Teori Akuntansi Keuangan - Chapter 3 Applying Theory to Accounting Regulation

Makalah TAK Applying Theory to Accounting Regulation    

Farisan W. Miranti Novita Rayhan Sayyid

Statement of Authorship “Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.

Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami menyatakan dengan jelas menggunakannya.

Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”

Mata Ajaran

: Teori Akuntansi Keuangan

Judul Makalah/Tugas

: Applying theory to accounting regulation

Tanggal

: 7 September 2015

Dosen

: Desi Adhariani S.E., Ak., M.Si.

Nama : NPM :

Nama : NPM :

Nama : NPM :

Nama : NPM :

(Jika bentuknya tugas kelompok, tuliskan nama, NPM dan tanda tangan dari seluruh anggota kelompok)

2| Applying Theory to Accounting Regulation

PENDAHULUAN Setiap akhir semester atau akhir tahun, perusahaan akan menyiapkan laporan keuangan dan diaudit oleh independent auditor. Perusahaan membuat siaran pers untuk investor dan adviser dalam rangka laporan keuangan yang sudah diaudit dan diterbitkan di bursa efek. Sejauh mana teori dapat membantu kita untuk mengerti kenapa aktivitas ini bisa terjadi? Dapatkan teori menjelaskan mengapa Private Sector dan Pemerintah dan agen mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pelaporan keuangan? Godfrey mengemukakan sejumlah teori yang relevan terhadap praktik akuntansi dan audit, yaitu teori Efficient Market dan Teori Keagenan untuk memahami penentuan dimana laporan keuangan terjadi. Ada tiga teori khusus untuk regulasinya, khususnya peraturan dalam Pasar Modal. Teori itu adalah Public Interest, Regulatory Capture dan Private Interest. Dapatkah Teori Public Interest menjelaskan intervensinya dalam pasar, atau apakah Teori Private Interest lebih menyesuaikan? Jika sebagian besar grup industri dapat memastikan bahwa hasil dari standar akuntansi yang mana sejalan dengan pilihannya untuk pengukuran dan pengungkapan akuntansi, sudahkah Grup menentukan Standard Setter? Selanjutnya adalah penggambaran proses penentuan standar internasional. Standar Akuntansi dapat dilihat sebagai kunci dari regulatory framework sebagaimana dapat mempengaruhi sikap si pembuat dan auditor demikian infomasi yang dihasilkan untuk pengguna laporan keuangan. Karena standar akuntansi terlibat dengan transfer kekayaan, banyak pihak yang concern terhadap isinya dan akhirnya terlibat dengan pembuatan laporan keuangan.


Learning Objectives 1 Teori dari Peraturan yang Relevan untuk Akuntansi dan Audit. 1. Teori Efficient Markets Para ekonom pasar bebas membantah bahwa pasar akan berfungsi sangat baik tanpa adanya campur tangan pemerintah, dan maksimum efisiensi dicapai dengan Supply dan Demand untuk mendikte perilaku pasar. Dalam pasar modal di dunia internasional Supply dan Demand sangat berpengaruh dalam arus informasi dan penanaman modal. Namun, pemerintah juga berperan aktif dalam pasar, tidak hanya mengatur kegiatan pasar tetapi juga menyediakan informasi menganai kondisi pasar modal. Campur tangan pemerintah dapat membantu perkembangan pasar dan pertumbuhan pasar. Pasar yang adil dan transparan dinilai dapat menarik partisipan.

Akuntansi dapat memberikan informasi perusahaan. Advokat dari pendekatan pasar modal membantah bahwa informasi akuntansi seperti produk lain, ada Demand dan Supply. Demand untuk informasi akuntansi oleh user dan Supply informasi tersebut

diperoleh

dari

laporan

keuangan

perusahaan.

Dapat

disimpulkan

equilibriumnya adalah informasi akuntansi.

Karena perusahaan sebagai Supplier bagi informasi akuntansi, jadi keseimbangan akan berada dititik dimana perusahaan akan tetap menghasilkan informasi yang sudah dimanipulasi sedemikan rupa, dan user yang merasa informasi tersebut lebih bermanfaat daripada biaya yang ia keluarkan. Apabila salah satu dari kedua itu tidak terpenuhi maka informasi akuntansi tidak akan diperoleh. Dengan kata lain, kekuatan pasar bebas dapat menentukan jenis informasi keuangan apa yang harus disajikan dan standar penting yang digunakan sebagai dasar kegiatan tersebut.

Teori tersebut tidak berguna karena mekanisme pasar tidak dapat memenuhi equilibrium seperti keadaan diatas. Informasi akuntansi berbeda dengan produk barang atau jasa yang biasanya. Kenapa? Karena informasi akuntansi sebuah perusahaan adalah “public” goods, yang mana ketika suatu perusahaan sudah mengeluarkan informasi akuntansi maka informasi tersebut dapat digunakan oleh siapa saja. Walaupun bisa saja informasi tersebut terjual kepada pihak tertentu, pihak lain yang tidak membayar tetap dapat memperoleh informasi tersebut (free-rider).


