

saing

martabat memberikan

ruang yang cukup bagi setiap komponen

bangsa.

pengembangan sesuai budaya

dengan

Mekanisme dilaksanakan

aspirasi

masing-masing

dan dalam

kerangka pembangunan bangsa secara

keseluruhan,

dengan

menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Keempat , ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan suatu perwujudan untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Perlindungan yang dimaksud bukan hanya meliputi lingkungan eksternal di luar wilayah Indonesia, melainkan juga meliputi lingkungan internal. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konik antarnegara, tetapi juga dapat berasal dari konik internal. Pengelolaan perlindungan pada dasarnya sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam lingkungan sosial secara menyeluruh.

3.6

Kepentingan Nasional Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok. Pertama, Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, Kedua, upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara.

111 28



Ketiga, Ketiga, sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu. Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa. Makna kepentingan nasional yang bersifat permanen tersebut adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal tanah air dikuasai atau diceraiberaikan oleh pihak manapun. Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (grand strategy) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang sifatnya dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, diantaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik serta interaksi antar masyarakat.

3.7

Nilai-nilai Bela Negar Negara a Bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam pembelaan negara yang dilakukan oleh segenap warga negara dengan dilandasi


111 111 29


sikap dan perilaku serta dijiwai oleh kecintaannya k ecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Indikator kesadaran bela negara dapat diukur dari lima sikap dasar dalam bela negara, yaitu cinta tanah air untuk mempertahankan NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebhinekaan, yakin pada Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, rela berkorban untuk nusa dan bangsa, serta memiliki kemampuan awal bela negara yang mencakup kemampuan psikis dan sik.

Cinta Tanah Air Untuk Mempertahankan NKRI Setiap warga negara berpartisipasi untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dilakukan atas dasar rasa cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perwujudan warga negara yang mencintai tanah airnya sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya. Mengenal dan mencintai tanah air yang memiliki sumber-sumber kekayaan, kesuburan dan keindahan alam untuk senantiasa dijaga dan dipelihara. Memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mencintai dan melestarikan lingkungan hidup, menjaga nama baik dan mengharumkan tanah air Indonesia.

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dalam Kebhinekaan Kesadaran berbangsa merupakan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kesadaran bernegara

111 30



diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta negara Indonesia yang diikat dalam kebhinekaan. Kebhinekaan diwujudkan dengan menumbuhkan rasa kesatuan dalam suku bangsa, beragam bahasa, adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan ini diikat dalam konsep wawasan nusantara yang menumbuhkan sikap patriotisme bagi setiap warga dan memiliki kesadaran serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Keyakinan dan kesadaran bagi setiap warga negara akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara

guna

tercapainya tujuan nasional seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, setiap warga negara Indonesia harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yakin pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum paling mendasar. mendasar. UUD 1945 mengandung asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan, baik oleh esekutif, legislatif, yudikatif maupun rakyat pada umumnya. Nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 harus dijaga dan dipertahankan.

Rela Berkorban untuk Nusa dan Bangsa Rela berkorban untuk nusa dan bangsa dilakukan dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/ golongan. Setiap warga negara menempatkan kepentingan nasional sebagai tolak pangkal berpikir dan bersikap, mencurahkan keikhlasan dan pikiran untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban tanpa pamrih.


111 111 31


Rela berkorban waktu, harta, raga maupun jiwa untuk kepentingan nusa dan bangsa. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara.

Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara yang mencakup Kemampuan Mental dan Fisik. Kemampuan mental, memiliki kemampuan nonsik yang bersifat kejiwaan yaitu setiap warga negara dibangun untuk memiliki sikap dan prilaku disiplin, ulet, berkerja keras mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Kemampuan sik, setiap warga negara dibangun untuk memiliki kemampuan sik yang sehat dan tangkas dalam mendukung penyelenggaraan bela negara.

111 32


HAKIKAT ANCAMAN

Bab 4

HAKIKAT ANCAMAN 4.1

Umum Pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Identikasi ancaman dari luar dan dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa, merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara. Upaya pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman baik yang berbentuk ancaman nyata maupun belum nyata. Setiap bentuk ancaman memiliki karakteristik serta tingkat resiko berbeda yang mempengaruhi pola penanganannya, sehingga perlu dicermati hal-hal yang berhubungan dengan analisa, penggolongan, sasaran, dan eskalasi ancaman.

4.2

Hakikat Ancaman Ancaman

pada

hakikatnya

adalah

setiap

usaha

dan

kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan identikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai ancaman yang dinamakan hibrida. Karenanya bentuk ancaman saat ini dan ke depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata dan tidak bersenjata, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida.


111 111 33

HAKIKAT ANCAMAN

HAKIKAT ANCAMAN

Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, bersifat nasional, regional, dan global. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

4.3

Analisa Ancaman Analisa ancaman dilakukan untuk memahami, mengidentikasi, dan menganalisis bentuk-bentuk ancaman. Analisa ancaman dari negara lain ditentukan oleh sejumlah faktor dominan yang meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan aktor atau pelaku yang memiliki niat, tujuan, maupun indikasi. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang memfasilitasi atau memberikan ruang terjadinya ancaman, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Analisa tentang faktor eksternal terkait dengan geostrategi Indonesia yang berada pada posisi silang. Implikasi dari posisi silang Indonesia antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Laut Pasik, menempatkan Indonesia dikelilingi oleh sejumlah negara yang memiliki berbagai perbedaan latar belakang. Perbedaan-perbedaan antara lain berkaitan dengan budaya, paham

111 111 34


HAKIKAT ANCAMAN

politik, serta tingkat kemajuan. Beberapa negara di antaranya adalah negara maju yang menjadi kekuatan utama dunia. Negara-negara tersebut memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang jauh lebih kuat dari pada kekuatan yang dimiliki Indonesia. Disisi lain, juga terdapat negara-negara yang tingkat ekonomi dan kemajuannya setara dan ada pula yang berada di bawah kekuatan Indonesia. Interaksi antarnegara dengan kondisi dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda tidak dapat dipungkiri sering menimbulkan implikasi yang berdimensi politik, ekonomi dan pertahanan. Dalam skala tertentu, implikasi tersebut dapat berpotensi menjadi ancaman. Analisa ancaman mencermati faktor-faktor internal baik yang bersifat statis maupun dinamis. Faktor yang bersifat statis meliputi karakteristik dan kondisi geogra sebagai negara kepulauan yang luas dan terbuka dengan garis pantai yang panjang serta banyaknya pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni. Faktor yang bersifat statis lainnya adalah kondisi dan komposisi demogra yang sangat beragam, serta sumber daya alam yang bernilai strategis.


111 111 35

HAKIKAT ANCAMAN

Sebaliknya, faktor internal yang bersifat dinamis mencakup faktorfaktor yang berkembang menjadi sumber-sumber terjadinya suatu ancaman atau konik. Faktor dinamis diantaranya berupa pahampaham yang mengancam nilai-nilai kebangsaan, persaingan politik yang mengarah kepada penguatan identitas lokal, primordialisme, benturan nilai akibat kemajemukan masyarakat, termasuk ancaman yang diakibatkan oleh peredaran narkoba. Dengan mencermati konteks strategis global, kepentingan negara-negara maju yang menonjol dalam beberapa dekade adalah mencapai keunggulan maksimal dalam globalisasi dan perdagangan bebas. Kondisi tersebut akan mendorong terjadinya persaingan antarnegara, baik di kalangan negara maju, antara negara maju dan negara berkembang, maupun antarnegara berkembang. Bersamaan dengan itu, dalam menggerakkan roda perekonomian dan industri negara-negara maju akan selalu bergantung pada kebutuhan energi dan sumber daya alam, sehingga kelak dapat mendorong persaingan antarnegara. Di satu sisi, negara-negara maju memiliki keunggulan di bidang teknologi, modal dan SDM yang berkemampuan tinggi, tetapi memiliki keterbatasan untuk menjamin ketersediaan bahan baku industrinya. Disisi lain, negara-negara berkembang memiliki kemampuan di bidang sumber daya energi dan sumber daya alam, namun memiliki keterbatasan dalam kemampuan teknologi, modal dan SDM. Paradoks antara kelangkaan sumber daya alam dan peningkatan kebutuhan yang besar berpotensi mendorong konik antarnegara di masa datang. Semakin rendah daya tangkal suatu negara, akan semakin tinggi kemungkinan potensi ancaman untuk berkembang menjadi ancaman nyata. Pada tataran internal, distribusi hak-hak politik dan kesejahteraan serta penegakan hukum yang buruk dapat menjadi faktor pendorong terciptanya ketidakstabilan yang kemudian berkembang menjadi ancaman. Kondisi tersebut menjadi fenomena global sehingga mendorong berkembangnya kejahatan, baik lintas negara dan bentuk-bentuk gangguan keamanan yang timbul di dalam negeri.

111 36


HAKIKAT ANCAMAN

4.4

Penggolongan Ancaman Ancaman dapat digolongkan digolongkan ke dalam jenis, sumber sumber dan aktor. aktor. Berdasarkan jenisnya, ancaman pertahanan negara digolongkan dalam ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Jika dilihat dari sumbernya, ancaman yang dihadapi Indonesia dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Sedangkan berdasarkan aktor, ancaman dapat dilakukan oleh aktor negara maupun aktor yang bukan negara. Ancaman tersebut secara sistematis dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa.

