BAB I PENDAHULUAN Kita sebagai manusia merupakan bagian dari masyarakat, dalam aktivitas seharihari, tidak akan pernah lepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam aktivitas kita sehari-hari, tanpa kita sadari telah terbentuk suatu fakta hukum atau gejala hukum dalam bentuk perbuatan hukum yang tentu saja akibat dari perbuatan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum, baik akibat hukum yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Justru karena ada akibat hukum inilah, agar akibat hukum tersebut tidak merugikan kita, maka kita harus mengenal hukum. Setiap orang menurut hukum, dianggap telah mengetahui keberadaan dan keberlakuan suatu ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Artinya, kita sebagai subyek hukum tidak bisa membuat alasan bahwa perbuatan melawan hukum (di bidang perdata) atau tindak pidana yang kita lakukan tidak dapat dikenakan sanksi dengan alasan tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut telah diatur misalnya dalam suatu undangundang. Oleh karena itu untuk menjaga agar kita tidak tergelincir ke dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melawan, melanggar dan atau bertentangan dengan hukum, minimal kita harus mengetahui atau mengenal tentang aspek dan akibat hukum dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan pada dasarnya, keberadaan suatu kaidah atau norma hukum di dalam suatu masyarakat diamaksudkan agar tercapai suatu ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tersebut. Sehingga sudah sewajarnya dalam konteks pencapaian tujuan hukum tersebut harus didukung semua unsur pelaku yang terlibat di dalamnya. Kita pahami bersama bahwa efektif tidaknya keberlakuan suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu berupa aparat-aparat hukum yang berwibawa, materi perundangan yang tanggap terhadap perubahan yang cepat yang terjadi dalam masyarakat, dan tanggapan masyarakat terhadap produk-produk hukum itu sendiri. Berangkat dari realita tersebut di atas, maka sudah sewajarnya, bahkan seharusnya siapapun kita sebagai masyarakat awam harus mengenal hukum sehingga mampu memberikan peran aktif dalam pencampaian tujuan hukum di atas.
1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA II. 1. Hukum II. 1. 1 Pengertian Hukum Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law,Belanda “Recht, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia,dalam hubungan hukum dan negara, baik hukum maupun negara muncul dari kehidupan manusia karena keinginan batinnya untuk memperoleh tata tertib. Sehubungan dengan hal itu mengingat tujuan Negara adalah menjaga dan memelihara tata tertib. Di negara Indonesia seperti kita ketahui bahwa tata hukum diIndonesia ialah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia (Ius Constitutum),berlaku disini berarti yang memberikan akibat hukum pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup, sedangkan sekarang adalah menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan bukan pergaulan hidup masa lampau, di Indonesia menunjukkan kepada pergaulan hidup yang terdapat pada Republik Indonesia dan bukan negara lain. II.1. 2 Sistem Hukum Suatu sistem mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintergrasi. Menurut Prof Subekti sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih(over lapping). Sistem dibagi menjadi 4 macam, yaitu: 1. Sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang seringdisebut sebagai “Civil Law”. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut “Corpus Juris Civilis”. Corpus Juris Civilis ini menjadi dasar perunusan dan kodifikasi hukum di negara-
2
negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa jajahan Belanda. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah “Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secarasistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Sumber hukum di dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah “Undang-Undang” yang dibentuk oleh Pemegang Kekuasaan Legislatif. Selain itu juga diakui peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang (peraturan hukumadministrasi negara) dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. 2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika). Sistem hukum Anglo Saxon, yang kemudian dikenal dengan sebutan “Anglo Amerika”, mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut sebagai Sistem “Common Law” dan sistem “Unwritten Law” (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai unwritten law tetap tidak sepenuhnya benar, karenadi dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yangtertulis (statutes). Sumber
hukum
dalam
sistem
hukum
Anglo
Amerika
ialah
putusan-putusan
hakim/pengadilan (judicial decisions). Disamping putusan hakim, maka kebiasaankebiasaan dan peraturan perundang-undangan tertulis undang-undangdan peraturan administrasi negara yang diakui. Selain itu dalam sistem Anglo Amerika ada “peranan” yang diberikan kepada hakim yaitu hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukumyang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadipegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Sistem Anglo Amerika menganut suatu doktrin yaitu “the doctrine ofprecedent/stare decisis” yang pada hakekatnya menyatakan bahwa dalammemutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah di dalam putusan hakim lain dari perkarase jenis sebelumnya (preseden). Dalam hal tidak ada putusan hakim yang terdahulu atau ada tetapi tidak sesuai dengan perkembangan, maka hakim dapat memutuskan perkara berdasarkannilai-nilai keadilan,