Contohnya, analis keuangan dan investor yang potensial. Regulasi dapat membuat perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yang sebenarnya dan meyakinkan pasar modal yang efisien.

Walaupun aturan pasar benar-benar diberlakukan untuk informasi akuntansi, sebuah dewan yang membuat aturan harus membuat suatu aturan untuk mengatur informasi apa saja yang dapat diakses secara bebas oleh semua pihak. Nilai dari informasi yang dihasilkan oleh perusahaan kepada user akan sangat tinggi apabila dapat dibandingkan dnegan informasi perusahaan lain di industri yang serupa.

2. Teori Keagenan Permintaan informasi keuangan bisa dikategorikan sebagai stewardship atau bertujuan decision-making. Atkinson dan Feltham mengemukakan bahwa teori keagenan mempertimbangkan sebagian besar untuk stewardship. Teori ini menekankan pada hubungan dimana kesejahteraan satu orang dipercayakan ke satu yang lain (Cth: Manajer). Teori ini merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan variabel aspek perilaku manusia karena pada dasarnya hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang bertolak belakang. Atkinson dan Feltham menjelaskan permintaan untuk pelayanan informasi tersebut berhubungan dengan keinginan untuk memotivasi agen dan mendistribusikan resiko secara efisien.

Permintaan informasi untuk kepentingan decision-making berhubungan dengan peran informasi dalam statistical decision theory. Informasi akan berharga apabila informasi dapat meningkatkan alokasi sumberdaya dan resiko dalam perekonomian. Atau paling tidak mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian dalam teori agen diklasifikasikan menjadi ex ante dan ex post. Ex ante disebut juga sebelum kejadian, ketidakpastian muncul pada saat keputusan dibuat, seperti ketidakpastian mengenai kejadian yang berpengaruh dalam produksi, atau ketidakpsatian mengenai keahlian manajer itu sendiri. Ex post disebut juga setelah kejadian, ketidakpastian muncul setelah keputusan dibuat dan hasil sudah terlihat. Teori agen fokus pada dampak alternatif yang akan memberikan efek ketidakpastian ex post.


Teori agen memberikan kerangka untuk mempelajari kontrak antara principal dan agen untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari sebuah standar. Contoh, kompensasi manajer tergantung dari profit atau mereka tidak mendapatkan insentif. Karena ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh seorang agen dengan pemilik, kemungkinan muncul misalign antara manajemen dan pemilik. Sejauh mekanisme pasar tidak efisien, peraturan akuntansi diperlukan untuk mengurangi hasil yang tidak efisien dan tidak adil.

3. Teori Regulasi a. Teori Kepentingan Publik Alasan utama adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan pasar adalah demi kepentingan publik, yang menuju pada kegagalan pasar. Kerangka teori ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dari adanya kegagalan potensial dalam pasar, meliputi: monopoli, oligopoli, halangan untuk masuk pasar, informasi tidak sempurna antara penjual dan pembeli, dan barang publik. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa Pasar Ekonomi adalah subjek dari beberapa kegagalan pasar yang mana jika dilupakan, akan menghasilkan hasil yang tidak efisien. Berdasarkan tiga asumsi yaitu : 

Kepentingan

konsumen dalam bentuk legislatif melalui kegiatan pasar

internal. 

Ada agen yang akan memantau regulasi yang mengatas namakan “public interest”.



Pemerintah tidak memilikiperan independen dalam perkembangan regulasi.

b. Regulatory Capture Theory Walaupun tujuan sebenarnya dibuatnya peraturan pada pasar adalah untuk melindungi kepentingan umum, namun tujuan tersebut sulit untuk tercapai karena adalah konflik kepentingan yang dilakukan oleh pihak regulator itu sendiri. Itulah yang ingin dijelaskan oleh teori ini. Capture Theory mengasumsikan bahwa semua anggota economically rational, setiap orang mengejar kepentingannya masing-masing. Regulasi memiliki potensi untuk distribusi kemakmuran. Oleh karena itu, masyarakat pasti akan melobi sebuah peraturan demi kepentingannya. Asumsi yang lainnya adalah dengan public interest theory, pemerintah tidak


memiliki peran independen dalam proses regulasi, dan akan ada grup yang terus memaksakan kepentingannya dalam regulasi. Capture muncul dalam salah satu dari empat situasi, jika entitas :  Mengontrol regulasi dan agen pembuat regulasi.  Mengambilalih aktivitas pembuat regulasi agar kepentingan pribadi terpenuhi.  Menetralisasi dengan memberikan peraturan dewan.  Dalam proses yang tidak dapat dipisahkan, interaksi dengan regulator, dapat memilih regulator sehingga memiliki tujuan yang sama, dengan memberikan regulasi yang mereka inginkan.

Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam pasar dan mempengaruhi posisi keuangan industri yang merupakan bagian dari pasar tersebut. Teori ini menyarankan agar lembaga akuntansi profesional atau sektor swasta berperan secara aktif dalam menetapkan suatu standar yang akan digunakan dalam sistem pelaporan industri dalam pasar itu sendiri.

c.

