ASPEK ETIK dan HUKUM PENYAKIT MENULAR Divisi Bioetika Humaniora dan Medikolegal Fakultas Kedokteran USU 2013
Penyakit Menular Penyakit yg disebabkan oleh adanya agen penyebab yg
mengakibatkan perpindahan/penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi kepada orang atau hewan rentan (potential host) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara (vektor) atau lingkungan hidup New emerging disease Drug resistance microorganism Lalu
lintas internasional
Perkembangan Perubahan
teknologi
lingkungan hidup
Pertambahan
penduduk
Sumber penyakit Berasal dari: –
Manusia
–
Hewan
–
Tumbuhan
–
Benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit yang dapat menimbulkan wabah
Upaya Penanggulangan Penyelidikan epidemiologis Pemeriksaan Pengobatan Perawatan Isolasi pasien: karantina Pencegahan dan pengebalan Pemusnahan penyebab penyakit Penanganan jenazah akibat wabah Penyuluhan kepada masyarakat Penanggulangan lainnya
Peraturan tentang Wabah Penyakit Menular UU No. 6 tahun 1962 UU No. 7 tahun 1968
(perubahan UU No. 6/62) UU No. 4 tahun 1984 Wabah penyakit menular:
kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah pasiennya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka
Permenkes RI No. 560/Menkes/Per/VIII/1989 •
Jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah
•
Tata cara penyampaian laporan
•
Tata cara penanggulangan seperlunya
Jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah 1. Kolera 2. Pes 3. Demam kuning (yellow fever) 4. Demam rekuren 5. Tifus 6. DBD 7. Campak 8. Polio 9. Difteri
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pertusis Rabies Malaria Influenza Hepatitis Meningitis Ensefalitis Anthrax Penyakit lain yang ditentukan kemudian oleh Menkes RI
Tata Cara Pelaporan •
•
•
•
•
•
•
•
•
Orang tua pasien Kepala keluarga RT RW Dokter/petugas kesehatan Drh Kepala asrama Pimpinan perusahaan dll
•
Dinkes Kota/Kab, Dinkes Prov, Kepala Daerah
Kejadian Luar Biasa (KLB) •
Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu
•
Pemantauan Wabah – Daerah:
Dinkes via Sie Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)
– Depkes:
Dirjen P2M
Penyakit Menular Seksual •
Pilihan terapi banyak
•
Masalah:
•
–
Suami istri (calon suami istri)
–
Anak – anak
–
Pembantu rumah tangga
–
PSK (Pekerja Seks Komersial)
Wajib simpan rahasia jabatan –
Calon suami istri/suami istri
–
KUHP Pasal 322
–
KUH perdata Pasal 1365
–
UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan •
–
Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin
Sanksi moril dari masyarakat
Aspek Etik AIDS •
Javier Perez de Crueler ( Sekjen PBB ) “ AIDS
rises crucial, sosial, humanitarian, and legal issues, threatening to undermine the fabric of tolerance and understanding upon which our societies function “ .
•
Reaksi spontan masyarakat (termasuk kalangan kedokteran sendiri) pada waktu pertama kali menghadapi penyakit AIDS adalah menjauhkan diri dari penderita, berusaha tidak menyentuh penderita, bahkan membakar bekas pakaian penderita
•
•
Reaksi awal ini terlanjur tersebut di seluruh dunia melalui media massa Barat Di banyak negara berlaku kepercayaan yg salah tentang AIDS, sedangkan di negara Barat sendiri sikap masyarakatnya sudah jauh lebih tenang dan rasional. Yang dikhawatirkan dalam hubungan dengan AIDS ialah bahwa pengetahuan yang benar tentang AIDS tidak dengan sendirinya akan diikuti dengan positif upaya konkret untuk mencegah AIDS.
Kaidah Etik Kedokteran dengan Masalah Pencegahan AIDS •
• •
Belum ada obat/vaksin yang efektif untuk menanggulangi AIDS pencegahan dengan penyuluhan Mengetahui secara pasti cara-cara penyebaran virus AIDS Dokter sesuai dengan KODEKI hendaklah berusaha untuk menjadi pendidik masyarakat yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat & kelompok resiko tinggi tentang bagaimana pola penyebaran virus AIDS dan langkah2 pencegahannya
•
•
Perlu klarifikasi dari aspek hukum: pemeriksaan darah dalam rangka pencegahan meluasnya penyakit sering dipaksakan kepada kelompok tertentu di dalam masyarakat beresiko tinggi. Persoalannya: setiap bentuk intervensi medik − berdasarkan doktrin informed concent − memerlukan izin lebih dahulu.
