Teori Regulasi

Teori Regulasi/Peraturan Teori Regulasi /Peraturan 1. Teori Teori Kepentingan Publik. Teori Teori ini menunj menunjukka ukkan n regula regulasi si yang merupak merupakan an hasil hasil dari dari tuntut tuntutan an publik publik untuk untuk koreks koreksii kegagalan kegagalan pasar. pasar. Dalam teori ini, kewenangan kewenangan pusat, pusat, termasuk termasuk juga badan pengawas regulator regulator,, diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang terbai terbaik k diguna digunakan kan untuk untuk mengat mengatur ur sehing sehingga ga dapat dapat memaksi memaksimal malkan kan keseja kesejahte hteraa raan n sosial sosial.. Akibatnya, peraturan dianggap sebagai trade off antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam  bentuk operasi omproed pasar. !ementara pandangan ini merupakan yang ideal tentang  bagaimana peraturan harus dilakukan, namun ada masalah dalam pelaksanaannya.

".

#egulatory $apture Theory. %eskipun %eskipun pada faktanya peraturan dibuat untuk menjaga kepentingan umum pengguna,tuju pengguna,tujuan an ini tidak tidak bisa bisa di&apai di&apai karena karena dalam dalam proses proses pembuat pembuatanny annyaa pembua pembuatt peratu peraturan ran mendom mendomina inasi si  peraturan tersebut karena dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling banyak  mempengaruhi legistif.

'.

Teori Teori Kepentingan (ndiidu. Teori Teori ini disampaikan disampaikan george stigler stigler Tahun Tahun 1)*1yang 1)*1yang mengatakan mengatakan bahwa aktiitas seputar   peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok   berkepentingan. kelompok berkepentingan +eksekutifindustrisebagai sisi sang Permintaandemand dan legislatif sebagai supply. aga agaim iman anaa teor teorii / teor teorii regu regula lasi si dite ditera rapk pkan an pada pada prak prakte tek k akun akunta tans nsii dan dan audi auditi ting ng00 Pada bagian ini, kami mengeksplorasi sejauh mana teori kepentingan umum, &apture dan teori kepentingan pribadi dapat diterapkan dalam praktek. Kami mengamati bahwa pemerintah di  banyak negara telah melakukan interensi dalam proses menetapkan standar akuntansi dan audit. %eskipun standar pada awalnya di bawah kendali sektor swasta, suksesi peristiwa menyebabkan kendali pemerintah di banyak negara. !ebagai &ontoh, dalam standar akuntansi Australia yang dikemb dikembangk angkan an oleh oleh akuntan akuntan.. Pemeri Pemerinta ntah h &ur &ur tangan tangan dalam dalam proses proses penyusu penyusunan nan standar  standar  akuntan akuntansi si dari dari tahun tahun 1)2 dengan dengan mendir mendirika ikan n badan/b badan/badan adan dengan dengan tanggun tanggung g jawab jawab untuk  untuk  menyebar menyebarkan kan standar standar akunta akuntansi nsi.. Kami Kami membah membahas as sejauh sejauh mana mana badan/ badan/bada badan n terseb tersebut ut yang 3ditan 3ditangka gkap4 p4 oleh oleh para para pihak pihak yang yang men&ip men&iptak takan an peratu peraturan ran.. Kami Kami juga juga mempert mempertimb imbang angkan kan  peranan kelompok kepentingan swasta dalam memperoleh regulasi yang menguntungkan untuk  kepentingan mereka sendiri. Kerangka Kerja Regulasi Untuk Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi  proses menghasilkan informasi keuangan. Pada bagian ini kita dijelaskan sejumlah elemen kun&i yang dapat diamati di sejumlah kerangka kerja pelaporan keuangan negara. Tujuan kami adalah untuk menyediakan 5proforma5 dari kerangka regulatoty dan untuk menunjukkan bagaimana unsur unsur/un /unsur sur mempeng mempengaru aruhi hi pembuat pembuatan an lapora laporan n keuanga keuangan. n. Pertam Pertama, a, kita kita bahas bahas persya persyarat ratan an hukum, yaitu hukum yang mensyaratkan persiapan dan audit laporan keuangan. Hukum tersebut dapat terkandung dalam perusahaan, pasar modal dan hukum perpajakan. Persyaratan umum yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan adalah tugas untuk menyiapkan rekening +sesuai dengan standar akuntansi dan persyaratan hukum lainnya-, agar mereka diaudit oleh

auditor eksternal dan mengajukan mereka ke badan pemerintah. !elanjutnya apa yang kita maksud dengan perusahaan pemerintah eberapa praktek tata kelola perusahaan mengikuti  persyaratan hukum, sementara yang lain men&erminkan rekomendasi 5praktek terbaik5 yang dikembangkan oleh sektor swasta