KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT DIREKTORAT JENDRAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TENAGA KOORDINATOR KOORDINATOR FASILITATOR (KORFAS) KABUPATEN DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PROVINSI NTT, UNTUK KEGIATAN T0 dan T-1 TAHUN ANGGARAN 2019
(SWAKELOLA)
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
1
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KOORDINATOR KOORDINATOR FASILITATOR (KORFAS) KABUPATEN DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) PROGRAM BSPS T0 dan T-1 TAHUN ANGGARAN 2019 Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Program : Pemberdayaan Pemberdayaan Perumahan Swadaya Hasil (Outcome) : Terlaksananya Terlaksananya kegiatan BSPS yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. Unit Eselon II/Satker : Direktorat Rumah Swadaya/ Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTT Kegiatan : Pembinaan Teknis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Indikator Kinerja Kegiatan : Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan BSPS T0 dan T-1 Oleh Koordinator Fasilitator (Korfas) Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) TA. 2019 Jenis Keluaran (Output) : Laporan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Volume Keluaran : 2 Laporan I. LATAR BELAKANG A. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Amandemen Undang Undang Dasar 1945; 2) Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 3) UU Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4) Peraturan Presiden (PERPRES) RI Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); 5) PERPRES RI Nomor 18 Tahun 2007, tentang Rencana Kerja Pemerintah; Pemerintah; 6) PERPRES RI Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Pemerintah; 7) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 dan PERPRES RI Nomor 62 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman; 8) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian PUPERA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan; 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 12) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 158/KPTS/M/2019, Tentang Penetapan Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2019; 2
13) Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : 21/KPTS/Dr/2917, Tentang Penetapan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2019; B. Gambaran Umum Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang menjadi salah satu tanggungjawab pemerintah. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat , terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, diantaranya melalui kegiatan Stimulan Swadaya. Guna melaksanakan amanat dari Undang-undang No.1 Tahun 2011 tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Rumah Swadaya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berupaya merealisasikannya melalui Program/ Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Maksud kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk meningkatkan prakarsa dan upaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas/ membangun rumahnya beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Sedangkan tujuan dari kegiatan BSPS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. Pelaksanaan program BSPS melibatkan para pemangku kepentingan ( stakeholder ) baik di Pusat, di Provinsi maupun di Daerah. Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS secara berjenjang. Bentuk pembinaan berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervise, dan atau pendampingan kepada penerima BSPS/MBR. Melalui Program/ Kegiatan BSPS, diupayakan peningkatan prakarsa MBR melalui pemberdayaan guna meningkatkan kemandiriannya dalam membangun dan atau meningkatkan kualitas rumahnya. Masyarakat Penerima ditempatkan sebagai pelaku utama, mulai dari perencanaan (penyusunan proposal), pelaksanaan, pengawasan dan pelaporannya. Keberhasilannya sangat bergantung pada tumbuhnya kemandirian masyarakat melalui timbulnya keswadayaan masyarakat itu sendiri. C. Alasan Kegiatan Penyelenggara program/ kegiatan BSPS di Provinsi NTT adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. PPK bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 3
(wasdal). Guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pelaksanaan program tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, maka dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (wasdal) perlu dilakukan pendampingan kepada penerima BSPS/ MBR. Pendampingan kepada penerima BSPS/ MBR dilakukan dalam rangka Pemberdayaan guna Meningkatkan Kemandirian MBR dalam Pembangunan Rumah Swadaya, dimulai dari tahapan perencanaan (penyusunan proposal), pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Guna terwujudnya kemandirian penerima, maka pendampingan kepada penerima dilakukan oleh tenaga yang memiliki kapasitas dan kualitas yang handal baik dari sisi teknis maupun pemberdayaan. Memperhatikan dan mempertimbangkan Alokasi Anggaran, Jumlah Target MBR dan Sebaran Lokasi Kegiatan, maka dalam melakukan tugas dan fungsinya, terutama dalam melakukan pendampingan kepada penerima BSPS/MBR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT, dipandang perlu dibantu oleh pihak ke tiga yaitu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat yang dalam KAK ini disebut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Fasilitator bertugas di lokasi kegiatan yaitu di tingkat Desa/ Kelurahan. Selanjutnya guna terlaksananya koordinasi dan sinergitas antara pelaku kegiatan mulai dari MBR Penerima BSPS, Fasilitator, Kepala Desa/ Lurah, Pemerintah Kabupaten dan steakholder lainnya, serta mempertimbangkan rentang kendali yang panjang antara PPK dan MBR Penerima BSPS, maka di setiap kabupaten, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT, dipandang perlu dibantu oleh pihak ketiga, yaitu, yang dalam KAK ini adalah Konsultan Individual sebagai Koordinator Fasilitator Kabupaten (Korfas Kabupaten). Korfas Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, lokasi kegiatan. II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan adalah menyelenggarakan program/ kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berbentuk uang, yang digunakan untuk membeli bahan bangunan dalam rangka Peningkatan Kualitas (PK)/ Pembangunan Baru (PB) Rumah Tidak Layak Huni (RLT) dari MBR. b.
Ruang Lingkup Tugas dan Tanggungjawab Korfas Kabupaten Korfas Kabupaten bertugas membantu dan mendukung PPK Rumah Swadaya dalam melakukan wasdal pada penyelenggaraan program BSPS di Provinsi NTT. Ruang lingkup tugas/ pekerjaan Korfas Kabupaten pada Program BSPS adalah : 1) Bertanggungjawab kepada PPK Rumah Swadaya; 2) Melakukan Koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten, TFL dan para pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten. 3) Melakukan pembinaan kepada fasilitator. 4) Mengendalikan pengusulan Proposal BSPS dan Daftar Pemanfaatan Bantuan. 5) Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan BSPS 6) Mengelola system informasi Manajemen BSPS Tingkat Kabupaten/ Kota. 7) Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan kegiatan baik secara berkala (periodik) maupun laporan khusus yang diminta PPK dari fasilitator, kepada PPK melalui Konsultan Manajemen Provinsi (KMProv). 4
8) Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangannya dan aturan yang berlaku, serta dilaorkan kepada PPK. c.
Ruang Lingkup Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bertugas membantu dan mendukung PPK Rumah dalam melakukan Pendampingan Kepada Masyarakat pada p enyelenggaraan program BSPS di Provinsi NTT. Ruang lingkup tugas/ pekerjaan TFL pada Program BSPS adalah : 1. Bertanggungjawab kepada PPK Rumah Swadaya; 2. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat 3. Melakukan Seleksi Calon Penerima BSPS 4. Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal 5. Mendampingi calon penerima BSPS dalam pemanfaatan Bantuan. 6. Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban. 7. Menyusun Laporan Kegiatan.