3
kebenaran dan akal sehat (common sense) yang dimiliki. Oleh karena prinsip-prinsip hukum sering terjadi karena perkara, maka sistemAnglo Amerika sering disebut Case law. Sistem hukum Anglo Amerika pengertian hukum privat ditujukan kepada kaidahkaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang(law of persons), hukum perjanjian (law of contract), dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts) yang tersebar dalam Undang-Undang, putusanhakim dan hukum kebiasaan. 3. Sistem hukum Adat. Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial diIndonesia dan Negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, jepang dan negara lain. Sumber hukum adat pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yangtumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukummasyarakatnya. Dan hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang, serta dapat menyesuaikan diri dan elastik. 4. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. II. 1. 3 Pembedaan/Klasifikasi Hukum Hukum sebagai Ilmu pengetahuan memiliki bidang hukum yang sangatluas atau lingkup dan aspek hukum sangatlah luas oleh karena itu dalam kegiatanilmiah diusahakan untuk mengadakan pembedaan atau klasifikasi hukum. Didalam perkembangan ilmu hukum, pembidangan hukum tergantung sudut yangmana hukum yang berlaku hendak dipelajari. Sebagaimana dikatakan olehLemaire, yakni: “Pelbagai dasar pembidangan hukum adalah mungkin, sekedar dari sudut manahukum yang berlaku hendak dipelajari”Oleh karena itu dalam ilmu hukum pembidangan hukum dapat terjadi dariberbagai sudut pandang hukum, yang sangatlah penting bagi pembahasan tata hukum adalah pembidangan hukum atas: - Hukum publik dan hukum privat (perdata) - Hukum material dan hukum formil 1. Berdasarkan hubungan yang diatur Dapat pula disebut pembagian klasik yang sampai kini masih digunakan yakni, hukum publik dan hukum privat. Publik privat Salah satu pihaknya adalah penguasa. Kedua belah
4
pihaknya adalahperorangan tetapi tampa menutupkemungkinan penguasa dapatmenjadi pihak juga.Bersifat memaksaBersifat melengkapi Tujuan melindungi kepentinganumum Melindungi kepentingan peroranganatau individu Hubungan hukum publik, mengaturhubungan antara negara denganindividu Hubungan hukum privat, mengaturhubungan individu dengan individu. 2. Berdasarkan Kriterium fungsi hukum a. Hukum materiel (subtantantive law) terdiri dari peraturan peraturan mengatur
yang
subyek hukum, obyek hukum, peritiwa hukum yang
memberikan hak dan membebani kewajiban. b. Hukum Formiel (adjective law) menentukan bagimana cara melaksanakan/menegakan hukum materiie. II.2 Disiplin II.2.1 Pengertian Disiplin Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, “discipulus”yang berarti “pembelajaran”. Jadi, disiplin itu sebenarnya difokuskan pada pengajaran. Menurut Ariesandi arti disiplin sesungguhnya adalah proses melatih pikiran dan karakter anak secara bertahap sehingga menjadi seseorang yang memiliki kontrol diri dan berguna bagi masyarakat.The Liang Gie (1972) mendefinisikan disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatuorganisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati.Good‟s (1959) dalam Dictionary Of Education mengartikan disiplin sebagai berikut : a. Proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untukmencapai tindakan yang lebih efektif. b. Mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, meskipun menghadapi rintangan. II. 2.2 Unsur-unsur disiplin 1. Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. 2. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaandan dorongan dari luar dirinya. 3. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.
5
4. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki tingkah laku 5. Peraturan-peraturaan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. II. 2. 3 Macam-macam Disiplin a. Disiplin Waktu Disiplin waktu menjadikan sorotan utama bagi seorang guru dan murid. Waktu masuk sekolah biasanya menjadi paramete rutama kedisiplinan guru dan murid. Kalau guru dan muridmasuk sebelum bel dibunyikan, berarti disebut orang yangdisiplin. Kalau masuk pas dibunyikan, bisa dikatakan kurangdisiplin, dan kalau masuk setelah bel dibunyikan, maka dinilaitidak disiplin, menyalahi aturan sekolah yang telah ditentukan. Karena itu, jangan menyepelekan disiplin waktu ini, usahakantepat waktu ketika datang pada jam masuk sekolah. Begitu jugadengan jam mengajar, kapan masuk dan kapan keluar, harussesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan agar tidak mengganggu jam guru lain. b. Disiplin Menegakkan Aturan Disiplin menegakkan aturan sangat berpengaruh terhadap kewibawaan guru. Model pemberian sanksi yang diskriminatif harus ditinggalkan. Murid sekarang yang ini cerdas dan kritis. II. 3. PengertianEtika kataetik (atauetika) berasal dari kata ethos (bahasaYunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. ETIKA •Martin (1993) –
“the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”
•Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ETIKA dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut. 1.Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 2.Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 6
3.Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan/masyarakat. II. 3. 1 Fungsi Etika • Sebagai subjek : –
Untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik.
