TUGAS PAPER SOSIOLOGI PEDESAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN
Disusun Oleh : Nama
: Wiwit Setiaji
NIM
: H0812192
Kelas
: Agribisnis E
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Dalam pembangunan pedesaan diperlukan sebuah kelompok sosial yang mana kelompok itu mampu mengembangkan potensi untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya apapun yang ada diwilayah tersebut . Kelompok sosial itu adalah Masyarakat. Masyarkat sebagai sebuah komponen dengan berbagai peranan masing masing anggotanya, dengan sendirinya memiliki permasalahan tersendiri. Perjalanan sebuah masyarakat ibarat perahu layar yang menyinggahi Bandar dan pelabuhan, bukan tanpa ombak dan batu karang melintang . Masyarkat pedesaaan identik dengan Dinamis, tidak tetap dan terus berkembang. Perkembangan dan perubahan dalam masyarakat justru merupakan salah satu ciri masyarkat itu sendiri , termasuk masyarakat desa . Untuk masyarakat desa di Indonesia misalnya, hamper sebagian besar telah mengalami perkembangan dan perubahan , apalagi pada akhir akhir tahun ini sudah banyak masyarakat masyarakat desa yang sudah melek teknologi. Dalam kaitanya itulah maka pemahaman terhadap masyarakat desa menjadi semakin perlu , sebab dengan pemahaman yang benar akan terjadi sebuah penangan yang benar pula . Dengan pemahaman dan penangan yag benar akan menjadikan pembangunan masyarakat pedesaan menjadi semakin lebih baik artinya pembangunan itutidak bertentangan dengan pemahaman masyarakat itu sendiri dan tentunya tidak bertentangan dengan nilai nilai dan norma norma yang ada di masyarakat . Dalam pembangunan masyarakat pedesaan, banyak pihak yang harus dilibatkan secara aktif , seperti misalnya pemimpin desa yang bersifat formal maupun informal tdak kalah penting yaitu pran masyarakat itu sendiri untuk memabangun sebuah masyarakat pedesaan yang modernisasi
Desa , sebagai suatu perhimpunan dari keluarga keluarga dan merupkan masyarakat terbanyak negeri ini , menurut penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh banyak ahli masih dapat ditemukan banyak penduduk yang masih berada dibawah garis kehidupan yang sejahtera . Jangankan sejahtera ditingkat hidup wajar punmasih saja belum terpenuhi. BeberapaAhli juga banyak yang mengatakan masih banyak penduduk desa yang berada dibawah garis kemiskinan Oleh karena itu diperlukan sebuah konsep atau pemikiran untuk dapat menumuhkembangkan masyarakat pedesaan agar pemabagunan masyarakat pedesaan berjalan dengan benar maksudnya pemikiran atau pemahaman itu tidak bertentangan dengan pemikiran masyarakat itus sendiri
Perumusan Masalah Dari penjelasan yang sudah disampaikan pada latar belakang diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah dalam pembangunan Masyarakat pedesaan, yaitu 1. Bagaimana peranan pemimpin desa dalam mewujudkan modernisasi msyarakat pedesaan….? 2. Dalam pembangunan masyarakat pedesaan pasti ada konfik yang ada, bagaimana solusi atau cara untuk menyelesaikanya…? 3. Bagaimana perkembanganya masyarakat pedesaan sejak zaman purba hingga jaman sekarang….?
