PARADIGMA DALAM KRIMINOLOGI
Disusun sebagai tugas mandiri mata kuliah Kriminologi Oleh : Dendi Hidayat
A. Istiah Paradigma Paradigma, dalam Bahasa Inggris “ Paradigm”, dari Bahasa Yun ani, ‘Paradeigma’, ‘Para deigma’, dari ‘para’ (disamping di sebelah) dan ‘deiknai’ (memperlihatkan) yang berarti: model contoh, aketipe, ideal). Menurut Neuman menjelaskan paradigma sesungguhnya serupa dengan “pendekatan atau approach approach maupun tradisi”. tradisi”. Dalam kaitannya dengan ini Neuman menjelaskan paradigma sebagai suatu orientasi dasar terhadap teori dan research. research. Yaitu keseluruhan system berpikir atau system of thinking yang meliputi: asumsi dasar pertanyaan yang harus dijawab atau teka-teki (ilmiah) yang hendak dipecahkan, berbagai teknik atau metode penelitian yang akan diterapkan serta beraneka contoh bagaimana sebenarnya penelitian ilmiah yang baik dilakukan.1 Adapun menurut Thomas Khun terdapat beberapa beberapa hal yang diambil dari pandangannya : 1. Paradigma dilihat sebagai model, percontohan, refresentatif, tipikal, karakteristik, atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. 2. Paradigma hanya terbentuk oleh teori-teori semata, tetapi merupakan suatu masterpiece yang mencangkup semua unsur praktik-praktik ilmiah/ilmu pengetahuan di dalam sejumlah area of inquiry inquiry atau bidang studi/penelitian yang terspesialisasi. 3. Makna paradigma meliputi keseluruhan koleksi, kelompok, kombinasi, paduan, campuran dari komitmen yang diterima, diakui dan diyakini dianut, dipegang, dipakai atau diterapkan bersama oleh anggota-anggota komunitas ilmu pengetahuan tertentu. B. Presfektif dan Paradigma dalam Kriminologi
1
Yesil Anwar, Kriminologi, Raflika adimata, Bandung, 2010. Hal 150-152.
Robert F. Mejer, memaparkan bahwa terdapat tiga presfektif dan pandangan mengenai hubungan hokum dan organisasi kemasyarakatan. Tiga presfektif itu ialah, Konsensus, Plularis, Konflik. Tiga presfektif ini merupakan suatu keseimbangan yang bergerak dari Konservatif menuju kearah Liberal dan kemudian bergerak kembali hingga menuju kearah Radikal. Selain itu terdapat 3 paradigma yang di gunakan dalam memahami gejala-gejala (reaksi social) yaitu paradigma Positivis, Interaksionis, dan Sosialis yang dimana keterkaitan antara Paradigma dan Presfektif tersebut sangatlah erat.2 Presfektif Konsensus
Persfektif ini Beranjak dari nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, praduga dasar dari presfektif ini adalah masyarakat yang dianggap baik, struktur social dilandasi oleh kesepakatan atas nilai-nilai. 1) Hukum adalah kehendak masyarakat, 2) Hukum memberikan layanan yang adil, 3) Suatu pelanggaran hukum mencerminkan keunikan dalam presfektif, hukum dianggap sebagai kesepkatan umum yang dianut oleh masyarakat dan pelaku kejahatan adalah melanggar kesepakatan umum tersebut. Presfektif Plularis
Presfektif ini adalah suatu pandangan yang mengakui adanya perbedaan perbedaan kelompok dan juga perbedaan-perbedaan nilai dan kepentingan, perbedaan antara kelompok social dengan kelompok lain yang terletak pada sengketa tentang benar dan tidak benar. Oleh karena itu hukum muncul sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah dari sengketa tersebut. Dalam presfektif ini system hukum bertugas untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Presfektif Konflik
Presfektif Konflik menandang hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan seluruh masyarakat, tetapi hanya mencerminkan keinginan dari sekelompok warga masyarakat yang pada waktu itu mempunyai kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan social. Hukum dibuat dan ditegakan bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat tetapi untuk melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa. Mereka yang mempunyai kedudukan yang lebih baik (yang berkuasa) lebih leluasa dalam menentukan dan mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sebagai kejahatan, mereka juga dapat mencegah dijadikannya tindakantindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang lebih lebih kecil kekuasaannya. Kejahatan merupakan kebalikan dari kekuasaan, semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, semakin kecil kemungkinan untuk 2
Romli Antsasmata,Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 2004. Hal 42.
