TUGAS RESUME PTUN.docx

TUGAS RESUME PTUN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pengarang : A. Siti Sutami, S.H

NAMA : M. FADIL ALI SAPUTRA NPM : B1A011056 KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU 2012/2013

BAB I

 A. Pengertian

Tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk  menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Keputusan tata usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peratura nperundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual,dan final,yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara,baik  dipusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata ,usaha Negara, termasuk  sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.Tegugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha Negara dan/atau pengadilan tinggi di lingkungan pengadilan tata usaha Negara.Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha Negara dan/atau hakim pada pengadilan tinggi tata usaha Negara. B. Subjek dan objek ptun 1. Subjek Dalam PTUN

Seperti halnya acara perdata dengan nama penggugat dan tergugat, siapa yang disebut tergugat dapat dilihat pada pasal ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut : Badan atau pejabat TUN yang mengelurarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpakan kepadanya. Siapa yang dimaksud dengan badan atau pejabat TUN dapat dilihat dari pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : badan atau pejabat TUN adalah pejabat yang melaksanakan

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.dalam hal yang digugat lembaga perdata(swasta) yang kebetulan oleh suatu perundang undangan/hukum yang berlaku diberi fungsi melaksanakan urusan pemerintah. Ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan uang disengketakan itu mungkin menyebut dengan jelas badan atau pejabat TUN yang diberi wewenang pemerintah. Jadi dasar wewenang yang demikian itu dinamakan bersifat atributif diberikan oleh suatu peraturan perundang undangan sendiri. Apabila badan atau pejabat TUN yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan keputusan TUN yang kemudian disengketakan, maka yang harus adalah Badan atau pejabat TUN yang disebutkan dalam peraturan dasarnya telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut. 2. Objek TUN

Objek sengketa TUN adalah suatu keputusan TUN yang tertulis, keputusan TUN yang bagaimana yang dapat menjadi objek sengketa TUN. Menurut pasal 1 ayat (3) undang undang nomor 5 tahun 1986 menyebutkan : keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,yang bersifat kongkret,individual,dan final,yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk formalnya. Sebab persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dalam segi pembuktian.sehingga sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis menurut ketentuan tersebut asal dalam memo atau nota tersebut dengan jelas menyebut : 1. Badan atau jabatan TUN mana yang mengeluarkan nya 2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu 3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalam nya.

Soal BAB I: 1. 2. 3. 4.

 Apa yang dimaksud Tata Usaha Negara ?  Apa yang dimaksud Keputusan tata Usaha Negara ? Siapa yang dimaksud pejabat TUN ? Sebutkan Dasar Hukumnya !  Apa Objek Sengketa TUN ?

Jawaban : 1. Tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk  menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. 2. Keputusan tata usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peratura nperundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual,dan final,yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. yang dimaksud dengan badan atau pejabat TUN dapat dilihat dari pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : badan atau pejabat TUN adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.dalam hal yang digugat lembaga perdata(swasta) yang kebetulan oleh suatu perundang undangan/hukum yang berlaku diberi fungsi melaksanakan urusan pemerintah. 4. Objek sengketa TUN adalah suatu keputusan TUN yang tertulis.

BAB II

 A. Kewenangan Peradilan TUN

Peradilan tata usaha Negara adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha Negara dilaksanakan oleh : a. Pengadilan tata usaha Negara. b. Pengadilan tinggi tata usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha Negara berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan tata usaha Negara bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dibentuk dengan keputusan presiden, dan sebagai pengadilan tata usaha Negara yang pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden republic Indonesia nomor 52 tahun 1990 adalah pengadilan tata usaha Negara di Jakarta, medan, Palembang, Surabaya dan ujung padang.pengadilan tata usaha Negara berkedudukan di kota atau kabupaten,sedangkan pengadilan tinggi tata usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi,dan dan daerah hukum nya meliputi wilayah provinsi. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.syarat dan tata cara pengangkatan,pemberentian,serta

pelaksanaan

tugas

hakim

ditetapkan

dalam

undang

undang.ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung. Syarat syarat menjadi hakim menurut pasal 14 adalah sebagai berikut : Pertama untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tata usaha Negara seorang calon harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia b. Bertakwah kepada tuhan yang mahaesa c. Setia kepada pancasila dan undang undang dasar 1945 d. Sarjana hukum e. Berumur serendah rendahnya 25(duapuluh lima) tahun f.