BAB II LANDASAN TEORITIS A. Masyarakat Pedesaan Pengertian masyarakat pedesaan Yang dimaksud desa menurut Sutardjo Kartohadikusuma mengemukakan sebagai berikut: “ desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri.” Menurut Bintarto desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, social, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Paul h. Landis, desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Ciri-ciri masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut: 1. Di dalam masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya. 2. System kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (gemeinschaft atau paguyuban) 3. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaanpekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan (part time) yag biasa mengisi waktu luang. 4. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Masyarakat pedesaan identik dengan istilah „gotong-royong‟ yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Kerja bakti itu ada dua macam:
1. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasanya di istilahkan dari bawah). 2. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga itu sendiriberasal dari luar (biasanya berasal dari atas). Beberapa gejala-gejala social yang sering diistilahkan dengan: 1. Konflik (pertengkaran) 2. Kontraversi (pertentangan) 3. Kompetisi (persiapan) 4. Kegiatan pada masyarakat pedesaan Sistem nilai budaya petani Indonesia antara lain sebagai berikut: 1. Para petani di Indonesia terutama di pulau jawa pada dasarnya menganggap bahwa hidupnya itu sebagai sesuatu hal yang buruk, penuh dosa, kesengsaraan. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia harus menghindari hidup yang nyata dan menghindarkan diri dengan bersembunnyi di dalam kebatinan atau dengan bertapa, bahkan sebaliknya wajib menyadari keburukan hidup itu dengan jelas berlaku prihatin dan kemudian sebaikbaiknya dengan penuh usaha atau ikhtiar. 2. Mereka beranggapan bahwa orang bekerja itu untuk hidup, dan kadangkadnag untuk mencapai kedudukannya. 3. Mereka berorientasi pada masa ini (sekarang), kurang memperdulikan masa depan, mereka kurang mampu untuk itu. Bahkan kadang-kadang ia rindu masa lampau mengenang kekayaan masa lampau menanti datangnya kembali sang ratu adil yang membawa kekayaan bagi mereka). 4. Mereka menganggap alam tidak menakutkan bila ada bencana alam atau bencana lain itu hanya merupakan sesuatu yang harus wajib diterima kurang adanya agar peristiwa-peristiwa macam itu tidak berulang kembali. Mereka cukup saja menyesuaikan diri dengan alam, kurang adanya usaha untuk menguasainya.
5. Dan unutk menghadapi alam mereka cukup dengan hidup bergotongroyong, mereka sadar bahwa dalam hidup itu tergantung kepada sesamanya.
Pengertian Konflik Konflik berasal dari bahasa latin (configere) yang artinya saling memukul. konflik juga bisa diartikan dalam sosiologis yang artinya proses antara 2 orang atau lebih bisa (kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menghancurkannya atau membuat tidak berdaya. Konflik bisa dihilangkan oleh masyarakat yang berkonflik itu hilang atau tiada. Ciri-ciri yang di bawa individu dalam suatu interaksi : - Menyangkut ciri fisik - Kepandaian Pengetahuan - Adat istiadat, Keyakinan, dsb Pengertian menurut ahli 1. Menurut Taquri newstrom dan davis (1997),Warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam terbaginya keadaan akibat kontroversi yang terjadi. 2. Menurut Gibson, et al (1977:437), Hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik 3. Menurut Robbin (1996), Keberadaan Konflik di tentukan oleh presepsi individu aau kelompok 4. Menurut Minnery (1985), merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang saling berhubungan dan tergantung namun terpisah oleh perbedaan tujuan 5. Menurut Robbin (1993), Konflik yang terjadi tidak simetris hayng satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik.
6. Menurut Pace dan faules (1994-249), Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain. kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan 7. Menurut Folger dan poole (1984), Dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui prilaku-prilaku komunikasi Penyebab dan faktor-faktor terjadinya konflik Konflik di dalam organisasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : a.faktor manusia, dibagi 3 : 1. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya 2. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku 3. Timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain : sikap egoistis, tempramental, sifat fanatik, dan sikap otoriter b. Faktor Organisasi : 1. Pesaing dalam menggunakan sumber daya. apabila sumber daya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi. maka dapat ditimbul pesaing dalam penggunaannya. ini merupakan potensi terjadinya konflik antar unit atau departemen dalam suatu organisasi 2. Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. perbedaan ini sering mengarah kepada konflik minat antar unit tersebut. misalnya : unit penjualan meningkat harga yang relatif rendah dengan tujuan untuk lebih menarik konsumen. sementara unit produksi menginginkan harga tinggi dengan tujuan untuk memajukan perusahaan 3. Interdependensi tugas, maksudnya konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dan kelompok lainnya.
