Teori Residu (Teori Catur Praja) Van Van Vollenhoven ollenhoven menganjurkan teori Catur Praja (Quarto Politica) yang terdiri terdiri atas penyelenggara pemerintahan pemerintahan (bestuur), kepolisian, kepolisian, peradilan, peradilan, dan legislatif. legislatif. enyelenggarakan enyelenggarakan pemerintahan pemerintahan mangandung makna proaktif, dan van Vollenhoven memperkenalkan prinsip vrijbestuur dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu ke!ajiban dan hak yang melekat pada diri pejabat publik begitu diangkat. "e!ajibannya menganut stelsel residual theory, yaitu melaksanakan tugas apa saja meskipun tidak dinyata dinyatakan kan secara secara eksplis eksplisit, it, selain selain tugas#tu tugas#tugas gas kepolis kepolisian, ian, peradil peradilan, an, dan legislat legislatif. if. $ntuk $ntuk melaksanakan ke!ajiban ini pemerintah memiliki diskresi atau kebebasan bertindak dengan prinsip freies ermessen demi menjaga kepentingan rakyat. %erdasarkan teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya &'mtrek Van et dministratief *echt+, membagi kekuasaanfungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja yaitu) /ungsi memerintah (bestuur) 0alam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas terbatas pada pelaksaan undang#undang saja. Pemerintah Pemerintah banyak mencampuri mencampuri urusan kehidupan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. 1) /ungsi polisi (politie) erupakan fungsi untuk melaksanakan penga!asan secara preventif yaikni memaksa penduduk suatu suatu !ilayah !ilayah untuk untuk mentaat mentaatii keterti ketertiban ban hukum hukum serta serta mengada mengadakan kan penjagaa penjagaan n sebelum sebelumnya nya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara. 2) /ungsi mengadili (justitie) dalah dalah fun fungsi gsi penga!as penga!asan an yang represi represiff sifatn sifatnya ya yang berarti berarti fun fungsi gsi ini melaksa melaksanaka nakan n yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil#adilnya. 3) /ungsi mengatur (regelaar) 4aitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. dapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang#undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan 0P*), melainkan undang#undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk !ilayah dari suatu negara.
Pemikiran Montesqieu Mengenai Trias Politika 15 12 2009
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang asala!
Meskipun pada dasarnya konsep tentang pemisahan kekuasaan telah banyak dikaji oleh para pemikir sebelum Montesquieu seperti yang serupa dengan pemikirannya yaitu John Locke, namun apa yang dilakukan oleh Montesquieu dalam merumuskan mesin politik formal dalam struktur politik teori pemisahan kekuasaan pemerintah. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda Legislatif, !ksekutif, dan "udikatif. #ari ketiga lembaga itu masing$masing mempunyai peranan dan tanggungja%ab tersendiri dalam mengemudikan jalannya suatu pemerintahan yang berdiri disuatu negara. Tak heran hampir seluruh negara$negara di dunia menerapakan konsep ini dalam kehidupan berpolitiknya karena konsep tersebut merupakan cara$cara untuk berpolitik secara demokratis dengan harapan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances &saling koreksi, saling mengimbangi'. (endatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan.)*+ Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam makalah dengan judul "PEI#IRAN $NTE%&IEU EN'ENAI TRIA% P$LITI#A. B. Identiikasi asala!
erdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan pemikiran politik barat ini, yaitu 1. Bagaimana konsep Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu?
