TINDAK PIDANA KHUSUS Perbedaan Tindak Pidana Penadahan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
Riyan Q. Putra
110110090159
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG
Perbedaan Tindak Pidana Penadahan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Penadahan
Tindak pidana penadahan telah diatur di dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Dalam pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan: ”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-
banyaknya sembilan ratus rupiah: 1. Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima
gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan,
menukarkan,
menggadaikan,
membawa,
menyimpan
atau
menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; 2. Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut
dapat disangkanya bahwa barang- barang itu diperoleh karena kejahatan”; Atas pasal tersebut, Orang dikatakan menadah apabila ia: 1. membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung;
2. menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
Selain kriteria tersebut diatas, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan menadah adalah orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan. Suatu barang dapat dikatakan sebagai barang dari hasil kejahatan terbagi menjadi: a. Barang yang diperoleh dari kejahatan seperti yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaanya sama saja dengan barang-barang lain yang bukan berasal dari kejahatan. Dapatnya kita mengetahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu berpindah tangan; b. Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, ijazah palsu dan lain sebagainya. Apabila barang-barang ini dilihat dari segi rupa dan keadaanya, memang agak berbeda dengan barang yang tidak palsu; Indikator Suatu barang dikatakan sebagai kejahatan dengan cara: ·
Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan;
·
Cara penjualan yang dilakukan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga dapat diduga barang tersebut berasal dari kejahatan;
Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan
Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas : a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari : 1. Yang ia ketahui atau waarvan hij weet 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij redelijkerwijs moet vermoeden b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari : 1. Kopen atau membeli 2. Buren atau menyewa 3. Inruilen atau menukar 4. In pand nemen atau menggadai 5. Als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian 6. Uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan 7. Verkopen atau menjual 8. Verhuren atau menyewakan 9. In pand geven atau menggadaikan 10.Vervoeren atau mengangkut 11.Bewaren atau menyimpang dan 12.Verbergen atau menyembunyikan Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur waarvan hij weet atau yang ia ketahui. Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang pro parte dolus dan pro parte culpa, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua
unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.
Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari : a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari : 1. Yang ia ketahui 2. Yang secara patut harus dapat diduga b. Unsur-unsur objektif, terdiri dari : 1. Barangsiapa 2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda 3. Yang diperoleh karena kejahatan Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, diternakkan, dan lain-lainnya.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian uang (Money laundering) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan asal usul uang atau kekayaan hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Pencucian uang didefinisikan sebagai suatu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pencucian uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan, seperti prostitusi, perdagangan obat bius, korupsi, penyelundupan, penipuan, pemalsuan, perjudian, dan lain lain. Uang hasil kejahatan akan dicoba untuk disimpan dalam institusi keuangan (termasuk bank) dan dengan cara tertentu asal usul uang tersebut disamarkan. Untuk selanjutnya, uang tersebut digunakan kembali untuk membiayai aksi kejahatan lainnya, dan mencucinya lagi, demikian seterusnya. Di dalam hal pencucian uang, dikenal adanya transaksi keuangan mencurigakan atau Suspicious transaction Report (STR). Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan” atau STR adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau
tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan sistem keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut :
Tidak sesuai dengan tujuan komersial yang wajar.
Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.
Aktivitas nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran.
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya terdiri dari 3 unsur, yaitu :
Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.
Beberapa indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah antara lain sebagai berikut : 1. Transaksi Transfer dana :
Transfer dana untuk dan dari offshore financial center yang berisiko tinggi tanpa alasan usaha yang jelas.
Penerimaan/pengiriman dana dalam beberapa tahap dengan perbedaan jumlah yang signifikan antara penerimaan yang pertama dengan penerimaan berikutnya.
Penerimaan/pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor yang tidak disertai dokumen yang lengkap.
Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong high risk.
Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong high risk.
Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.
2. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja
Off-shore company yang terletak di negara bebas pajak atau negara yang ketat dalam penerapan rahasia bank.
Usaha yang berbasiskan uang tunai.
Organisasi sosial.
Cyber company.
3. Negara/teritorial Dalam mengidentifikasikan suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan, perlu diperhatikan negara pengirim dana, negara penerima dana, dan negara asal nasabah. Hal ini perlu dilakukan karena apabila dana tersebut berasal atau dikirimkan ke negara yang terkenal sebagai produsen narkoba maka dimungkinkan adanya keterkaitan dana tersebut dengan penjualan narkoba. Negara/teritorial yang perlu mendapat perhatian adalah negara/teritorial yang tergolong berisiko tinggi (high risk country) seperti :
Kawasan offshore financial center.
Tax heaven countries/teritories.
Negara-negara yang dikenal sebagai produsen narkoba.
Non-Cooperative Countries and Teritories sesuai dengan penetapan FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).
Pengaruh Pencucian Uang Sebagai akibat dari pencucian uang, aksi kejahatan akan meningkat, yang pada akhirnya akan membahayakan keamanan masyarakat sehingga biaya sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk memberantas tindak kejahatan juga akan meningkat. Disamping itu, kegiatan pencucian uang dapat berpengaruh kepada perekonomian, karena ada kemungkinan secara tiba-tiba uang tersebut ditarik dari sistem keuangan Indonesia dalam jumlah besar yang akan berdampak kepada kestabilan nilai rupiah dan suku bunga.
Tindakan Anti Pencucian Uang Mengingat dampak negatif dari tindakan pencucian uang bisa membahayakan stabilitas negara, maka perlu dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya pencucian uang di Indonesia. Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta perbankan dan jasa keuangan lainnya untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan untuk mengantisipasi tindakan pencucian uang.
Metode Pencucian uang umumnya dilakukan melalui 3 langkah: pertama uang hasil kejahatan di ubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap penempatan/ placement ); langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut (tahap pelapisan/ layering); langkah ketiga (final) merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam transaksi yang sah (tahap integrasi).
Hukum pencucian uang di Indonesia Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam UU RI No. 15/2002 tentang tindakan pidana pencucian uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam dua tindak pidana. Pertama Tindak pidana aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, menbayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uanguang hasil tindak pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah sebagai uang yang sah. Kedua Dalam pasal 6 UU RI No. 15/2002, disebutkan tentang tindak pidana pencucian yang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uanguang yang berasal dari tindak pidana itu, dengan tujuan sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan asal-usulnya. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Sanksinya cukup berat, dimulai dari hukuman penjara lima tahun minimum, maksimum 15 tahun, dengan denda minimum lima milyar dan maksimum 15 miliar rupiah.