4. Perbedaan nilai dari persepsi, maksudnya suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif, karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil para manager yang relatif muda, mempunyai persepsi bahwa mereka dapat tugas-tugas yang cukup berat, rutin dan rumit. sedangkan para manager senior mendapatkan tugas ringan 5. Kekaburan urusdiksional, maksudnya konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih 6. Masalah "Status", konflik dapat terjadi karena suatu unit/departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status. sedangkan unit departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam status hirarki organisasi 7. Hambatan komunikasi, maksudnya dalam perencanaan, pengawasan, kordinasi bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit/departemen
BAB III ISI DAN PEMBAHASAN
PERAN PEMIMPIN DESA
Walaupun pada dasarnya masyarakat itu akan berkembang dan terus berkembang. akan tetapi ada perubahan dan dan perkembangan yang asal berjalan, ada yang direncanakan dan dirancang dengan cermat.Dalam hal demikian , maka peranan pemimpin dalam pedesaan sangat menentukan. Pemimpn desa terdiri dari orang orang yang terpilih secara formal , biasanya menduduki jabatan jabatan pemerintah desa, juga para pemimpin informal seperti para pemuka masyarakat, tokoh masyarakat , tokoh agama dan adat. Mereka semua adalah pemimpin desa , merkalah yang sering kali harus dianggap sebagai panutan , tempat bertanya dan mengikut.Itulah sebabnya peranan mereka sangat besar dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Peranan mereka dapat dalam bentuk formal maupun informal , dapat dalam bentuk lisan maupun tertulis, resmi atau pun tidak, lewat jalur pemerintahan ataupun tidak. Pemimpin informal misalnya yang dapat menyalurkan gagasan dan pendapatanya melalui rembug desa . Dalam banyak hal peran pemimpin informal sangat berpengaruh pada desa tersebut, contoh seperti Ulama, guru, Pengusaha, dan tokoh desa lainya . Banyak program dari pemimpin formal yang berjalan apabila pemimpin informal menyetujuinya contoh seperti Program KB, masalah pertanian, masalah pertanian,dan lain lain. Harus diakui bahwa masyarakat desa pada umumnya baru merasa aman dan mantap untuk melakukan sesuatu yang baru kalau mereka melihat bukti kebenaran dan kebaikan hal yang baru itu melalui praktek yang sudah ada. Mereka juga menunggu para pemimpin desa berbuat lebih dahulu sebab mereka juga merasa takut melakukan perbuatan yang melanggar adat yang ada dan perintah perintah agama . Itulah sebabnya mereka lebih suka menunggu pemimpin mereka sebelum melakukan tindakan.
KONFLIK DAN PENYELESAIANYA Konflik adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Selama masyarakat masih memiliki kepentingan, kehendak, serta cita-cita konflik senantiasa “mengikuti mereka”. Oleh karena dalam upaya untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan pastilah ada hambatan-hambatan yang menghalangi, dan halangan tersebut harus disingkirkan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jika hal ini terjadi, maka konflik merupakan sesuatu yang niscaya terjadi dalam masyarakat. Konflik antarbudaya ataupun multidimensional yang sering muncul dan mencuat dalam berbagai kejadian yang memprihatinkan dewasa ini bukanlah konflik yang muncul begitu saja. Akan tetapi, merupakan akumulasi dari ketimpangan – ketimpangan dalam menempatkan hak dan kewajiban yang cenderung tidak terpenuhi dengan baik. . Istilah konflik itu sendiri seringkali mengandung pengertian negatif, yang cenderung diartikan sebagai lawan kata dari pengertian keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik seringkali diasosiasikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pandangan yang sempit mengenai konflik yang demikian, tidak mudah untuk diubah. Munculnya budaya “mencegah konflik”, “meredam konflik” dan anggapan bahwa berkonflik adalah “berkelahi” bukanlah sesuatu yang relevan untuk kondisi saat ini. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan, tetapi harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi suatu
kekuatan
bagi
perubahan
positif.
