PEDOMAN PENGORGANISASIAN ETIKA DAN HUKUM BAB I A.
PENDAHULUAN
Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan
kesehatan yang komplek yang
didalamnya padat dengan berbagai profesi Sumber Daya Manusia kesehatan, padat tehnologi, padat pengetahuan, padat modal, padat karya dengan programprogram dan regulasi serta tata
kelola perumahsakitan, bahkan juga konflik
internal (antar dokter dan/ atau tenaga kesehatan lainya) dan juga konflik eksternal (antara tenaga kesehatan dengan pasien antara Rumah Sakit dengan pasien serta lingkungan atau dengan institusi lain) sehingga kesemuanya itu berpotensi masalah Etik dan Hukum dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu tata kelola pelayanan yang baik serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit. Perlunya komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan bersikap dan bertindak empati, jujur, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi yang berdasarkan pada nilai etika dan profesionalitas. Pentingnya tata kelola Etika dan Hukum di Rumah Sakit agar dapat mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi perilaku pemberi pelayanan dan pengelola Rumah Sakit agar sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Rumah Sakit. B.
C.
D.
TUJUAN PEDOMAN
Menerapkan etika pelayanan klinis di Rumah Sakit
Menerapkan etika penyelenggaraan Rumah sakit dan Hukum perumahsakitan.
RUANG LINGKUP
Semua karyawan Rumah Sakit baik professional maupun Non profesi
Rumah Sakit sebagai Institusi
BATASAN OPERASIONAL
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Komite Etik dan Hukum adalah unsur organisasi non struktural yang membantu kepala atau direktur rumah sakit untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakitan.
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan pelayanan
kesehatan
perorangan
secara
yang menyelenggarakan
paripurna
yang
menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi di Rumah Sakit yang bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
1 `
Tata Kelola Etika dan Hukum adalah serangkaian proses yang terkait dengan tindakan yang bersifat mengatur, membina, mengendalikan, dan mengawasi perilaku pemberi pelayanan dan pengelola Rumah Sakit agar sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Rumah Sakit.
Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) adalah serangkaian petunjuk yang
berisikan
etika
perilaku
umum,
etika
pelayanan,
dan
etika
penyelenggaraan rumah sakit sebagai suatu standart perilaku sumber daya manusia dan pengelolaan dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Rumah Sakit untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit.
Etika Pelayanan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Etika Pelayanan adalah sistem nilai atau kaidah perilaku dalam pelayanan klinis di Rumah Sakit .
Etika
Penyelengaraan
Rumah
Sakit
yang
selanjutnya
disebut
Etika
Penyelenggaraan adalah sistem nilai atau kaidah perilaku institusi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit
Pedoman Etika Pelayanan adalah serangkaian petunjuk yang berisikan Etika Pelayanan.
E.
LANDASAN HUKUM
Undang –undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang –undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Undang –undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
Undang –undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
PP No.77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
PERMENKES No.42 Tahun 2018 Tentang Etika dan Hukum Rumah Sakit
Perjanjian Kerja Sama dan /atau Peraturan Internal Rumah Sakit
2 `
BAB II STANDAR
A.
Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Syarat anggota Komite Etik dan Hukum :
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Sehat jasmani dan jiwa.
Memiliki pengetahuan dan /atau pengalaman bekerja di bidang etik dan /atau hukum
Mengikuti pelatihan etik dan hukum rumah sakit (persyaratan dapat dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.
Bersedia bekerja sebagai anggota Komite dan Hukum.
Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah etik, hukum, sosial
lingkungan dan kemanusiaan.
3 `
BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN UNIT KERJA
Komite Etik dan Hukum dibetuk oleh Direktur Rumah Sakit melalui surat keputusan dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit. Pembentukan Komite Etik dan Hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit. Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri dari:
Ketua
Sekretaris
Anggota
Ketua dan sekretaris merangkap sebagai anggota, ketua tidak merangkap jabatan lain di Rumah Sakit. Dapat dibentuk subkomite etik penelitian sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit. Keanggotaan terdiri dari:
Tenaga Medis
Tenaga Keperawatan
Tenaga kesehatan lain
Unsur yang membidangi mutu dan keselamatan pasien
Unsur administrasi umum keuangan, pengelola pelayanan hukum
Pengelola sumber daya manusia
Jumlah personil anggota komite etik dan hukum disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit. Keanggotaan Komite Etik da Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit Komite Etik dan Hukum dapat membentuk panitia adhoc, atas usulan ketua Komite Etik dan Hukum dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit yang anggotanya dapat berasal dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit lain.