Sehat jasmani dan rohani

g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

h. Bukan bekas organisasi terlarang PKI,termaksud organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 september/PKI Kedua,untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang kurangnya sepuluh tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha Negara.menurut pasal 18 seorang hakim tidak boleh merangkap jawaban,kecuali ditentukan orang lain oleh atau berdasarkan undang undang. Ketiga,jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud di atas,diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemberentian dengan hormat dari jabatan ketua, wakil ketua dan hakim. Menurut pasal 19 pemberentian tersebut disebabkan oleh : a. Permintaan sendirir b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus c. Telah berumur 62 tahun bagi ketua,wakil ketua,dan hakim pengadilan tinggi tata usaha Negara d. Ternyata tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan

Di setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya panitera pengadilan dibantu oleh seseorang wakil panitera, beberapa orang perdana menteri muda dan beberapa panitera pengganti.untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tatausaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat syarat berikut ini : a. Warga Negara Indonesia b. Bertakwa kepada tuhan yang mahaesa c. Setia kepada pancasila dan undang undang dasar 1945 d. Serendah rendahnya berijazah sarjana muda hukum.pengertian sarjana hukum disini mencakup pula mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap telah cakap untuk jabatan tersebut e. Berpengalaman sekurang kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera atau 7 tahu sebagai panitera muda pengadilan tata usaha Negara,atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara.

Soal BAB II : 1. Siapa yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan PTUN ? 2.  Apa yang di maksud hakim ? 3.  Apa yang menyebabkan Pemberhentian hakim dengan hormat ? 4.  Apa syarat-syarat menjadi panitera?

Jawaban : 1. a. Pengadilan tata usaha Negara. c. Pengadilan tinggi tata usaha Negara.Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha Negara berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan tata usaha Negara bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.

2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.syarat dan tata cara pengangkatan,pemberentian,serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam undang undang.ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung.

3. Menurut pasal 19 pemberentian tersebut disebabkan oleh : a. Permintaan sendirir. b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus. c. Telah berumur 62 tahun bagi ketua,wakil ketua,dan hakim pengadilan tinggi tata usaha Negara. d. Ternyata tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya.

4. seorang calon harus memenuhi syarat syarat berikut ini : a. Warga Negara Indonesi b. Bertakwa kepada tuhan yang mahaesa c. Setia kepada pancasila dan undang undang dasar 1945 d. Serendah rendahnya berijazah sarjana muda hukum. e. Berpengalaman sekurang kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera atau 7 tahu sebagai panitera muda pengadilan tata usaha Negara,atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara.

BAB III Upaya peradilan artinya upaya melalui badan peradilan,gugatan ke pengadilan tata usaha Negara tingkat I banding ke pengadilan tinggi tata usaha Negara dan kasasi ke mahkamah agung. Upaya administrasi artinya upaya melalui instansi atau badan tata usaha Negara(dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan). Prosedur ini terdiri atas dua bentuk yaitu : Pertama,dalam hal penyelesaian nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,prosedur tersebut dinamakan banding adminisratif. Kedua,dalam penyelesaian keputusan tata usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu,prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan.  Ada perbedaan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha Negara di pengadilan tata usaha Negara dengan prosedur banding adminisratif atau prosedur keberatan yaitu pada prosedur banding adminisratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. agak berbeda apa yang terjadi pada prosedur banding adminisratif, pada pengadilan TUN pada waktu memeriksa dan memutuskan sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap keputusan TUN yang disengketakan hanya dari segi hukum saja. Pengujian dari segi hukum ini dilakukan dengan menguji keputusan TUN yang disengketakan itu dengan menilai apakah keputusan TUN tersebut tidak : a. Melanggar suatu ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. b. Melanggar larangan de’tourn emen de pouvior. c. Merupakan suatu tindakan hukum yang melanggar larangan willekeur. d. Melanggar salah satu asas dari asas asas umum pemerintahan yang baik.