C. Pokok asala!
Montesquieu mena%arkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan dapat saling lepas dan dalam tingkat yang sama. -al ini berarti bah%a lembaga$lembaga negara dipisahkan sehingga dapat saling menga%asi dan mengontrol satu sama lain. uatu negara bisa dikatakan sebagai negara yang berdemokrasi dalam kehidupan berpolitik dan bernegaranya apabila diterapkannya konsep trias politika ditubuh bangsa tersebut. #engan melakukan pemisahan$pemisahan kekuasaan antar satu lembaga dengan lembaga lain memungkinkan kontrol dan penga%asan akan lembaga tersebut akan dapat dicapai dengan maksimal. (arena pada dasarnya kekuasaan di suatu negara tidak bisa hanya dilimpahkan di satu lembaga yang independen saja, namun harus dikelola dengan beberapa lembaha independen lainnya &legislatif, eksekutif, dan yudikatif'. #isini dapat dilihat bagaimana lembaga$lembaga tersebut seperti legislatif yang bertugas sebagai pembuat undang$undang, eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana undang$udang, d an yudikatif yang bertugas sebagai pelaksana peradilan)/+ dapat saling menga%asi dan mengontrol agar jalannya kehidupan berdemokrasi dapat berlangsung. BAB II TIN*AUAN TE$RITI#
Trias Politika berasal dari bahasa "unani &Tri0tiga1 2s0porospusat1 Politika0kekuasaan' yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara &eksekutif, yudikatif dan legislatif' untuk di%ujudkan dalam tiga jen is lembaga negara yang saling lepas &independen' dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. (esejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling menga%asi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. (onsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga$lembaga negara yang berbeda. Lembaga$ lembaga negara tersebut adalah lembaga$lembaga pemerintah yang memiliki ke%enangan untuk me%ujudkan dan melaksanakan ke%enangan eksekutif, lembaga$lembaga pengadilan yang ber%enang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga$lembaga per%akilan rakyat &#P4, untuk 5ndonesia' yang memiliki ke%enangan menjalankan kekuasaan legislatif. #i ba%ah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh %akil yang %ajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang di%akilinya &konstituen' dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. #engan adanya pemisahan
kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan pembuatan undang$undang oleh parlemen, pelaksanaan undang$undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari$hari oleh pemerintah.)3+ #alam filsafat ilmu politik pemikiran Montesquieu mengenai Trias Politika berkaitan dengan aliran filsafat idealisme karena sangat menekankan kepada demokrasi dalam tubuh pemerintahan yang tidak dapat ditemui dalam aliran filsafat lainnya. BAB III 'ABARAN UU $NTE%&UIEU
Montesqiueau yang mempunyai nama panjang C!arles+Louis de %e,ondat- aron de La Br/de et de ontes0uieu. Lahir pada tanggal *6 January *768 di ordeau9 dan %afat pada tanggal *: ;ebruary *<==. 5bunya %afat ketika ia masih berusia < tahun, ayahnya meninggal pada tahun *<*3, ketika ia berusia /> tahun. (emudian Montesqiueau diasuh oleh pamannya, Jean astite de econdat. eorang pastur kaya dan terhormat. 5a mendalami hokum dan pernah menjadi praktisi hukum di pengadilan)>+. etelah menyelesaikan di ?atholic ?ollege of julily ia menikah dengan istrinya Jeanne de Lartigue pada usia /7 tahun. )=+ esudahnya dia mencapai kesuksesannya di literature dengan dipublkasikannya Letters persanaes. eorang imajinasi koresponden Persia yang berkunjung ke paris dan mencermati kontraporer sosialnya. Lalu karya selanjutnya ialah mengenai kebangkitan dan kejatuhan 4oma%i, The Cosiderations on the causes of the Grandeur and Decadance of the Roman yang mirip sebuah no@el dan yang paling terbaik ialah karyanya yag bejudul Spirits Of The Laws. erisi konsep hukum modern yang didalamnya terdapat konsep Trias Politika. Montesquieu dalam kehidupannya senang melakukan perjalanan tak heran hamper semua Aegara besar di !ropa telah ia kunjungi. #ia pernah mengunjungi Jerman, 2ustralia, elanda, 5talia, dll. (unjungannya itu bermakna sangat penting atas hasil pemikirannya dimasa depan. Pengalamannya itu memberikan inspirasi, pengalaman dalam pengembangan konsep Trias Politika di masa depan. BAB I1 #$N%EP TRIA% P$LITI#A
(onsep Trias Politika merupakan ide pokok dalam #emokrasi arat, yang mulai berkembang di !ropa pada abad BC55 dan BC555 . Trias Politika adalah anggapan bah%a kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang$undang1 kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang$undang1 ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang$undang.