Teori Kepentingan Pribadi Teori ini muncul karena tanggapan pemerintah atas permintaan publik untuk mengoreksi praktik inefisien yang dilakukan oleh individu atau organisasi, asumsi ini diuji oleh George Stigler, 1971. George Stigler menguji apakah pemerintah memiliki sumber daya yang tidak akan dibagikan kepada masyarakat maupun yang paling kuat sekalipun? jawabannya Kekuatan Paksaan. Kekuatan Paksaan ini adalah sumber daya potensial atau ancaman untuk semua perusahaan, dan dengan kekuatannya pemerintah dapat melarang dan/atau untuk memberikan pajak dan subsidi, pemerintah bisa dan dapat menolong bahkan mematikan suatu bisnis kapan saja. Teori ini percaya dnegan adanya Supply dan Demand, yang mana perusahaan yang memproduksi produk tertentu akan menawarkan harga setinggi-tingginya terlebih produk tersebut adalah barang vital bagi masyarakat, membuat masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Dengan kondisi seperti ini, kebijakan pemerintah hanya memberikan manfaatnya pada produsen.


Intinya teori ini percaya bahwa peraturan bukan merupakan jawaban dari pemerintah atas permintaan pasar, melainkan dibuat untuk mereka yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pemerintah dan memperoleh keuntungan optimal dari dibuatnya peraturan itu. Teori ini memprediksi bahwa pembuat regulasi akan menggunakan kewenangannya untuk mentransfer pendapatan dari mereka yang tidak memiliki kekuatan politik kepada mereka yang memiliki kekuatan politik.


Learning Objectives 2 Aplikasi Teori Regulasi terhadap Praktik Akuntansi dan Audit

Di bagian sebelumnya , telah dijelaskan mengenai beberapa Teori Regulasi , yang mana dimaksud untuk menjelaskan peraturan–peraturan tentang sistem akuntansi dan pengauditan. Untuk selanjutnya terdapat beberapa pengaplikasian dari masing-masing teori tersebut dalam kehidupan nyata dan sampai sejauh mana teori–teori tersebut mampu menjelaskan dan memprediksi peraturan–peraturan akuntansi dan pengauditan setelah dilakukannya pengamatan pada pasar modal. Aplikasi Teori Kepentingan Publik Dalam Teori Kepentingan Publik , pemerintah melakukan campur tangan dalam pembuatan peraturan pada pelaporan keuangan sebagi respon dari kegagalan pasar dalam memenuhi kepentingan publik. Mekanisme pasar telah gagal dalam menciptakan pasar yang efisien sehingga tindakan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan yang lebih baik. Tindakan dari Sarbanes-Oxley pada tahun 2002 dalam menangani bangkrutnya Enron Corp dan perusahaan audit Arthur Anderson dapat dipandang sebagai suatu implementasi dari Teori Kepentingan Publik. Sistem pelaporan keuangan dan tata keola perusahaan yang baru telah diperkenalkan dan standar baru dan juga sistem pengawasan yang baru untuk para auditor juga telah dibentuk. Tindakan dari Sarbanes-Oxley tersebut dianggap sebagai sistem perlindungan terbesar dalam sejarah ekonomi dunia. Contoh yang lebih awal adalah diciptakannya Accounting Standards Review Board (ASRB) oleh pemerintah Australia pada tahun 1984. Campur tangan pemerintah dalam pengaturan standar akuntansi keuangan merupakan sebuah bentuk peradilan terhadap kegagalan pasar dalam memberikan infornasi akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahan–perusahaan yang mengalami kebangkrutan meskipun para akuntan publik telah memberikan pendapat „True and Fair„ pada laporan keuangannya. Sama halnya, dengan adanya standar akuntansi yang telah diubah atau menjadi lebih ketat mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut di akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000, hal tersebut dilihat sebagai bentuk peradilan dari Teori Kepentingan Publik tersebut. Banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan merupakan sebuah indikasi adanya pelanggaran serius dari kondisi pasar yang kompetitif. Pelanggaran–pelanggaran


tersebut disebabkan oleh informasi yang asimetris antara penawaran (Manajemen dan Akuntan) dengan pihak eksternal pemakai laopran keuangan (investor) yang tidak mengerti mengenai informasi akuntansi yang mereka butuhkan dan/atau tidak mampu untuk menentukan nilai dari informasi akuntansi yang mereka terima. Selanjutnya, informasi akuntansi dapat dilihat sebagai „public good‟ yang mana mengarahkan pada divergensi antara biaya marginal dan (a) manfaatnya untuk para pemakai inforrmasi keuangan dan juga (b) pembuat informasinya (manajemen). Sebelum campur tangan dari pemerintah , standar informasi tidak secara resmi diatur. Manajer dan para akuntan membuat laporan keuangan yang menguntungkan pihak internal perusahaan. Mereka lebih fokus dalam membuat laporan keuangan yang membuat citra perusahaan semakin bagus dan dapat menarik sebanyakbanyaknya investor. Oleh karena itu, teori ini menyarankan agar pemerintah turut ikut campur tangan dalam mengatur standar akutansi untuk memperbaiki kegagalan pasar. Sebagai hasilnya, dunia pasar modal pun kembali dipercayai oleh para investor. Aplikasi Capture Theory Mengenai Teori Kepentingan Publik, seorang ahli Walker berpendapat bahwa meskipun pemrintah Australia telah memeperkenalkan ASRB untuk meyakinkan tentang perlindungan terhadap kepentingan publik, ia percaya Capture Theory lebih mampu menjelaskan mengenai peristiwa tersebut. Ia menyimpulkan bahwa para profesi akuntan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Bukti utama untuk pendapat tersebut adalah adanya kenyataan bahwa proses penetapan yang seharusnya dipercepat seiring dengan persetujuan dari Australian Accounting