4.4.1

Ancaman Militer Merupakan

ancaman

yang

menggunakan

kekuatan

bersenjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer antara lain dapat berupa ancaman militer dalam bentuk agresi dan ancaman militer dalam berbentuk bukan agresi.

Ancaman Militer Agresi Agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan sehingga mengancam terhadap

kedaulatan

negara,

keutuhan

wilayah

NKRI,


dan

111 37

HAKIKAT ANCAMAN

keselamatan segenap bangsa. Agresi yang dilakukan oleh negara lain merupakan jenis ancaman yang ditempatkan paling utama dalam penggolongan ancaman. Penempatan ancaman agresi pada tingkat paling tinggi berdasarkan pada pertimbangan kemungkinan risiko yang ditimbulkannya. Agresi dapat mengancam struktur negara serta eksistensi kedaulatan, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Agresi bahkan dapat membubarkan suatu negara yang diagresi. Oleh karena itu, pertahanan negara harus dibangun dan dipersiapkan untuk menghasilkan daya tangkal terhadap kemungkinan menghadapi ancaman agresi. Bentuk-bentuk agresi dapat digolongkan antara lain: •

Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.

•

Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.

•

Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain.

•

Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, satuan laut atau satuan udara TNI.

•

Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya

bertentangan

dengan

ketentuan

dalam

perjanjian tersebut. •

Tindakan

suatu

negara

yang

mengijinkan

penggunaan

wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI. •

Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI.

Ancaman Militer Bukan Agresi Ancaman militer bukan agresi agresi merupakan ancaman yang dapat menggunakan kekuatan senjata ataupun tidak bersenjata, berasal

111 38


HAKIKAT ANCAMAN

dari luar negeri maupun dari dalam negeri serta dilakukan oleh aktor negara maupun aktor nonnegara yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer bukan agresi disesuaikan dengan skala ancaman yang dihadapi, dimana pelibatan TNI melalui pengerahan kekuatan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Ancaman militer bukan agresi antara lain:

•

Pelanggaran Wilayah . Ancaman terhadap pertahanan negara dapat berupa acaman melalui wilayah perbatasan darat, laut dan udara.

Pelanggaran Wilayah Perbatasan Darat Negara Potensi ancaman pelanggaran wilayah perbatasan darat negara berupa pelanggaran pelintas batas, pencurian sumber daya alam, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak, Narkoba serta berbagai kegiatan pelanggaran ilegal lainnya yang bersifat transnasional.

Pelanggaran Wilayah Laut Pelanggaran wilayah laut yang menggunakan kapal ataupun sarana transfortasi laut lainnya, termasuk pelanggaran hukum yang terjadi diwilayah laut kedaulatan dan yurisdiksi NKRI. Potensi pelanggaran yang terjadi di wilayah laut dapat berupa pembajakan atau perompakan, penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan alam di laut, penyelundupan lewat laut dan penggunaan jasa maritim secara ilegal.

Pelanggaran Wilayah Udara dan Dirgantara Pelanggaran wilayah udara dan dirgantara dapat terjadi dengan menggunakan pesawat tempur, tempur, pesawat nonkomersial dan

sarana

transportasi

udara

serta

wahana

angkasa


111 39

HAKIKAT ANCAMAN

lainnya. Potensi ancaman di antariksa dapat berupa kegiatan pengintaian, perlintasan benda-benda asing dan pemanfaatan kegiatan di wilayah dirgantara secara ilegal. Pemberlakuan ASEAN open sky policy 2015 tidak saja memberikan peluang ekonomi bagi Indonesia, tetapi juga menimbulkan kerawanan dari sisi keamanan udara terutama terkait dengan ancaman-ancaman yang berkenaan dengan keamanan non tradisional yang bersifat transnasional. Di sisi lain ASEAN open sky policy 2015 dapat berpontensi menjadi ancaman bagi kedaulatan udara dan melemahkan pertahanan udara.

•

Spionase Ancaman

spionase

yang

dilakukan oleh negara lain masih akan tetap berpotensi terjadi untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan

negara

Negara-negara

Indonesia.

tersebut

akan

berusaha mendapatkan informasi

111 40


HAKIKAT ANCAMAN

strategis untuk menjawab hakikat ancaman dan tantangan terhadap kepentingan nasionalnya.

•

Sabotase Sabotase

terhadap

instalasi

penting

militer

dan

ancaman terhadap obyek vital nasional yang bersifat strategis akan berdampak pada keselamatan segenap bangsa dan mengganggu kepentingan masyarakat. Obyek vital nasional yang bersifat strategis merupakan kawasan, lokasi, bangunan, instalasi dan/atau usaha menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa serta kepentingan nasional yang apabila terjadi ancaman dan gangguan dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Obyek vital nasional yang bersifat strategis antara lain: Istana Presiden/ Wapres, kediaman Presiden/Wapres, bandar udara internasional, pelabuhan internasional, eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam, instalasi nuklir, industri biologi dan kimia skala besar, industri pertahanan, industri dan badan keantariksaan dan perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia (Peruri).

•

Terorisme Aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasiona,l yang bebekerja sama dengan terorisme dalam negeri sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

•

Pemberontakan Bersenjata Gerakan separatis bersenjata di beberapa wilayah Indonesia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi

kelemahan

penyelenggaraan

fungsi

pemerintahan yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.


111 111 41

HAKIKAT ANCAMAN

•

Konfik Komunal/Perang Komunal/Perang Saudara Konik ancaman karena

komunal

yang

merupakan

berpontensi

heterogenitas

terjadi

masyarakat

Indonesia dengan keragaman suku bangsa, agama, etnis dan golongan. Selain hal tersebut di Indonesia masih terdapat sejumlah daerah tertinggal yang sebagian besar dikategorikan daerah rawan konik. Konik komunal juga dapat disebabkan oleh: masalah sengketa lahan, tuntutan kenaikan upah kerja k erja dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan publik serta ekses kegiatan politik yang tidak bermartabat.

4.4.2

Ancaman Nonmiliter Ancaman nonmiliter merupakan usaha atau kegiatan tanpa

bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini dapat berasal dari luar negeri dan dapat pula bersumber dari dalam negeri yang dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara. Ancaman nonmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi antara lain: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi.

Ancaman Berdimensi Ideologi Ancaman yang berdimensi Ideologi adalah berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ancaman tersebut yang berasal dari luar negeri antara lain penetrasi faham liberalisme dan komunisme. Ancaman dari dalam negeri berupa faham anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dengan

111 111 42

alasan

keagamaan


dan

golongan

fundamental

anti

HAKIKAT ANCAMAN

kemapanan, tindakan tidak konstitusional dan

bertentangan

dengan

hukum

serta kegiatan aliran sesat. Adanya kecenderungan

menguatnya

ego

kedaerahan dan primordialisme sempit (ethno-nationalism). ethno-nationalism).

Ancaman Berdimensi Politik Ancaman berdimensi politik dapat berasal dari luar negeri berupa tekanan dan intervensi politik, dengan menggunakan isu global seperti penegakan Hak Azasi Manusia (HAM), Lingkungan hidup, demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable. Sedangkan ancaman dari dalam negeri seperti kurangnya tingkat kedewasaan berpolitik yang berujung pada mobilisasi massa atau penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan dan atau menumbangkan pemerintah.

Ancaman Berdimensi Ekonomi Ancaman berdimensi ekonomi dari luar negeri antara lain berupa embargo atau bentuk-bentuk penghalang nontarif terhadap produk-produk ekspor maupun impor barang-barang kebutuhan strategis. Ancaman berdimensi ekonomi dari dalam negeri antara lain inasi yang tinggi, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, infrastruktur yang buruk.

Ancaman Berdimensi Sosial Budaya Ancaman

berdimensi

sosial

budaya dapat berupa konik horizontal seperti pertikaian suku, agama, ras, dan

antar

golongan.

Penggunaan

teknologi informasi yang tidak terkontrol dapat

memicu

terjadinya

benturan

antarperadaban,

termasuk

dampak


111 43

HAKIKAT ANCAMAN

peredarandan dan penyalahgunaan narkoba yang dapat mengancam generasi muda. Rendahnya kualitas SDM menyebabkan lemahnya daya saing yang berakibat meningkatnya pengangguran sehingga dapat memicu terjadinya kerawanan sosial. Korupsi sebagai akibat rendahnya kualitas moral SDM dan lemahnya penegakan hukum berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional.

Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum Ancaman terhadap keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam maupun bencana sosial yang tidak dapat diprediksi. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, puting beliung, kekeringan, tanah longsor, erupsi gunung berapi dan kebakaran hutan. Bencana sosial seperti kerusuhan, konik horisontal, pencemaran lingkungan hidup, epidemi penyakit dan kegagalan infrastruktur sosial.