Trias Politica menganggap kekuasaan$kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. #engan demikian diharapkan hak$hak asasi %arga negara dapat lebih terjamin. (onsep ini pertama kali diperkenalkan dibukunya yang berjudul, L’Esprit des Lois The Spirit of Laws!. ebelumnya konsep ini telah diperkenalkan oleh John Locke. ;ilsuf 5nggris mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya Two Treatises on Ci"il Go"ernment &*78:', yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja$raja tuart di 5nggris serta untuk membenarkan 4e@olusi Demilang tahun *766 &The Dlorious 4e@olution of *766' yang telah dimenangkan oleh Parlemen 5nggris. 5de pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu, dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan ter%ujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bah%a seseorang akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat pada tangannya. Eleh karenanya, dia berpendapat bah%a agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah adan ya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya (arya Montesqiueau ini hampir diterapkan diseluruh Aegara didunia yang menganut #emokrasi termasuk juga 5ndonesia. #i Aegara (omunis yang hanya mempunya satu partai cenderung menjauhi konsep Trias Politica terlihat jelas bah%a bentuk pemerintahan hanya dipegang oleh kalangan partai tunggal tersebut saja, sebut saja ?hina, (orea Ftara dan Fni o@iet &masa perang dingin' adalah sejumlah Aegara yang menjauhi Trias Politica tak heran jika bentuk pemerintahannya bersifat otoriterian karna tidak adanya pembagian kekuasaan. eda dengan Aegara yang mengenakan sistim Trias Politica. #engan adanya lembaga Legislatif, kepentingan rakyat dapat ter%akili secara baik karma merupakan cermin kedaulatan rakyat. elain itu lembaga ini juga mempunyai fungsi sebagai check and balance terhadap dua lembaga lainnya agar tidak terjadi penyele%engan kekuasaan dengan begitu jalannya pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien.)7+ BAB 1 ANALI%I% PENURUT PENULI%
(ekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik. Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya namun dalam hal ini perlu adanya pembagian kekuasaan &trias politica'. #alam analisis ini kami berpendapat bah%a Prinsip trias politika ini terbagi menjadi tiga kekuasaan politik negara untuk di%ujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas &independen' dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. (esejajaran dan independensi k etiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar
ketiga lembaga negara ini bisa saling menga%asi dan saling mengontrol. #an salah satu prinsip trias politica ini biasa dijalani oleh Aegara$negara yang de mokrasi. Trias Politika adalah anggapan bah%a kekuasaan neg ara terdiri dari tiga macam kekuasaan Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasan membuat undang$undang1 kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang$undang1 ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang$undang. (etiga jenis lembaga$lembaga negara tersebut adalah lembaga$lembaga pemerintah yang memiliki ke%enangan untuk me%ujudkan dan melaksanakan ke%enangan eksekutif, lembaga$lembaga pengadilan yang ber%enang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga$lembaga per%akilan rakyat &#P4, untuk 5ndonesia' yang memiliki ke%enangan menjalankan kekuasaan legislatif. #i ba%ah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh %akil yang %ajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang di%akilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif , selain sesuai hukum dan peraturan. #an Trias Politika ini adalah suatu prinsip normatif bah%a kekuasaan$kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh fihak yang berkuasa. elain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil$hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak %ajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh %arganegara, namun oleh sebagian %arga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. ebagai tambahan, tidak semua %arga negara berhak untuk memilih kecuali yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Jadi dalam hal ini Trias Politica banyak digunakan atau diterapkan pada negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presidennya dan sebagai presiden itu bukan menjadi satu$ satunya kekuasaan yang ber%enang atas semua kekuasaan di negara itu jadi perluk adanya pembagian kekuasaan. BAB 1I #E%IPULAN
