2. Akuntansi Hibah Langsung

PENGELOLAAN DAN SISTEM AKUNTANSI HIBAH LANGSUNG

1

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

Hibah Menurut Jenisnya Yang Direncanakan Langsung

Menurut Pasal 56 PP Nomor 10 Tahun 2011, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah Langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah. Hibah Langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. 3

Prosedur Sebelum Menerima Prinsip

Kajian

• Perhatikan prinsip-prinsip penerimaan hibah

• Maksud dan Tujuan Pemberian Hibah • Bertanggung jawab terhadap hibah yang diterima.

• Menteri Keuangan • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasinal Konsultasi • Menteri Terkait Lainnya

4

KETENTUAN LEBIH LANJUT Uang

Barang



Surat Dirjen PBN nomor S-6324/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan Surat Direktur APK nomor S-545/PB.6/2016 tanggal 21 Januari 2016



Surat Dirjen PBN nomor S-5442/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran Sisa Kas Hibah Langsung Uang yang telah disahkan ke Kas Negara



Surat Direktur APK Nomor 5660/PB.6/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Dalam Rangka Penyusunan LKKL



Surat Dirjen PBN nomor S-9678/PB/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa Surat Direktur APK Nomor 5660/PB.6/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Dalam Rangka Penyusunan LKKL





Jasa



Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-9678/PB/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa Surat Direktur APK Nomor 5660/PB.6/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Dalam Rangka Penyusunan LKKL 5

Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang

6

Pengajuan Nomor Register Existing (Mengacu PMK 191/PMK.06/2011)

Rencana Perubahan (Draft PMK APH)

1. Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register ke DJPU c.q. Direktur EAS.

PA/KPA mengajukan ke: a. DJPU untuk hibah dari luar negeri; b. Kanwil DJPB untuk hibah dalam negeri.

2. Lampiran: a. Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; b. Ringkasan Hibah;

2. Lampiran: a. perjanjian Hibah (grant agreement); b. ringkasan Hibah (grant summary); c. surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah; dan d. Surat pernyataan penerimaan Hibah sudah sesuai dengan ketentuan.

NOMOR REGISTER 3. Pengajuan register berdasarkan perjanjian hibah

3. Pengajuan register berdasarkan perjanjian hibah

4. Output: Nomor Register

4. Output: Nomor Register

7

Nomor Register 

Memberikan identifikasi bahwa hibah yang diterima telah diakui oleh Menteri Keuangan.



Beberapa propinsi sudah difasilitasi dengan adanya co-location sehingga memudahkan pada saat pengajuan (cukup ke Kanwil DJPB).



Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli bertanda tangan basah).

Guna

Pengajuan

Kemudahan

8

Pengelolaan Rekening Hibah DASAR HUKUM: PMK Nomor 252/PMK.06/2014 tentang Rekening Milik KL/Satker

1.

KPA mengajukan persetujuan rekening

KPPN melakukan pemeriksaan dan penilaian

Surat Persetujuan/ Penolakan

1 Rekening

2.

1 Register

9

Lampiran Pengajuan  Surat Pernyataan Penggunaan Rekening  Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka  Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro  Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA  Salinan surat penerbitan nomor register hibah

10

Pembukaan Rekening Hibah • KPA membuka rekening pada Bank Umum dengan melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah • Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. • Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. • Pembukuan dan penatausahaan rekening hibah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

11

REVISI DIPA DI K/L DASAR HUKUM: Perdirjen Nomor PER-24/PB/2016

 Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L  Revisi tersebut bersifat on-top  Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output yang sesuai  Menggunakan akun belanja seperti biasa (52xxxx, 53xxxx & 57xxxx)  Revisi termasuk sisa pagu belanja TA 2015 yang akan dilanjutkan TA 2016  Lampiran: Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah

12

REVISI DIPA DI K/L DASAR HUKUM: PMK Nomor 252/PMK.06/2014 tentang Rekening Milik KL/Satker

Pelaksanaan Revisi: 1. Hibah uang dari dalam negeri maupun luar negeri pengajuan revisi ke Kanwil DJPB 2. BLU dapat melakukan revisi DIPA petikan atas hibah langsung 3. Hibah tersebut diperlakukan sebagai PNBP BLU dan tidak perlu nomor register. 4. Hibah barang/jasa tidak memerlukan revisi DIPA

13

PENGESAHAN Pendapatan Hibah Yang disahkan:

Belanja yang bersumber dari Hibah

 Dokumen Pengesahan: ◦ SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) ◦ SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) • Lampiran: – copy Rekening atas Rekening Hibah; – SPTMHL; – SPTJM; dan – copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. 14

Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk B/J Dasar Hukum: 1. PMK Nomor 191/PMK.05/2011 2. Surat Dirjen PB Nomor S-9678/PB/2015 Tanggal 16 November 2016 tanggal Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa

15

PERUBAHAN PENGESAHAN 1. 2. 3.