III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN A. Maksud Membantu dan mendukung PPK Rumah Swadaya dalam Penyelenggaraan BSPS sejak dari Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan, agar hasil pelaksanaan program BSPS dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Tujuan Terlaksananya seluruh Tahapan Kegiatan BSPS secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat, terkendali dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IV. INDIKATOR KELUARAN A. Keluaran Kualitatif Keluaran kegiatan Korfas Kabupaten dan TFL ini adalah terlaksananya program/ kegiatan BSPS di Provinsi NTT, yang tepat sasaran, tepat manfaat/ penggunaan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). B. Keluaran Kuantitatif 1. Untuk Korfas Kabupaten. Indikator Keluaran kuantitatif kegiatan Korfas Kabupaten berupa jumlah, muatan laporan yang dihasilkan dan jadwal penyerahan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan, sebagai berikut: a. Laporan Harian Korfas Kabupaten Setiap kegiatan harian Korfas dalam rangka supervise pendampingan pelaksanaan BSPS dilaporkan dalam Laporan Harian, dengan Format VI-1. Ditulis tangan secara singkat, padat dan jelas dan diparaf oleh Kepala Desa/ KPB bila berada di Desa/ Kelurahan dan atau oleh Tim Teknis Kabupaten. Laporan Harian Korfas di arsipkan/ disimpan, digabungkan dalam 1 bulan dan menjadi Lampiran Laporan Bulanan Korfas. 5
b. Laporan Mingguan Korfas Kabupaten Laporan mingguan Korfas (rekapan dari Laporan TFL), dilaporkan oleh Korfas kepada PPK melalui KMProv, dalam bentuk Soft File (hard copy diprint dan di arsipkan oleh Korfas untuk di lampirkan dalam laporan Bulanan Korfas), meliputi :
Rekapan Tingkat Kabupaten Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya yang disadur dari Laporan TFL (Form V-2) Rekapan Tingkat Kabupaten Laporan Progres Penyiapan Masyarakat yang disadur dari Laporan TFL (Form V-3) Rekapan Tingkat Kabupaten Laporan Progres Pemanfaatan BSPS Berbentuk Uang yang disadur dari Laporan TFL ( Form V-4)
Rekapan Tingkat Kabupaten Laporan HOK (Hari Orang Kerja) yang disadur dari Laporan TFL Laporan Mingguan Korfas dikirimkan oleh Korfas melalui Email kepada PPK melalui KMProv, paling lambat diterima PPK pada Setiap Hari Rabu Jam 12.00 WITA di Minggu berikutnya.
c. Laporan Bulanan Korfas Kabupaten Laporan Bulanan Korfas dilaporkan kepada PPK melalui KMProv, dengan kerangka Laporan meliputi: Pendahuluan, Profil Kabupaten lokasi penugasan, Sebaran Kecamatan/ Desa Penerima Bantuan, Rencana dan Realisasi Kegiatan Korfas Bulan Lalu, Rencana Kegiatan Korfas Bulan berjalan, Masalah dan Permasalahan Tindak Turun Tangan bulan lalu, dalam bentuk Hard Copy (dijilid rapih) dilampirkan dengan :
Lembaran Pengesahan Kegiatan Korfas sesuai kemajuan dan keberaadan dokumen produk kegiatan (Form V-5.1 s/d Form V-5.7)
Laporan Harian bulan sebelumnya (4 minggu).
Kompilasi Laporan Mingguan dan Hard Copy laporan Mingguan Korfas.
Tabulasi Data penyelesaian dokumen Penyiapan Masyarakat (proposal), LPD 1 dan LPD 2 yang telah ada di Korfas/KMProv/PPK. Tabulasi Data Penyerahan Dokumen Asli (Proposal, LPD1 dan LPD2, Laporan Bulanan dan Berkas Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Bulanan Korfas dan TFL kepada KMProv/PPK ).
Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan Korfas selama sebulan. Laporan bulanan korfas diserahkan kepada PPK melalui KMProv, paling lambat diterima KMProv/ PPK pada Tanggal 7 Bulan berikutnya, sebanyak 2 Exemplar.
d. Laporan Akhir Korfas Kabupaten Laporan Akhir Korfas Kabupaten adalah juga merupakan Laporan Bulanan Bulan terakhir berisikan: Pendahuluan, Profil Kabupaten lokasi penugasan, Sebaran Kecamatan/ Desa Penerima Bantuan, Rencana dan Realisasi Hasil Pelaksanaan BSPS Kecamatan/ Desa bulan terakhir, Masalah dan Tindak Turun Tangan serta
6
Saran/ Masukan, diserahkan kepada KMProv, paling lambat 7 Hari kerja setelah massa kontrak berakhir, dilampirkan dengan: 1). Dokumen Data Pelaksanaan BSPS Tingkat Kabupaten, dalam bentuk Hard Copy rangkap 2 (dijilid tersendiri) dan dalam bentuk Softfile (CD) meliputi :
Surat Usulan Penetapan Penerima Bantuan oleh Tim Teknis Kabupaten dilampiri Format Verifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten, dicopy dan di scan. Rekaman SK Penetapan Penerima Bantuan oleh PPK,termasuk SK Perubahan (bila ada) dicopy dan discan, Dokumen Usulan Perubahan CPB oleh Tim Teknis Kabupaten (bila ada), dicopy dan di scan. Tabulasi Data Realisasi Akhir Pelaksanaan BSPS di Masa Kontrak Korfas/ TFL berakhir.
Tabulasi Data Penyelesaian Proposal Penerima (Rekap Kabupaten).
Tabulasi Data Penyelesaian LPD 1 dan 2 Penerima (Rekap Kabupaten) .
Tabulasi Data BNBA Penerima Bantuan yang berisikan : 1. No BNBA, 2. Nama, 3. Alamat, 4. No KTP, 5. Jenis Kelamin, 6. Pekerjaan, 7. Penghasilan Perbulan, 8. Jenis Penanganan (PK/ PB), 9. Nilai Bantuan, 10. Titik Koordinat RLTH, 11. Foto Existing RLTH, 12. Foto Penerima (setengah badan), 13. Foto Progers 0 %, 14. Foto Progres 30% dan 15. Foto Progres 100 %. (Untuk foto 100 %, bila sampai dengan akhir masa kontrak Korfas Kabupaten, kondisi fisik konstruksi yang dikerjakan oleh Penerima belum 100 %, maka foto 100 % diganti dengan Foto kondisi hari terakhir masa kontrak Korfas Kabupaten).
Tabulasi proses Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan.
Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan (untuk yang sudah 100 %) Asli.
Tabulasi Data Pengelolaan Keuangan Penerima Bantuan yang berisikan : 1. Nama, 2. Alamat, 3. No.KTP, 4. Nilai Bantuan Sesuai SK Penetapan PPK, 5. Nilai DRPB2 (Tahap 1 dan II), 6. No Rekening Penerima, 7. Nilai Rekening Penerima, 8. Realisasi Pembayaran Tahap I, 7
9. Ceheklist Data Syarat Pembayaran Tahap 1, 10. Tanggal Pembayaran Tahap 1, 11. Saldo Rekening, dan Realisasi Pembayaran Tahap 2, 12. Ceheklist Data Syarat Pembayaran Tahap 2, 13. Tanggal Pembayaran Tahap 2, 14. Saldo akhir Rekening Penerima.
Berita Acara Rekonsiliasi dengan Bank Penyalur (2 kali) Asli, setelah Pembayaran Tahap I dan setelah Pembayaran Tahap II. Surat Pernyataan Suplayer/ Toko, tentang Material Telah Selesai di Kirim (Droping) oleh Suplayer/ Toko ke Penerima Bantuan dan Pembayaran atas Material telah selesai dibayarkan oleh Penerima Bantuan kepada Suplayer/ Toko (Asli). Dokumen lainnya yang berhubungan dengan peraturan pelaksanaan BSPS di Kabupaten.
2). Dokumen Prosesing Pelaksanaan BSPS Tingkat Kabupaten dalam bentuk Hard Copy rangkap 2 (dijilid bersama dengan bagian Pendahuluan) meliputi :
Halaman Depan dan akhir Kontrak Korfas Kabupaten (copyan).
Surat Penugasan Korfas Kabupaten oleh PPK (copyan)
Surat Tanda Lapor diri Korfas di Tim Teknis Kabupaten (asli).
Berkas Berita Acara Rapat Koordinasi I dengan Tim Teknis Kabupaten (asli).
Surat Penugasan TFL oleh Tim Teknis Kabupaten ke Desa (Copyan).