Ancaman Berdimensi Teknologi Dampak kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang selalu berorientasi terhadap bisnis dan mengabaikan aspek moral. Program televisi yang tidak memiliki standar untuk acara-acara yang ditonton oleh anak-anak dan Internet yang y ang tidak dapat dikontrol secara penuh. Kejahatan yang memanfaatkan siber atau cyber crime yang merupakan tindakan kriminal dengan menggunakan komputer sebagai kejahatan utama berbasis kecanggihan teknologi internet antara lain kejahatan perbankan, penyadapan dan pembajakan hak cipta. Demikian juga kejahatan terorisme melalui siber atau Demikian juga kejahatan terorisme melalui siber atau cyber teorrorism teorrorism dan perang siber atau cyber warfare warfare yaitu serangan elektronik melalui jaringan kokmputer terhadap infrastruktur kritis yang berpotensi besar mengganggu aktitas sosial dan ekonomi bangsa. Ancaman berdimensi tehnologi juga dapat terjadi dalam bentuk penyalahgunaan agensia biologi patogen untuk melancarkan bioterorisme dan perang biologi.

111 44


HAKIKAT ANCAMAN

Ancaman Berdimensi Legislasi Ancaman

berdimensi

legislasi

berpotensi

terjadi

dalam

proses pembentukan atau pemaknaan substansi suatu undangundang yang dapat menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan wilayah, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Dimensi ancaman legislasi antara lain: adanya upaya pihak-pihak luar yang ingin mewujudkan perundang-undangan di Indonesia sesuai kepentingannya, mengintervensi proses penyusunan perundangundangan dan melemahkan ataupun berupaya mencabut perundangundangan yang tidak sesuai dengan kepentingannya.

4.4.3

Ancaman Hibrida Hakikat ancaman hibrida adalah

ancaman yang bersifat campuran dan merupakan paduan antara ancaman militer dan nonmiliter. nonmiliter. Ancaman hibrida antara lain mengkombinasikan antara ancaman teroris

konvensional,

dan

perang

asimetrik,

siber

serta

kriminal yang beragam dan dinamis. Selain berbagai kombinasi ancaman tersebut, ancaman hibrida dapat juga berupa keterpaduan serangan antara penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir dan bahan peledak (Chemical,

Biological,

Radiological,

Nuclear and Explosive / CBRNE CBRNE ) ) dan perang informasi.


111 45

HAKIKAT ANCAMAN

4.5

Sasaran Ancaman Sasaran ancaman terhadap pertahanan negara dapat berupa ancaman yang mengarah terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Sasaran ancaman terhadap kedaulatan negara dapat berupa penguasaan atau pendudukan sebagian wilayah darat, laut, dan udara atau klaim wilayah/pulau-pulau Indonesia yang dilakukan oleh negara lain. Oleh karena itu, adanya konik k onik atau sengketa antarnegara yang dapat dikelompokkan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Sasaran ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI dapat berupa hilangnya sebagian wilayah NKRI, karena adanya keinginan untuk merdeka atau memisahkan diri dari NKRI yang dilakukan oleh aktor nonnegara yang mendapat dukungan dari aktor negara atau pihak ketiga yang dapat dikelompokkan pula sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah. Sasaran ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa dapat berupa terancamnya keselamatan jiwa dan raga setiap warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan sik ataupun nonsik dari aktor negara dan atau aktor nonnegara.

4.6

Eskalasi Ancaman Ancaman tidak selalu datang dengan tiba-tiba langsung pada puncak eskalasi tertinggi. Proses eskalasi dapat terjadi mulai dari yang paling rendah sampai tertinggi. Unsur TNI dan setiap K/L akan mengambil peran dalam setiap tahapannya. Adapun eskalasi disesuaikan dengan dinamika ancaman yang berkembang yang penanganannya melalui tingkatan keadaan, baik dalam eskalasi ancaman militer maupun eskalasi ancaman nonmiliter. nonmiliter.

4.6.1

Eskalasi Ancaman Militer Eskalasi ancaman militer dapat timbul, baik disebabkan oleh

adanya ancaman dari dalam maupun maupun ancaman luar negeri. Eskalasi

111 46


HAKIKAT ANCAMAN

ancaman militer dari luar bergerak secara cepat dan dinamis yang dapat mengakibatkan perang dan melibatkan sebagian atau seluruh komponen bangsa. Eskalasi tersebut diawali dari masa damai sampai mengarah kepada konik militer, baik pada skala kecil, sedang maupun besar. Apabila konik militer tidak dapat diatasi melalui diplomasi, maka dapat berkembang menjadi perang, baik perang terbatas maupun perang total. Eskalasi ini tidak selalu berurutan, namun bisa terjadi dari situasi damai langsung melompat ke konik militer berskala sedang atau langsung menjadi perang secara terbatas, bahkan dapat pula langsung menjadi perang secara total. Eskalasi ancaman militer dari dalam diawali dari tertib sipil, darurat sipil dan kemudian menjadi darurat militer berdasarkan keputusan politik negara.

4.6.2

Eskalasi Ancaman Nonmiliter Eskalasi ancaman ancaman nonmiliter disesuaikan dengan jenis dan

bentuk ancaman yang akan mempengaruhi kondisi pertahanan negara. Eskalasi ancaman diawali dari kondisi rendah, sedang


111 47

HAKIKAT ANCAMAN

ILLEGAL FISHING

PELANGGARAN WILAYAH

dan tinggi. Eskalasi yang terjadi dapat tidak selalu berurutan tetapi langsung pada kondisi yang memerlukan penanganan segenap komponen bangsa. Penentuan eskalasi tinggi dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan terhadap keamanan negara.

Rendah Eskalasi ancaman berskala rendah apabila kondisi tidak ada gejolak yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan belum ada ancaman atau gejolak yang berarti. Kehidupan sosial kemasyarakatan berjalan normal yang ditunjang oleh berfungsinya pranata negara dan pranata masyarakat secara optimal.

Sedang Eskalasi ancaman berskala sedang apabila kondisi dinamis sosial kemasyarakatan terganggu akibat ancaman nonmiliter aspek tertentu. Meskipun ada ancaman tetapi dinilai belum sampai pada tahap yang dapat membahayakan pertahanan negara. Ancaman nonmiliter yang terjadi bersifat sporadis secara terbatas di beberapa tempat wilayah Indonesia.

111 48


HAKIKAT ANCAMAN

Tinggi Eskalasi ancaman berskala tinggi apabila kondisi dinamis sosial kemasyarakatan terganggu akibat ancaman nonmiliter di berbagai aspeknya. Skala ancaman tertinggi dalam spektrum ancaman nonmiliter adalah kondisi negara dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

4.6.3

Eskalasi Ancaman Hibrida Eskalasi ancaman hibrida disesuaikan dengan sifat ancaman

hibrida yang mengkombinasikan ancaman militer dan nonmiliter. Eskalasi ancaman dapat mengikuti pola ancaman militer yang diawali dari kondisi tertib sipil, darurat sipil dan darurat militer sesuai dengan keputusan politik negara sehingga penanganannya menggunakan pola pertahanan militer dan dibantu oleh pertahanan nirmiliter. nirmiliter. Namun eskalasi ancaman hibrida dalam kondisi tertentu dapat berubah dari satu eskalasi ke eskalasi lainnya tanpa melalui tahapan eskalasi yang normal sesuai ketentuan pada umumnya.


111 49

ESENSI PERTAHANAN NEGARA

111 111



Bab 5


5.1

Umum Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta merupakan suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan terhadap tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional, termasuk kebijakan pemerintah terkait konsep PMD yang didalamnya memuat pertahanan maritim. Esensi pertahanan negara menjadi penuntun kepada setiap warga negara

untuk

dapat

memahaminya

dalam

penyelenggaraan

pertahanan negara. Pertahanan negara yang bersifat semesta tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai perannya masing-masing.

5.2

Tujuan Nasional Tujuan Nasional tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.


111 51


Tujuan Nasional memiliki tiga makna sebagai berikut: Pertama, Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah memberi perlindungan sik bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak manapun. Kedua, Kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa, dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen bangsa yang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan dengan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. Ketiga, Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan yang aman dan damai, baik lingkungan global maupun dalam negeri. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konik antarnegara, tetapi juga dapat berasal dari konik internal dalam negeri. Sementara arti kemerdekaan dalam hal ini berarti kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain dan kemerdekaan menentukan nasib bangsa sendiri, sedangkan, keadilan sosial diwujudkan untuk kemaslahatan dan kehidupan bangsa Indonesia.

5.3

Kepentingan Nasional Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya

111 52



kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu Pertama, Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, Kedua, pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Ketiga, Ketiga, mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa. Makna bersifat permanen tersebut adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal tanah air pun dikuasai atau dicerai-beraikan oleh pihak manapun. Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (grand strategy) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antarmasyarakat.

5.4

Hakikat Pertahanan Negar Negara a Hakikat Pertahanan negara pada dasarnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh


111 53


dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pertahanan yang bersifat semesta merupakan model yang dikembangkan sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia mencapai tingkat kemajuan dalam membangun kemandirian bangsa, tetapi model kesemestaan tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Kerakyatan artinya orientasi

pertahanan

diabadikan

bersama

rakyat

dan

untuk

kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.

Kewilayahan

artinya

gelar

kekuatan

pertahanan

dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geogra Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus sebagai negara maritim.