Soal BAB III : 1. 2. 3. 4.

 Apa yang dimaksud Upaya Hukum dalam PTUN ? Sebutkan prosedur upaya hukum di PTN !  Apa perbedaan prosedur penyelesaian sengketa TUN ?  Apa yang menyebabkan pengujian keputusan TUN dapat disengketakan ?

Jawaban :

1.

Upaya peradilan artinya upaya melalui badan peradilan,gugatan ke pengadilan tata usaha Negara tingkat I banding ke pengadilan tinggi tata usaha Negara dan kasasi ke mahkamah agung.

2. Prosedur ini terdiri atas dua bentuk yaitu : a. Pertama,dalam hal penyelesaian nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,prosedur tersebut dinamakan banding adminisratif. b. Kedua,dalam penyelesaian keputusan tata usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu,prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan.

3. Perbedaan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha Negara di pengadilan tata usaha Negara dengan prosedur banding adminisratif atau prosedur keberatan yaitu pada prosedur banding adminisratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. agak  berbeda apa yang terjadi pada prosedur banding adminisratif, pada pengadilan TUN pada waktu memeriksa dan memutuskan sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap keputusan TUN yang disengketakan hanya dari segi hukum saja.

4. Pengujian dari segi hukum ini dilakukan dengan menguji keputusan TUN yang disengketakan itu dengan menilai apakah keputusan TUN tersebut tidak : a. Melanggar suatu ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. a. Melanggar larangan de’tournemen de pouvior. a. Merupakan suatu tindakan hukum yang melanggar larangan willekeur. a. Melanggar salah satu asas dari asas asas umum pemerintahan yang baik.

BAB IV  Prosedur Peradilan TATA USAHA NEGARA

Pengajuan gugatan dalam hukum acara TUN agak berbeda dengan hukum acara perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam pasal 55, dimana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan/pejabat TUN. Perbuatan tata usaha dapat digolongkan dalam : a. Mengeluarkan keputusan (beschikking) b. Mengeluarkan keputusan (regeling) c. Melakukan perbuatan materil (materiele daad) Dalam pemerintahan yang terikat,badan/pejabat tata usaha Negara bertugas : a. Mengumpulkan fakta yang relevan b. Menerapkan ketentuan perundang undangan yang bersangkut secara otomatis Dalam hal demikian, pengadilan pun lebih mudah dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan juga karena hanya : a. Melihat fakta relevan yang telah dikumpulkan serta b. Mencocokannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya  Apapun yang diputuskan dalam keputusan tata usaha Negara harus dianggap sesuai dengan hukum(tidak bersifat melawan hukum),asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang wenang.sekalipun pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu,kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang wenang maka pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum. Dalam pemerintahan yang bebas,badan/pejabat tata usaha Negara bertugas : a. Mengumpulkan fakta yang relevan b. Mempersiapkan,mengambil,dan melaksanakan keputusan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas asas hukum yang tidak tertulis dan c. Dengan penuh kelonggaran menentukan sendiri isi,cara menyusun dan saat mengeluarkan keputusan itu.