Berkas Berita Acara Sosialisasi Tingkat Kabupaten (Copyan)
Tabulasi Rekapan Penyerahan Laporan Bulanan Korfas dan TFL ke KMProv.
Lembaran Tanda Terima Asli, Laporan Bulanan Korfas dan TFL ke KMProv.
Berkas Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Bulanan Korfas.
Berkas Berita Acara Rapat Koordinasi/ Evaluasi Tingkat Kabupaten (Asli).
Berkas Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan yang terjadi (Asli), bila Ada. Berkas Berita Acara Evaluasi Kinerja Korfas dan TFL Triwulan I dan Akhir Kontrak/ penugasan (Asli). Berkas Surat Masuk dan Keluar, Korfas dan Tim Teknis Kabupaten (Asli). Dokumen foto rapat-rapat dan kunjungan lapangan Korfas dan Tim Teknis (asli). Dokumen lainnya yang berhubungan dengan proses pelaksanaan BSPS di Kabupaten.
2. Untuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Indikator Keluaran kuantitatif Kegiatan TFL berupa jumlah, muatan laporan yang dihasilkan dan jadwal penyerahan laporan, sebagai berikut: a. Laporan Harian TFL Setiap kegiatan harian TFL dalam rangka pendampingan pelaksanaan BSPS dilaporkan dalam Laporan Harian, dengan Format V-1. Ditulis tangan secara singkat, padat dan jelas dan diparaf oleh Calon/ Penerima Bantuan yang 8
didampingi dan atau pihak lain yang terkait dalam pendampingan (Ketua KPB dan Kepala Desa). Laporan Harian TFL di arsipkan/ disimpan, untuk digabungkan dalam 1 bulan dan menjadi Lampiran Laporan Bulanan TFL. b. Laporan Mingguan TFL Laporan mingguan dilaporkan oleh TFL kepada PPK melalui Korfas dan KMProv, dalam bentuk Soft File (hard copy diprint dan di arsipkan oleh TFL untuk di lampirkan dalam laporan Bulanan TFL), meliputi : 1. Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya ( Form V-2) 2. Laporan Progres Penyiapan Masyarakat (Form V-3) 3. Laporan Progres Pemanfaatan BSPS Berbentuk Uang ( Form V-4) 4. Laporan HOK (Hari Orang Kerja) Laporan Mingguan TFL disampaikan kepada Korfas paling lambat Setiap Hari Senin Jam 12.00 WITA untuk direkap oleh Korfas. Selanjutnya Korfas meneruskan laporan Mingguan TFL sebagai Laporan Mingguan Korfas kepada KMProv/ PPK, paling lambat Setiap Hari Rabu Jam 12.00 WITA di Minggu berikutnya. c. Laporan Bulanan TFL Laporan Bulanan TFL disusun dengan Kerangka Laporan sebagai berikut: Pendahuluan, Profil Desa/Lokasi Penugasan, Sebaran Dusun/Kampung Lokasi Rumah Penerima Bantuan, Rencana dan Realisasi Kegiatan TFL pada pelaksanaan BSPS Desa/ Kelurahan, Masalah dan Tindak Turun Tangan. Laporan Bulanan TFL disusun dalam bentuk Hardfile (dijilid rapih) dilampirkan dengan :
Lembaran Pengesahan Kegiatan TFL sesuai kemajuan dan keberaadan dokumen produk kegiatan (Form V-5.1 s/d Form V-5.7)
Kumpulan Hardfile Laporan Harian (asli) bulan sebelumnya (4 minggu).
Kompilasi Laporan Mingguan dan hardfile laporan Mingguan TFL.
Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan TFL. Laporan bulanan diserahkan TFL kepada Korfas paling lambat setiap Tanggal 5 Bulan berikutnya, sebanyak 2 Exemplar. Selanjutnya Korfas dan Tim Teknis memeriksa laporan tersebut dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dan Penyerahan Laporan TFL. Korfas mengirimkan Laporan Bulanan TFL dan Berita Acara Pemeriksaan kepada KMProv/PK, dan paling lambat diterima oleh KMProv/ PPK setiap Tanggal 7 setiap bulannya guna proses pembayaran gaji TFL.
d. Laporan Penyiapan Masyarakat/ Proposal Calon Penerima Bantuan. Laporan Penyiapan Masyarakat adalah Laporan TFL yang memuat Tahapan Kegiatan dilampirkan dengan Produk Hasil Kegiatan dalam bentuk Hardfile dan Sosftfile. Laporan diserahkan segera setelah Tahapan Penyiapan Masyarakat selesai dikerjakan, kepada PPK melalui Korfas dan KMProv tanpa di Jilid , meliputi :
9
Dokumen Hardfile: 1) Disusun per TFL sesuai lingkup tanggungjawabnya. Surat Tanda Lapor diri Ke Camat setempat. BA Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa di Kantor Desa Data TNP2K/ Sumber Data lainnya yang sah. Surat Keterangan Kepala Desa Tentang MBR yang telah pernah menerima Bantuan Sejenis. BA Sosialisasi/ Penyuluhan di Kantor Desa pada Rembug Warga I. SK Bupati Tentang Harga Standar Bahan Bangunan Kabupaten. BA Kesepakatan Hasil Identifikasi pada Rembug Warga II (Format II-3). Tabulasi Data Hasil Hasil Penyiapan Masyarakat (Rekap seluruh KPB). BA Kesepakatan Sosial/ Pakta Integritas. ( format IV-3). SK Kepala Desa Tentang Penetapan KPB (format IV-4). Tabulasi Data BNBA (Rekap seluruh KPB) dilengkapi dengan foto Existing RTLH Penerima Bantuan. Berita Acara Penyelesaian Masalah (bila ada masalah). 2) Disusun per KPB Lembar Verifikasi Proposal (format II-4). Formulir Survey Toko/ Suplayer (Format II-9) Minimal 3 Toko/ Suplayer. Kelengkapan Administrasi Suplayer/ Toko antara lain : 1. Akte Pendirian Suplayer/Toko. 2. SIUP/ Leveransir Bahan Bangunan yang berlaku. 3. SITU yang berlaku dan. 4. NPWP dari Calon Toko/ Suplayer. 3) Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/ Suplayer pada Rembug Warga III, (Format II-10). 4) Draft Kontrak Toko/ Suplayer (format. II-11). 5) Tabulasi Rekapan Nilai DRPB2 masing2 Penerima. 6) Proposal Perorangan Penerima Bantuan, meliputi : a) A1, Surat Permohonan Penerima (Format 1-1) b) A2, KTP Penerima Bantuan. c) A3, KK Penerima Bantuan. d) A4, Surat Keterangan Penghasilan. e) A5, Surat Bukti Kepemilikan Tanah Penerima Bantuan. f) A6, Surat Pernyataan Calon Penerima BSPS (Format 1-2). g) A7, Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa. h) A8, Surat Pernayataan Tidak Memiliki Kemampuan Swadaya ( Format 13). i) A10, Penilaian Kondisi RTLH (Format II-2). j) A11, Gambar Teknis untuk Pembangunan Baru (format 1-4) dan atau Spesifikasi Teknis untuk Peningkatan Kualitas (Format 1-5). k) A12, Formulir RAB BSPS dan Swadaya (Format 1-6). l) A13, DRPB2 Penerima Bantuan ( Format II-12). m) A13-1DRPB2 Tahap I (disadur dari Format II-12). n) A13-2DRPB2 Tahap II (disadur dari Format II-12). o) A14, Kwitansi (Format 1-7).