•
•
Keuntungan model pemeriksaan seperti itu bagi upaya pencegahan patut dipertanyakan orang akan berusaha menghindar karena pemeriksaan tersebut dapat menimbulkan bencana, seperti kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, kesempatan belajar, kesempatan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di masyarakat dsb. Kalau tidak dipaksakan, sulit menemukan pengidap HIV pada tingkat dini sehingga lebih banyak orang dapat dihindarkan dari penyakit ini persoalan yg tidak mudah untuk dijawab…
Kaidah Etik Kedokteran dengan Masalah Pengobatan AIDS •
Salah persepsi tentang AIDS dan bagaimana seseorang menjadi pengidap HIV atau AIDS perawatan inadekuat
•
American Medical Assosiation (AMA), 1987: 1. Seseorang tenaga kesehatan tidak boleh menolak pasien yang sero-positif 2. Pasien tidak boleh didiskriminasi hanya atas dasar ketakutan.
3. Seorang tenaga kesehatan diharapkan terlibat untuk menyediakan pelayanan medis yg baik dan bertanggung jawab dan menghormati hak-hak pasien sebagai makhluk insani. 4. Seorang tenaga kesehatan yg tidak menyediakan pelayanan medis harus merujuk kpd tenaga yg lebih ahli atau ke tempat yg memiliki fasilitas lebih baik. 5. Seorang tenaga kesehatan diharuskan menghormati hak pribadi dan kerahasiaan penderita AIDS dan orang-orang yg mengidap HIV.
6. Apabila tidak ada peraturan/larangan untuk melaporkan orang yg menderita seropositif ke lembaga kesehatan yg berwenang, sedangkan tenaga kesehatan tsb mengetahui orang tsb akan membahayakan masyarakat, tenaga kesehatan itu harus : • Menganjurkan penderita utk menjaga diri supaya tdk membahayakan pihak ketiga. • Kalau anjuran tsb tdk dipatuhi, melaporkan penderita itu kpd yg berwenang. • Kalau pihak yg berwenang tdk memberikan tanggapan, melaporkan penderita itu kpd masyarakat yg beresiko tertular
7. Tenaga kesehatan yg menemukan seseorang seropositif disarankan kepadanya utk tidak melibatkan diri pada aktivitas yg mempu-nyai resiko tinggi terhadap penyebaran AIDS 8. Seorang tenaga medis yg menderita AIDS atau seropositif disarankan untuk tidak melibatkan diri pada aktivitas yang mempunyai resiko tinggi kpd pasiennya. Hal-hal
yang diatur oleh AMA tersebut sesuai dengan kewajiban dokter terhadap pasien dalam KODEKI
Aspek Hukum •
•
• •
Cara-cara penularan AIDS sulit dibendung, bahkan oleh undang-undang yg memberikan hukuman berat. Bagaimana tanggung jawab para dokter yg merawat penderita penderita AIDS atau pengidap HIV berpotensi menularkan penyakitnya kepada orang lain? Salahkah jika dokter memberitahukan kepada orang2 yg terancam penularan? Salahkan dokter jika di kemudian hari benar2 ada orang tertular disebabkan karena ia lebih suka menjunjung tinggi sumpah dokter dan kerahasiaan medik?
•
•
Dokter sebagai manusia biasa adalah bagian dari masyarakat yang dihadapkan pada banyak masalah sewaktu harus menghadapi kasuskasus AIDS. Dalam hal ini tetap melakukan profesi menurut ukuran tertinggi (KODEKI BAB I pasal 1) Sehubungan dengan telah masuknya infeksi HIV dan penderita AIDS ke Indonesia terbit
Instruksi Menteri Kesehatan RI No.72/Menkes/II/1988 tgl 11 Februari 1988 tentangg kewajiban melaporkan penderita dengan gejala AIDS.
•
•
•
•
Petunjuk pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman No.286-1/PP0304 Instruksi menteri tersebut ditujukan kepada seluruh petugas kesehatan yg mengetahui dan atau menemukan seseorang dgn gejala AIDS. Mereka wajib melaporkannya kepada sarana pelayanan kesehatan yg terdekat dgn segera dan memperhatikan kerahasiaan pribadi penderita. Laporan ttg tersangka penderita AIDS atau penderita dgn seropositif harus dijaga kerahasiaannya dan tdk boleh dibaca oleh yg tdk berkepentingan
Pemberantasan Penyakit Menular dalam UU Kesehatan •
Pasal 30 Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan pemberantasan penyakit, tindakan karantina dan upaya lain yang diperlukan.
•
Pasal 31 Pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan penyakit karantina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
TERIMA KASIH…