Research Foundation (ASRF), yang selanjutnya

berbagai macam perselisihan antara ASRB dan ASRF teselesaikan dan diikuti dengan mergernya kedua lembaga tersebut. Sesungguhnya ASRB secara resmi memiliki kekuatan untuk membentuk standar keuangan berdasarkan keputusan dari berbagai sumber, namun hanya satu dari dua puluh tiga standar yang telah diakui berasal dari lembaga di luar ASRF. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meksnisme tersebut telah gagal menerapkan Teori Kepentingan Publik. Argumen dasar dari Walker adalah bahwa para akuntan perlu untuk mengesahkan standar keuangan (untuk menjamin keabsahan dari standar tersebut) yang mana dapat diperoleh ketika standar tersebut memiliki kekuatan hukum karena telah di dukung oleh badan legistaif. Namun, para akuntan juga memiliki kepentingan dalam proses pengaturan

10 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

standar keuangan standar tersebut, oleh karena itu , satu–satunya cara akuntan agar mampu mengesahkan standar akuntansi tersebut dan juga tetap mempertahankan kepentingan ekonominya adalah dengan menciptakan ASRB. Dengan demikian ASRB telah gagal menciptakan standar keuangan yang mewakili kepentingan publik, melainkan hanya mewakili kepentingan pihak pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Contoh yang lain dari Capture Theory ini adalah IFRS yang merupakan konvergensi antara IASB dan FASB. IASB (Internatioal Accounting Standar Boards) sendiri merupakan lembaga dimana perusahaan–perusaahaan dan bank–bank besar di Eropa memiliki pengaruh besar didalamnya, jadi output dari IASB tidaklah mungkin hanya mewakili kepentingan dari satu pihak tertentu. Isu dari IFRS yang banyak mengikuti standar US GAAP yang merupakan produk dari FASB memunculkan teori bahwa IASB merupakan „capture‟ dari FASB. FASB (Financial Accounting Standards Boards) merupakan badan atau lembaga non profit yang bertujuan untuk menetapkan atau membuat suatu sistem prinsip akuntansi yang bisa diterima secara umum (khususnya di Amerika Serikat). Adanya ketidaksepakatan di Eropa mengenai IFRS 8 dapat menjelaskan bahwa IFRS yang merupakan hasil dari IASB yang berasal dari Eropa bahkan tidak melindungi kepentingan dari pencetusnya sendiri. Aplikasi Teori Kepentingan Pribadi Teori Kepentingan Pribadi memberikan pendekatan lain dalam memahami dorongan– dorangan apa saja yang mempengaruhi suatu pihak dalam proses penetapan peraturan standar laporan keuangan. Rahman berusaha menerapkan Teori Kepentingan Pribadi dalam dalam pembentukan ASRB.

Ia menyimpulkan bahwa terdapat beberapa keterbatasan dalam

peneliatian Walker. Rahman berpendapat bahwa lembaga tersebut tidak dapat dengan mudah terbebas dari pengaruh pihak–pihak lain yang berkepentingan. Pengaruh dari para akuntan terhadap pengaturan standar pelaporan menjelaskan bahwa pemerintah juga memiliki motivasi yang sama dengan pihak swasta yakni untuk memperoleh keuntungan lebih, sehingga mereka memberikan kesempatan utuk para akuntan turut mengambil alih dalam proses regulasi standar pelaporan. Peran para auditor dan akuntan turut serta secara aktif dalam keseluruhan proses persiapan hingga pengesahan dari standar laporan keuangan, maka sungguh dapat disimpulkan bahwa para eksekutif perusahaan akan menetapkan standar yang mana akan berpihak pada keuntungan perusahaannya. Keterbatasan dari teori-teori tersebut adalah bahwa ketidakmampuannya untuk berdiri sendiri. Hal ini berarti bahwa teori-teori yang lain mungkin mampu menjelaskan secara lebih