•Sebagai Objek : –
Cara melakukan sesuatu (moral)
II. 3. 2 Tujuan Mempelajari Etika •Untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu •Etika akan memberikan batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. •Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada •Etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika – rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. •Etika adalah refleksi dari “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. II. 3. 3 Macam-Macam Etika 1.Etika Deskriptif
Etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang
bernilai. Memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.
2. Etika Normatif
Etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang
seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. 7
3.Etika Umum
Kondisi dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan–bagaimana manusia bertindak secara etis,bagaimana manusia mengambil keputusan etis,teori-teori etika dan
prinsip. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori
4.Etika Khusus
Merupakan Penerapan prinsip-prinsipmoral dasar dalam bidang kehidupan yang
khusus. Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.
Penerapan dapat berupa: 1. Bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan yang didasari oleh cara teori dan prinsip-prinsip moral dasar. 2. Bagaimana menilai perilaku diri dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindaketis. 5. Etika Profesi –
Merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial
PROFESI •Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. •Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus •Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu). •Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. •Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.
PROFESIONAL •Orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.
8
•Seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.
BAB III PEMBAHASAN 9
Hukum merupakan himpunan perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh seluruh anggota masyarakat, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidp tersebut dapa tmenimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa. Hukum dapat dibedakan menurut sifanya antara lain Hukum yang memaksa (dwingenrecht)yaitu hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus ditaatidanyang mempunyai paksaan mutlak. Dan hukum yang mengatur (regelendrecht) yaitu hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hukum erat kaitannya dengan disiplin dan etika.Dimana unsur dari disiplin adalah mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku.Sedangkan Etika dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur tata tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur perilaku manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika ini kemudian diwujudkan dalam bentu katuran (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat dibutuhkan dan bias difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional dinilai menyimpang dari kode etik. Dalam kajian hukum, etika dikaitkan dengan pelaksanaan kode etik yang berhubungan dengan profesi. Hukum, disiplin dan etika merupakan peraturan yang berlaku di masyarakat dalam konteks yang berbeda. Dimana Hukum berlaku untuk umum, dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat, sanksi pelanggaran hokum berupa tuntutan, pelanggaran hokum dapat diselesaikan dalam pengadilan atau diluar pengadilan. Disiplin berlaku untuk pribadi yang memberikan pemahaman pada diri sendiri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya, merupakan penerapan dan praktik-praktik atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individu, hukuman biasanya berupa teguran yang sebagai upaya menyadarkan, mengkoreksi dan meluruskan yang salah sehingga kembali keprilaku yang sesuai dengan harapan disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan kebiasaan.
10
Dan Etika berlaku untuk lingkungan profesi, disusun atau dibuat berdasarkan kesepakatan profesi, sanksi pelanggaran kode etik biasanya berupa tuntutan atau sanksi disiplin, dan pelanggaran etik diseleseaikan oleh institusi profesi. Etika profesi (Kode Etik) sebagai kaidah moral tidak mampu lagi menjamin lagi hubungan yang sifatnya kepercayaan diperlukan kaidah-kaidah yang lebih memaksa secara normatif yaitu kaidah hukum.
BAB V KESIMPULAN 11
Setelah mengenal hukum secara keseluruhan, maka kita paham seberapa pentingkah hukum dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pengertian hukum, tujuan hukum, klasifikasi hukum, pembagian hukum, sumber-sumber hukum, istilah dan produk hukum, persoalan penegakan hukum. Hukum, disiplin dan etika merupakan peraturan yang berlaku di masyarakat dalam konteks yang berbeda. Dimana Hukum berlaku untuk umum, dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat, sanksi pelanggaran hukum berupa tuntutan, pelanggaran hukum dapat diselesaikan dalam pengadilan atau diluar pengadilan. Disiplin berlaku untuk pribadi yang memberikan pemahaman pada diri sendiri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya, merupakan penerapan dan praktik-praktik atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individu, hukuman biasanya berupa teguran yang sebagai upaya menyadarkan, mengkoreksi dan meluruskan yang salah sehingga kembali keprilaku yang sesuai dengan harapan. Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan kebiasaan. Dan Etika berlaku untuk lingkungan profesi, disusun atau dibuat berdasarkan kesepakatan profesi, sanksi pelanggaran kode etik biasanya berupa tuntutan atau sanksi disiplin, dan pelanggaran etik diseleseaikan oleh institusi profesi.
DAFTAR PUSTAKA
12
1. Avif Roy Rahman, 2012. Pengaruh Motivasi, Lingkungan dan Disiplin Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Jurusan Teknik Audio Video SMK NEGERI 3 Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. 2. Luko, Filsafat Hukum dan Perannya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. 3. Adnan Qohar, PENGERTIAN ETIKA DAN PROFESI HUKUM 4. Abdul CholiqDahlan, 2011. Hukum Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa. DosenSekolahTinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga
13