111 54



5.5

Tujuan Pertahanan Negar Negara a Tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Menjaga dan melindungi kedaulatan negara, baik bersifat sik maupun nonsik dari berbagai bentuk ancaman. Kedaulatan negara yang bersifat sik merupakan wilayah yang berhubungan dengan batas negara dan harus dipertahankan kedaulatannya dari ancaman militer. Kedaulatan yang bersifat nonsik merupakan kedaulatan negara dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Menjaga

dan

melindungi

keutuhan wilayah NKRI, baik dari aspek

ancaman

militer

maupun

nirmiliter. nirmiliter. Menghadapi ancaman militer diarahkan

untuk

mempertahankan

seluruh wilayah NKRI agar tidak terjadi disintegrasi atau lepasnya suatu wilayah yang disebabkan oleh pemberontakan bersenjata, separatisme dan konik vertikal.

Sedangkan

menghadapi

ancaman nirmiliter diarahkan untuk mempertahankan

seluruh

wilayah

NKRI dari disintegrasi yang disebabkan oleh

disorientasi

aspek

ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Menjaga

dan

melindungi

keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman militer dan nirmiliter baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada aspek militer


111 55


melindungi keselamatan dari perompakan dan pembajakan di dalam dan luar negeri, serta

penyanderaan yang terjadi di luar negeri.

Sedangkan aspek nirmiliter melindungi keselamatan bangsa dari aspek-aspek ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, keselamatan umum dan dinamika perkembangan teknologi serta legislasi.

5.6

Fungsi Pertahanan Negara Pertahanan

negara

berfungsi

untuk

mewujudkan

dan

mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagai

satu

kesatuan

pertahanan,

yang

mampu

melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Fungsi penangkalan merupakan perwujudan usaha pertahanan dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Karakter penangkalan dilaksanakan secara sik dan nonsik, dengan melakukan upaya pertahanan melalui usaha membangun dan membina kemampuan secara terintegrasi dalam sistem pertahanan negara. Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama pertahanan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Dalam menghadapi ancaman militer yang y ang berasal dari luar, luar, penyelenggaraan fungsi penindakan disesuaikan dengan bentuk ancaman untuk menentukan jenis tindakan yang diambil serta kekuatan pertahanan yang digunakan. Ancaman militer berupa agresi dihadapi dengan perang, dan bagi Indonesia penyelenggaraan perang dilaksanakan

111 56



secara total dalam wujud perang semesta. Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama, didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Penindakan terhadap ancaman nonmiliter dilakukan dengan pendekatan fungsional oleh K/L di luar bidang pertahanan berdasarkan jenis dan sifat ancaman. Fungsi penindakan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan dengan mengerahkan segala kemampuan bangsa. Bentuk-bentuk penindakan terhadap ancaman yang bersumber dari dalam negeri disesuaikan dengan jenis ancaman dan tingkat risiko yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam negara demokrasi. Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman hibrida, menempatkan kekunirmiliter secara

atan militer dan terpadu

sesuai


111 57


hakikat ancaman yang dihadapi dengan memperhatikan kemampuan secara profesional dan proporsional. Penindakan terhadap t erhadap ancaman hibrida dilakukan dengan pola pertahanan militer yang menempatkan TNI sebagai Komput diperkuat oleh Komcad dan Komduk, serta bekerja sama dengan K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama, didukung oleh unsur-Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara militer dan nirmiliter untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan seperti keamanan karena perang, pemberontakan atau serangan separatis, konik vertikal atau konik horizontal, huruhara, serangan teroris, bencana alam atau akibat ancaman nonmiliter. nonmiliter. TNI bersama dengan instansi pemerintah lainnya dan masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan secara terpadu.

5.7

Pandangan tentang Damai dan Perang Pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang, dimana bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Perang merupakan jalan terakhir apabila usahausaha diplomasi mengalami jalan buntu serta dilaksanakan dalam rangka melawan kekuatan negara lain yang secara nyata mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia.

111 58



Penyelenggaraan pertahanan negara pada dasarnya tidak ditujukan untuk perang, tetapi untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Perang terjadi akibat kegagalan upaya diplomasi. Untuk mewujudkan perdamaian, negara harus membangun kekuatan serta memelihara kesiapsiagaan yang memiliki efek penangkalan yang disegani pihak lawan. Indonesia menganut prinsip Si Vis Pacem Para Bellum, Bellum, yakni untuk memelihara kondisi damai, negara membangun kemampuan pertahanan yang kuat yang berdaya tangkal tinggi.

5.8 Spektrum Konfik Pertahanan Militer dan Pelibatan Komponen Pertahanan Negara Dalam hubungan antarnegara selalu terjadi kondisi pasang surut yang y ang berkembang dalam suatu spektrum konik militer di antara masa damai dan perang. Konik militer merupakan kondisi

terganggunya

hubungan

antarnegara yang berkembang dalam spektrum paling rendah hingga perang terbuka. Ketika

pelaksanaan

Operasi

Militer Perang (OMP) tidak mencapai sukses maka untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI dilakukan perang berlarut, yang pada hakikatnya adalah kelanjutan upaya pertahanan negara. Perang berlarut merupakan pengejawantahan dari prinsip bangsa Indonesia yang pantang menyerah dan rela berkorban dalam menegakkan kedaulatan dan


111 59


keutuhan negara, serta wujud komitmen dalam membela harkat dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Perang berlarut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara yang dilaksanakan atas dasar kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pertahanan negara. Pelibatan fungsi pertahanan militer dan fungsi pertahanan nirmiliter diselenggarakan sejak masa damai hingga perang. Dalam masa damai pelibatan fungsi pertahanan militer ditekankan pada efektitas penangkalan, yakni untuk mencegah setiap ancaman baik dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri dengan membangun kekuatan yang memiliki efek penangkalan.

Dalam

rentangan

kondisi

keamanan

nasional

dengan

spektrum konik intensitas rendah fungsi pertahanan militer yakni

TNI dilibatkan untuk menyelenggarakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penanganan dalam bentuk OMSP berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam mengatasi ancaman yang berdimensi keselamatan umum, keterlibatan TNI dalam OMSP dilaksanakan sebagai bentuk kecepatan bertindak untuk membantu dalam memulihkan keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, kecelakaan transportasi dan masalah sosial sambil menunggu kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam hal pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), dimana kondisi mengarah pada kerusuhan yang lebih besar, pimpinan daerah dapat meminta langsung kepada TNI sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam spektrum konik ketika kondisi keamanan negara berada

pada

pemerintah

level

yang

memberlakukan

kritis

dan

keadaan

darurat, mulai dari darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang. Pelibatan komponen cadangan dan pendukung untuk memperbesar kekuatan komponen utama dalam menghadapi kondisi perang dapat dilakukan dengan mobilisasi.

111 60



Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang disamping menjalankan fungsi pertahanan negara berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TNI dapat mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah tempat diberlakukannya keadaan darurat militer atau daerah yang dinyatakan sebagai keadaan perang.

5.9 Spektrum Konfik Pertahanan Nir Nirmiliter militer dan Pelibatan Unsur Pertahanan Negara Fungsi pertahanan nirmiliter dilibatkan baik masa damai maupun pada masa darurat militer dan perang. Dalam masa damai, pelibatan fungsi pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan oleh K/L di luar bidang pertahanan sesuai dengan fungsi peran dan tugas pokoknya guna mewujudkan kesejahteraan. Pada masa darurat militer dan perang, pelibatan fungsi pertahanan nirmiliter dapat dilibatkan melalui mobilisasi dalam rangka memperkuat dan memperbesar kekuatan TNI sebagai Komponen Utama. Dalam kondisi ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, K/L dibantu


111 61


Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Penggunaan TNI sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa dalam membantu ancaman nonmiliter dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

5.10 Penyelenggaraan Perdamaian Penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai, baik dalam lingkup nasional, regional maupun global. Dalam lingkup global dan regional, Indonesia berinteraksi dengan negara-negara di kawasan maupun di luar kawasan yang saling membutuhkan. Dalam hal ini, penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan hubungan yang aman dan damai dengan memandang negara lain bukan sebagai ancaman dan sebaliknya negara lain juga memposisikan Indonesia bukan sebagai ancaman. Setiap pertikaian diselesaikan dengan mengedepankan usaha-usaha perdamaian. Perwujudan perdamaian ditempuh melalui peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, saling menguntungkan, saling menghormati eksistensi, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, serta berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki

111 62



komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dikawasan. Membangun

kesamaan

pandangan

sangat

diperlukan

guna

memperkecil permasalahan yang dihadapi. Indonesia sebagai negara yang cinta damai akan selalu tampil dalam setiap usaha-usaha bagi terwujudnya perdamaian dunia, baik secara politik maupun melalui pelibatan kekuatan pertahanan dalam tugas-tugas perdamaian dunia. Penyelenggaraan

perdamaian

memiliki

dampak

secara

nasional guna menjamin stabilitas nasional dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam membangun stabilitas nasional, setiap konik dalam negeri, baik vertikal maupun horizontal, diselesaikan sesuai dengan norma melalui pendekatan hukum, kesejahteraan, keadilan dan dialogis dalam membangun kohesi nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam mengatasi isu-isu keamanan dalam negeri didasarkan atas eskalasi ancaman dan analisa terhadap perkembangan situasi serta ditempuh melalui kebijakan dan keputusan politik negara. Perkembangan dinamika sosial dan eskalasi potensi konik sosial yang terjadi di wilayah, dapat menyulut tindakan anarkis dan kerusuhan yang lebih luas. Sehingga akan mengganggu stabilitas keamanan nasional, maka penanganan dan penyelesaian konikkonik sosial tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengerahan kekuatan dalam menangani ancaman nonmiliter.