baik mengenai isu-isu tersebut. Penjelasan dari satu teori belum tentu lebih jelas dan dapat terus di pertahankan. Contohnya adalah tindakan dari Sarbanes-Oxley dapat di tentang bahwa pemerintah Amerika berkewajiban untuk bertanggung jawab terkait bangkrutnya Enron, agar menunjukan bahwa pemerintahan memeberikan perhtian besar terhadap masalah – masalah terkait tata kelola perusahaan. Penentuan Standar sebagai Proses Politik Peraturan standar dilihat sebagai sebuah proses politik karena memberikan dampak yang potensial terhadap perlakuan dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu , pihak–pihak terkait berusaha untuk memberikan pengaruh pada saat diperkenalkannya regulasi tersebut. Konsep politik yang seperti ini disebut sebagai „Public Choice’. Watts dan Zimmerman berpendapat bahwa proses politik sederhana menunjukan proses pencarian kepentingan dari masing – masing kelompok. Kelompok yang berbeda, dipengaruhi secara berebeda pula oleh peraturan standar akuntansi. Sebagai contoh, standar larangan untuk pengakuan biaya utang tak tertagih mungkin disambut baik oleh perusahaan yang memiliki banyak hutang. Di sisi lain, bank– bank besar dengan image yang baik mungkin menentang standar tersebut karena hal tersebut menyebabkan kenaikan profit, dan penurunan nilai resiko. Dengan adanya berbagai macam perbedaan dan konflik kepentingan yang kerap terjadi , badan pengambil keputusan dan pihak pembuat peraturan harus mampu mencapai keseimbangan dalam membuat keputusan politik. Keputusan–keputusan tersebut juga harus diterima oleh pihak pihak yang terkena dampak atau pengaruhnya, agen–agen pembuat peraturan membutuhkan sebuah mandat untuk membuat keputusan sosial, dan untuk hal tersebut, membutuhkan pengesahan poltik.


Learning Objectives 3 Kerangka Regulasi untuk Laporan Keuangan Dalam pembahasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa banyak pihak yang berperan aktif dalam pelaporan keuangan, yaitu direktur perusahaan, eksekutif, manajer dan auditor eksternal perusahaan. Aktifitas dari pihak-pihak tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dimana laporan keuangan tersebut berada, seperti legal, ekonomi, politik, dan sosial. Dalam membuat kerangka peraturan untuk menyajikan laporan keuangan terdapat beberapa elemen penting. Elemen-elemen dari kerangka peraturan yang akan kita bahas tersebut adalah: 

Statutory requirements (Persyaratan hukum)



Corporate governance (Tata kelola perusahaan)



Auditor and oversight (Auditor dan pengawasan)



Independent enforcement bodies (Badan penegak independen)

Staturory requirements Peran utama dalam pembuatan laporan keuangan dilakukan oeh direktur perusahaan (beserta para eksekutif dan manajer) serta auditor independen. Para manajer memiliki motivasi tersendiri untuk menyediakan informasi keuangan yang akan diverifikasi secara independen melalui proses audit. Persyaratan hukum juga memiliki peran sebagai suatu insentif bagi perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan yang diaudit. Hal tersebut diatur guna memberikan informasi keuangan yang sesuai standar sehingga informasi yang disajikan secara handal dan dapat dipercaya. Dalam beberapa negara, hukum mewajibkan direksi untuk menyediakan laporan keuangan yang diaudit, dengan demikian manajemen memiliki motivasi dan kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut. Di sisi lain peraturan dari internal perusahaan juga mewajibkan persyaratan dasar dalam penyajian laporan keuangan, mengenai laporan apa yang harus disiapkan, frekuensi penyiapan, dan informasi apa yang harus disajikan ke dalam laporan keuangan. Persyaratan mengenai laporan keuangan berasal dari standar akuntansi yang spesifik dan bagi beberapa jurisdiksi, standar tersebut memiliki kekuatan hukum. Sebagai contoh, perusahaanperusahaan European Union (EU) yang terdaftar di bursa saham wajib mengikuti standard IASB dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di Indonesia sendiri, penyajian laporan keuangan diatur dalam PSAK.


Corporate Governance Elemen penting lainnya dalam pembuatan kerangka peraturan penyajian laporan keuangan adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan memberikan suatu sistem dan struktur yang membagi hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk mengarahkan kepada pencapaian tujuan perusahaan. Dalam prakteknya, tata kelola perusahaan mensyaratkan Direktur untuk mengambil tindakan spesifik yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Sebagai contoh, persyaratan untuk melakukan rapat dengan pemegang saham dan pengungkapan informasi penting mengenai perusahaan merupakan salah satu tata kelola perusahaan yang tergolong dasar dan memiliki kekuatan hukum. Intinya adalah kerangka peraturan penyajian laporan keuangan juga harus mencakup pedoman dalam tata kelola perusahaan.