#oktrin trias politika ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke &*73/$*<:>' dan Montesquieu &*768$*<==' dan doktrin ini biasa ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan. John Locke mengemukakan konsep trias politika ini dalam bukunya berjudul Two Treatises on Ci"il Go"ernment yang ditulisnya sebagai kritikan atas kekuasaan absolut. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yang masing$masing terpisah$pisah satu sama lain. (ekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang$undang, kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang$undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya &de%asa ini disebut hunbungan luar negeri'. eberapa puluh tahun kemudian, pada tahun *<>6, filusuf Perancis
Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya LG!sprit des Lois &The pirit of the La%s'. (arena melihat sifat dari raja$raja ourbon, dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana %arga negaranya merasa lebih terjamin hakn ya. #alam uraian dia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurut dia tiga kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas &fungsi' maupun mengen ai alat perlengkapan &organ' yang menyelenggarakan. Terutama adanya kebebasaan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, oleh karena disinilah letaknya kemerdekaan indi@idu dan hak aHasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. (ekuasaan legislatif menurut dia adalah kekuasaan untuk membuat undang$undang kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang$undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang$undang. Jadi berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan pengadili &yudikatif' itu sebagai kekuasan yang berdiri sendiri. -al ini disebabkan oleh karena dalam pekerjaannya sehari$hari sebagai hakim, Montesquieu mengetahui bah%a kekuasaan eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan pengadilan. ebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan kedalam kekuasaan eksekutif. Eleh Montesquieu dikemukakan bah%a kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah. #ikatakan olehnya I(alau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak aka nada kemerdekaan. 2kan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsa%an ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga$tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang$undang, menyelenggarakan keputusan$keputusan umum dan mengadili persoalan$persoalan antara indi@idu$indi@iduG. Pokoknya Montesquieu dengan teorinya itu menginginkan jaminan bagi kemerdekaan indi@idu terhadap tindakan se%enang$%enang dari penguasa. #an hal ini menurut pandangannya, hanya mungkin tercapai, jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut)<+
. Pengertian Huku2 Ad2inistrasi Negara 3) Pengertian Ad2inistrasi Negara
5stilah 2dministrasi berasal dari bahasa Latin yaitu Ad2inistrare- yang artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu
dengan yang lain. Aamun tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi. Menurut Liang Die dalam 2li MufiH &/::>*.>' menyebutkan bah%a 2dministrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. ehingga dengan demikian 5lmu 2dministrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. #ari definisi administrasi menurut Liang Die kita mendapatkan tiga unsur administrasi, yang terdiri *. kegiatan melibatkan dua orang atau lebih /. kegiatan dilakukan secara bersama$sama, dan 3. ada tujuan tertentu yang hendak dicapai (erjasama itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, kerjasama dapat terjadi dalam semua hal bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, atau budaya. #ari sifat dan kepentingannya, kerjasama dapat dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan yang bersifat pri@at dan kegiatan yang bersifat publik. ehingga ilmu yang mempelajarinya dibedakan menjadi dua pula yaitu ilmu administrasi pri@at &pri"ate administration! dan ilmu administrasi negara & public administration!. Perbedaan antara dua cabang ilmu ini &pri@ate administration dan public administration' terletak pada fokus pembahasan atau obyek studi dari masing$masing cabang ilmu tersebut. 2dministrasi negara memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga$lembaga pemerintah, sedangkan administrasi pri@at memfokuskan perhatiannya pada lembaga$lembaga bisnis s%asta. #engan demikian ilmu administrasi negara & public administration! dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam organisasi atau institusi yang bersifat publik yaitu negara. Mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan administrasi, lebih lanjut Liang Die dalam 2li MufiH &/::> *.=' mengelompokkan menjadi tiga macam kategori definisi administrasi yaitu 3. Ad2inistrasi dala2 4engertian 4roses atau kegiatan