10
Dokumen Softfile: Tabulasi Data Hasil Hasil Penyiapan Masyarakat (Rekap seluruh KPB) Tabulasi Data BNBA (Rekap seluruh KPB) Tabulasi Rekapan Nilai DRPB2 masing2 Penerima.
e. Laporan Pemanfaatan Dana Tahap I (LPD1) LPD1 adalah Laporan TFL pada Tahapan pelaksanaan Konstruksi Tahap I, disusun dalam bentuk Hardfile dan Softfile. Laporan diserahkan segera paling lambat sebelum dilakukan Kegiatan Konstruksi Tahap II, kepada PPK melalui Korfas dan KMProv tanpa di Jilid , meliputi : Dokumen Hard Copy: 1) Disusun per TFL sesuai lingkup tanggungjawabnya. Tabulasi Rekapan Nilai DRPB2 dan Realisasi Pembayaran Tahap I seluruh Penerima (disusun per KPB) . Berita Acara Penggantian/ Pengunduran Diri Penerima Bantuan (bila ada). Tabulasi Rekapan Data BNBA dengan Foto 0 % dan 30% ( disusun per KPB) Berita Acara Penyelesaian Masalah (bila ada masalah). Copyan Berita Acara Rekonsiliasi dengan Bank Penyalur Tahap I.
2) Disusun per KPB dan Perorangan
Rekapan DRPB2 Penerima Bantuan (DRPB2 dan DRPB2 Tahap I) per KPB
Berita Acara Perubahan DRPB2 Tahap I (bila ada)
Berita Acara Penyelesaian Masalah (bila ada).
LPD1 Perorangan meliputi : a) KTP Penerima Bantuan b) Foto Copy Buku Rekening c) Foto Copy Rekening Suplayer d) Copyan DRPB2 Penerima Bantuan (DRPB2 dan DRPB2 Tahap I) e) Berita Acara Serah Terima Material dilampirkan Tanda Terima Material Tahap I antara Suplayer dan Penerima. f) Resi Penarikan dan Resi Penyetoran (lembar untuk pemilik rekening). g) Foto 30 % dan Foto penyerahan untuk material yang dominan. Dokumen Softfile: Tabulasi Rekapan Nilai DRPB2 dan Realisasi Pembayaran (Rekap seluruh KPB) Tabulasi Data BNBA (Rekap seluruh KPB) yang berisi Foto 0% dan 30 %
f.
Laporan Pemanfaatan Dana Tahap II (LPD2) LPD2 adalah Laporan TFL pada Tahapan pelaksanaan Konstruksi Tahap II, disusun dalam bentuk Hardfile dan Softfile. Laporan diserahkan paling lambat sebelum Kontrak TFL berakhir, kepada PPK melalui Korfas dan KMProv tanpa di Jilid , meliputi : Dokumen Hard Copy: 1) Disusun per TFL sesuai lingkup tanggungjawabnya. Tabulasi Rekapan Nilai DRPB2 dan Realisasi Pembayaran Tahap II (lanjutan form Tahap I) seluruh Penerima (disusun per KPB).
11
Berita Acara Perubahan DRPB2 Tahap 2 (bila ada) Berita Acara Penggantian/Pengunduran Diri Penerima Bantuan (bila ada). Tabulasi Rekapan Data BNBA dengan Foto 100% (disusun per KPB) Berita Acara Penyelesaian Masalah (bila ada masalah). Copyan Berita Acara Rekonsiliasi dengan Bank Penyalur Tahap II
2) Disusun per KPB dan Perorangan
Rekapan DRPB2 Penerima Bantuan (DRPB2 dan DRPB2 Tahap I dan II) per KPB Berita Acara Perubahan DRPB2 Tahap II (bila ada)
LPD2 Perorangan meliputi : a) KTP Penerima Bantuan b) Foto Copy Buku Rekening c) Foto Copy Rekening Suplayer d) Copyan DRPB2 Penerima Bantuan (DRPB2 dan DRPB2 Tahap II) e) Berita Acara Serah Terima Material dilampirkan Tanda Terima Material Tahap II antara Suplayer dan Penerima. f) Resi Penarikan dan Resi Penyetoran (lembar untuk pemilik rekening). g) Foto 100 % (atau foto kondisi fisik kontruksi terakhir) dan Foto penyerahan untuk material yang dominan. Dokumen Softfile: Tabulasi Rekapan Nilai DRPB2 dan Realisasi Pembayaran (Rekap seluruh KPB) Tabulasi Data BNBA (Rekap seluruh KPB) yang berisi Foto 30 % dan 100 %
g. Laporan Akhir TFL Laporan Akhir adalah juga Laporan Bulanan Terakhir TFL yang dengan Kerangka Laporan sebagai berikut: Pendahuluan, Profil Desa/ Lokasi Penugasan, Sebaran Dusun/ Kampung Lokasi Rumah Penerima Bantuan, Hasil Pelaksanaan BSPS Desa/ Kelurahan sampai akhir masa Kontrak TFL, Masalah dan Tindak Turun Tangan dan Saran/ Masukan. Diserahkan paling lambat 7 Hari kerja setelah massa kontrak TFL berakhir, dilampirkan dengan: 1. Dokumen Data Pelaksanaan BSPS Desa/Kelurahan, dalam bentuk Hard Capy rangkap 2 (dijilid dengan Dokumen Prosesing) dan dalam bentuk Soft Copy (CD) meliputi :
Rekaman Surat Usulan Penetapan Penerima Bantuan oleh Tim Teknis Kabupaten dilampiri Format Verifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten (dicopy dan di scan) untuk lokasi dibawah tanggungjawabnya . Rekaman SK Penetapan Penerima Bantuan oleh PPK, (dicopy dan discan), untuk lokasi dibawah tanggungjawabnya.
Dokumen Usulan Perubahan CPB oleh Tim Teknis Kabupaten (bila ada).
Tabulasi Data Dokumen Proposal Penerima Tingkat Desa/Kelurahan.
Tabulasi Penyelesaian Dokumen (Data) LPD 1 dan 2.
Tabulasi Data BNBA Penerima Bantuan.
Tabulasi Data Pengelolaan Keuangan Penerima Bantuan. 12
Tabulasi Data Penyerapan Tenaga Kerja dan Keuangan. Surat Pernyataan Suplayer/Toko, tentang pembayaran telah selesai dibayarkan oleh Penerima Bantuan (dicopy dan discan). Dokumen lainnya yang terkait dengan pelaksanaan BSPS di lokasinya.
2. Dokumen Prosesing Pelaksanaan BSPS Tingkat Desa/Kelurahan diantaranya dalam bentuk Hard Copy :
Halaman Depan dan akhir Kontrak TFL.
Surat Tanda Lapor diri di Tim Teknis Kabupaten.
BA Rapat Koordinasi awal di Tingkat Kabupaten
Surat Penugasan TFL oleh Tim Teknis Kabupaten ke Desa.
Surat Tanda Lapor diri di Camat dan Kepala Desa/Lurah
Tabulasi Rekapan Penyerahan Laporan Bulanan TFL.
Tabulasi Data Tanda Terima Laporan Bulanan, Laporan Penyiapan Masyarakat dan LPD 1 dan 2 kepada Korfas/ KMProv.
Lembaran Tanda Terima Laporan Bulanan TFL dengan Korfas/KMProv.
Berkas Berita Acara Pemeriksaan Laporan Bulanan TFL .
Berkas Berita Acara Rapat Koordinasi/ Evaluasi Tingkat Kabupaten (bila ada).
Berkas Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan yang terjadi (bila Ada). Dokumen foto rapat-rapat dan kunjungan lapangan. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan proses pelaksanaan BSPS di Desa/ Kelurahan.