Perubahan ke sistem akuntansi berbasis akrual menyebabkan tidak ada transaksi belenja non kas. Format dan tata cara pengisian MPHL-BJS berubah. Sisi pengeluaran: Semula

Belanja Barang/Modal untuk Pencatatan Hibah

Menjadi

 Aset untuk hibah barang  Beban jasa untuk hibah jasa

16

PENGAJUAN KE KPPN 1. Pengajuan minimal H+1 setelah penerbitan nomor register oleh DJPPR. 2. Lampiran: • Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung bentuk barang/jasa • Salinan SP3HL-BJS yang telah disetujui DJPPR, yang mencantumkan nomor register • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

17

SISTEM AKUNTANSI

18

Hibah Langsung - Uang 1. 2. 3. 4.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Register hibah Pembukaan rekening Revisi DIPA Transaksi >> Daftar Revisi DIPA (atau penarikan dari SAS): D 115612

5.

Piutang dari KUN

K 5xxxxx Allotment Belanja xxx Penerimaan kas di rekening hibah Jurnal Penyesuaian – Hibah Langsung (kategori 25)

xxx xxx

D 111827

Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum Disahkan

xxx

K 218211

Hibah Langsung yang Belum Disahkan

xxx 19

Hibah Langsung - Uang 6. Pengesahan ke KPPN (pengajuan SP2HL dan penerbitan SPHL) a.

Pengesahan Kas dari Hibah (pencatatan pendapatan hibah oleh DJPPR)

D

111822

Kas Lainnya di K/L dari Hibah

xxx

K

111827

Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan

xxx

D

218211


xxx

K

391131

Pengesahan Hibah Langsung

xxx

20

Hibah Langsung - Uang b. Pengesahan Belanja Aset Tetap/Aset Lainnya/Persediaan (Jurnal Kas): D 5xxxxx

Belanja Modal/Barang

xxx

K 115612

Piutang dari KUN

xxx

c. Pengesahan Belanja Aset Tetap/Aset Lainnya/Persediaan (Jurnal Akrual): D 1xxxxx

Aset Tetap/Aset Lainnya/Persediaan Belum Diregister

xxx

K 111822


xxx

21

Hibah Langsung - Uang d. Pengesahan Belanja Jasa/Barang Non Aset: (Jurnal Kas): D

5xxxxx

K 115612

Belanja xxx Piutang dari KUN

xxx xxx

e. Pengesahan Belanja Jasa/Barang non Aset: (Jurnal Akrual) D 1xxxxx

Beban xxx

xxx

K 111822


xxx

22

Contoh Hibah Langsung - Uang Satker ABC menerima hibah langsung bentuk uang dari Donor dalam negeri senilai Rp900 juta. 1. Penandatanganan NPH = no entries 2. Pengajuan register ke DJPPR = no entries 3. Pembukaan reknening = no entries 4. Penerimaan kas hibah dari Donor D

111827

Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum Disahkan

900 juta

K

218211


900 juta

23

Contoh Hibah Langsung - Uang 5.

Revisi DIPA • Belanja modal = Rp500 juta • Belanja barang = Rp100 juta • Belanja jasa = Rp300 juta

D

115612

Piutang dari KUN

900 juta

K

52xxxx

Allotment belanja barang

400 juta

K

53xxxx

Allotment belanja modal

500 juta

24

Contoh Hibah Langsung - Uang 6.

Satker ABC mengajukan SP2HL ke KPPN dan diterbitkan SPHL, dengan rincian: • Belanja modal peralatan dan mesin = Rp500 juta • Belanja barang non persediaan = Rp100 juta • Belanja jasa = Rp250 juta

D

111822


900 juta

K

111827

Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan

900 juta

D

218211


900 juta

K

391131


900 juta

25

Contoh Hibah Langsung - Uang D

132211

Peralatan dan mesin belum diregister

500 juta

D

52xxxx

Beban barang

100 juta

D

52xxxx

Beban jasa

250 juta

K

111822


850 juta

26

Hibah Langsung – Barang 1. 2.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Penerimaan barang dengan BAST Jurnal Penyesuaian – Hibah Langsung (kategori 25)

3. 4. 5.

D 1xxxxx

Aset Tetap/Aset Lainnya/Persediaan yang Belum Diregister

xxx

K 218211


xxx

Register Hibah SP3HL-BJS dan penerbitan Pengesahan SP3HL-BJS Pengajuan MPHL-BJS dan penerbitan Persetujuan MPHL-BJS Perekaman Persetujuan MPHL-BJS: D 218211


xxx

K 391131


xxx 27

Hibah Langsung – Barang Ekstrakomptabel 1.

Dalam hal nilai hibah langsung bentuk barang di bawah nilai kapitalisasi, pada saat menerima barang disertai BAST, dilakukan jurnal melalui menu Jurnal Umum sebagai berikut: Jurnal Umum:

4. 5.