Konflik perlu dimaknai sebagai suatu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat. Keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik dan terbuka antarpihak yang berkepentingan merupakan cara penanganan konflik yang perlu dikedepankan. Perlu disadari bahwa konflik dapat menciptakan perubahan. Konflik merupakan salah satu cara bagaimana sebuah keluarga, komunitas, perusahaan, dan masyarakat berubah.
Konflik juga dapat mengubah pemahaman kita akan sesama, mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan model yang baru. Konflik membawa kita kepada klarifikasi pilihan – pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya. Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, tentunya harus diketahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera bisa di-selesaikan. Dalam pandangan teori konflik6 bahwa masyarakat selalu dalam kondisi perubahan, dan setiap elemen dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik di masyarakat. Dalam pandangan teori ini bahwa masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”. Namun demikian, secara umum penyebab konflik bisa disederhanakan sebagai berikut. 1. Kebanyakan konflik terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah konflik yang bersumber pada perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideologi atas apa yang
diperebutkan.
2. Kurangnya komunikasi Kita tidak bisa menganggap sepele komunikasi antarmanusia karena konflik bisa terjadi hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi karena dua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara mereka, dan hal seperti ini dapat menimbulkan sebuah konflik . 3.Kepemimpinan yang kurang efektif Secara politis kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kuat, adil, dan demokratis. Namun demikian, untuk mendapatkan pemimpin yang ideal tidah
mudah. Konflik karena kepemimpinan yang tidak efektif ini banyak terjadi pada organisasi atau kehidupan bersama dalam suatu komunitas. .4.KetidakcocokanPeran Konflik semacam ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ketidakcocokan peran terjadi karena ada dua pihak yang mempersepsikan secara sangat berbeda tentang peran mereka masing masing 5. Produktivitas Rendah Konflik seringkali terjadi karena out put dan out come dari dua belah pihak atau lebih yang saling berhubungan kurang atau tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Oleh karenanya muncul prasangka di antara mereka. Kesenjangan ekonomi di antara kelompok masyarakat, termasuk dalam konflik ini. 6. Perubahan Keseimbangan Konflik ini terjadi karena ada perubahan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Penyebabnya bisa karena faktor alam, maupun faktor sosial. 7. Konflik atau Masalah yang Belum Terpecahkan Banyak pula konflik yang terjadi dalam masyarakat karena masalah terdahulu tidak terselesaikan. Tidak ada proses saling memaafkan dan saling mengampuni sehingga hal tersebut seperti api dalam sekam, yang sewaktu-waktu bisa berkobar. Tujuh penyebab konflik di atas adalah penyebab yang sifatnya umum, dan sebenarnya masih bisa diperinci lebih detail lagi. Namun demikian, jika mencermati konflik-konflik yang terjadi khususnya masyarakat Indonesia akhirakhir ini, bisa merunut, paling tidak ada salah satu penyebab seperti di atas. Dengan mengetahui penyebab terjadinya konflik bisa berharap bahwa konflik akan bisa dikelola, dan diselesaikan dengan baik. Beberapa Model Penyelesaian Konflik
Setelah mengetahui penyebab terjadinya konflik, kini bisa dimulai untuk mencoba berbagai alternatif teoretis untuk menyelesaikan konflik yang tejadi. Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni (1) pencegahan konflik; pola ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik, (2) penyelesaian konflik; bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian, (3) pengelolaan konflik; bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihk yang terlibat agar berperilaku positif; (4) resolusi konflik; bertujuan menangani sebabsebab konflik, dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan, (5) transformasi konflik; yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan
positif.