ebagaimana dikemukakan oleh ondang P. iagian bah%a administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Ad2inistrasi dala2 4engertian tata usa!a
a. Menurut Muna%ardi 4eksodipra%iro, bah%a dalam arti sempit administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta$fakta secara tertulis, dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya. b. D. (artasapoetra, mendefinisikan bah%a administrasi adalah suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia danatau badan hukum yang dilakukan secara tertulis. c. -arris Muda, administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis menulis, surat menyurat dan mencatat &membukukan' setiap perubahankejadian yang terjadi di dalam organisasi itu. 6. Ad2inistrasi dala2 4engertian 4e2erinta! atau ad2inistrasi negara
a. ijana, 2dministrasi negara adalah rangkaian semua organ$organ negara terendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan kepolisian. b. ". ayong, menyebutkan bah%a administrasi Aegara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha$usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai. #ari berbagai definisi tentang administrasi Aegara, 2li MufiH &/::>*.<' menyebutkan ada dua pola pemikiran yang berbeda tentang administrasi negara yaitu *. Pola Pe2ikiran Perta2a
Memandang administrasi Aegara sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh lembaga eksekutif. Marshall !d%ard #imock dan Dladys Egden #imock &*87>', yang mengutif definisi .;. illougby, yaitu bah%a fungsi administrasi adalah fungsi untuk secara nyata mengatur pelaksanaan hukum yang dibuat oleh lembaga legislati@e dan ditafsirkan oleh lembaga yudikatif. /. Pola Pe2ikiran #edua Pola kedua menyatakan bah%a administrasi Aegara lebih luas daripada sekedar membahas akti@itas$akti@itas lembaga eksekutif saja. 2rtinya 2dministrasi Aegara meliput seluuh akti@itas dari ketiga cabang pemerintahan, mencakup baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislati@e dan yudikatif, yang semuanya bermuara pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik. J.M. Pfifftner berpendapat bah%a administrasi Aegara adalah koordinasi dari usaha$saha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Mendasarkan pada pola kedua di atas, ;eli9 2. Aigro dan Lloyd D. Aigro &*8<<*6' menyimpulkan bah%a administrasi negara adalah *' usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik /' meliputi seluruh cabang pemerintahan serta merupakan pertalian diantara cabang pemerintahan &eksekutif, yudikatif, dan legislatif'. 3' Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan publik &public polic#! dan merupakan bagian dari proses politik >' 2mat berbeda dengan administrasi pri@at =' erhubungan erat dengan kelompok$kelompok pri@at dan indi@idual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
ementara ?..T. (ansil &*86=/' mengemukakan arti 2dministrasi Aegara adalah sebagai berikut *' ebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau istansi politik &kenegaraan' artinya meliputi organ yang berada di ba%ah pemerintah, mulai dari presiden, menteri, termasuk gubernur, bupati%alikota &semua organ yang menjalankan administrasi negara'. /' ebagai fungsi atau sebagai akti@itas, yakni sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara 3' ebagai proses teknis penyelenggaraan undang$undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang$undang. Tujuan administrasi negara sangat tergantung pada tujuan dari negara itu sendiri. 5ndonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan FF# *8>=, selayaknya pula bah%a tujuan dari administrasi negaranya berdasar dan bersumber pada nilai$nilai Pancasila dan FF# *8>= dimana dalam Pembukaannya disebutkan bah%a Aegara 5ndonesia bertujuan untuk bagaimana melindungi segenap bangsa 5ndonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, me%ujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam usaha perdamaian dunia. Jadi tugas administrasi negara adalah memberikan pelayanan &ser"ice! yang baik kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta mengabdi kepada kepentingan masyarakat. ukan sebaliknya yang seringkali terjadi masyarakat yang harus melayani administrator negara. Fntuk itu agar penyelenggaraan administrasi negara ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan cita$ cita bangsa maka dituntut partisipasi masyarakat & social participation', dukungan dari masyarakat kepada administrasi negara & social support!$ penga%asan dari masyarakat terhadap kinerja administrasi negara & social control!$ serta harus ada pertanggung ja%aban dari kegiatan administrasi negara & social responsibilit#'. 5) Huku2 Ad2inistrasi Negara