C. Tata Hubungan Pelaporan DIREKTUR RUMAH SWADAYA
KEPALA SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROPINSI NTT
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP)
PPK RUMAH SWADAYA PROPINSI NTT
KOORDINATOR FASILITATOR KABUPATEN
KMP PROV NTT
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)
13
V. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN A. Metode Pelaksanaan 1. Korfas Kabupaten Metode pelaksanaan kegiatan Korfas Kabupaten dan TFL dilakukan melalui : a. Studi terhadap literatur dan peraturan terkait; b. Pengumpulan data dan informasi; c. Peninjauan/ Monitoring lapangan (Korfas); d. Analisis permasalahan dan penyusunan rencana tindak lanjut; e. Penyusunan Dokumen dan Pelaporan. 2. Tenaga Fasilitator Lapangan. Metode pelaksanaan kegiatan TFL dilakukan melalui : a. Studi terhadap literatur dan peraturan terkait; b. Pengumpulan data dan informasi; c. Analisis permasalahan dan penyusunan rencana tindak lanjut; d. Penyusunan Dokumen dan Pelaporan. B. Tahapan Kegiatan 1. Korfas Kabupaten Tahapan pelaksanaan kegiatan untuk pekerjaan Korfas Kabupaten terdiri dari: a. Mengikuti pembekalan/ pelatihan BSPS 2019 yang diselenggarakan oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. b. Melakukan koordinasi dengan SNVT Penyediaan Perumahan Prov. NTT/ PPK Rumah Swadaya, Tim Teknis Provinsi, dan Konsultan Manajemen Provinsi (KMProv). c. Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dalam pelaksanaan BSPS Tingkat Kabupaten meliputi : 1) Melakukan koordinasi awal dengan Tim Teknis Kabupaten dan para TFL, guna penyusunan strategi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja bersama Tim Teknis Kabupaten dan para TFL, termasuk menyamakan persepsi (penjelasan tata kelola BSPS tingkat kabupaten) tentang prosedur kegiatan BSPS. 2) Mendampingi TFL melakukan koordinasi awal dengan Lurah/Kepala Desa lokasi kegiatan masing-masing TFL. 3) Mendampingi TFL dalam sosialisasi/penyuluhan kepada Calon Penerima Bantuan (CPB) dan atau Penerima Bantuan (PB). 4) Pendampingan dan Pengawasan kegiatan Pendampingan oleh TFL pada tahapan;
Identifikasi/ seleksi CPB oleh TFL
Pengorganisasian CPB Penyusunan RAB dan DRPB2 oleh CPB,
Survey Toko/ Suplayer oleh KPB
Penetapan Suplayer oleh KPB,
Penyusunan Proposal oleh CPB d. Membantu dan bersama Tim Teknis Kabupaten, melakukan Verifikasi Proposal CPB dalam rangka Usulan Penetapan CPB oleh Tim Teknis Kabupaten kepada PPK.
14
e. Pengawasan Pendampingan oleh TFL pada tahapan; 1) Pembukaan Rekening oleh PB. 2) Pendropingan Material oleh Suplayer 3) Pembayaran Material oleh Penerima kepada Suplayer/ Toko 4) Pelaksanaan konstruksi Fisik oleh PB. 5) Penyusunan LPD oleh PB. f. Menghimpun dan merekap laporan mingguan kemajuan kegiatan BSPS dari TFL dan melaporkannya kepada PPK melalui KMProv, paling lambat Setiap Hari Rabu Jam 12.00 Wita melalui Email. Tembusan Laporan mingguan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Ketua Tim Teknis Kabupaten. g. Melakukan Rekonsiliasi dengan Bank Suplayer (2 kali). h. Mengumpulkan dan memeriksa Laporan Bulanan TFL dan mengirimkannya kepada PPK melalui KMProv, paling lambat Tanggal 7 Bulan Berikutnya. i. Memeriksa dan menghimpun Dokumen Administrasi dan Teknis PB yang dihasilkan dari Pendampingan TFL, dan mengirimkannya kepada PPK melalui KMProv meliputi : 1) Hardfile Dokumen Proposal CPB, tanpa dijilid. 2) Hardfile Dokumen LPD 1 dan LPD2 tanpa dijilid. 3) Hardfile Dokumen Wasdal Korfas, TFL, Penerima dan Suplayer tanpa dijilid. 4) Hardfile Dokumen Laporan Bulanan Korfas Kabupaten dan TFL yang telah dijilid . 5) Softfile Tabulasi Data BNBA Penerima Bantuan. 6) Softfile Tabulasi Data Pengelolaan Keuangan. j. Bersama Tim Teknis melakukan evaluasi atas kinerja Tenaga Fasilitator Lapangan. k. Menyusun Draft Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan para TFL guna proses pembayaran gaji TFL. l. Menghimpun, menganalisis masalah yang terjadi dan mengatasinya sesuai kewenangan yang dimiliki korfas dan atau mengusulkan usulan tindak lanjut kepada PPK melalui KMProv. m. Melakuan kunjungan/ monitoring lapangan, baik dengan Tim SNVT/ PPK, Tim Teknis Kabupaten atau para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan program BSPS. n. Menyusun laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Laporan Akhir. 2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tahapan pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan TFL terdiri dari: a. Mengikuti pembekalan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh PPK/ SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. b. Mengikuti Rapat koordinasi awal dengan Tim Teknis Kabupaten dan Korfas, guna penyusunan Strategi Pelaksanaan Pekerjaan. c. Bersama Korfas Kabupaten melakukan Rapat Koordinasi Awal dengan Pemangku Kepentingan di Desa (Kepala Desa/ Lurah lokasi Tugas dan Tokoh Masyarakat, guna penyusunan Strategi Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). d. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat. e. Didampingi Kepala Desa/ Lurah atau yang mewakilinya, mengendalikan Proses Seleksi Calon Penerima Bantuan (CPB), meliputi : 15
f.
1) Bersama CPB melakukan Penilaian Kondisi Rumah dan menyepakati penangananya. 2) Mengidentifikasi/ menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. 3) Menggali dan mengindentifikasi potensi keswadayaan CPB dan menyepakati tanggungjawab keswadayaanya. 4) Mengambil titik koordinat dan Foto Existing RTLH dari CPB Pelaksanaan Identifikasi oleh Kepala Desa/ Lurah atau yang mewakilinya, dilakukan dari rumah ke rumah, dengan target minimal 5 Rumah per hari. Menyelenggarakan Pengorganisasian CPB, meliputi kegiatan : 1). Mendampingi, mengendalikan dan membina CPB dalam menyelenggarakan Rembug Warga I untuk :
Menyepakati Hasil Identifikasi CPB.
Pembentukan KPB,
Menjelaskan ulang Uraian Tugas dan Tanggungjawab CPB dan KPB, Jadwal Pelaksanaan, Tata Cara Pemilihan Toko/ Suplayer, Pembukaan Rekening, Tahapan Pemanfaatan Bantuan, Pengadaan dan Pendropingan Material, Pelaksanaan Konstruksi, Pembayaran dan Pelaporan. Menyusun RAB dan DRPB2 dengan acuan harga Standar Kabupaten dan pengalaman harian CPB setempat.
Menandatangani Kesepakatan Sosial Kelompok. 2). Mendampingi dan mengawasi CPB dalam Survey Toko/ Suplayer Bahan Bangunan. 3). Mendampingi dan membina CPB dalam penyusunan proposal (Rembug Warga II), meliputi :
Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan
Menyusun DRPB2 sesuai hasil Survei pada Pemilihan Toko/ Suplayer.