dijadikan sebagai kejahatan, demikian pula sebaliknya. Dalam pendekatan kon flik, system hukum tidak dipandang sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian sengketa, akan tetapi dipandang sebagai suatu mekanisme bagi yang memiliki kekuasaan politik untuk mencapai tujuan mereka. Hukum dipandang mencerminkan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum tanpa secara khusus memperhatikan kepentingan mereka yang tidak memiliki kekuasaan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Salah satu kepentingan kepentingan terbesar dari penguasa adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang untuk melaksanakannya dengan sepenuhnya untuk kepentingan penguasa. Undang-undang tidak hanya melayani kepentingan tertentu dari mereka yang berkuasa tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Dalam pendekatan konflik, penjahat adalah mereka yang memiliki tingkah laku yang bertentangan dengan kepentingan kekuasaan kelompok yang berkuasa. Pendekatan konflik memusatkan perhatian pada pusat kekuasaan dalam mendefinisikan kejahatan. Orang-orang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan yang lebih besar akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk menentukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan mereka sebagai kejahatan. Demikian pula mereka yang berkuasa juga memiliki kemapuan untuk menghindari pendefinisian perbuatan mereka sebagai kejahatan walaupun perbuatan mereka itu bertentangan dengan nilai dan kepentingan orang atau kelompok orang lain yang memiliki kekuasaan yang lebih rendah dari mereka. Dalam perkembangannya pendekatan konflik pada tahun 1970-an dikaitkan dengan pendekatan Marxis dan non-Marxis sebagai bagiannya. Namun sebenarnya teori konflik tidak sama dengan teori kriminologi Marxis sebenarnya han yalah merupakan salah satu usaha mengembangkan teori konflik yang juga dipertanyakan kebenaran istilah tersebut, di semping terdapat pula teori konflik yang non -Marxis.3
Paradigma Positivis
Paradigma Positivis bertolak dari pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh factor-faktor di luar kontrolnya, yang dapat berupa factor fisik maupun factor kultural. Manusia bukan makhluk yang bebas menuruti dorongan k einginan dan inteligensinya, tetapi manusia merupakan makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena factor
3
Anang Priyanto, Kriminologi, Yogyakarta, Ombak dua, 2012. Hal 70-74
intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. 4 Paradigm Positivis menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu: 1. Determinisme biologi, yang menganggap organisasi social berkembang sebagai hasil individu, serta perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis 2. Determinisme kultural, yang menganggap perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural yang melingkupinya. Dunia kultural secara relatif tidak tergantung pada dunia biologis, dalam arti perubahan pada yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan pada yang lainnya. Perubahan kultural diterima sebagai sesuatu yang sesuai dengan bekerjanya ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural daripada sebagai akibat dari keterbatasan-keterbatasan biologis semata.
Paradigma Positivis menghedaki agar pelaku kejahatan atau penjahat sebagai sesuatu yang harus dipelajari. Kejahatan atau penjahat sebagai sesuatu yang harus dipelajari, kejahatan dipandang sebagai milik yang unik dan melekat pada tiap-tiap individu, oleh karenanya perhatian utama untuk mempelajari dan mengatasi kejahatan haruslah pada si pelaku kejahatan itu sendiri;. Kriminologi menurut Paradigma Positivis mempunyai tugas untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, social dan kultural, kriminologi dalam bekerjanya menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, sebab seringkali undang-undang membedakan perbuatan legal dan illegal atas dasar batas-batas batas -batas yang sangat tajam atau teknis t eknis yang tidak ada hubungannya dengan ide sebab-musabab. Oleh karenanya kriminoogi menurut paradigma positivis cenderung memberikan berbagai batasan alamiah terhadapkejahatan yang lebih diarahkan pada ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang di definisikan oleh undang-undang pidana. Tokoh utama mahzab positivis ini ialah Casare Lombroso (1835 — 1909), 1909), seorang dokter dan kemudian menjadi psikiater, karier utamanya adalah sebagai guru besar dalam ilmu kedokteran Forensik di Universitas Turino Italia. Lombroso dikenal sebagai pelopor mazhab positivis melalui studinya dengan mencari sebab-sebab kejahatan yang lebih menekankan pada sifat dasar pelaku kejahatan daripada terhadap ciri-ciri perbuatan jahat.
4
Anang Priyanto, Kriminologi, Yogyakarta, Ombak dua, 2012. Hal 55-65
Menurut Lombroso ada tiga golongan atau tipe penjahat yang penting antara lain: 1. Tipe “born “born criminal ”, ”, lahir sebagai penjahat, yang mencakup sepertiga jumlah penjahat seluruhnya. 2. Tipe “insane Criminal” penjahat gila yang dihasilkan oleh penyakit jiwa, seperti idiot, kedunguan, paranoia,alkoholisme, epilepsy, hysteria, dementia, dan kelumpuhan. 3. Tipe “criminaloid”, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emusional yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan yang kejam dan jahat.