5.11 Penyelenggaraan Peperangan Perang diselenggarakan untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, serta melindungi keselamatan segenap bangsa. Perang bagi bangsa Indonesia adalah perang yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara dan segenap sumber daya nasional. Pernyataan perang dengan negara lain dilakukan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selanjutnya pengakhiran perang atau membuat perdamaian dilakukan oleh


111 63


Presiden melalui pernyataan politik secara resmi. Hal

mendasar

yang

harus

menjadi

pegangan

dalam

pelaksanaan perang adalah keyakinan akan kekuatan sendiri, tidak mengenal menyerah dan tidak akan menyerahkan diri atau menyerahkan wilayah Indonesia kepada pihak lawan, keyakinan akan kemenangan dan perlawanan tidak akan berhenti sebelum mencapai kemenangan. Perang diselenggarakan dengan strategi pertahanan berlapis dan mendalam dengan mendayagunakan seluruh kekuatan dan kemampuan nasional ke dalam konsep Perang Rakyat Semesta. Keberhasilan konsep ini ditentukan oleh kemanunggalan TNIRakyat. Karena itu, pembangunan postur pertahanan negara yang meliputi kemampuan, kekuatan dan gelar berdimensi kerakyatan dan kesemestaan, diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun dan memelihara Kemanunggalan TNI-Rakyat bagi terwujudnya daya tangkal bangsa. Penyelenggaraan perang pada hakikatnya penataan sistem pertahanan yang mencakup penyiapan kekuatan, penyiapan wilayah negara sebagai mandala pertahanan, penyiapan logistik pertahanan, pelaksanaan perang dan pemulihan terhadap dampak kerusakan akibat peperangan. Perang di masa depan akan semakin kompleks, mengedepankan aspek keunggulan kemampuan daya hancur,

111 64



akurasi, daya jangkau, kecepatan dan daya ledak yang tinggi serta pemanfaatan nano teknologi. Oleh karena itu, penataan sistem pertahanan negara harus disesuaikan dengan perkembangan sifat atau karakteristik peperangan di masa depan. Penyiapan kekuatan diselenggarakan oleh pemerintah sejak dini dan berkesinambungan melalui pembangunan sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan. Kekuatan pertahanan tersebut diorganisasikan ke dalam Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, yakni warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Penyiapan wilayah negara sebagai mandala pertahanan diselenggarakan

berdasarkan

perkiraan

strategis

tentang

kemungkinan ancaman yang dihadapi sesuai karakteristik geogras yang diproyeksikan dalam tiga lapis mandala pertahanan. Mandala pertahanan

luar

merupakan

lapis

terdepan,

yakni

mandala

pertahanan yang berada di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah udara di atasnya. Mandala pertahanan utama merupakan lapis inti dari mandala pertahanan mulai dari ZEE sampai dengan laut teritorial, dasar laut, daratan serta wilayah udara di atasnya. Mandala pertahanan dalam merupakan lapis ketiga yang berada pada wilayah-wilayah belakang di luar mandala perang, termasuk wilayah


111 65


perairan nusantara dan wilayah udara di atasnya yang y ang dibangun dan dipersiapkan sebagai daerah pangkal perlawanan untuk memelihara kesinambungan peperangan. Penyiapan wilayah negara sebagai mandala pertahanan pada dasarnya merupakan fungsi pemerintah yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi antar K/L, melalui penataan ruang nasional, yang di dalamnya mencakup penataan ruang kawasan pertahanan. Penyiapan

logistik

diselenggarakan

secara dini dan terpadu dengan pembangunan nasional

untuk

tujuan

Penyiapan

logistik

pertahanan

hal

yang

fundamental

penyelenggaraan

kesejahteraan. merupakan

dalam

mendukung

peperangan.

Penyiapan

logistik merupakan bagian dari pembangunan pertahanan melalui

negara

yang

pertumbuhan

diselenggarakan

ekonomi

yang

kuat

didukung industri nasional yang berdaya saing dan mandiri, yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kemandirian sarana pertahanan serta pusat-pusat logistik yang tersebar di tiap wilayah. Perang dengan

dilaksanakan

sistem

pertahanan

sesuai

negara

yang

penyelenggaraannya dijabarkan dalam bentuk strategi pertahanan berlapis sebagai upaya penangkalan

yang

kuat

untuk

mengatasi

hakikat ancaman. Pelaksanaan peperangan dipengaruhi oleh gelar kekuatan pertahanan yang disesuaikan dengan hakikat ancaman dengan mengutamakan kesiapsiagaan dan mobilitas yang tinggi. Gelar kekuatan TNI dikembangkan secara eksibel bagi terwujudnya Tri Matra Terpadu, sekaligus pengintegrasian antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. nirmiliter. Perang selalu menimbulkan dampak kerusakan yang hebat,

111 66



baik secara psikis maupun secara sik. Karenanya fungsi pertahanan negara pasca perang adalah memulihkan kembali kondisi negara melalui rehabilitasi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat

perang.

Rehabilitasi

dilaksanakan

dengan

melibatkan

pertahanan nirmiliter sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masingmasing, dibantu oleh fungsi pertahanan militer. Upaya pemulihan secara psikis diarahkan pada tata nilai, yakni menata kembali nilai-nilai kebangsaan dan nilai sosial serta memulihkan kondisi psikologis masyarakat, serta upaya pemulihan secara sik, melalui pembangunan yang diarahkan pada rekonstruksi lingkungan yang mengalami kerusakan selama berlangsungnya perang.

5.12 Sumber Daya Pertahanan Sumber daya pertahanan dikelola melalui proses transformasi untuk mengubah potensi sumber daya dan sarana prasarana nasional menjadi elemen-elemen kekuatan nasional. Elemen-elemen kekuatan tersebut meliputi sumber daya pertahanan militer dan nirmiliter yang dikerahkan secara bersinergi dalam upaya pertahanan negara. Sumber daya pertahanan mencakup kekuatan sumber daya dan sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dana yang dikelola dan didayagunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan dengan menyinergikan antara kepentingan kesejahteraan dengan kepentingan pertahanan negara. Elemen-elemen kekuatan nasional terdiri dari:

5.12.1 Sumber Daya Pertahanan Militer Sumber daya pertahanan militer merupakan hasil tranformasi dari kekuatan komponen pertahanan militer yang terbentuk dari beberapa kekuatan pertahanan negara, meliputi Komponen Utama yang diperkuat dengan Komponen Cadangan dan Pendukung.

Komponen Utama Komponen Utama adalah TNI yang siap digunakan untuk


111 67


melaksanakan tugas-tugas pertahanan. TNI bertugas

untuk

menegakkan

kedaulatan

negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Komponen Cadangan Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan dan diorganisir untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat

komponen

utama.

Penyiapan

dan pengorganisasian komponen cadangan dibentuk

dalam

satuan-satuan

sesuai

kebutuhan komponen utama, sehingga pada saat mobilisasi sudah dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan komponen utama.

Komponen Pendukung Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan dan ditata untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen Pendukung dikelompokkan dalam segmen-segmen yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni SDM (garda bangsa, tenaga ahli/profesi dan warga negara lainnya), SDA/B yang diwujudkan menjadi logistik wilayah dan cadangan material strategis serta Sarana dan Prasarana Nasional yang dikelompokkan dalam sarana dan prasarana matra darat, matra laut dan udara untuk digunakan bagi kepentingan pertahanan.

111 68



5.12.2 Sumber Daya Pertahanan Nirmiliter Sumber daya pertahanan nirmiliter dikelola oleh K/L di luar bidang pertahanan dan Pemda dalam kerangka kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter, yang disusun menjadi Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa.

Unsur Utama Unsur Utama terdiri dari K/L di luar bidang Pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara.

Unsur Lain Kekuatan Bangsa Unsur Lain Kekuatan Bangsa terdiri dari K/L dan Pemda, serta segenap termasuk

kekuatan TNI

bangsa

yang

lain

berperan

mendukung efektitas dan esiensi tugas-tugas Unsur Utama dalam rangka

menghadapi

ancaman

nonmiliter.

5.13 Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara Pembinaan

kemampuan

pertahanan

negara

dilakukan

melalui pembinaan terhadap sumber daya dan sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi dan dana untuk didayagunakan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan faktor sentral yang menjadi subyek bagi pengelolaan sumber daya nasional yang bertumpu pada totalitas kemampuan, profesionalisme dan kesadaran bela


111 69


negara setiap warga negara untuk kepentingan pertahanan negara. Pengembangan kemampuan SDM pertahanan negara dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk menghadapi setiap ancaman.

