TUGAS RANGKUMAN BAB XIII TENTANG INTENSIF FISKAL PERPAJAKAN UNTUK UNTUK PENANAMAN PENANA MAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU DI DARAH TERTENTU TERTENTU DAN TAX PLANNING-NYA DAN BAB BA B XIV TENTANG STRATEGI MENGHADAPI MENGHADAPI PEMERIKSAA PEMERIKSAA N
Manajemen Perpaj Perpajakan akan Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si,. M.Si,. MBA
Disusun Oleh :
Anzani An zani Nur Hid ayat NPM : F201410693 Program Studi Studi : Ilmu Admin istrasi Publik
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI STUDI ADMINISTRASI PUBLIK INSTITUT INSTITUT ILMU SOSIAL SOSIAL DAN MANA JEMEN STIAMI JAKARTA 2017
Bab XIII Insentif Fiskal Perpajakan unt uk Penanaman Modal di B idang Usaha Tertentu di Daerah Tertentu dan Tax Planning-nya 1. Pendahuluan
Pemberian insentif untuk investasi di negara berkembang maupun negara maju bukan dianggap sebagai barang langka, seperti negara Amerika dan Inggris memberikan insentif yang atraktif seperti pemberian hibah, agar dapat bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi. Untuk negara berkembang, pemberian insentif harus dilakukan secara selektif, karena meskipun dibutuhkan, insentif ini dapat mengurangi penerimaan pajak dan memberi tekanan pada beban anggaran. Namun dalam menunjang kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan di daerah terpencil,
insentif
fiskal
merupakan
suatu
keharusan,
bahkan
harus
diprioritaskan untuk mengejar ketertingalan daerah terpencil, mengurangi kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Pemberian Fasilitas Perpajakan Pada Daerah Tertentu merupakan bentuk insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah RI kepada investor dalam rangka melakukan dan mendorong investasi langsung, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal akan di berikan fasilitas pajak penghasilan. Pemberian insentif ini menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian dan akan meningkatkan penerimaan negara. Selain insentif pajak, para investor juga mempertimbangkan hal lain, diantaranya adalah tingkat kembalian investasi ( return on investment ), stabilitas politik dan ekonomi, potensi dasar, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja terampil dan terdidik, serta biaya tenaga kerja. Salah satu cara untuk memperkuat perncanaan pajak bagi wajib pajak adalah dengan memanfaatkan secara cerdas pemberian “Fasilitas Perpajakan Pada Daerah Tertentu” oleh fiskus.
1
Pengertian daerah tertentu adalah
daerah yang secara ekonomis
mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi prasarana ekonominya kurang memadai, daerah tertentu ini termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral. Sedangkan bidang usaha tertentu adalah bidang usaha disektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Dasar hukum dari pemberian “Fasilitas Perpajakan pada Daerah Tertentu” dan Bidang-Bidang Usaha tertentu adalah: 1. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
633/KMK.04/1994
Tentang
Penggantian Atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan Atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan di Daerah tertentu Serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 633/KMK.04/1994 ini diubah dengan Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
466/KMK.04/2000
Tentang
Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. 3. Selanjutnya,
Keputusan
Nomor
466/KMK.04/2000
diubah
dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian Atau Imbalan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Naturan atau Kenikmatan di Daerah tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. 4. Kemudian Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor PER 51/PJ/2009 Tentang Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan atau Minuman Bagi Pegawai, Kriterian dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja
2
sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009. 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu. 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu. Pemberian natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adala: 1. Pemberian makanan atau minuman bagi pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai meliputi : a. Pemberian makanan ditempat kerja b. Pemberian kupon makanan ata minuman bagi karyawan yang pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian, seperti dinas luar. 2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan didaerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Penggantian atau imbalan dimaksud adalah sarana dan f asilitas di lokasi kerja untuk: a. Tempat tinggal bagi pegawai dan keluarganya. b. Pelayanan kesehatan. c. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, d. Peribadatan. e. Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya, 3
f.
Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang laying, sepanjang sarana dan fasilitas tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri. Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas yang
mempunyai masa manfaat telib dari 1 tahun disusutkan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 3. Pemberian natura atau kenikmatan untuk keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
2. Pemberian Fasil itas Pajak Penghasil an
Kepada wajib pajak dalam negeri berupa badan atau koperasi yang melakukan
penanaman
modal
pada
bidang-bidang
usaha
tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007 dan 62 Tahun 2008 atau sesuai dengan Lampiran II tersebut, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan. Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud adalah: a. Pengurangan
penghasilan
neto
sebesar
30%
dari
jumlah
penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun. b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat: Kelompok
Masa Manfaat
Tarif Penyusutan dan
Aktiva Tetap
Menjadi
Amortisasi Berdasarkan
Berwujud
Metode Garis Lurus
Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan
4
Kelompok I
2 tahun
50%
100% (sekaligus)
Kelompok II
4 tahun
25%
50%
Kelompok III
8 tahun
12,5%
25%
Kelompok IV
10 tahun
10%
20%
Permanen
10 tahun
10%
Non Permanen
5 tahun
20%
II. Bangunan
c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang Berlaku. d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru pada bidang usaha dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat. 2) Tambahan 1 tahun: apabila memperkerjakan sekurangkurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. 3) Tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru memerlukan investasi atau pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10 miliar. 4) Tambahan 1 tahun: apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan didalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun. 5) Tambahan 1 tahun: apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke 4. Wajib pajak yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud di atas sebelum lewat jangka waktu 6 tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak 5
boleh menggunakan aktiva tetap yang mendapat fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva yang baru. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut wajib pajak harus mengajukan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) setempat dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KPP. Diberikan untuk jangka waktu 5 tahun , yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkan dan dapat di perpanjang satu kali untuk perpanjang 5 tahun berikutnya. Sebagai kelengkapan surat permohonan, melampirkan dokumen yang harus dilampirkan adalah: 1. Fotokopi surat persetujuan penanaman modal beserta rincian yang diterbitkan oleh kepala BKPM. 2. Fotokopi peta lokasi usaha di daerah terpencil. 3. Fotokopi laporan keuangan PT X terakhir (pemohon) 4. Pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan sarana transportasi umum masing-masing lokasi. Selanjutnya tim KPP akan mengadakan survei ke lokasi usaha dengan didampingi oleh tim dari pihak perusahaan untuk mengevaluasi daerah perusahaan tersebut. Bila semua persyaratan sudah dipenuhi, Kanwil Pajak wilayah akan mengeluarkan Surat Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu. Namun untuk mendapatkan surat tersebut tidaklah mudah, karena seringkali terjadi penolakan akibat kesalahan teknis di lapangan dan lain sebagainya. Oleh karena ini solusinya wajib pajak pemohon disarankan mengajukan peninjauan kembali atas Penolakan Penetapan Daerah Tertentu tersebut.
6
3. Ketidakpasti an Hukum dalam Pemberian Fasil itas Pajak Penghasilan
Pemerintah seharusnya lebih responsif dalam memberi kemudahan pemberian izin udaha dan termasuk perpajakan, meninggalkan cara-cara lama yang birokratis yang menimbulkan high cost economy. Bila negara-negara lain sudah berbenah diri memberi insentif yang atraktif untuk bersaing dengan negara lain dalam menarik i nvestasi,negara kita malah masih memeihara kebijakan yang kontraproduktif terhadap prinsip demokrasi modern yang kita ingin usung.
4. Tax Planning yang Direkomendasikan
a. Kelengkapan Dokumentasi dan Administrasi 1) Setelah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal beserta rincianya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, dan NPWP telah diterbitkan oleh KPP, maka sebaiknya investor secepatnya mengurus Surat Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu di KPP. 2) Dokumen-dokumen tambahan
yang
diminta
oleh
fiskus
untuk
memperkuat upaya hukum bagi pemberlakuan PMK No. 83/PMK.03/2009 terhadap unit usaha yang dimohonkan oleh wajib pajak. b. Penyambutan dan Pelayanan yang ramah (cordially greeting and service) memberikan pelayanan yang optimal dan positif terhadap fiskus, termasuk aparat
pajak
yang
melakukan
survei
lapangan
serta
melakukan
pendampingan pada saat turun ke lapangan dan menjalin kerja sama yang positif dengan harapan akan mendapatkan hasil yang memuaskan, khususnya bagi wajib pajak. c. Menjaga Hubungan dan Komunikasi yang baik 1) Dalam menangani pengurusan tersebut harus dibentuk tim pelaksana sebagai bagian dari risk management dalam perusahaan. Tim pelaksana dikoordinasikan oleh tax manager dengan tim operasional lapangan perusahaan yang bersangkutan.