Selain memahami istilah-istilah penyelesaian konflik tersebut, adalah juga penting untuk memahami; (1) tahapan konflik; (2) tahap penyelesaian konflik; dan (3) tiga asumsi penyelesaian konflik.12 Tahapan-tahapan konflik tersebut antara lain potensi oposisi atau keadaan pendorong, kognisi dan personalisasi, penyelesaianpenanganan konflik, perilaku konflik yang jelas, dan hasil. Untuk tahapan penyelesaian konflik adalah pengumpulan data, verifikasi, mendengar kedua belah pihah yang berkonflik, menciptakan kesan pentingnya kerjasama, negosiasi, dan menciptakan kerukunan .Sementara itu, asumsi-asumsi dalam penyelesaian konflik adalah (1) Kalah-Kalah; setiap orang yang terlibat dalam konflik akan kehilangan tuntutannya jika konflik terus berlanjut, (2) Kalah – Menang; salah satu pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari penyelesaian konflik yang terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima sepenuhnya, maka ada indikasi munculnya konflik baru; (3) Menang-Menang: dua pihak yang berkonflik samasama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutannya, namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. Istilah ini lebih popular dengan nama win-win solution di mana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang
merasa
dirugikan.
Selain asumsi-asumsi di atas, juga perlu untuk mengetahui strategi- strategi untuk
mengakhiri konflik. Setidaknya ada sepuluh strategi untuk mengakhiri konflik, yakni abandoning atau mening-galkan konflik, avoiding atau menghindari, dominating atau menguasai, obliging atau melayani, getting help atau mencari bantuan, humor atau bersikap humoris dan santai, postponing atau menunda, compromise atau berkompromi, integrating atau mengintegrasikan, problem solving
atau
bekerjasama
menyelesaikan
masalah.
Sementara itu, untuk menyelesaikan konflik, secara teoretis ada banyak sekali model, namun dalam tulisan ini hanya akan di sajikan beberapa model saja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, model penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Dalam model ini, untuk bisa penyelesaian konflik dituntut untuk terlebih dahulu diketahui sumber-sumber konflik: apakah konflik data, relasi, nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru melangkah untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal Kedua, model Boulding. Model Boulding menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik. Menaklukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik. Ketiga, model pluralisme budaya. Model pluralisme budaya, dapat membantu untuk melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. Inilah yang kemudian disebut sebagai asimilasi budaya. Selain asimilasi, faktor yang bisa membuat kita menyelesaikan konflik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi, dua kelompok atau lebih
yang mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan bersama. Keempat, model intervensi pihak ketiga. Dalam model ini ada beberapa bentuk, yakni coercion, arbitrasi, dan mediasi. Coercion adalah model penyelesaian konflik dengan cara paksaan, di mana masing-masing pihak dipaksa untuk mengakhiri konflik. Arbitrasi adalah penyelesaian konflik dengan cara mengambil pihak ketiga untuk memutuskan masalah yang terjadi, dan keputusan pihak ketiga harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Sementara itu, mediasi berarti pihak ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat Keempat hal di atas hanyalah sebagian dari berbagai model penyelesaian konflik yang ada. Masih banyak lagi model-model penyelesaian konflik yang lain. Namun demikian, satu hal yang harus diingat adalah setiap konflik memiliki kompleksitas yang berbeda-beda sehingga tidak bisa mengambil salah satu model untuk langsung diterapkan begitu saja untuk menyelesaikannya. Harus dipahami secara sungguh-sungguh kerumitan dan kompleksitas konflik yang akan dicari jalan keluarnya.Budaya Lokal sebagai Sarana Resolusi Konflik. Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoretis di atas, harus diingat juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap
budaya
memiliki
kearifan-kearifan
tersendiri
dalam
menyikapi
permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal (local wisdom). Sejalan dengan banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia, bersamaan itu muncul pula teori-teori tentang penyelesaian konflik yang berasal dari luar dan dalam negeri sebagai bahan referensi pada berbagai diskusi, seminar dan analis konflik. Namun demikian, penerapannya tidaklah mudah karena variabel faktor-faktor lain sulit diprediksi. Konflik-konflik yang tengah berlangsung di wilayah nusantara, baik konflik vertikal maupun konflik horisontal telah menimbulkan gangguan terhadap ketahanan bangsa dan
negara karena cenderung melebar ke aspek-aspek kehidupan nasi-onal yang lain, di antaranya gejala pudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa pada sebagian warga Indonesia
MODERNISASI DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN Pembangunan
(development)
menurut
Todaro
(1985)
adalah
proses
multidimensional, melibatkan reorganisasi dan reorientasi aspek sosial, ekonomi maupun
politik,
sedangkan
modernisasi
lebih
menitik
beratkan
pada
terselenggaranya teknologi baru dalam memperoleh efisiensi kerja. Aspek pembangunan meliputi meningkatnya taraf hidup manusia dengan terpenuhinya kebutuhan , meningkatnya harga diri dan menungkatnya kebebasan memilih barang maupun jasa. Cakupan perubahan dalam pembangunan adalah dimensi kebudayaan, dimensi system dan dimensi proses yang menjadikan serasinya kemajuan. Bila demikian maka pembangunan itu adalah dikembangkannya penggunaan ide baru rekayasa sosial dan rekayasa teknologi secara berencana, mencakup semua aspek kehidupan yang dilakukan menurut profesi secara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup yang berimbang di masyarakat.
Sementara itu modernisasi terjadi sejak ditemukannya alat dan mesin yang menggantikan tenaga kerja manusia , hewan maupun sumberdaya alam. Modernisasi dimulai pada abad XVIII di Inggris yaitu dengan adanya revolusi industri. Revolusi industri telah mengubah struktur dan proses kerja. Modernisasi adalah perubahan yang bertolak dari dukungan alat dan teknologi baru dengan tujuan efisiensi, sedangkan pembangunan bertolak dari perubahan perilaku sumberdaya manusia pelaku pembangunan dadalam menggunakan alat dan mesin untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih sejahtera. Modernisasi juga bisa dilihat sebagai perubahan karena adanya teknologi baru dalam meningkatkan pertumbuhan produksi dan pembangunan adalah perubahan sosial, ekonomi dan budaya dalam meningkatkan kualitas hidup. Dilihat dari cakupannya, modernisasi
mengandung arti mengubah tradisi dan cenderung pada perubahan meteriil dahulu, perubahan susunan dan pola masyarakat jarang dikaitkan dengan modernisasi. Walaupun demikian itu perubahan sikap dan sistem nilai tidak dikeluarkan dari jangkauan pengertian dan istilah modernisasi, karena itu aspek pendidikan, komunikasi dan bahkan ideologi dipentingkan. Perbedaan modernisasi dan pembangunan itu adalah terletak pada pemberian kesempatan
dan
rangsangan
yang
lebih
baik
kepada
masyarakat
pada