Sumber Daya Alam Pengelolaan

dan

pendayagunaan

sumber daya alam secara profesional yang dilandasi kesadaran bela negara setiap K/L dan Pemda serta Unsur Lain Kekuatan Bangsa

akan

mendukung

suksesnya

pembangunan nasional di segala bidang, sebagai modal sekaligus kekuatan dalam menghadapi kompleksitas dimensi dimensi ancaman nonmiliter, serta mampu berperan sebagai kekuatan pendukung menghadapi ancaman militer.

Sumber Daya Buatan Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya buatan secara profesional yang dilandasi kesadaran bela negara setiap K/L dan Pemda serta Unsur Lain Kekuatan Bangsa akan mendukung suksesnya pembangunan nasional di segala bidang, sebagai modalitas sekaligus kekuatan dalam menghadapi kompleksitas dimensi

ancaman nonmiliter, nonmiliter, serta mampu berperan sebagai

kekuatan pendukung menghadapi ancaman militer. militer.

Sarana dan Prasarana Nasional Ketersediaan sarana dan prasarana nasional yang dikelola dan didayagunakan secara profesional yang dilandasi kesadaran bela negara setiap K/L dan Pemda serta Unsur Lain Kekuatan Bangsa, mendukung suksesnya pembangunan nasional di segala bidang, sekaligus menjadi modal dan kekuatan dalam menghadapi

111 70



kompleksitas dimensi ancaman nonmiliter nonmiliter,, serta mampu berperan berperan sebagai kekuatan pendukung menghadapi ancaman militer.

Nilai-Nilai Komitmen dan kepatuhan seluruh K/L dan Pemda serta Unsur Lain Kekuatan Bangsa terhadap segenap pranata, prinsip dan k ondisi yang diyakini kebenarannya serta digunakan sebagai instrumen pengatur kehidupan moral, identitas dan karakter serta jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan sumber kekuatan yang mampu mendinamisir pembangunan nasional di segala segala bidang. bidang.

Dalam perspektif pertahanan pertahanan negara, nilai-nilai

tersebut menjadi landasan aktualisasi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban bagi bangsa dan negara serta kemampuan bela negara. Seperangkat dipegang teguh dan

nilai tersebut harus

diimplementasikan secara nyata dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai modal sosial dalam menghadapi kompleksitas dimensi ancaman nonmiliter, serta mampu berperan sebagai kekuatan pendukung menghadapi ancaman militer.

Teknologi Penguasaan dan profesionalisme K/L dan Pemda serta Unsur Lain Kekuatan Bangsa di bidang teknologi informasi hingga teknologi tinggi yang berdaya saing yang mampu mengelola sumber daya nasional secara mandiri merupakan kekuatan dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Penguasaan teknologi yang dilandasi kesadaran bela negara merupakan modalitas yang mendukung kemandirian bangsa dalam memenuhi ketersediaan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pengembangan

energi,

pengelolaan

sumber

daya

mineral,

industrialisasi, sosial budaya, ekonomi serta pertahanan negara. Modal tersebut merupakan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, dan berperan sebagai kekuatan pendukung menghadapi ancaman militer.


111 71


Dana Pengelolaan dan pendayagunaan ketersediaan dana yang efektif, esien dan akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan merupakan modal bagi terlaksana dan suksesnya pembangunan nasional di segala bidang, sekaligus kekuatan dalam menghadapi berbagai dimensi ancaman nonmiliter, serta mampu berperan sebagai kekuatan pendukung menghadapi ancaman militer. militer.

5.14 Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Negara Pengelolaan sumber daya pertahanan negara memiliki aspekaspek yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pengawasan. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya harus dilakukan secara terukur, terstruktur dan terarah melalui kalkulasi yang cermat dan didukung oleh pengawasan dan komunikasi yang efektif. Prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya pertahanan adalah efektitas dan efesiensi untuk mencapai tujuan pertahanan negara. Efektitas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya pertahanan ditentukan oleh organisasi dan kepemimpinan yang kenyal dan profesional. Organisasi pertahanan memiliki karakteristik yang kenyal, yakni mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan. Sifat profesional ditunjukkan oleh pengawakan organisasi melalui SDM dengan tingkat kecakapan yang tinggi yang didukung oleh sistem rekrutmen yang selektif dan dinamis. Dalam kerangka itu, organisasi TNI sebagai Komponen Utama harus ramping dan padat teknologi. Tingkat Markas Besar tidak menganut sistem piramida, tetapi lebih mengutamakan pendekatan fungsi yang berbasis kinerja, sedangkan organisasi pada tingkat operasional disusun dengan sistem piramida. Pengorganisasian Komponen Cadangan, disesuaikan dengan fungsinya untuk memperkuat dan memperbesar Komponen Utama. Susunan Komponen Cadangan disesuaikan dengan organisasi TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Laut dan Udara dengan kekhasan

111 72



masing-masing, dan pengembangan oleh Kemhan. Pengorganisasian

Komponen

Pendukung

berdasarkan

pada pengelompokan atau segmen Komponen Pendukung untuk memudahkan

pengembangannya

dan

berada

dalam

lingkup

kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan. Pengembangan

Komponen

Pendukung

disesuaikan

dengan

kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terpadu, dengan mengacu pada kepentingan pertahanan negara.

5.15 Pengintegr Pengintegrasian asian Komponen Pertahanan Negara Kemhan mengintegrasikan komponen-komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman. Menghadapi ancaman militer, dilaksanakan

dengan

menyiapkan

pertahanan

militer

melalui

Komponen Utama (TNI) yang bercirikan satu kesatuan yang utuh (AD, AL dan AU), guna guna melaksanakan melaksanakan OMP. OMP. Kemhan Kemhan dibantu dibantu Kementerian Kementerian terkait menyiapkan komponen-komponen pertahanan lainnya untuk ditransformasikan menjadi pertahanan militer melalui mobilisasi dalam bentuk Komponen Cadangan guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama, serta menyiapkan Komponen Pendukung yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, K/L di luar bidang pertahanan menyiapkan Unsur Utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi. Komponen Utama (TNI) bertindak sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa pada pertahanan nirmiliter melalui OMSP dengan memberi bantuan kepada Unsur Utama.


111 73

PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

111 111



Bab 6


6.1

Umum Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan suatu usaha untuk membangun dan membina kemampuan serta menanggulangi berbagai ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dibantu oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa.

6.2

Sistem Pertahanan Negara Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai jenis


111 75


ancaman baik ancaman militer, nonmliter, nonmliter, maupun hibrida. Sistem pertahanan

pertahanan militer

dan

yang

bersifat

pertahanan

semesta

nirmiliter,

memadukan

melalui

usaha

membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Sistem pertahanan negara dibangun sejak masa damai sampai masa perang, sebagaimana kondisi nyata bahwa membangun pertahanan membutuhkan waktu yang lama sedangkan perang dapat terjadi setiap saat. Perang Rakyat Semesta diselenggarakan berdasarkan tatanan unsur kekuatan, perwujudan kemampuan dan sarana perjuangan. Tatanan

segenap

unsur

kekuatan

diselenggarakan

secara

menyeluruh, terpadu dan terarah dibawah kesatuan komando dan strategi sehingga merupakan satu totalitas perjuangan. Perwujudan kemampuan secara total mencakupi perlawanan bersenjata yang berintikan TNI, didukung oleh perlawanan tidak bersenjata yang berintikan kesemestaan untuk menghadapi setiap kekuatan asing yang menyerang dan menduduki sebagian atau seluruh wilayah Indonesia. Sarana perjuangan bangsa bertumpu pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara psikis dengan semangat perjuangan dan secara sik dengan kemampuan k emampuan bela negara.

111 76



Dipersenjatai

secara

psikis

diwujudkan

dalam

usaha

menanamkan kecintaan kepada tanah air untuk mempertahankan NKRI, menumbuhkan

kesadaran berbangsa dan bernegara,

persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka B hinneka Tunggal Tunggal Ika, kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penjabaran dari sistem senjata sosial. Dipersenjatai secara sik diwujudkan ke dalam pemberian bekal keterampilan sik, baik melalui wadah prajurit TNI maupun pelatihan dasar kemiliteran yang dipersiapkan untuk menjadi Komponen Cadangan, yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan menggunakan peralatan dan persenjataan militer serta menguasai taktik dan strategi bertempur serta komponen pendukung yang ditata sesuai segmen dalam pertahanan negara. Menghadapi Perang Rakyat Semesta dalam bentuk perang berlarut, terdapat lima hal yang harus dibangun dan dijaga, yakni terkait dengan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem teknologi dan sistem pertahanan. Sistem politik diarahkan untuk menjaga dan memelihara


111 77


Pancasila sebagai dasar falsafah seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dijadikan sebagai dasar perjuangan bangsa. Sistem politik juga menjamin keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Sistem ekonomi Indonesia diorientasikan untuk mampu menopang kesinambungan perjuangan dengan membangun struktur ekonomi yang kuat, mandiri dan berdaya saing serta didukung oleh sistem distribusi yang menjangkau seluruh wilayah w ilayah nusantara. Sistem

sosial

budaya

Indonesia

tetap

mengacu

pada

kehidupan masyarakat yang kompetitif dan produktif, yang dilandasi oleh nilai dan semangat perjuangan, disiplin yang tinggi, dan kerja keras untuk mengejar kemajuan bangsa sehingga pada gilirannya akan menghadirkan masyarakat Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Bersamaan dengan itu, sistem teknologi dibangun untuk memacu pertumbuhan industri nasional dalam mewujudkan kemandirian dengan menghasilkan produk-produk, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan pertahanan. Selanjutnya sistem pertahanan dibangun dan dikembangkan untuk dapat menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan

111 78



kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI. Sistem pertahanan diperankan oleh TNI yang tangguh dan profesional, didukung oleh seluruh rakyat dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dan berdaya tangkal tinggi serta menjamin stabilitas keamanan nasional yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional. Pada masa damai, penerapan sistem pertahanan semesta dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintah yang berlaku secara nasional. Pada masa perang, sistem pertahanan negara memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam susunan Komponen Utama Pertahanan, yaitu TNI, serta Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi. Mobilisasi ditentukan oleh kebijakan dan keputusan politik negara melalui pernyataan Presiden atas persetujuan DPR untuk mengerahkan dan menggunakan secara menyeluruh terhadap terhadap sumber daya dan sarana prasarana prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara. Komponen Cadangan terdiri atas SDM, SDA/B serta Sarana Prasarana Nasional. Komponen Cadangan dibentuk dari sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama.