Menyepakati Besar Bantuan setiap CPB.
Menyusun Draft Kontrak antara KPB dengan KPB.
Menyusun Draft Verifikasi Proposal oleh Korfas dan Tim Teknis Kabupaten. Menghimpun dan mengirimkan seluruh proposal CPB kepada Korfas untuk diverifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten, guna proses pengusulan kepada PPK. Mendampingi, membina dan mengendalikan PB dalam menyelenggarakan Rembug Warga III untuk : 1) Melakukan sinkronisasi SK Penetapan PPK dan DRPB 2 2) Persiapan Pembukaan Rekening Penerima dan Suplayer, tempat dan tanggal pembukaan Rekening. 3) Menandatangani Kontrak antara KPB dengan Suplayer, dilampirkan dengan DRPB2 Tahap I dan Tahap II. 4) Menyepakati Tata Cara Pendropingan dan Pembayaran Material. 5) Tata Cara pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. 6) Tata Cara Penyusunan Laporan Mendampingi dan mengendalikan PB dalam proses pembukaan Rekening. Mendampingi, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan : 1) Pendropingan material bahan bangunan oleh Toko/Suplayer
g. h.
i. j.
16
2) Pembayaran Material Bahan Bangunan oleh PB kepada Suplayer 3) Mutu pelaksanakan pekerjaan Konstruksi Fisik 4) Pemanfaatan Tenaga Kerja/ HOK dan pembiayaanya 5) Penyusunan LPD k. Menyelenggarakan Pelaporan, Permasalahan dan Tindak Lanjut : 1) Membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan dan mengirimkannya kepada Korfas Kabupaten. 2) Menghimpun LPD dari seluruh PB dan mengirimkannya kepada PPK Rumah Swadaya melalui Korfas/KMProv. 3) Mengambil Foto 0 %, 30 % dan 100% dari setiap CPB. l. Bersama Korfas melakukan : 1) Rekonsiliasi dengan Bank Penyalur (2 kali), setelah pembayaran Tahap 1 dan setelah pembayaran Tahap II. 2) Menyusun laporan Wasdal BSPS. 3) Menyusun dan memproses Sertifikat Penyelesaian. 4) Melaksanakan pemasangan Peneng. m. Menghimpun, menganalisis masalah yang terjadi dan mengatasinya sesuai kewenangan yang dimiliki TFL dan atau mengusulkan usulan tindak lanjut kepada PPK melalui Korfas. 3. Evaluasi Kinerja Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator. Evaluasi Kinerja Koordinator Fasilitator dan Fasilitator dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten Kota. Dilaksanakan pada akhir penugasan 3 bulan pertama dan di akhir penugasan/ kontrak. Hasil Evaluasi Kinerja Fasilitator di laporkan kepada PPK, untuk tindak lebih lanjut. a. Materi penilaian Kinerja Koordinator Fasilitator Kabupaten, minimal:
Intensitas kehadiran di Kantor Dinas Perumahan Kabupaten/ Kota. Intensitas Kunjungan ke lokasi pelaksanaan pekerjaan.
Intesitas koordinasi dengan Tim Teknis dan pemangku kepentingan lainnya.
Ketepatan dan kecepatan mengelola system informasi BSPS (tingkat akurasi data, penyiapan dan penyajian laporan, dan pengiriman laporan tepat waktu).
Kemampuan mengelola dan menangani permasalahan dan tindak lanjut. Guna terlaksananya penilaian kinerja Koordinator Fasilitator, Koordinator Fasilitator bersama Tim Teknis Kabupaten merumuskan strategi capaian kinerja dimaksud dan format-fomat penilaian kinerjanya.
b. Materi penilaian Kinerja Tenaga Fasilitator (TFL), minimal:
Intensitas kehadiran di Desa/ Kelurahan lokasi pekerjaan. Intensitas Kunjungan ke setiap CPB/ PB dalam rangka pengendalian, pembinaan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan BSPS. Intesitas koordinasi dengan Camat,Kepala Desa, KPB dan pemangku kepentingan lainnya. Ketepatan dan kecepatan mengelola system informasi BSPS (tingkat akurasi data, penyiapan dan penyajian laporan, dan pengiriman laporan tepat waktu). Kemampuan mengelola dan menangani permasalahan dan tindak lanjut. 17
Guna terlaksananya penilaian kinerja TFL, TFL bersama Koordinator Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten merumuskan strategi capaian kinerja dimaksud dan formatfomat penilaian kinerjanya. VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN A. Lokasi pelaksanaan kegiatan Korfas Kabupaten yaitu di dalam satu Wilayah Kabupaten atau sesuai dengan Penugasan PPK di Provinsi Nusa Tenggara Timur, B. Lokasi pelaksanaan kegiatan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yaitu di dalam satu Wilayah Desa/Kelurahan atau sesuai dengan Penugasan PPK/ Tim Teknis Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, VII. PERALATAN KERJA Peralatan kerja diantaranya alat transport, computer/ Laptop disediakan sendiri oleh Korfas Kabupaten dan atau Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). VIII. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN A. Penanggungjawab Kegiatan Penanggungjawab kegiatan Kofas Kabupaten adalah PPK Rumah Swadaya, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. B. Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan yang dimaksudkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini meliputi: 1. Koordinator Fasilitator (Korfas) Kabupaten a. Pelaksana kegiatan sebagai Korfas Kabupaten : 1 (satu) orang di setiap Kabupaten atau sesuai Penugasan PPK/ Kontrak. b. Kualifikasi dan Syarat-syarat sebagai Korfas Kabupaten − Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) jurusan Teknik Sipil/ Arsitektur dengan pengalaman kerja dibidang pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) Tahun atau jurusan lainnya yang berpengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat, minimal 3 (tiga) tahun. − Sehat jasmani dan rohani dan atau tidak sedang menderita sakit kronis/ menahun. − Memiliki Integritas dan dedikasi yang tinggi serta berjiwa social (relawan) untuk membantu masyarakat. − Bukan anggota partai politik atau anggota Tim Sukses PILPRES dan PILEG Tahun 2019. − Bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak dan atau tidak sedang terikat kontrak dengan Institusi/ lembaga lainnya. − Bersedia untuk ditempatkan/ tinggal di ibukota kabupaten lokasi kegiatan selama masa penugasan/ kontrak. − Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ BUMN/ BUMD/ Dosen. − Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme, ketentuan dan substansi program BSPS. − Berpengalaman dalam bekerja bersama masyarakat dan atau pemerintah daerah. − Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat. − Mampu bekerja sama dalam kelompok/ organisasi secara team work . 18
− Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan dan atau kemasyarakatan. − Mampu mengoperasikan komputer/ menguasai program Aplikasi MS Office (word, Exel dan Power Pointl). − Tidak sedang dalam proses pengawasan lembaga peradilan, menjalani sanksi hukum dan atau terlibat masalah hukum pidana atau perdata. − Mampu menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan pemberdayaan. − Diutamakan : Pernah mengikuti kursus/ pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan.
Yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS atau program sejenis.