pembangunan. Hal ini kurang diperhatikan dalam modernisasi. Pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk pencapaian taraf hidup yang lebih baik. Kita menyadari bahwa pendekatan ekonomi saja sebagai kunci dari pada permasalahan pembangunan nasional tidaklah cukup. Oleh karena itu pada rencana pembangunan jangka panjang diperlukan pendekatan secara interdisipliner (interdisiplinary approach) yang menyangkut pendekatan dibidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan sebagainya Indonesia sebagai negara agraris, melakukan pembangunan pertanian dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan tarap hidup masyarakat pertanian dalam prons pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, distribusi, keanekaragaman hasil-hasil pertanian, penanganan pasca panen serta pemasaran. Sektor pertanian memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan pertanian sebagai sumber pendapatan petani. Sehingga pembangunan pertanian biasanya identik dengan pembangunan pedesaan, transfer teknologi, tenaga kerja pedesaan, pertumbuhan institusi pedesaan, peningkatan produktivitas, urbanisasi dan lain-lain. Pembangunan pertanian disatu pihak dan modernisasi di pihak lain merupakan dua topik yang selalu bersama-sama dibicarakan sesuai dengan perkembangan iptek, ekonomi, hubungan antar wilayah dan antar negara yang membawa konsekuensi sesuai tuntutan masing-masing Modernisasi ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru oleh para investor dalam negeri dan dari luar negeri, dimana Indionesia merupakan negara yang
menarik bagi para investor diantaranya karena tenaga kerja yang sangat melimpah dengan upah yang lebih murah. Modernisasi juga telah membawa dampak yang positif terhadap pembangunan pertanian dengan dukungan penyediaan pupuk, obat-obatan pertanian, bibit unggul dan penangan pasca panen yang mendukung peningkatan produktifitas pertanian, tapi yang lebih penting bagi masyarakat tani adalah peluang kerja yang diperoleh dari industri tersebut memberikan nilai tambah yang cukup besar (Sajogo, 1996). Modernisasi juga mengalami benturan dan kendala terutama dalam industrialisasi pertanian pedesaan berawal dari perbedaan persepsi terhadap kedudukan dan fungsi teknologi serta peran kelembagaan lokal. Pergeseran Nilai Tradisional ke Nilai Modern Masyarakat modern dengan nilai dan tujuan ekonomi yang lebih menonjol cenderung memandang sumberdaya pedesaan sebagai suatu komoditas yang secara ekonomi dapat meningkatkan nilai finansial bagi kelompok tertentu, dimana produktivitas dalam rentang waktu tertentu merupakan pertimbangan utama. Sebaliknya masyarakat tradisional dan para industri memandang sumber daya yang sama sebagai milik ulayat yang harus dijaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang. Bagi mereka aspek pemerataan lebih penting dari produktivitas. Kelembagaan tradisional umumnya lebih memperhatikan aspek pelestarian untuk kepentingan anak cucu mereka di masa mendatang. Namun munculnya organisasi ekonomi yang disertai nilai-nilai barat perlahan-lahan mengubah nilai radial kebersamaan kearah nilai finansial yang kurang mempertimbangkan aspek pemerataan. Di lain pihak kalangan petani yang memiliki wawasan lebih luas dan terbuka menerima peubahan ini sebagai upaya untuk menuju kepada kecenderungan mencari sistem yang lebih terbuka sebagai jalan keluar terbaik bagi kegiatan produksi yang tengah dijalani. Kalangan ini cenderung mempertahankan usaha taninya dengan mengandalkan diri sepenuhnya (atau sebagian) kepada ketersedian input eksternal. Bagi mereka moderniasasi dapat membuka peluang inovasi, dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan pertanian adalah inovasi yang berkaitan
erat dengan input industri dan proses industrialisasi serta pemasaran yang baik.