Auditors and oversight Di banyak negara, peranan dan fungsi yang dimiliki auditor penting dalam menyediakan kepastian mengenai kualitas laporan keuangan perusahaan. Oleh karenanya, sangat umum untuk memberikan regulasi pada profesi auditor. Bentuk regulasi paling dasar adalah membatasi profesi auditor hanya untuk orang-orang yang sudah memiliki kualifikasi tertentu dan pengalaman serta membutuhkan sertifikasi. Bentuk regulasi lainnya adalah dibutuhkan badan professional yang memiliki komitmen terhadap kode etik profesi auditor. Badan profesional juga dapat mendapatkan sanksi apabila melanggar aturannya sendiri. Beberapa bentuk dari regulasi tersebut merupakan self-imposed atau bersifat memaksa diri karena seorang auditor setuju untuk mengikuti aturan – aturan tersebut untuk mempertahankan kedudukannya dan juga melindungi hak-haknya sebagai seorang akuntan. Sebagai contoh , selfregulation yang dibuat oleh sektor swasta untuk profesi akuntan merupakan salah satu bentuk awal dari pengawasan auditor. Di masa lampau, badan profesional mengambil peran secara serius dalam pengawasan terhadap para auditor dengan menggunakan sumber daya untuk mengembangkan standar profesi auditor dalam level nasional dan internasional. Banyak lembaga nasional mewakili auditor yang secara sukarela mengadopsi International Standars of Auditing (ISA) sebagai indikasi komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan mendemonstrasikan sikap profesi yang tepat. Self regulation dari profesi auditor telah diamati secara luas , namun terdapat bebarapa contoh penting dimana regulasi berawal dari tanggung jawab otoritas negara. Contohnya, di Prancis dan Italia tanggung jawab peraturan auditor merupakan tanggung jawab badan pelaksana independen masing-


masing negara. Dalam kasus AMF dan organisasi pendahulunya Commision des Operation de Bours (OCB) , pembuat aturan bekerja bebarengan dengan badan perwakilan prefeosi auditor Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) dalam proses pengawasan terhadap profesi auditor. Penempatan tanggung jawab pengawasan auditor berdasarkan undang – undang , dibandingkan dengan self-regulation, menyediakan (setidaknya dalam teori) lebih banyak peraturan peraturan independen. Peraturan berdasarkan undang – undang mampu merefleksikan perbedaan ekonomi dan politik dalam pendekatan pasar modal. Sebagai contoh, hingga 2015 United Kingdom memiliki peraturan standar auditor yang turun temurun dan berlangsung sangat lama., serta memiliki posisi yang konsisten dalam meminimalisi adanya campur tangan pada operasi pasar modal. Peraturan perundangan pada profesi auditor adalah konsisten dengan pendekatan yang lebih terpusat pada peraturan bisnis yang telah di amati di Perancis dan Italia. Di tahun tahun terakhir, banyak negara telah memperkealkan badan perundang – undangan yang bertanggung jawab pada pengawasan profesi auditor.

Independent Enforcement Bodies Sebuah studi dari FEE, yang merupakan badan pelaksana independen dari keseluruhan sistem dalam pembuatan laporan keuangan. Peran dari badan tersebut dalam regulasi pelaporan keuangan adalah untuk mendukung regulasi pemerintahan , yang memuat sistem hukum dan standar akuntansi. Sebuah badan pelaksana independen adalah perpanjangan dari pengajuan pengawasan , yang merupakan bagian paling dasar dari peraturan kerangka konseptual. Ketika banyak negara telah memiliki sebuah badan yang bertanggung jawab untuk pengajuan pengawasan, membentuk sebuah pelaksana independen merupakan peristiwa yang kerap kali dihubungkan dengan pengadopsian IFRS di tahun 2015. Melihat betapa pentinganya aplikasi yang komprehensif dan konsisten terhadap IFRS dalam pencapaian tujuannnya, masing – masing anggota EU membutuhkan badan pelaksana independen di dalamnya. The Committee of European Securities Regulators (CESR) melaporkan bahwa pada tahun 2006, 20 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mendirikan mekanisme penegakan hukum yang memenuhi, paling tidak sebagian, persyaratan yang ditetapkan oleh standar CESR untuk persyaratan hukum. Seorang regulator pasar sekuritas adala bentuk yang paling sering di amati untuk sebuah badan pelaksana independen. Contohnya termasuk AMF di Perancis, Consob di Italy, Autoriteit Financiele Markten ( or AFM, Financial Market Authority ) di Belanda., The Securities Exchange Commission in the United States and ASIC di Australia. Badan pelaksana independen memiliki kewajiban ekstra dan kekuatan dalam kaitannya dengan peraturan pada pasar sekuritas, yang mana


jauh di luar pengawasan pelaporan keuangan. Namun , badan – badan tersebut dapat sangat aktif dalam menegakan pelaporan keuangan sesuai dengan standar hukum dan standar keuangan. The SEC adalah sebuah contoh nyata dari sebuah regulator pasar yang aktif, yang terlibat dalam pengaturan standar akuntansi, menyediakan saran dan mengambil tindakan hukum untuk perusahaan.


Learning Objectives 4 Struktur Organisasi yang Mengatur Standar Akuntansi dan Audit

Agar laporan keuangan dapat dibaca dan dapat memberikan informasi yang jelas di berbagai negara, laporan keuangan yang baik membutuhkan suatu standar yang dimana syarat – syarat laporan keuangan untuk mencapai suatu standar tersebut harus memiliki landasan hukum dan regulasi tertulis berupa peraturan standar akuntansi dan audit.

Namun

kenyataannya, adanya perbedaan kultur, budaya, situasi politik, kenyataan di lapangan dan faktor-faktor lainnya membuat penerapan standar akuntansi di tiap negara berbeda-beda. Oleh karena itu, dibuatlah suatu standar akuntansi internasional agar dapat diikuti oleh setiap negara.