Yang berdomisili di kabupaten lokasi kegiatan dan atau pernah dalam waktu minimal 6 bulan tinggal di wilayah kabupaten lokasi kegiatan. - Mengikuti seleksi Pengadaan Korfas Kabupaten yang diselenggarakan oleh PPK/ SNVT Peyediaan Perumahan Provinsi NTT.
c. Syarat-syarat Administrasi Korfas Kabupaten: Menyampaikan Surat Lamaran pada Seleksi Pengadaan Korfas Kabupaten yang dilampiri : 1) Surat Pernyataan (seperti form terlampir) 2) Foto Copy KTP hasil perekaman E-KTP yang dilegalisir 3) Foto Copy Ijasah Terakhir yang dilegalisir 4) Foto Copy NPWP 5) Foto Pas Berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar. 6) Surat keterangan pengalaman kerja yang terkait (referensi kerja). 7) Tanggapan Terhadap KAK ini. 8) Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 9) Daftar Riwayat Hidup. 2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). a. Pelaksana kegiatan sebagi TFL, adalah: 1 (satu) orang menangani Minimal 50 Unit / Penerima, di setiap desa atau sesuai Penugasan Tim Teknis Kabupaten. b. Kualifikasi dan syarat-syarat sebagai TFL: - Pendidikan minimal D-III untuk jurusan Teknik Sipil/ Arsitektur dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dibidang pemberdayaan, atau Sarjana Strata 1 (S1) semua Jurusan dengan pengalaman kerja dibidang pemberdayaan minimal 2 (dua) tahun. - Sehat jasmani dan rohani. - Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa social/ relawan untuk membantu masyarakat. - Bukan anggota partai politik atau anggota Tim Sukses PILPRES dan PILEG Tahun 2019. - Bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak dan atau tidak sedang terikat kontrak dengan Institusi/ lembaga lainnya. 19
- Bersedia untuk ditempatkan di Desa/ Kelurahan lokasi kegiatan secara full -
time selama masa penugasan/ kontrak . Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ BUMN/ BUMD/ Dosen. Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme, ketentuan dan substansi program BSPS. Berpengalaman dalam bekerja bersama masyarakat dan atau pemerintah daerah. Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat. Mampu bekerja sama dalam kelompok/ organisasi secara team work . Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan dan atau kemasyarakatan. Mampu mengoperasikan komputer/ menguasai program Aplikasi MS Office (word, Exel). Tidak sedang dalam proses pengawasan lembaga peradilan, menjalani sanksi hukum dan atau terlibat masalah hukum pidana atau perdata. Mampu menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan pemberdayaan. Diutamakan :
Pernah mengikuti kursus/ pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan. Yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS atau program sejenis.
yang berdomisili di kabupaten lokasi kegiatan dan atau pernah dalam waktu minimal 6 bulan tinggal di wilayah kabupaten lokasi kegiatan. - Mengikuti seleksi Pengadaan TFL yang diselenggarakan oleh PPK/ SNVT Peyediaan Perumahan Provinsi NTT. d. Syarat-syarat Administrasi TFL: Menyampaikan Surat Lamaran pada Seleksi Pengadaan Korfas Kabupaten yang dilampiri : 1) Surat Pernyataan (seperti form terlampir) 2) Foto Copy KTP hasil perekaman E-KTP yang dilegalisir 3)Foto Copy Ijasah Terakhir yang dilegalisir 4) Foto Copy NPWP 5) Foto Pas Berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar. 6) Surat keterangan pengalaman kerja yang terkait (referensi kerja). 7)Tanggapan Terhadap KAK ini. 8)Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 9)Daftar Riwayat Hidup.
C. Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, SNVT Penyediaan Perumahan Prov NTT/ PPK Rumah Swadaya dan masyarakat penerima bantuan. IX. JADWAL KEGIATAN a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Koordinator Fasilitator dan TFL, direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu : 20
1) Untuk Korfas Kabupaten dilaksanakan selama 8 (delapan) Bulan. 2) Untuk TFL T-1 TA. 2019 dilaksanakan selama 6 (enam) Bulan 3) Untuk TFL T-0 TA. 2019 dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan b. Jadwal (matriks) Pelaksanaan Kegiatan Adapun matrik pelaksanaan kegiatan Korfas Kabupaten dan TFL yaitu sebagai berikut : No
Uraian Kegiatan
Bulan 1
1
Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan
2
Pembinaan dan Pelatihan TA dan Sub Profesional KMProv, Korfas dan TFL T-0 (TA. 2019) dan T-1 (TA. 2020) Pendampingan dan Pengawasan Identifikasi dan Verifikasi CPB oleh TFL (T-0 2019) dan T-1 (TA.2020) Pendampingan dan pengawasan Penyusunan Proposal oleh Calon Penerima dan TFL (T-0 2019) dan T-1 (TA.2020) Bersama Tim Teknis melakukan Verivikasi Proposal CPB untuk T-1 TA. 2019 dan T-0 TA. 2019 Pengawasan Pendampingan Pendropingan dan Pembayaran Material Tahap I T-1 (TA.2019) dan T-0 (TA.2019). Pengawasan Pendampingan Pelaksanaan Fisik Tahap I dan Penyusunan LPD Tahap I (T-1 TA 2019 dan T-0.TA 2019) Pengawasan Pendampingan Pendropingan dan pembayaran Material Tahap II (T-1 TA 2019 dan T-0 TA. 2019) Pendampingan dan pengawasan Pelaksanaan Fisik Tahap II dan Penyusunan LPD Tahap II (T-1 TA 2019 dan T-0 TA. 2019) Penyusunan Laporan Akhir ((T-1 TA 2019 , T-0.TA 2019 dan (T-1 TA 2020).
3 4
5 6
7 8
9
10
2 3 4 5 6 7 8 9
c. Jadwal Pelaksanaan BSPS Nasional Terlampir. X.
BIAYA Kegiatan ini dilaksanakan dengan pembiayaan sebagai berikut : - Biaya Koordinator Fasilitator yang dialokasikan adalah Maksimal sebasar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, disesuaikan jumlah target dan tingkat kesulitan lokasi per kabupaten, dan akan dikontrakkan secara total untuk 8 (Delapan) bulan penugasan, Besaran Biaya perbulan tersebut terdiri atas Gaji, Beban Biaya Umum/Operasional (bahan/ATK, sewa alat kerja, pembuatan laporan, pengiriman laporan, transport dan Internet) dan pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. - Biaya Fasilitator yang dialokasikan adalah Maksimal sebasar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan (disesuaikan jumlah target dan tingkat kesulitan lokasi), dan akan dikontrakkan secara total untuk 7 (Tujuh) bulan penugasan untuk T- 0 2019, dan 6 (enam) bulan penugasan untuk T-1 2019. Besaran Biaya 21
-
perbulan tersebut terdiri atas Gaji, Beban Biaya Umum/Operasional (bahan/ATK, sewa alat kerja, pembuatan laporan, pengiriman laporan, transport dan Internet) dan pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pembiayaan pekerjaan ini, dibiayai dari dana APBN Tahun Anggaran 2019 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2019. Kupang,
2019
Disusun oleh, PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT
Lidya Estalita Kini, ST, MT NIP. 19750515200604 2 043
22
Lampiran : Dokumen Lamaran Dan Kelengkapannya untuk Koordinator Fasilitator Kabupaten (Korfas Kabupaten) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
A
Form Surat Lamaran di tulis tangan dengan huruf balok pada Kertas Folio bergaris ................, ......, .............2018
Kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT Di Kupang Perihal
:
Lamaran Sebagai ...................... (diisi Korfas atau TFL) ...........pada pelaksanaan Program BSPS Tahun Anggaran 2019