7
2) Melakukan pemantauan atau monitoring secara ketat perkembangan hasil survei lapangan unit usaha yang dilakukan oleh fiskus dengan melakukan semacam “rekonsiliasi” yang dikomunikasikan dengan aparat pajak yang melakukan survei lapangan unit usaha, sehingga kesepakatannya bisa diterima oleh kedua belah pihak. Perbedaan sekecil apapun, kalau bisa, dihindari karena hal ini bisa mendegradasi hasil survei yang berdampak pada kesimpulan akhir yang tidak favourable. Penutup Reformasi hukum, ekonomi dan perpajakan sudah menjadi suatu konsensus nasional yang harus di tegakan. Fondasi seluruh bangunan kehidupan bernegara adalah kepastian hukum, termasuk kepastian hukum di bidang perpajakan. Apresiasi terhadap system hukum adalah taruhan dalam menegakkan demokrasi.
8
BAB XIV Strategi Menghadapi Pemeriks aan 1.
Pendahuluan
Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pemeriksaan pajak, semua wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa. Di satu sisi sistem perpajakan kita terus mengalami penyempurnaan, tapi selama peluang kolusi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak masih terbuka, wajib pajak nakal akan selalu mencari cara untuk menghindari pajak dengan cara “mengakali” pembukuannya.
Selama
cara-cara
yang
ditempuh
oleh
wajib
pajak
menggembosi penerimaan negara atau berada di luar koridor undang – undang perpajakan, aparatur perpajakan akan makin intensif melakukan pemeriksaan. Menurut pasal 1 angka 25 UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti, yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajaka dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak dan didasarkan pada pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan beberapa penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2.
Kri teria Pemeriksaan
Terdiri atas : a.
Pemeriksaan Rutin yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang – Undang KUP.
b.
Pemeriksaan Khusus yaitu pemeriksaan berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.
9
3.
Jenis Pemeriks aan
Terdiri atas: a.
Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan di kantor Dirjen Pajak
b.
Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
4.
Ruang Ling kup Pemeriks aan
a.
Terdiri atas semua jenis pajak (all taxes), PPh Badan/Orang Pribadi, PPN, PPh, Pemotongan dan pemungutan, dan lain-lain, baik untuk bebrapa masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau tahun pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
b.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak.
5.
Ruang Ling kup Pemeriksaan untu k Tujuan Lain
Dalam rangka melaksanakan ketentuan undang – undang perpjakan dapat meliputi, penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan dengan kriteria: a. Pemberian NPWP secara jabatan, b. Penghapusan NPWP c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak d. Keberatan e. Bahan penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto f. Pencocokan data dan atau alat keterangan g. Penentuan WP di daerah terpencil h. Penentuan tempat terutang PPN i. Penagihan Pajak j. Penentuan produksi dimulai atau memperpanjang kompensasi kerugian
10
sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. k. Informasi dari negara mitra penghindaran pajak berganda.
6.
Strategi Umum dalam Menghadapi Pemeriks aan Pajak
Berikut ini beberapa rips menghadapi pemeriksaan pajak : a.
Bila terjadi kelebihan pajak, mengajukan klaim atau restitusi pajak dan tidak takut dengan pemeriksaan pajak
b.
Pemeriksaan tidak hanya didasarkan pada SPT lebih bayar
c.
Pembukuan yang rapi, baik, benar, dan jujur
d.
Rekonsiliasi fiskal sesuai aturan
e.
Gunakan konsultan pajak sebagai mitra diskusi seputar perpajakan
f.
Menghindari penyelesaian di bawah tangan dengan aparat pemeriksa pajak
g.
Penelitian kembali atas kewajiban perpajakan yang telah dilkasanakan
h.
Menyiapkan sikap mental dan berpikir positif serta jangan perlakukan pemeriksa sebagai musuh tetapi sebagai mitra dan terbuka untuk kompromi mencairkan dispute yang terjadi
i.
Taat pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dengan cara menghindari penggelapan atau penghidaran pajak secara ilegal.
j.
Menyimpan semua dokumen perusahaan hingga masa kadluarsa pajak
k.
Melakukan tax review
l.
Menguasai peraturan pajak dengan mengupdate aturan pajak dan pemeriksaan pajak
m.
Merespon sikap dan perilaku aparat pajak secara bijak
n.
Jangan memberi informasi secara sukarela bila tidak diminta kepada aparat pajak
o.
Belajar dari pengalaman buruk dimasa lalu
p.
Pergunakan hak wajib pajak in the last mintues dengan sebaik-baiknya untuk pembelaan diri wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan menyampaikan tanggapan tertulis
11