Syarat-Syarat gugatan

Tenggang waktu Pengajuan : Menurut pasal 55 UU PTUN disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari trhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan nya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha Negara yang digugat,maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha Negara yang digugat. Setiap pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa. Menurut pasal 56 UU PTUN suatu gugatan harus memuat : a. Nama,kewarganegaraan,tempat tinggal,dan pekerjaan penggugat atau kuasa hukumnya b. Nama jabatan,tempat kedudukan tergugat c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan Menurut pasal 62 UU PTUN bahwa : dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a. Pokok gugatan tersebut nyata nyata termasuk dalam wewenang pengadilan b. Syarat syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan c.  Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha Negara yang digugat d. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Gugatan Pro Formal Dengan adanya kemungkinan diperbaikinya suatu surat gugatan,hal itu akan memberikan peluang peluang bagi penggugat yang sudah terdesak oleh tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 untuk mengajukan semacam pro forma gugatan. Penggugat dalam hal ini dapat mengajukan secara sumir terlebih dahulu dengan maksud nanti pada kesempatan pemeriksaan persiapan disempurnakan.

Soal BAB IV : 1.  Apa yang membedakan pengajuan gugatan PTUN dengan Hukum Acara Perdata ? 2. Sebutkan penggolongan perbuatan Tata Usaha Negara ? 3.  Apa tugas pejabat TUN ? 4. Berapa lama tenggang waktu pengajuan gugatan TUN ? Jawaban : 1. Pengajuan gugatan dalam hukum acara TUN agak berbeda dengan hukum acara perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam pasal 55, dimana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan/pejabat TUN.

2. Perbuatan tata usaha dapat digolongkan dalam : a. Mengeluarkan keputusan (beschikking) b. Mengeluarkan keputusan (regeling) c. Melakukan perbuatan materil (materiele daad)

3. Dalam pemerintahan yang terikat,badan/pejabat tata usaha Negara bertugas : a. Mengumpulkan fakta yang relevan b. Menerapkan ketentuan perundang undangan yang bersangkut secara otomatis

4. Menurut pasal 55 UU PTUN disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari trhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan nya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha Negara yang digugat,maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak  hari diterimanya keputusan tata usaha Negara yang digugat.

BAB V   A. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum.apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan Negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Pemeriksaan sengketa tata usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Hal ini penting sebab apabila ketentuan itu tidak terpenuhi dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Hakim ketua sidang memulai pemeriksaan sengketa dipersidangan dengan jalan membacakan isi gugatan. Apabila jawaban atas gugatan itu telah ada, maka hakim tersebut juga membacakannya.sebaliknya, apabila jawaban tersebut belum tersedia maka hakim memberikan kesempatan kepada tergugat pada sidang berikutnya mengajukan jawabannya.  Apabila pada hari persidangan pertama dan pada hari yang telah ditentukan dalam panggilan kedua belah pihak tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan penggugat atau kuasanya, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Sedang dalam hal tergugat atau kuasa tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Jika kedua belah pihak datang, hakim memberikan kesempatan pada tergugat untuk  memberikan jawaban. Setelah gugatan dan jawaban dibacakan, maka hakim ketua sidang memberikan kepada para pihak untuk menjelaskan seperlunya, baik terhadap gugatan maupun terhadap jawaban.. INTERVENSI Intervensi yang diatur dalam pasal 83 dan pasal 118 adalah ikut sertanya pihak lain ke dalam sengketa. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan,baik atas prakasa hakim,dapat masuk  dalam sengketa tata usaha Negara. Masuknya pihak ketiga adalah sebagai berikut : 1. Pihak ketiga dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu,ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan

alasan serta hal yang dituntut. Permohonan ini dapat dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela(dimasukan dalam berita acara) Dalam pasal 100 UU PTUN menyebutkan alat bukti : 1.  Alat bukti yaitu : a.surat atau tulisan b.keterangan ahli c.keterangan saksi d.pengakuan para pihak  e.pengetahuan hakim 2. Keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan Surat sebagai alat bukti terbagi tiga jenis yaitu : a.  Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum,yang menurut peraturan perundangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk  digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya b.  Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak pihak  yang bersangkutan dengan maksud digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya. c. Surat surat lainnya yang bukan akta Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut pasal 88. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima hakim. Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenaranya. Salah satunya adalah hal hal yang terjadi selama pemeriksaan oleh hakim tersebut, seperti hasil pemeriksaan

setempat.