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : …………………………………………………………………………. Tempat Tanggal Lahir : …………………………………………………………………………. Alamat Saat Ini : …………………………………………………………………………. NIK : …………………………………………………………………………. No Telp/HP *) : …………………………………………………………………………. No Email *) : …………………………………………………………………………. Dengan ini mengajukan lamaran untuk menjadi ......( diisi sebagai Korfas saja atau TFL saja). ..... pada penyelenggaraan BSPS dibawa tugas dan tanggung jawab PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. Sebagai bahan pertimbangan dan penilaian Bapak, dengan ini saya lampirkan : 1) Surat Pernyataan (seperti form terlampir) 2) Foto Copy KTP hasil perekaman E-KTP yang dilegalisir 3) Foto Copy Ijasah Terakhir yang dilegalisir 4) Foto Copy NPWP 5) Foto Pas Berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar. 6) Surat keterangan pengalaman kerja yang terkait (referensi kerja). 7) Tanggapan Terhadap KAK ini. 8) Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 9) Daftar Riwayat Hidup. Demikian lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. ........................,..........20.... Yang membuat Lamaran, Meterai 6000 (. .............................. ) [nama jelas]
*)No Email Wajib diisi
23
B
Form kelengkapan Surat Lamaran
B.1 Surat Pernyataan (diketik dengan type huruf arial, ukuran huruf 12 dan spasi single). a. Untuk Koordinator Fasilitator Kabupaten PERNYATAAN. Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : …………………………………………………………………………. Tempat Tanggal Lahir : …………………………………………………………………………. Alamat Saat Ini : …………………………………………………………………………. NIK : …………………………………………………………………………. No Telp/HP *) : …………………………………………………………………………. No Email *) : …………………………………………………………………………. Dengan ini menyatakan : 1. Saya bersedia ditugaskan di Kabupaten/ Kota Se- NTT sebagai Koordinator Fasilitator/Fasilitator pada penyelenggaraan BSPS. 2. Bersedia bekerja Full Time dan Tinggal di Kabupaten/ Kota Se- NTT, lokasi penugasan saya selama masa Konrak Kerja saya berlangsung. 3. Saya tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga/instansi/pihak lainnya. 4. Saya tidak sedang menjadi pegawai PNS/BUMN/BUMD dan atu sebagai Dosen. 5. Saya tidak sedang menjalani sanksi hukum dan atau tidak sedang dalam penyidikan hukum yang berwenang. 6. Saya tidak sedang menjadi Tim Sukses Kandidat PILRES dan PILEG Tahun 2019, bila saya diterima menjadi Korfas Kabupaten/Kota se - NTT pada program BSPS Tahun Anggaran 2019. 7. Saya tidak sedang menderita suatu penyakit kronis dan menahun. 8. Saya memiliki kemampuan/menguasai penggunaan aplikasi komputer program windows dan exel. 9. Saya bersedia untuk tidak mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak Kerja dengan PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. 10. Dengan besaran gaji yang terindikasi dalam KAK, saya siap menyediakan peralatan dan fasilitas kerja di lokasi yang saya ditugas. 11. Bila pernyataan saya tersebut di atas ternyata tidak benar dan atau mengingkarinya, maka saya bersedia menerima sanksi berupa: a) Digugurkan dalam seleksi ini. b) Diberhentikan dari jabatan saya sebagai Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota se - NTT bila sudah ditugaskan. c) Mengembalikan seluruh biaya yang telah saya terima kepada Negara, bila diberhentikan karena angka 11 huruf b) di atas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. ........................,..........20.... Yang membuat pernyataan, Meterai 6000 (....................) [nama jelas] *) Titik Titik diisi nama kabupaten yang diminati.
24
b. Untuk TFL PERNYATAAN. Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : …………………………………………………………………………. Tempat Tanggal Lahir : …………………………………………………………………………. Alamat Saat Ini : …………………………………………………………………………. NIK : …………………………………………………………………………. No Telp/HP : …………………………………………………………………………. No Email : …………………………………………………………………………. Dengan ini menyatakan : 1. Saya bersedia ditugaskan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada penyelenggaraan BSPS. 2. Bersedia bekerja Full Time dan Tinggal di Desa, lokasi penugasan saya selama masa Konrak Kerja saya berlangsung. 3. Saya tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga/instansi/ pihak lainnya. 4. Saya tidak sedang menjadi pegawai PNS/BUMN/BUMD dan atu sebagai Dosen. 5. Saya tidak sedang menjalani sanksi hukum dan atau tidak sedang dalam penyidikan hukum yang berwenang. 6. Saya tidak sedang menjadi Tim Sukses Kandidat PILRES dan PILEG Tahun 2019, bila saya diterima menjadi Korfas Kabupaten/Kota se - NTT pada program BSPS Tahun Anggaran 2019. 7. Saya tidak sedang menderita suatu penyakit kronis dan menahun. 8. Saya tidak sedang menderita suatu penyakit kronis dan menahun. 9. Saya memiliki kemampuan/menguasai penggunaan aplikasi komputer program windows dan exel. 10. Saya bersedia untuk tidak mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak Kerja dengan PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. 11. Dengan besaran gaji yang terindikasi dalam KAK, saya siap menyediakan peralatan dan fasilitas kerja di lokasi yang saya minati. 12. Bila pernyataan saya tersebut di atas ternyata tidak benar dan atau mengingkarinya, maka saya bersedia menerima sanksi berupa: a) Digugurkan dalam seleksi ini. b) Diberhentikan dari jabatan dan pekerjaan saya sebagai TFL, bila sudah ditugaskan. c) Mengembalikan seluruh biaya yang telah saya terima kepada Negara, bila diberhentikan karena angka 11 huruf b) di atas.. 13. Tidak menuntut Pejabat Pengadaan atau Pihak lainnya, bila Program/Kegiatan BSPS di Kabupaten/Kota se - NTT dibatalkan atau ketersediaan TFL nya dikurangi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. ........................,..........20.... Yang membuat pernyataan, Meterai 6000 (....................) [nama jelas] *) Titik Titik diisi nama kabupaten yang diminati.
25
C
Daftar Riwayat Hidup (diketik dengan type huruf arial, ukuran huruf 12 dan spasi single.) Daftar Riwayat Hidup
1. Posisi yang diusulkan 2. Nama Korfas/TFL 3. Tempat/Tanggal Lahir 4. Alamat saat ini 5. No HP/Telp/Email 6. Pendidikan Terakhir a. Nama Lembaga Pendidikan b. Tempat c. Pendidikan Non Formal (kursus/diklat)
7. 8. 9.
Penguasaan Bahasa Indonesia Penguasaan Bahasa Inggris Pengalaman Kerja a) Tahun 2017 c. Nama Proyek d. Lokasi Proyek e. Pemberi Kerja f. Posisi Penugasan g. h. i.
Uraian Tugas/Jabatan Waktu Pelaksanaan Surat Keterangan Pengguna Jasa (Referensi)
b) Tahun 2016 a. Nama Proyek b. Lokasi Proyek c. Pemberi Kerja d. Posisi Penugasan e. Uraian Tugas/Jabatan f. Waktu Pelaksanaan g. Surat Keterangan Pengguna Jasa (Referensi)
: : : : : : : : : : : :
…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….
: : :
…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….
: : :
: : : : : :
…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….
c). ......(dst)…… Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga adanya penipuan, maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan/ditugaskan. ........................,..........20.... Yang membuat,
(........................) [nama jelas]
26
D
Tanggapan Atas KAK (minimal 3 halaman kwarto diketik dengan type huruf arial, ukuran huruf 12 dan spasi single). TANGGAPAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA
Format bebas, minimal menjelaskan : 1. Pendahuluan 2. Maksud dan Tujuan Program BSPS yang terindikasi dalam KAK. 2. Tujuan Penugasn Korfas atau TFL yang terindikasi dalam KAK 3. Pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas yang terindikasi dalam KAK. 4. Dan lainnya.
........................,..........20.... Yang membuat,
(........................) [nama jelas]
27