D 59511x

Beban Aset Ekstrakomptabel

xxx

K 218211


xxx

Pengajuan SP3HL-BJS dan penerbitan Pengesahan SP3HL-BJS. Pengajuan MPHL-BJS dan penerbitan Persetujuan MPHL-BJS. Perekaman Persetujuan MPHL-BJS: D

218211


xxx

K

391131


xxx

28

Contoh Hibah Langsung - Barang 1. 2. 3.

Satker XYZ menerima hibah berupa peralatan dan mesin dari Donor Dalam Negeri senilai Rp750 juta. Penandatanganan NPH : no entries Penerimaan barang dengan BAST dari donor:

D

132211

Peralatan dan Mesin belum Diregister

750 juta

K

218211

Hibah Langsung Belum Disahkan

750 juta

Jurnal Kiriman SIMAK-BMN D

132111

Peralatan dan Mesin

750 juta

K

132211

Peralatan dan Mesin Belum Dregister

750 juta

4. 5.

Register Pengajuan SP3HL-BJS dan penerbitan Pengesahan SH3HL-BJS: no entries 29

Contoh Hibah Langsung - Barang 6.

Pengajuan MPHL-BJS dan penerbitan Persetujuan MPHL-BJS: D

218211


750 juta

K

391131


750 juta

• Dalam rangka pencatatan aset yang berasal dari hibah, gunakan akun yang sama dengan aset non hibah. • Misal: gunakan akun peralatan dan mesin (132111), bukan peralatan dan mesin dari hibah (132112).

30

Hibah Langsung – Jasa 1. 2.

Penandatanganan NPH Penerimaan jasa (dengan BAST) Jurnal Penyesuaian – Hibah Langsung:

3. 4. 5.

D 52xxxx

Beban Jasa

xxx

K 218211


xxx

Register hibah Pengajuan SP3HL-BJS dan penerbitan Pengesahan SP3HL-BJS Pengajuan MPHL-BJS dan Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS Perekaman Persetujuan MPHL-BJS: D 218211


xxx

K 391131


xxx

31

Contoh Hibah Langsung - Jasa • Satker XYZ menerima hibah berupa jasa konsultan dari donor Dalam Negeri senilai Rp900 juta. • Penandatanganan NPH : no entries • Penerimaan jasa dari honor: D

522131

Beban Jasa Konsultan

900 juta

K

218211

Hibah Langsung Belum Disahkan

900 juta

• Register: no entries • Pengajuan SP3HL-BJS dan penerbitan Persetujuan SH3HL-BJS: no entries

32

Contoh Hibah Langsung - Jasa • Pengajuan MPHL-BJS dan penerbitan Persetujuan MPHL-BJS: D

218211


900 juta

K

391131


900 juta

33

Pengembalian Sisa Dana Hibah Langsung kepada Donor 1. Pengembalian sisa dana hibah yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya (telah terbit SPHL) – Satker melakukan penyetoran kepada pemberi hibah. – Satker mengajukan pengesahan pengembalian pendapatan hibah (SP4HL) ke KPPN – Pengembalian sisa dana hibah atas pengakuan/pengesahan pendapatan hibah pada tahun anggaran berjalan: dilakukan menggunakan akun 43113X atau 43123X; menggunakan kode BA, E1, satker 999.02.0151.977263 (UAKPA BUN Pengelolaan Hibah pada DJPPR) – Pengembalian sisa dana hibah atas pengakuan/pengesahan pendapatan hibah pada tahun anggaran yang lalu: dilakukan menggunakan akun 311911; menggunakan kode BA, E1, satker penyetor. – KPPN menerbitkan SP3HL – Satker merekam SP3HL ke Aplikasi SAIBA sehingga terbentuk jurnal:

D

391132

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

xxx

K

111822


xxx 34

Pengembalian Sisa Dana Hibah Langsung kepada Donor 2. Pengembalian sisa dana hibah yang belum dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya (telah terbit SPHL) – Satker melakukan penyetoran kepada pemberi hibah. – Satker tidak perlu melakukan pengajuan pengesahan pengembalian pendapatan hibah (SP4HL) ke KPPN – Berdasarkan bukti setor kepada pemberi hibah, satker membuat Memo dan melakukan penjurnalan secara manual melalui Aplikasi D Penyesuaian 218211 Hibah Langsung yang Belum Disahkan xxxSAIBA sebagai berikut: K 111827 Kas Lainnya di K/L dari Hibah Yang Belum Disahkan xxx Pada saat menerima hibah bentuk uang harus sudah dicatat di SAIBA

35

Pengembalian Sisa Dana Hibah Langsung kepada Kas Negara 1. Pengembalian sisa dana hibah yang telah disahkan – Satker melakukan penyetoran menggunakan SSBP. – Penyetoran sebaiknya menggunakan MPN G-2 – Akun yang digunakan 815131 (Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan) – Berdasarkan SSBP, satker menginput ke dalam Aplikasi SAIBA sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut: D

391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

xxx

K

111822 Kas Lainnya di K/L dari Hibah

xxx

36

37

2. Akuntansi Hibah Langsung

Recommend Documents