Adapun Pokok-pokok dari ajaran Lombroso antara lain: 1. Perlu dilakukan penelitian langsung terhadap individu dengan menggunakan ukuran-ukuran dan metode-metode statistic yang menggunakan data antropologis, social dan ekonomis. 2. Asumsi Lombroso, bahwa perangai dan tingkah laku manusia bersifat biologis yang merupakan hasil dari atavisme, dan mencakup pula didalamnya degenerasi umum atau kecacatan dan jumlah born criminal tidak lebih dari sepertiga dari jumlah penjahat uang ada. 3. Lombroso mengubah teori dan metodenya dalam melakukan penelitian terhadap individu juga dengan tambahan mencakup segala macam data yang bersifat social, ekonomi, dan lingkungan (environmental). Selain Lambroso tokoh pengikut Mahzab Positivis ini anatara lain Enrico Ferri (1856-1928) dan Rafaele Garofalo (1852-1934). Enrico Ferri dalam bukunya The Homicide, ia mengklasifikasikan pembunuhan dalam empat golongan yaitu “insane”, “insane”, “born”, “oscasional”, dan “by passion” “by passion” sedangkan sedangkan dalam bukunya Criminal Sosiology, ia mengemukakan bahwa kejahatan disebabkan oleh sejumlah besar factor yang digolongkan sebagai: 1. Faktor fisik, anatara lain: suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperature dan sebagainya. 2. Faktor antropologis, anatara lain: umur kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi psikologis dan sebagainya. 3. Faktor social, antara lain: kepadatan penduduk,kebiasaan susunan pemerintahan, kondisi psikologis, dan sebagainya.
Menurut Enrico Ferri, kejahatan dapat dicegah dengan tindakan-tindakan tertentu, sejumlah besar pengganti hukuman dari hukuman lebih tepat disebut “preventive measure” antara lain perdagangan bebas, penghapusan monopoly, perumahan buruh yang murah, bank-bank tabungan umum, penerangan jalan yang lebih baik, kebebasan menikah dan bercerai, pengawasan negara terhadap pembuatan senjata dan sebagainya. Bentuk-bentuk Preventive Measure tersebut sesuai dengan teori politik Ferri yaitu negara adaah alat yang terpenting untuk mencapai kondisi-kondisi kehidupan yang lebih baik. Menurut Garofalo kejahatan merupakan perbuatan yang oleh setiap masyarakat beradab mau tidak mau harus diakui sebagai jahat, dan oleh karenanya harus ditumpas dengan hukuman, perbuatan tersebut disebut natural crime, karena melanggar dua sifat dasar altruistisyang dimilikin oleh setiap manusia yaitu rasa kejujuran dan rasa belas kasihan. Kejahatan merupakan perbuatan yang amoral dan berbahaya serta dianggap jahat oleh pendapat umum, karena merupakan suatu luka pada pikiran moral, yang digambarkan oleh salah satu sifat-sifat altruistis naluriah manusia, yaitu kejujuran dan rasa belas kasihan dan digambarkan sebagi ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan dirinya kepada masyarakat. Garofalo menggunakan landasan berfikir yang psikologis dalam memandang kejahatan bukanlah bentuk bentuk fisik, tetapi pada kesamaan-kesamaan psikologis yang disebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Garofalo merumuskan sebuah teori hukuman berdasarkan hukum biologis dari Darwin tentang adaptasi dengan eliminasi atau penghapusan dari mereka yang tidak dapat mengadaptasikan diri. Masyarakat harus mengeliminasi orang-orang yang dengan tingkah laku jahatnya telah menunjukan bahwa mereka tidak dapat menyesuaikan diri kepada kehidupan yang beradab. Grofalo menyarankan men yarankan tiga eliminasi antaralain : 1. Eliminasi mutlak atau kematian bagi mereka yang kelakuan jahatnya adalah hasil dari anomaly psikologis atau penyimpangan psikologis yang permanen sifatnya, dan mengakibatkan mereka untuk selamanya tidak akan dapat mengikuti kehidupan social. 2. Eliminasi sebagian, termasuk didalmnya hukuman penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu lama dan pembuangan bagi mereka yang hanya pantas untuk hidup secara nomadis atau primitive. 3. Perbaiakn yang dipaksakan, bagi mereka yang kurang memiliki sifat-sifat altruistis dan telah melakukan kejahatan dibawah tekanan keadaan keadaan tertentu, yang pada umumnya tidak akan terjadi lagi.