Berbeda

dengan

sistem

hukum

acara

perdata,

maka

dengan

memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak.

Soal BAB V : 1. 2. 3. 4.

Bagaimana bila kedua pihak dalam persidangan tidak hadir ?  Apa yang dimaksud Intervensi ? Sebutkan alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan ? Bagaimana suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti ?

Jawaban : 1.  Apabila pada hari persidangan pertama dan pada hari yang telah ditentukan dalam panggilan kedua belah pihak tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan penggugat atau kuasanya, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. 2. Intervensi yang diatur dalam pasal 83 dan pasal 118 adalah ikut sertanya pihak lain ke dalam sengketa. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan,baik atas prakasa hakim,dapat masuk dalam sengketa tata usaha Negara. 3. Dalam pasal 100 UU PTUN menyebutkan alat bukti : a.  Alat bukti yaitu : i. Surat atau tulisan ii. Keterangan ahli iii. Keterangan saksi iv. Pengakuan para pihak  v. Pengetahuan hakim b. Keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan

4. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut pasal 88.

BAB VI Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan hakim tunggal. Maksud dari acara singkat yaitu dengan cara sederhana dan sesingkat mungkin menanggulangi arus perkara yang masuk. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari. Keuntungannya yaitu putusan tentang hukumnya lebih cepat sedangkan kelemahannya yaitu bagi pihak ketiga tidak dapat masuk dalam proses persidangan dan resiko fakta tidak sekuat dan meyakinkan seperti dalam acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk  mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing masing. Suatu putusan pengadilan diambil dalam rangka yang dinamakan jurisdiction contentiosa. Putusan pengadilan menurut pasal 97 ayat (7) dapat berupa : a. Gugatan ditolak  Menolak gugatan berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara. b. Gugatan dikabulkan Mengabulkan gugatan

berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat tata

usaha Negara,baik seluruhnya maupun sebagian. c. Gugatan tidak diterima Tidak menerima gugatan berarti tidak memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.dalam hal ini,penggugat dapat memasukan gugatan baru. d. Gugatan gugur Gugatan gugur apabila (para) pihak atau (para) kuasanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut (lihat pasal 71 ayat (1). Suatu putusan harus memuat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Kepala putusan Kepala putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial karena kalau tidak dicantumkan maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan bahkan dapat menyebabkan kebatalan. 2. Identitas para pihak  Dalam

putusan

harus

memuat

identitas

para

pihak

yang

kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan atau tempat kedudukan. 3. Ringkasan

menyangkut

nama,

Harus dimuat secara jelas ringkasan gugatan dan jawaban,apabila tidak maka keputusan pun dapat batal. 4. Pertimbangan Pertimbangan atau disebut juga konsiderns merupakan dasar putusan.pertimbangan dalam putusan dapt juga merupakan pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum. 5.  Alasan hukum Menurut mahkamah agung,putusan tidak akan menjadi batal bilamana peraturan yang menjadi dasar tidak disebutkan dengan tegas. 6.  Amar putusan dan biaya perkara  Amar atau putusan merupakan jawaban terhadap petitum gugatan.hal ini berarti hakim wajib mengadili semua biaya tuntutan,dan juga akhirnya ditetapkan jumlah dan kepada siapa biaya perkara harus dibebankan. Pelaksanaan putusan pengadilan Hanya keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Salinan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat catatan oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu empat belas hari. Meskipun putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berpekara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu empat belas hari terhitung sejak saat putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Soal BAB VI : 1.  Apa keuntungan berproses di persidangan Acara Cepat ? 2.  Apa saja kemungkinan yang terjadi dalam putusan pengadilan ? 3. Sebutkan syarat dapat terjadinya suatu putusan ? 4. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan ?