Latar Belakang Perkembangan standar akuntansi internasional dimulai dengan dibentuknya International Accounting Standards Committee (IASC) pada 1973 di London dan diwakili oleh 9 negara. Standar ini diharapkan menjadi standar akuntansi yang diikuti oleh semua negara. Kemudian standar IAS mulai diikuti oleh banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang belum memiliki standar akuntansi, seperti di wilayah Asia dan Afrika. Penggunaan IAS oleh banyak perusahaan menyediakan informasi yang lebih transparan dan dapat dibandingkan. Adanya IASC mendapat banyak pujian dari berbagai negara karena penerapannya yang luas dan dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menetapkan standar akuntansi. Pada awalnya, penggunaan standar IAS memperbolehkan negara-negara anggota untuk mengkombinasikannya dengan kebijakan akuntansi di negaranya. Namun pada tahun 1980an, demi meningkatkan kualitas IASC, dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengurangi beberapa perlakuan opsional pada beberapa negara. Walaupun penggunaan IAS mulai meningkat dari tahun ke tahun, kenyataannya bahwa IASC bukan sebuah lembaga yang independen. Sehingga pada tahun 2001, IASC di restruktur dan diubah menjadi International Accounting Standard Board (IASB), yang


merupakan badan/lembaga independen yang berdasarkan struktur dari Financial Accounting Standard Board (FASB) milik Amerika Serikat, dengan 14 perwakilan negara dan berlokasi di London. IASB bertanggung jawab untuk memperbarui peraturan IAS dan membuat International Financial Reporting Standards (IFRS). Peran penting IASB yang sangat krusial adalah pada tahun 2002, European Commission (EC) memustuskan bahwa penggunaan IASB sebagai standar akuntansi dimulai pada tahun 2005, sehingga semua perusahaan di wilayah Uni Eropa harus mengadopsi IASB sebagai standar akuntansi. Hal ini menjadi sebuah langkah fundamental dalam mempromosikan laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Keputusan tersebut membuat kebingungan massal di negaranegara Uni Eropa. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah strategis. Pertama, standar IASB sudah harus fixed dan stabil peraturannya pada 1 Maret 2004, untuk kemudian ditinjau ulang oleh Accounting Regulatory Committee (ARC) apakah IASB dapat digunakan di Uni Eropa, mengingat IASB memiliki banyak pekerjaan rumah dan waktu yang sempit untuk memfinalisasi standar. Kedua, Setiap anggota Uni Eropa harus bersiap mengadopsi IASB dengan pertimbangan apakah IFRS dapat diintegrasikan dengan standar pelaporan keuangan nasional. Ketiga, profesi akuntansi, termasuk akuntan independen dan auditor eksternal, harus bersiap mengadopsi IFRS sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan teknis. Setiap karyawan perusahaan juga harus memahami IFRS. Perusahaan harus merevisi sistem pencatatannya dengan IFRS dan mereka juga harus mengkomunikasikan adopsi IFRS tersebut kepada para investor dan pemegang saham.

Konvergensi IASB dan FASB Program konvergensi IASB dan FASB dimulai melalui perjanjian Norwalk pada tahun 2002. FASB yang telah lama berdiri sejak tahun 1973 dan digunakan sebagai standar akuntansi di hampir seluruh dunia, telah mempertimbangkan penggunaan standar Internasional IASB di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan sudah mengungkapkan kesediaannya untuk penggunaan standar IASB, walaupun hingga tahun 2007, US Stock Exchange Commission (SEC) masih mempertahankan tentang perlunya dilakukan rekonsiliasi antara IFRS dan US GAAP. Namun mulai banyaknya perusahaan di dunia yang mulai menggunakan IFRS sebagai standar akuntansinya memberikan tekanan untuk tidak


melakukan rekonsiliasi terhadap US GAAP. Dan pada tahun 2007, SEC pun mengizinkan perusahaan asing yang menggunakan IFRS agar tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi. Dalam praktiknya, pada tahun 2005 konvergensi IASB/FASB sebagai suatu perangkat peraturan yang „stabil‟ membutuhkan proses yang rumit. Hal ini karena IASB ingin menerapkan suatu standar yang stabil dan dapat digunakan oleh semua negara, dimana secara bersamaan mempertimbangkan sejauh mana standar tersebut dapat dipahami dan disesuaikan terhadap US GAAP. Dibutuhkan suatu identifikasi untuk mencari perbedaan antar keduanya, kemudian dicarikan solusi untuk dapat diadopsi oleh keduanya. Perbedaan yang sangat mencolok terletak pada prinsip standar akuntansinya. IFRS bersifat principal based sedangkan US GAAP yang bersifat rule based. Pengadopsian IFRS juga mulai dilakukan di Indonesia. Dimulai pada tahun 2008, konvergensi antara IFRS dan PSAK dilakukan secara bertahap oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI). Konvergensi dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap adopsi yang dilakukan pada tahun 2008 – 2010. Tahap kedua yaitu tahap persiapan akhir yang dimulai pada tahun 2011. Tahap terakhir yaitu tahap peresmian dimulai pada 1 Januari 2012, Indonesia mulai menerapkan IFRS.