111 79


Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. C adangan. Komponen Pendukung dikelompokkan dalam segmen-segmen yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni SDM (garda bangsa, tenaga ahli/profesi dan warga negara lainnya), SDA/B yang diwujudkan menjadi logistik wilayah dan cadangan material strategis serta Sarana dan Prasarana Nasional yang dikelompokkan dalam sarana dan prasarana matra darat, matra laut dan udara untuk digunakan bagi kepentingan pertahanan. Garda Bangsa adalah salah satu Unsur Utama U tama dalam Komponen Pendukung, yang terdiri atas warga negara yang y ang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus, jiwa juang, kedisiplinan, serta berada dalam satu garis komando yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu tugas-tugas pertahanan pada saat negara membutuhkan Komponen Pendukung. Unsur-unsur Garda Bangsa berasal dari unsur Kepolisian Negara, Satuan Polisi Pamong Praja yang dimiliki Pemda, unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dikoordinir oleh Pemda, Resimen Mahasiswa yang pembinaannya dibawah perguruan tinggi, Alumni Resimen Mahasiswa, serta organisasi kepemudaan. kepemudaan.

6.3

Pertahanan Militer Pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer. Dalam pertahanan militer TNI sebagai lapis utama melaksanakan tugas OMP untuk menghadapi agresi. Pertahanan militer untuk melaksanakan tugas OMSP dilakukan dalam dua bentuk kegiatan, sebagai penjuru TNI melaksanakan operasi yang bersifat tempur dan nontempur, sebagai perbantuan dilaksanakan untuk memberi bantuan kepada K/L. Bersifat tempur dilakukan dalam rangka menghadapi separatis, pemberontakan

111 80



bersenjata,

terorisme,

pengamanan

wilayah

perbatasan

dan

perdamaian dunia. Bersifat nontempur dilakukan untuk pengamanan VVIP, Pengamanan Obyek Vital Nasional. Untuk tugas bantuan dilakukan TNI sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa dalam membantu Unsur Utama. Bentuk bantuan antara lain bantuan kepada Pemda, bantuan pengamanan tamu negara, bantuan dalam menanggulangi bencana, bantuan SAR, bantuan dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan serta bantuan OMSP lainnya. Gelar kekuatan TNI merupakan bagian vital dari upaya pertahanan militer, militer, yang pelaksanaannya didasarkan pada pertahanan sebagai fungsi pemerintahan negara yang tidak diotonomikan. Oleh karena itu, TNI digelar di seluruh wilayah Indonesia secara kenyal berdasarkan strategi pertahanan dan strategi militer untuk kepentingan penangkalan serta pelaksanaan operasi militer. Kekuatan TNI diarahkan untuk mewujudkan pembangunan kekuatan di masing-masing matra yaitu kekuatan darat, kekuatan laut dan kekuatan udara. udara . Matra darat mewujudkan totalitas kekuatan darat yang dibangun dari kekuatan angkatan darat, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, industri strategis. Matra Laut mewujudkan totalitas kekuatan laut yang dibangun dari kekuatan angkatan laut,


111 81


kemaritiman, industri maritim, organisasi dan kesatuan kemaritiman. Matra

Udara

mewujudkan

totalitas

kekuatan

udara

dengan

pengembangan armada penerbangan militer, armada penerbangan sipil, industri dan jasa kedirgantaraan. Pengembangan sesuai matra tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga komponen pertahanan yaitu Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Penggunaan Komponen Cadangan dan Komponen

Pendukung disesuaikan dengan hakikat ancaman yang dihadapi, dengan berpedoman kepada asas-asas yang telah ditentukan. Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber s umber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Pendayagunaan Komponen Pendukung dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung tergantung kondisi, urgensi kebutuhan, serta fungsi hakiki unsur Komponen Pendukung yang bersangkutan.

6.4

Pertahanan Nirmiliter Pertahanan nirmiliter bertumpu pada K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama yang didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasaran lainnya yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Bentuk ancaman nonmiliter meliputi ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kepentingan nasional, yaitu tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 Unsur Utama terdiri dari K/L di luar bidang pertahanan yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Unsur Lain Kekuatan Bangsa terdiri dari K/L dan Pemda,

111 82



serta segenap kekuatan bangsa lain termasuk TNI yang berperan mendukung efektitas dan esiensi tugas-tugas Unsur Utama dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter. nonmiliter. Pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh K/L disesuaikan dengan profesi, pengetahuan dan keahlian, melalui pemberdayaan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Pengintergrasian pertahanan nirmiliter dilaksanakan dalam bentuk pengabdian secara proporsional baik pengabdian pada profesi maupun pengabdian kepada kepentingan pertahanan negara.


111 83

PEMBINAAN PERTAHANAN NEGARA

111 111



Bab 7

PEMBINAAN PERTAHANAN PERTAHANAN NEGARA 7.1

Umum Pembinaan pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan kebijakan

pertahanan

yang

meliputi

pembinaan

kekuatan

dan kemampuan pertahanan negara secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka menghadapi berbagai ancaman. Pembinaan pertahanan negara meliputi pembinaan kemampuan dan

pembinaan

kekuatan,

baik

pertahanan

militer

maupun

pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan secara terpadu berdasarkan perkembangan lingkungan strategis.

7.2

Pembinaan Kekuatan Pertahanan Negara Pembinaan kekuatan pertahanan negara baik terhadap komponen

pertahanan

militer,

maupun

terhadap

komponen

pertahanan nirmiliter dilaksanakan secara komprehensif.

7.2.1

Pembinaan Kekuatan Komponen Pertahanan Militer Pembinaan

kekuatan

komponen

pertahanan

militer

dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemhan yang diwujudkan dalam postur pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai ancaman. Pembinaan dilaksanakan untuk mewujudkan kemantapan satuan dan sinergitas komponen pertahanan yang memiliki tingkat profesionalisme yang dapat diandalkan.


111 85


7.2.2

Pembinaan Kekuatan Komponen Pertahanan Nirmiliter Pembinaan

kekuatan

komponen

pertahanan

nirmiliter

dilaksanakan oleh K/L dan Pemda yang terintegrasi dalam pembangunan nasional dengan senantiasa mencermati dinamika ancaman

nonmiliter.

Sasaran

Pembinaan

dilakukan

untuk

meningkatkan totalitas kesadaran bela negara dan meningkatkan profesionalisme yang sesuai peran dan fungsi masing-masing K/L dalam mendukung pertahanan negara.

7.3

Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara Pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk mewujudkan daya tangkal nasional, baik terhadap kepentingan militer maupun nirmiliter. Pembinaan kemampuan pertahanan negara dilaksanakan sesuai kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang meliputi Pembinaan kemampuan pertahanan militer dan nirmiliter.

7.3.1

Pembinaan Kemampuan Pertahanan Militer Pembinaan kemampuan pertahanan militer dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, dalam hal ini Kemhan yang mencakup negara,

penetapan

perumusan

kebijakan kebijakan

penyelenggaraan umum

penggunaan

pertahanan kekuatan

TNI yang memiliki kemampuan intelijen, pertahanan, dukungan, pemberdayaan wilayah pertahanan dan diplomasi pertahanan. Kemampuan pertahanan militer juga didukung melalui penetapan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, pembinaan teknologi dan industri pertahanan. Pembinaan

kemampuan

pertahanan

militer

diarahkan

untuk

meningkatkan kemampuan Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

111 86



7.3.2

Pembinaan Kemampuan Pertahanan Nirmiliter Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter dilaksanakan

oleh

K/L

melalui penyusunan kebi jakan di

dan

pelaksanaan

lingkungan

masing

masing-

yang

dikoor-

dinasikan

dengan

Kemhan. Kemhan.

Pembinaan

kemampuan kemampuan

pertahanan

nirmiliter diarahkan melalui peningkatan kewaspadaan dini, bela negara, diplomasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, moral dan dukungan pertahanan negara untuk meningkatkan profesionalisme guna mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kemandirian bangsa dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional.