5stilah -ukum 2dministrasi Aegara &yang dengan (eputusan Menteri Pendidikan dan (ebudayaan Ao. :*86L5*8
-ukum Aegeri maupun %asta di 5ndonesia, dalam pasal = disebut Huku2 Tata Pe2erinta!an' berasal dari bahasa elanda %dministratiefrecht$ %dministrati"e Law &5nggris',
Droit %dministratief &Perancis', atau &erwaltun'srecht &Jerman'. #alam (eputusan #irjen #ikti #epdikbud Ao. 3:#J(ep*863 tentang (urikulum 5nti Program Pendidikan arjana idang -ukum disebut dengan istilah -ukum 2dministrasi Aegara 5ndonesia, sedangkan dalam (eputusan #irjen #ikti Ao. :/#J(ep*88*, mata kuliah ini dinamakan 2sas$2sas -ukum 2dministrasi Aegara. #alam rapat dosen ;akultas -ukum Aegeri seluruh 5ndonesia pada bulan Maret *8<3 di ?ibulan, diputuskan bah%a sebaiknya istilah yang dipakai adalah IHuku2 Ad2inistrasi Negara- dengan tidak menutup kemungkinan penggunaan istilah lain seperti
-ukum Tata Fsaha Aegara, -ukum Tata Pemerintahan atau lainnya. 2lasan penggunaan istilah Huku2 Ad2inistrasi Negara ini adalah bah%a -ukum 2dministrasi Aegara merupakan istilah
yang luas pengertiannya sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan negara 4epublik 5ndonesia ke depan. #an berdasarkan (urikulum Program arjana Pendidikan Pancasila dan (e%arganegaraan #irjen #ikti #epdiknas tahun /:::, mata kuliah ini disebut Huku2 Ad2inistrasi Negara dengan bobot / (. -ukum 2dministrasi Aegara sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum1 dan oleh karena hukum itu sukar dirumuskan dalam suatu definisi yang tepat, maka demikian pula halnya dengan -ukum 2dministrasi Aegara juga sukar diadakan suatu perumusan yang sesuai dan tepat. Mengenai -ukum 2dministrasi Aegara para sarjana hukum di negeri elanda selalu berpegang pada paham Thorbecke, beliau dikenal sebagai apak istematik -ukum Tata Aegara dan -ukum 2dministrasi Aegara. 2dapun salah satu muridnya adalah Eppenheim, yang juga memiliki murid Mr. ?. Can Collenho@en. Thorbecke menulis buku yang berjudul %antekenin'en op de Grondwet &?atatan atas undang$undang dasar' yang pada pokoknya isi buku ini mengkritik kebijaksanaan 4aja elanda illem 5, Thorbecke adalah orang yang pertama kali mengadakan organisasi pemerintahan atau mengadakan sistem pemerintahan di elanda, dimana pada saat itu 4aja illem 5 memerintah menurut kehendaknya sendiri pemerintahan di #en -aag, membentuk dan mengubah kementerian$kementerian menurut orang$orang dalam pemerintahan. Eppenheim memberikan suatu definisi -ukum 2dministrasi Aegara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan$ketentuan yang mengikat badan$badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan$badan itu menggunakan %e%enang yang telah diberikan kepadanya oleh -ukum
Tata Aegara. -ukum 2dministrasi Aegara menurut Eppenheim adalah sebagai peraturan$ peraturan tentang negara dan alat$alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya &hukum negara dalam keadaan bergerak atau staat in bewe'in' '. edangkan murid Eppenheim yaitu Can Collenho@en membagi -ukum 2dministrasi Aegara menjadi > yaitu sebagai berikut *' -ukum Peraturan Perundangan &re'elaarsrecht(the law of the le'islati"e process! /' -ukum Tata Pemerintahan &bestuurssrecht( the law of 'o"ernment! 3' -ukum (epolisian & politierecht( the law of the administration of securit#! >' -ukum 2cara Peradilan & )ustitierecht( the law of the administration of )ustice!$ yang terdiri dari a. Peradilan (etatanegaraan b. Peradilan Perdata c. Peradilan Pidana d. Peradilan 2dministrasi Ftrecht &*86=' dalam bukunya Pengantar -ukum 2dministrasi Aegara mengatakan bah%a -ukum 2dministrasi Aegara ialah himpunan peraturan Kperaturan tertentu yang menjadi sebab, maka negara berfungsi. #engan kata lain -ukum 2dministrasi Aegara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi %e%enang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. ementara itu pakar hukum 5ndonesia seperti Prof. #r. Prajudi 2tmosudirjo, .-. &*88>', berpendirian bah%a tidak ada perbedaan yuridis prinsipal antara -ukum 2dministrasi Aegara dan -ukum Tata Aegara. Perbedaannya menurut Prajudi hanyalah terletak pada titik berat dari pembahasannya. #alam mempelajari -ukum Tata Aegara kita membuka fokus terhadap konstitusi negara sebagai keseluruhan, sedangkan dalam membahas -ukum 2dministrasi Aegara lebih menitikberatkan perhatian secara khas kepada administrasi negara saja. 2dministrasi
merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam konstitusi negara di samping legislatif, yudikatif, dan eksaminasi. #apat dikatakan bah%a hubungan antara -ukum 2dministrasi Aegara dan -ukum Tata Aegara adalah mirip dengan hubungan antara hukum dagang terhadap hukum perdata, dimana hukum dagang merupakan pengkhususan atau spesialisasi dari hukum perikatan di dalam hukum perdata. -ukum 2dministrasi Aegara adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari -ukum Tata Aegara yakni bagian hukum mengenai administrasi negara. erdasarkan definisi -ukum 2dministrasi Aegara menurut Prajudi 2tmosudirdjo &*88>', maka dapatlah disimpulkan bah%a -ukum 2dministrasi Aegara adalah hukum mengenai seluk$ beluk administrasi negara &hukum administrasi negara heteronom' dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri &hukum administrasi negara otonom' di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas$tugasnya. -ukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara atau hukum politik negara. -ukum administrasi negara sebagai hukum operasional negara di dalam menghadapi masyarakat serta penyelesaian pada kebutuhan$kebutuhan dari masyarakat tersebut. -ukum 2dministrasi Aegara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi Aegara dengan %arga masyarakat, dimana administrasi Aegara diberi %e%enang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari polic# suatu pemerintahan. ?ontoh, polic# pemerintah 5ndonesia adalah mengatur tata ruang di setiap kota dan daerah di seluruh 5ndonesia dalam rangka penataan lingkungan hidup. 5mplementasinya adalah dengan mengeluarkan undang$undang yang mengatur tentang lingkungan hidup. Fndang$undang ini menghendaki bah%a setiap pembangunan harus mendapatkan iHin dari pejabat yang ber%enang. Pelaksanaannya adalah bah%a disetiap daerah ada pejabat administrasi Aegara yang ber%enang memberimenolak iHin bangunan yang diajukan masyarakat melalui (eputusan 2dministrasi Aegara yang berupa iHin mendirikan bangunan. B. La4angan Pekerjaan Ad2inistrasi Negara
ebelum abad ke *< adalah sukar untuk menentukan mana lapangan administrasi Aegara dan mana termasuk lapangan membuat undang$undang dan lapangan kehakiman, karena pada %aktu itu belum dikenal Ipemisahan kekuasaan, pada %aktu itu kekuasaan Aegara dipusatkan pada tangan raja kemudian pada birokrasi$birokrasi kerajaan. Tapi setelah abad ke *< timbulah aliran baru yang menghendaki agar kekuasaan negara dipisahkan dari kekuasaan raja dan diserahkan kepada tiga badan kenegaraan yang masing$masing mempunyai lapangan pekerjaan sendiri$ sendiri terpisah yang satu dari yang lainnya seperti yang telah dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. ejak itu baru kita mengetahui apakah yang menjadi lapangan administrasi negara itu. Maka yang menjadi lapangan administrasi negara berdasarkan teori Trias Politica John Locke maupun Monesquieu adalah lapangan eksekutif yaitu lapangan yang melaksanakan undang$undang. ahkan oleh John Locke tugas kehakiman dimasukkan ke dalam lapangan eksekutif karena mengadili itu termasuk melaksanakan undang$undang. ejak adanya teori Ipemisahan kekuasaan ini lapangan administrasi negara mengalami perkembangan yang pesat. Tetapi ajaran Trias Politica ini hanya dapat diterapkan secara murni di negara$negara seperti yang digambarkan oleh 5mmanuel (ant dan ;ichte yaitu di negara$negara hukum dalam arti sempit atau seperti yang disebut Ftrech IAegara -ukum (lasik &klasieke rechtsstaat!$ tetapi tidak dapat
diterapkan
kedalam
system
pemerintahan
dari
suatu
negara
hukum
modern
&moderneechsstaat!$ karena lapangan pekerjaan administrasi negara pada Aegara hukum modern adalah lebih luas dari pada dalam negara hukum klasik. 2pakah sebabnya maka lapangan administrasi negara dalam negara hukum modern itu lebih luas dari pada dalam negara hukum klasik, hal ini dapat dilihat dari ciri$ciri kedua negara tersebut.