Standar Akuntansi untuk Sektor Publik IASB diperuntukkan untuk sektor swasta. Untuk sektor publik, diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dikarenakan tujuan dari lembaga/badan publik berbeda dengan tujuan perusahaan swasta yang mengedepankan profit. Pada kasus di Indonesia, PSAK 45 yang mengatur tentang organisasi nirlaba berdasarkan pada International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Pencatatan dilakukan dengan basis akrual dengan mengacu kepada IFRS, sepanjang ketentuan – ketentuan yang ada di IFRS dapat diaplikasikan pada sektor publik.

Standar Audit Internasional Penerapan standar auditing pertama yang tercatat terdapat di Amerika Serikat yang dilakukan oleh American Institute of Accountants pada tahun 1939. Tujuannya adalah


bertanggung jawab dalam mempertahankan standar etis, termasuk dalam mendisiplinkan anggota yang tidak mengikuti standar akuntansi dan audit. Namun, peraturan ini dianggap lemah dikarenakan belum adanya persyaratan hukum untuk para akuntan yang ingin bergabung di dalamnya. Sampai pada tahun 1960-an, peraturan tersebut mulai dihidupkan kembali oleh The American Institute of CPAs walaupun bersifat sukarela. Sampai pada akhirnya terjadi skandal akuntansi yang dilakukan oleh Enron dan perusahaan lainnya pada awal tahun 2000an yang dianggap sebagai kegagalan pasar. Maka dibutuhkan intervensi dari pemerintah dalam menerapkan standar audit agar peraturannya lebih ketat. Sejak munculnya Sarbanes-Oxley Act (2002), peninjauan audit perusahaan di Amerika Serikat dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Public Company Accounting and Oversight Board (PCAOB). Walaupun standar audit mulai diatur oleh pemerintah, standar tersebut hanya berfokus kepada pembuatan kembali standar – standar lama untuk dimasukkan ke dalam undangundang, dibanding dengan perubahan/revisi konten – konten yang ada didalamnya. Sehingga dikembangkan yang namanya International Standards on Auditing (ISA) oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB beroperasi dibawah International Federation of Accountant (IFAC). Selain itu IFAC juga mendirikan Public Interest Oversight Board (PIOB) untuk meningkatkan kepercayaan terhadap standar yang dikeluarkan oleh IAASB dan IFAC. Diharapkan bahwa standar tersebut dibentuk dan ditetapkan secara transparan dan untuk kepentingan publik, dengan memberikan kesempatan kepada publik dan regulator untuk memberikan input dan memfasilitasi regulasi audit.


Kasus TEMPO Interaktif, Jakarta -Membengkaknya suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan ke Bank Century hingga Rp 6,7 triliun memaksa keingintahuan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan Rp 1,3 triliun untuk Bank Century. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kepada DPR bahwa jika Bank Century ditutup akan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Pada hari yang sama pula, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto menyatakan bahwa kasus Bank Century itu sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan. Berbagai kejanggalan ditemukan dalam kasus tersebut. Bahkan KPK berencana menyergap seorang petiggi kepolisian yang diduga menerima suap dari kasus itu. Kejanggalan semakin menguat ketika Badan Pemeriksa Keuangan laporan awal terhadap Bank Century sebanyak delapan halaman beredar luas di masyarakat. Laporan tersebut mengungkapkan banyak kelemahan dan kejanggalan serius di balik penyelamatan Bank Century dan ada dugaan pelanggaran kebijakan dalam memberikan bantuan ke Bank Century. Akibat kejanggalan temuan tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung membentuk tim kecil untuk menggulirkan hak angket guna mengkaji kasus Bank Century. Lima hari kemudian, wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk mengusut kasus Bank Century menjadi perdebatan di DPR.

Pembahasan : Kasus diatas adalah Kasus Bank Century, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia mengenai kasus ini. Menurut kelompok kami, kasus Bank Century terjadi karena agency problem.Nasabah terbesar adalah Principal dan Direktur Bank adalah Agent. Awal kasus tersebut adalah sejumlah nasabah terbesar Bank Century waktu itu ingin menarik sejumlah dana yang mereka simpan di bank tersebut karena isu “rush” tetapi Bank Century kalah kliring atau tidak dapat memenuhi permintaan nasabah bank tersebut. Bukannya langsung dikembalikan kepada nasabah, bank justru memindahkan uang nasabah ke Jakarta (penyelewengan). Ditambah dengan bantuan lembaga penjamin simpanan yang membantu keberlangsungannya bank, uang yang diterima juga tidak untuk menstabilisasi bank tapi diindikasikan demi kepentingan pribadi. Karena tidak lama setelah kejadian tersebut bank century dengan cepat melakukan pergantian direktur. Dapat disimpulkan kejadian tersebut karena agen mementingkan kepentingan pribadinya (conflict of interest – Agency problem).


Teori Akuntansi Keuangan - Chapter 3 Applying Theory to Accounting Regulation

Recommend Documents