7.4

Pokok-Pokok Pembinaan Pertahanan Negara Penyelenggaraan pembinaan pertahanan negara dilaksanakan sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara dan tetap berpedoman pada ketentuan kebijakan penyelenggaraan pertahanan

negara.

Pembinaan

pertahanan

negara

meliputi

pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi melalui pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional, termasuk kebijakan PMD. Pelaksanaannya dilakukan

secara

dini

dan

berlanjut

serta

ditujukan

untuk

terselenggaranya sistem pertahanan negara.


111 87


Pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara meliputi pembinaan SDM, SDA/B, sarana prasarana, teknologi dan industri pertahanan, serta sistem tata nilai untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Pemberdayaan sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman dan kelestarian lingkungan hidup. Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan negara dengan memperhatikan hak-hak masyarakat. Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan daerah latihan militer yang strategis disiapkan oleh pemerintah. Penataan ruang wilayah dilakukan untuk tujuan kesejahteraan yang diintegrasikan dengan dengan tujuan tujuan pertahanan pertahanan negara. negara. Penataan ruang kawasan pertahanan berada dalam sistem penataan ruang nasional yang dijamin oleh pemerintah. Pembangunan di daerah harus memperhatikan kepentingan pertahanan

dan

pembinaan

kemampuan

pertahanan

serta

dilaksanakan melalui koordinasi antar lembaga. Perencanaan pembangunan sarana prasarana vital nasional dan di daerah mengakomodasi kepentingan pertahanan negara untuk tujuan jangka panjang.

7.5

Wewenang Pembinaan Pertahanan Negara Pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan wewenang dan tanggung jawab Presiden. Dalam pembinaan kemampuan pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan, Menteri/Kepala Lembaga dan Panglima TNI sebagai penyelenggara dalam perencanaan strategi dan operasi militer. Wewenang pembinaan kemampuan pertahanan negara dilaksanakan melalui tataran kewenangan mulai dari tingkat Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri/Kepala Lembaga sampai pada Panglima TNI.

111 88



Presiden Pada

tingkat

politik,

Presiden

selaku

Kepala

Negara

memiliki wewenang dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Wewenang pengelolaan sistem pertahanan negara diwujudkan dalam penetapan kebijakan umum pertahanan negara. Penetapan kebijakan umum pertahanan negara dilakukan oleh Presiden dibantu Menteri Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional atau Dewan Pertahanan Nasional atau dewan manapun yang menurut undangundang berfungsi untuk membantu Presiden di bidang pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara mencakup pembangunan, pemeliharaan dan pembinaan kekuatan pertahanan negara, yang dilaksanakan secara terpadu dan terarah bagi segenap komponen pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Kebijakan umum pertahanan negara menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI yang terdiri atas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU berwenang mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI serta para Kepala Staf Angkatan. Presiden berwewenang menyatakan perang, membuat perdamaian


111 89


dan membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Dalam kondisi negara menghadapi bahaya secara nasional atau ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa, Presiden menetapkan keadaan bahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menghadapi keadaan bahaya, Presiden mengerahkan kekuatan TNI untuk menyelenggarakan operasi militer sesuai tingkat eskalasi ancaman. Dalam hal menghadapi ancaman agresi atau ancaman bersenjata yang membahayakan eksistensi negara dan memerlukan pengerahan kekuatan melalui mobilisasi, Presiden melakukan pengerahan kekuatan TNI dan mobilisasi kekuatan nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara.

Menteri Pertahanan Menteri

Pertahanan

adalah

pembantu

Presiden

dan

representasi pemerintah yang merupakan penanggung jawab politik di bidang pertahanan negara. Selain sebagai pembantu Presiden, Menteri Pertahanan memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pertahanan serta mengkoordinasikan

111 90



penyelenggaraan pertahanan negara dengan semua instansi pemerintah. Perumusan kebijakan umum pertahanan negara mencakup penyiapan ketetapan kebijakan Presiden yang memuat arah pembangunan kekuatan pertahanan negara serta pemeliharaan dan pembinaan kekuatan pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. nirmiliter. Menteri Pertahanan selaku pemimpin Kementerian yang membidangi pertahanan negara merupakan tiga serangkai (triumvirat) serangkai (triumvirat) yang melaksanakan tugas kepresidenan bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Dengan demikian, Menteri Pertahanan merupakan salah satu dari tiga posisi vital yang dijamin keberadaannya dalam susunan kabinet yang dibentuk oleh setiap Presiden. Menteri

Pertahanan

menetapkan

kebijakan

di

bidang

penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden. Dalam rangka menciptakan saling percaya dengan negara-negara lain serta meniadakan potensi konik, kebijakan pertahanan yang ditetapkan Menteri Pertahanan perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik domestik maupun internasional dalam bentuk Buku Putih Pertahanan. Dalam Pertahanan

pengelolaan

sistem

menetapkan

pertahanan

kebijakan

negara,

pertahanan

di

Menteri bidang

penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pengembangan teknologi dan industri pertahanan. Khusus tentang perekrutan sumber daya nasional untuk Komponen Cadangan

dan

Komponen

Pendukung,

Menteri

Pertahanan

melaksanakan kerja sama dengan Menteri/Kepala Lembaga di luar bidang pertahanan, serta menetapkan kebijakan kerja sama,

di

bidang pertahanan secara bilateral dan multilateral.


111 91


Menteri Dan Kepala Lembaga Menteri dan Kepala Lembaga adalah pembantu Presiden dan representasi pemerintah yang berwenang menetapkan kebijakan yang berhubungan berhubungan dengan kepentingan pertahanan di bidangnya bidangnya masing-masing. Menteri dan Kepala Lembaga bertanggung jawab membina dan meningkatkan sumber daya nasional untuk mendukung kebutuhan kesejahteraan dan mendukung kepentingan pertahanan negara. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, Menteri dan Kepala Lembaga di luar bidang pertahanan menyusun pedoman, kebijakan dan strategi pertahanan nirmiliter di bidangnya masing-masing serta mengkoordinasikannya dengan Menteri Pertahanan. Menteri dan Kepala Lembaga menyiapkan sumber daya nasional untuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, serta mendukung pengembangan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Menteri dan Kepala Lembaga dalam menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing mengakomodasi kepentingan pertahanan negara untuk tujuan jangka panjang. Pengembangan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana yang y ang dilakukan oleh K/L K/ L diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pertahanan negara.

Panglima TNI Panglima

TNI

menyelenggarakan

perencanaan

strategi

dan operasi militer, baik untuk tujuan OMP maupun OMSP, serta bertanggung jawab memelihara kesiapsiagaan operasional TNI. Panglima TNI mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan profesi dan pembinaan kekuatan pertahanan militer yang dilakukan oleh tiap Kepala Staf Angkatan. Dalammenghadapiancamanmiliter,PanglimaTNImenggunakan segenap komponen pertahanan serta menyelenggarakan operasi militer yang disesuaikan dengan jenis ancaman militer yang dihadapi.

111 92



Panglima TNI merumuskan dan menetapkan doktrin pertahanan militer dan mengembangkan strategi pertahanan militer dengan mengacu pada Doktrin Pertahanan Negara dan Strategi Pertahanan Negara.

Kepala Staf Angkatan Kepala Staf Angkatan menyelenggarakan pembinaan profesi, kekuatan pertahanan militer dan kesiapan kemampuan operasional Angkatan yang profesional dengan cara memelihara dan meningkatkan kemantapan satuan dalam rangka kesiapsiagaan operasional. Kepala Staf Angkatan membantu Panglima TNI dalam penyusunan kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, strategi dan operasi militer sesuai matra masing-masing. Dalam menghadapi ancaman militer, Kepala Staf Angkatan menyiapkan komponen pertahanan militer sesuai kebutuhan yang akan digunakan oleh Panglima TNI dalam menghadapi hakikat ancaman.


111 93

PENUTUP

Bab 8

PENUTUP

8.1

Pemberlakuan Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia merupakan landasan penyelenggaraan pertahanan negara yang harus dipahami dan dipedomani oleh semua pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Doktrin Pertahanan Negara merupakan dasar dalam mengembangkan Strategi Pertahanan Negara, pembangunan Postur Pertahanan Negara dan Penyusunan Kebijakan Pertahanan Negara.

8.2

Petunjuk Akhir Penghayatan

dan

pengamalan

isi

Doktrin

Pertahanan

Negara diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak para penyelenggara pertahanan negara, serta segenap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pertahanan negara, guna menjamin tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

111 94


PENUTUP

Doktrin Pertahanan Negara berlaku secara nasional untuk dipedomani oleh Lembaga Pemerintah, Legislatif, Yudikatif Yudikatif dan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Doktrin ini juga berisi pesan bahwa bahwa pertahanan pertahanan negara dipersiapkan dan diselenggarakan dengan sungguh-sungguh untuk membela kehormatan bangsa dan kepentingan nasional Indonesia.

Jakarta, 31 Desember 2015 MENTERI PERTAHANAN, PERTAHANAN,

RYAMIZARD RYACUDU


111 95

PENDAHULUAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta



Buku Doktrin Hanneg 2015

Recommend Documents