Tugas portofolio PKN
KEBIJAKAN PUBLIK DISUSUN O L E H JESSICA THEODOR USMAN IX - 2 SMP NEGERI 1 KOTA GORONTALO T.P 2014 – 2014 – 2015 2015
KATA PENGANTAR Segala puji bagi ALLAh SWT yang telah memberikan nikmatserta hidayah – Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah “Kebijakan Publik” dengan semaksimal mungkin. Makalah ini merupakan slah satu tugas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada bab otonomi daerah. Saya membuat makalah ini semata mata untuk melengkapi nilai nilai saya pada semester ganjil ini. Maafkan saya kalau masih terdapat banyak kekurangan kekurangan di makalah ini, maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Penulis
DAFTAR ISI Sampul makalah…………………………………………………………………………………..1 Kata pengantar……………………………………………………………………………………2 Daftar isi…………………………………………………………………………………………….3 Pengertian, fungsi, dan contoh kebijakan publik…………………………………………..4 Proses perumusan, pentingnya partisipasi, dan dampak positif………………………..5 Bentuk bentuk partisipasi……………………………………………………………………….6 Penutup……………………………………………………………………………………………..7 Daftar pustaka……………………………………………………………………………………..8
A. Pengertian Kebijakan Publik Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terutama tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Sedangkan publik adalah orang banyak (umum). Jadi, kebijakan publik dapat diartikan sebagai segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Singkatnya, kebijakan publik (public policy) merupakan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat umum. Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan perundang undangan, keputusan dan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum dan badan badan pembuat keputusan kebijakan publik. Menurut Kartasasmita, kebijakan publik adalah upaya memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai satu masalah, apa penyebabnya dan apa pengaruhnya. Sedangkan menurut Anderson : Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah. Kebijakan publik dalam sistem pemerintahan di indonesia dapat berupa kebijakan publik yang berasal dari pemerintah pusat (kebijakan pusat) dan kebijakan publik dari pemerintah daerah (kebijakan daerah). Kebijakan pusat berlaku secara nasional sedangkan kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh pemda atau bersama sama dengan DPRD hanya berlaku di daerah setempat. A. Tujuan Kebijakan Publik 1. 2. 3. 4.
Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat Melindungi hak hak masyarakat Mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
B. Contoh Kebijakan Publik 1. Penetapan pajak daerah 2. Penetapan retribusi 3. Larangan pedagang kaki lima berjualan di trotoar 4. Penetapan jalur bus dalam kota maupun antar kota 5. Larangan tinggal di bantaran kali 6. Larangan merokok 7. Larangan membuang sampah sembarangan 8. Larangan berkendara 9. Larangan rambu lalu lintas 10. Dll
C. Proses Perumusan Kebijakan Publik Pada dasarnya, kebijakan publik disusun dan dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan, mewujudkan ketertiban, keamanan, keinginan, kesejahteraan, dan melindungi hak hak masyarakat. Untuk menyusun dan merumuskan suatu kebijakan publik harus melalui serangkaian kegiatan yang panjang dan rumit. Selain itu, perumusan kebijakan publik juga membutuhkan waktu, tenaga, dana/biaya yang tidak sedikit, dan pakar ahli dari berbagai cabang ilmu yang berpengalaman. Berikut ini tahap tahap penyusunan dan perumusan kebijakan publik : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengidentifikasian Masalah dan Penyusunan Agenda Penyusunan Skala Prioritas Perumusan (formulasi) Rancangan Kebijakan Penetapan dalam Pengesahan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Kebijakan Publik
D. Pentingnya Partisipasi masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Oleh sebab itu, selain pemerintah, rakyat juga memiliki peranan dalam merumuskan suatu kebijakan publik. Masukan dari masyarakat sangat penting dalam perumusan kebijakan publik. Sebab pemerintahan dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan publik karena beberapa alasan berikut : 1. Kebijakan publik pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan publik harus bertumpu pada keinginan, harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat. 2. Sebagai subjek dari suatu kebijakan publik, masyarakat merupakan pelaksana dari kebijakan publik tersebut 3. Tanpa dukungan dari masyarakat, suatau kebijakan publik tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan akan menimbulkan protes dan gejolak. E. Dampak Positif Selain itu, partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik terutama di daerah akan memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat daerah. Dampak positifnya yaitu : 1. Adanya perubahan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. 2. Terbentuk dan berperannya forum stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kebijakan publik) di daerah dalam rangka penyampaian aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
3. Berkembangnya nuansa kehidupan demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 4. Pengelolaan keuangan daerah lebih transparan sejak awal pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 5. Adanya perubahan pola pikir dan perilaku dari aparat pemerintah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. 6. Terbukanya ruang bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial. F. Bentuk Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik Bentuk bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat diwujudkan di setiap tahapan proses perumusan kebijakan. Berikut bentuk bentuk partisipasi masyarakat tersebut : 1. 2. 3. 4.
Pada Tahap Pengidentifikasian dan Pengagendaan Masalah Pada Tahap Perumusan (formulasi) Rancangan Kebijakan Pada Tahap Pelaksanaan Kebijakan Pada Tahap Evaluasi Kebijakan Melalui masukan dan kritikan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan apakah kebijakan itu harus diperbaiki, dibatalkan, atau membuat kebijakan baru lagi untuk mengatasi masalah yang timbul.
PENUTUP Demikianlah yang dapat saya sajikan mengenai materi yang menjadi bahasan makalah ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan kurangnya rujukan atau referensi yang saya peroleh hubungannya dengan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin
DAFTAR PUSTAKA Buku kewarganegaraan yudhistira smpn/mts kelas 9 https:/hilmansmith.wordpress.com rhony-94.blogspot.com rikibehla.blogspot.com www.slideshares.net sejuta-makalah.blogspot.com