4 `
BAB IV URAIAN JABATAN ,TUGAS ,FUNGSI,DAN WEWENANG
Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit,dengan cara: 1)
Menyusun Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct)
2)
Menyusun pedoman Etika Pelayanan
3)
Membina penerapan Etika Etika Pelayanan ,Etika Penyelenggaraan ,dan hukum perumahsakitan
4)
Mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan
5)
Memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum
6)
Mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dan /atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum
7)
Menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit.
8)
Memberikan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit mengenai kebijakan , peraturan, pedoman, dan standart yang memiliki dampak etik dan/ atau hukum
9)
Memberikan pertimbangan dan/ atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit
10) Mengelola data dan informasi terkait etika Rumah Sakit 11) Mengkaji etika dan hukum perumahsakitan, termasuk masalah profesionalisme interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora. 12) Mensosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Prilaku( Code of conduct) dan pedoman Etika pelayanan. 13) Memonitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik dan Perilaku dan pedoman Etika Pelayanan. 14) Membimbing dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (code of conduct) dan pedoman Etika Pelayanan. 15) Menelusuri dan menindaklanjuti kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan perarturan internal Rumah Sakit. 16) Menindaklanjuti terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.
5 `
BAB V TATA HUBUNGAN KERJA
Direktur Rumah Sakit menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Etik dan Hukum. Komite Etik dan Hukum bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit. Komite Etik dan Hukum merupakan unit yang bersifat memberikan kajian, pertimbangan, dan rekomendasi yang selanjutnya dapat dipergunakan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Etik dan Hukum dapat berkoordinasi dengan unsur komite medik, komite keperawatan, atau komite/ unit lain di Rumah Sakit. Koordinasi dilakukan melalui tata hubungan kerja penyelenggaraan etika dan hukum di rumah sakit yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Tata hubungan kerja meliputi:
Tata hubungan kerja dalam penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan.
Tata hubungan kerja dalam penerapan hukum perumahsakitan.
6 `
BAB VI KEGIATAN
Unit pelayanan pengaduan melakukan pemilahan terhadap pengaduan dan pelaporan yang meliputi:
Etika Profesi
Etika Non Profesi
Di luar Etika Profesi dan /atau Etika Non Profesi.
Hasil pemilahan yang dilakukan oleh unit pelyanan pengaduan disampaikan kepada unit terkait di Rumah Sakit untuk ditindaklanjuti.: 1)
Persoalan etika profesi ditindaklanjuti
oleh komite masing-masing tenaga
kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan bidangnya. 2)
Persoalan etika non profesi ditindaklanjuti oleh sumber daya manusia dan/ atau Komite Etik dan Hukum.
3)
Persoalan diluar etika profesi dan/ atau etika non profesi di tindaklanjuti oleh komite etik dan hukum.
4)
Persoalan etika profesi yang melibatkan antar profesi di Rumah Sakit di tindaklanjuti oleh Komite Etik dan Hukum.
5)
Komite
Etik
dan
Hukum
berwenang
menghadirkan
pihak
terkait
untuk
menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit. 6)
Melakukan klarifikasi degan pihak terkait sebagai bahan rekomendasi.
7)
Memberikan
rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit mengenai
sanksi
terhadap pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (code of conduct) dan pedoman Etika Pelayanan.
7 `
BAB VII PELAPORAN
Pengaduan dan pelaporan terhadap persoalan etik dan hukum Rumah Sakit dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau secara tertulis /surat kepada unit pelayanan pengaduan yang terdapat di Rumah Sakit. Pengaduan dan pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan penanganan secara cepat. Penanganan pengaduan dan pelaporan meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan dan pengarsipan. Komite Etik dan Hukum harus melaporkan kegiatanya secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit paling sedikit setiap 6 (enam ) bulan atau sewaktu –waktu bila diperlukan. Setiap sumber daya manusia Rumah Sakit yang mengetahui terjadinya pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (code of conduct) dan Pedoman Etika pelayanan wajib melaporkan kepada Komite Etik dan Hukum, komite lain yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi, dan/ atau atasan langsung. Komie Etik dan Hukum atau komite yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika rumah sakit harus melindungi identitas pengadu atau pelapor sepanjang pengaduan atau pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.
8 `
BAB VIII PENUTUP
Pedoman Etika Pelayanan dan Panduan Etik dan Perilaku (code of conduct) harus dilakukan pengkajian dan penijauan ulang secara berkala paling lama setiap 2 (dua)tahun sekali disesuaikan dengan perkembangan ,kebutuhan pelayanan ,dan dinamika Rumah Sakit.
9 `