Jawaban : 1. Keuntungannya yaitu putusan tentang hukumnya lebih cepat sedangkan kelemahannya yaitu bagi pihak ketiga tidak dapat masuk dalam proses persidangan dan resiko fakta tidak  sekuat dan meyakinkan seperti dalam acara biasa. 2. Putusan pengadilan menurut pasal 97 ayat (7) dapat berupa : a. Gugatan ditolak  Menolak gugatan berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara. b. Gugatan dikabulkan Mengabulkan gugatan

berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat tata

usaha Negara,baik seluruhnya maupun sebagian. c. Gugatan tidak diterima Tidak menerima gugatan berarti tidak memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.dalam hal ini, penggugat dapat memasukan gugatan baru. d. Gugatan gugur Gugatan gugur apabila (para) pihak atau (para) kuasanya tidak hadir pada persidangan. 3.

Suatu putusan harus memuat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Kepala putusan b. Identitas para pihak  c. Ringkasan d. Pertimbangan e.  Alasan hukum f.  Amar putusan dan biaya perkara

4.

Hanya keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat

dilaksanakan. Salinan putusan pengadilan dikirimkan kepada para pihak dengan surat catatan oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu empat belas hari.

BAB VII Banding sering juga disebut dengan istilah ulangan pemeriksaan yang berasal dari bahasa latin apellare. Arti banding yaitu pemeriksaan dalam instansi (tingkat) kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik mengenai fakta fakta maupun penerapan hukum atau undang undang. Agar perkara itu dapat diperiksa kembali di pengadilan tinggi tata usaha Negara, maka harus ditempuh proses sebagai berikut : a. Permohonan pemeriksaan banding secara tertulis yang diajukan oleh penggugat (dan) atau tergugat atau para kuasanya dengan surat kuasa khusus dalam tenggang waktu 14 hari (menurut perhitungan tanggal kalender),setelah putusan duberitahukan kepengadilan tata usaha Negara (tingkat pertama) yang memutus. b. Membayar uang dimuka biaya perkara yang besarnya ditafsir oleh panitera c. Panitera mencatat permohonan itu dalam daftar perkara d. Panitera memberitahukan hal itu kepada terbanding. e. Selambat lambatnya 30 hari setelah permohonan itu dicatat,panitera memberitahukan kepada para pihak yang berpekara bahwa mereka dapat melihat berkas perkara dikantor pengadilan

(tingkat

pertama)

dalam

tenggang

waktu

30

hari,setelah

diterima

pemberitahuan oleh yang berkepentingan. f.

Para pihak dapat menyerahkan memori banding/atau kontramemori banding serta surat keterangan dan bukti kepada panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan panitera pengadilan tata usaha Negara (tingkat pertama) yang memutus.

g. Salinan putusan berita acara dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara selambat lambatny a 60 hari sesudah pernyataan permohonan. Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputuskan pengadilan tinggi tata usaha Negara, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon. Akan tetapi jika telah dicabut, permohonan banding tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Terhadap putusan terakhir,pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung (pasal 131).pada pasal 29 undang undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung menyatakan : mahkamah agung memutus permohonan kasasi terhadap

pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.maksud diciptakannya peradilan kasasi yang diberikan kepada mahkahmah agung tersebut bukanlah untuk  membuat mahkahmah agung sebagai peradilan banding tingkat kedua,tetapi lebih dengan maksud untuk mengusahakan tercapainya kesatuan dalam penerapan hukum di Negara ini.permohonan kasasi menyampaikan memori yang berisikan alasan kasasinya dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasinya didaftarkan dalm buku kepaniteraan pengadilan tingkat pertama ini yang menerimanya.  Yang dapat mengajukan permohonan tersebut hanyalah pihak yang berpekara atau kuasanya sehingga pihak ketiga tidak diberi hak untuk mengajukan permohonan kasasi, kecuali yang telah memasuki proses sebagai penggugat maupun tergugat (intervensi). Tenggang waktu untuk memohon kasasi terhadap putusan putusan pengadilan tinggi tata usaha Negara tersebut dihitung sejak hari berikut salinan putusan banding yang bersangkutan dikirim kepada pihak yang berpekara dengan surat tercatat. Dalam peninjauan kembali terdapat beberapa prinsip,diantaranya bahwa permohonan itu : a. Hanya dapat diajukan satu kali saja b. Tidak menanggukan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan c. Dapat dicabut selama belum diputus,dan bila hal itu terjadi tidak dapat diajukan lagi d. Diputus oleh mahkamah agung pada tingkat pertama dan terakhir Mahkamah agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukan di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama. Mahkamah agung berwenang memerintahkan pengadilan tata usaha Negara yang memeriksa perkara itu dalam tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan dan pertimbangan nya. Selanjutnya mahkamah agung dapat : 1. Mengabulkan permohonan dan membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali,kemudian memeriksa dan memutus sendiri perkara itu disertai pertimbangan pertimbangan 2. Menolak permohonan,karena tidak beralasan disertai dengan pertimbangan pertimbangan