Inovasi seperti ini cenderung menuntut hubungan yang lebih kuat dengan sistem lain diluar usaha tani setempat serta mengurangi ketergantungan terhadap hubungan internal. Sistem kerja tanpa imbalan berganti menjadi sistem upah (harian, borongan dan lain-lain). Saling ketergantungan akan kebutuhan tenaga menjadi berkurang dan hubungan dengan sumberdaya dari luar sistem usaha tani lebih bersifat ekonomis, dari pada bersifat hubungan radial seperti sebelumnya (Suradisastra, 1996). Munculnya organisasi ekonomi yang disertai nilai-nilai Barat perlahan-lahan mengubah nilai radial kearah finansial. Kondisi di atas bukan saja karena perbedaan persepsi terhadap tujuan pengembangan masyarakat pedesaan, namun juga disebabkan oleh perbedaan nilai dan norma sosial dan ekonomi yang dalam proses globalisasi dibawa dari nilai Barat yang lebih berorentasi ke arah nilai finansial diukur dengan peningkatan pendapatan. Sedangkan sukses dan kesejahteraan dalam nilai tradisional lebih bersifat komunal dan tercermin dari nilai-nilai lokal antara lain berupa tepo-sliro dan kerukunan individu. Kamaluddin (1983) menyebutkan beberapa sikap tradisional dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan keperluan pembangunan dan modernisasi. Diantaranya ialah : (1) Sikap lambat menerima perubahan atau hal-hal yang baru sungguhpun akan menguntungkan mereka. (2) Sikap lebih suka mencari jalan yang paling mudah dan cepat mendatangkan hasil sungguhpun tidak begitu besar, sebaliknya kurang berani
memikul
resiko
pada
usaha-usaha
yang
kemungkinan
keuntungannya lebih besar dan sifatnya jangka panjang. (3) Sikap kurang bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan serta mudah untuk tidak menepati janji dalam hubungan-hubungan ekonomi. Pada umumnya sikap-sikap hidup yang demikian itu lebih berakar dan lebih banyak terdapat di kalangan masyarakat pertanian tradisional. Dan semakin berkembang kehidupan ekonomi serta makin jauh pengaruh lingkungan alam
tradisional, maka sikap hidup yang demikian itu telah semakin berkurang.
Namun demikian harus diingat bahwa munculnya sikap tersebut bukan merupakan indikasi bahwa petani tradisional tidak rasional. Sebaliknya justru kita sering merasa lebih pintar sehingga kita tidak berusaha memahami petani dari sudut pandang mereka sendiri. Apa yang dikemukan Kamaluddin di atas memang benar merupakan potret umum petani kita. Namun sebenarnya sikap mereka juga dilandasi pertimbangan rasional. Apa yang sering luput dalam pengamatan para ahli umumnya adalah bahwa petani kita juga memperhatikan aspek keamanan pangan dalam kebijakan produksi mereka, sementara kebanyakan ahli kita hanya memperhitungkan pada aspek finansial komersilnya saja. Sikap menghindari resiko (risk aversion) misalnya, ini merupakan hal lumrah bagi petani yang penguasaan resourcenya sangat terbatas. Bila gagal mereka tidak memiliki alternatif yang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sementara sebagian ahli hanya melihat bahwa potensi produksinya besar, namun resiko dan pertimbangan keamanan pangan luput dari perhatian mereka. Petani kita memang lambat menerima inovasi baru. Hal itu sebetulnya bisa dipahami dalam kaitan dengan penjelasan di atas. Mereka ingin memperoleh tingkat kepastian yang lebih tinggi bahwa hal baru tersebut memang menguntungkan. Dalam bisnis besarpun sesungguhnya pertimbangan ini juga dilakukan, besarnya resiko dan ketidakpastian merupakan faktor yang harus dipertimbangkan sebagai nilai negatif terhadap suatu usaha atau proyek yang akan dijalankan.
BAB IV KESIMPULAN Dari uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Peran seorang pemimpin sangat penting dalam pembangunan masyarakat pedesaan 2. Dalam masyarakat pasti ada konflik yang menghambat pembagunan desa oleh karena itu diperlukan berbagai solusi yang dapat mengatasi 3. Modernisasi dan pengembangan masyarakat pedesaan menjadi tonggak untuk mewujudkan masyrakat yang membangun pedesaan
DAFTAR PUSTAKA
1. http://berbagi1lmu.blogspot.com/2012/02/pengertian-konflik-menurutbeberapa.html di unduh pada tanggal 29 Oktober 2012 jam 09.04 2. Sastrosupono, Suprihadi Drs , DESA KITA , 1983, Anggota IKAPI : Salatiga 3. Redfield, Robert, Masyarakat petani dan kebudayaan, 1985, Rajawali: Jakarta 4. http://tisman.blogspot.com/2009/01/modernisasi-dan-pembangunanpedesaan.html di unduh pada pada 29 Oktober 2012 jam 09.25