Paradigma Interaksionis
Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kejahatan dalam masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang d imiliki masyarakat yang bersangkutan.5 Pendekatan Interaksionis melihat kejahatan sebagau suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang secara social. Jika keadaan social berubah, maka definisi kejahatan akan berubah. Hal ini disebabkan perbuatan yang disebut sebagai kejahatan adalah menyimpang me nyimpang secara social. Jadi merupakan perbuatan yang berbeda-beda dengan perbuatan atau perilaku yang dianggap normal oleh masyarakat. Tingkah laku sebagai penyimpangan bukan merupakan suatu kualitas yang unik dari individu, tetapi merupakan suatu kualitas yang diberikan oleh dan merupakn reaksi pihak pengamat terhadap terhadap tingkah laku beberapa individu. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan social dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakantindakan yang dipandang normal atau biasa di masyarakat, dan terhadap penyimpngan tersebut diberikan reaksi social yag yag negative dalam arti arti secara umum masyarakat memberlakukan orang-orang tersebut berbeda dan jahat. Yang dipandang menyimpang dalam masyarakat tergantung dari masyarakat itu sendiri, kadang bahkan kondisi yang mempengaruhi pemberian pembatasan itu tidak begitu jelas, sehingga banyak sekali tergantung dari sikap polisi, jaksa dan hakim. Misalnya dalam kasus pemerkosaan, khsusnya dalam batas godaan yang boleh dilakukan oleh seorang pria terhdap seorang wanita tergantung dari pandangan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian penyimpangan dan reaksi social merupakan hubungan timbal balik yang hanya dapat dipahami dalam hubungan satu dengan yang lain. Pendekatan Interaksionis menitiberatkan pada relativitas tingkah laku criminal, tidak pada suatu yang yang mutlak benar atau salah, juga kesepakatan nilai-nilai yang relative tetap secara mutlak. Yang ada hanyalah suatu proses yang interaktif diaman stigma dan cap tersebut melekat pada tingkah laku tertentu. Hal ini menunjuk pada sadanya suatu proses yang menuju pada pemberian cap terhdap tingkah laku tertentu dari individu sebagai kejahatan. Pendekatan Interaksionis mencerminkan Persfektif Plularis yang beranggapan bahwa masyarakat terdiri dari pelbagai ragam pandangan. Pendekatan Interaksionis di dalam administrasi peradilan menghendaki adanya netralisasi nilai-nilai. Pandangan tersebut dapat dibenarkan terutama terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan atas keadilan yang sesungguhnya dan bukan hanya sebagai bagian daripada administrasi peradialan.
5
Anang Priyanto, Kriminologi, Yogyakarta, Ombak dua, 2012. Hal 67-70
Pendekatan Interaksionis berusaha mencari tahu mengapa orang-orang orang-orang tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu dianggap sebagai penjahat dan kejahatan dalam masyarakat tertentu melalui studi tentang arti kejahatan bagi masyarakat. Pikiran Persfektif Interaksionis sepeerti yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul Kriminologi (1997:13) adalah sebagai berikut : a) Kejahatan merupakan kualitas daripada reaksi atau tanggapan terhadap tingkah laku, bukan merupakan kualitas dari sesuatu tingkah laku. b) Tingkah laku yang relative tersebut telah memberikan cap sebagai penjahat. c) Tingkah laku seseorang yang telah cap jahat juga diberi atau diperlakukan sebagai penjahat. d) Seseorang diberi cap atau diperlakukan sebagai penjahat melaui suatu proses interaksi. e) Terhadap suatu kecenderungan dimana seseorang yang di cap sebagai penjahat akan bertingkah laku sebagaimana perlakuan atau cap itu diberikan.
Dasar pemikiran Interaksionis bersumber pada “Symbolic interactionism” yang dikemukakan oleh George Herbert Mead (1863-1931) yang menekankan bahwa sumber perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi social, akan tetapi juga peranan individu dalam menangani, menafsirkan dan berinteraksi dengan kondisikondisi yang bersangkutan (Susanto, 1995:8-9). Manusia sebagia pencipta dan sekaligus sebagai produk lingkungan.
Paradigma Sosialis
Ajaran sosialis dalam kriminologi berdasarkan pada tulisan-tulisan Marx dan Engels pada tahun 1850-an. Yang menjadi pusat perhatian dan ajaran ini adalah determinisme ekonomis. Ajaran ini memandang kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat, atau seba gai akibat lainnya saja. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Walau demikian ajaran ini dapat dikatakan bersifat ilmiah, ilmiah, sebab dimulai dengan sebuah sebuah hipotesa dan kumpulan bahan-bahan nyata dan menggunakan cara memungkinkan orang lain untuk mengulangi penyelidikan dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpuilannya.6
6
Topo Santoso, Eva Acjmani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2002. Hal 29
Daftar Pustaka
-
Yesil Anwar, Kriminologi, Raflika adimata, Bandung, 2010. Romli Antsasmata,Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 2004. Anang Priyanto, Kriminologi, Yogyakarta, Ombak dua, 2012. Topo Santoso, Eva Acjmani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2002.