Salinan putusan dikirimkan oleh mahkamah agung kepada pengadilan tata usaha Negara yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pengadilan tersebut selambat lambatnya dalam waktu 30 hari. Ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim (pasal 133). Ketua pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan kepengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan (pasal 134). Dalam hal pengadilan memeriksa dan memutus perkara tata usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus maka ketua pengadilan dapat menunjuk seorang hakim ad hoc(lay judge) sebagai anggota majelis. Ketua pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputuskan berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan yang harus diperiksa maka pemeriksaan perkara itu didulukan. Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan adminisrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan. Dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat surat beerharga, barang bukti, dan surat surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Sengketa tata usaha Negara yang pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang undang ini belum diputus oleh lingkungan peradilan umum,tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.

Soal BAB VII : 1.  Apa yang dimaksud dengan Banding ? 2. Bagaimana mekanisme suapaya perkara dapat di periksa di Peradilan Tinggi TUN ? 3.  Apa prinsip Permohonan dalam tingkat Peninjauan Kembali ? 4. Dalam Upaya hukum luar biasa apa hal yang dapat dilakukan Mahkamah Agung ?

Jawaban : 1. Banding sering juga disebut dengan istilah ulangan pemeriksaan yang berasal dari bahasa latin apellare. Arti banding yaitu pemeriksaan dalam instansi (tingkat) kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik mengenai fakta fakta maupun penerapan hukum atau undang undang.

2. a. Permohonan pemeriksaan banding secara tertulis yang diajukan oleh penggugat para kuasanya dengan surat kuasa khusus dalam tenggang waktu 14 hari (setelah putusan duberitahukan kepengadilan tata usaha Negara (tingkat pertama) yang memutus. b. Membayar uang dimuka biaya perkara yang besarnya ditafsir oleh panitera c. Panitera mencatat permohonan itu dalam daftar perkara d. Panitera memberitahukan hal itu kepada terbanding. d. Selambat lambatnya 30 hari setelah permohonan itu dicatat, panitera memberitahukan kepada para pihak yang berpekara bahwa mereka dapat melihat berkas perkara dikantor pengadilan

(tingkat

pertama)

dalam

tenggang

waktu

30

hari,setelah

diterima

pemberitahuan oleh yang berkepentingan. e. Para pihak dapat menyerahkan memori banding/atau kontramemori banding serta surat keterangan dan bukti kepada panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan panitera pengadilan tata usaha Negara (tingkat pertama) yang memutus. f. alinan putusan berita acara dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara selambat lambatny a 60 hari sesudah pernyataan permohonan.

3. Dalam peninjauan kembali terdapat beberapa prinsip,diantaranya bahwa permohonan itu : a) Hanya dapat diajukan satu kali saja

b) Tidak menanggukan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan c) Dapat dicabut selama belum diputus,dan bila hal itu terjadi tidak dapat diajukan lagi d) Diputus oleh mahkamah agung pada tingkat pertama dan terakhir

4. Mahkamah agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukan di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama. Mahkamah agung berwenang memerintahkan pengadilan tata usaha Negara yang memeriksa perkara itu dalam tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding untuk  mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan dan pertimbangan nya.