10
BAB 11
PENGUNGKAPAN DAN SARANA INTERPRETIF
Oleh: Ridho Dharul Fadli – F0312102
PENDAHULUAN
Pengertian pengungkapan dalam arti sempit menurut Suwardjono, "Pengungakapan berarti penyampaian informasi relevan selain melalui statemen keuangan." Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan luasnya pengungkapan tujuan pengungkapan, manfaat pengungkapan dan biaya yang harus ditanggung dalam penyusunannya. Faktor regulasi juga menjadi bagian penting dari pengungkapan, jika perusahaan memperoleh dananya dari publik atau pasar modal.
Metode pengungkapan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi atau peraturan lain yang mengatur pengungkapan tersebut. Informasi yang dapat disajikan dalam pengungkapan statemen keuangan diantaranya adalah catatan kaki, penjelasan dalam kurung, istilah teknis, lampiran, komunikasi manajemen dan catatan dalam laporan auditor.
Pengungkapan yang sampai sekarang masih menjadi pembahasan teoritis adalah pengungkapan perubahan nilai dan kedudukannya dalam pelaporan keuangan. Dalam Suwardjono telah dijelaskan bahwa, pengungkapan perubahan nilai dapat dilakukan dengan memisahkan dan tetap menyajikan secara terpisah hasil perubahan penilaian aset berdasarkan kos historis dengan penilaian berdasarkan selain kos historis, hal tersebut dimasudkan agar kualitas keterandalan dan keberpautan masih teteap terjaga antar informasi tersebut.
Menurut Patton dan Littleton juga menyatakan bahwa pengungkapan sarana interpretif dalam pelaporan keuangan sah-sah saja, jika rerangka akuntansi pokok atas dasar kos tetap dipertahankan.
KONSEP PENGUNGKAPAN
Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam roses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keungan.
Terdapat beberapa sumber yang mengemukakan pengertian pengungkapan, diantaranya adalah Evans (2003). Dia menyatakan bahwa pengertian dari pengungkapan adalah Penyediaan informasi dalam statemen keuangan termasuk statemen keuangan itu sendiri, catatan atas statemen keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statemen keuangan. Pengertian pengukapan oleh Evans ini terbatas hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, pernyataan manajemen atau informasi di luar ingkup pelaporan keuangan tidak termasuk.
Semantara itu, Wolk, Tearney, dan Dodd memasukkan pula statemen keuangan segmental dan statemen yang merfleksi perubahan harga sebagai bagian dari pengungkapan. Mereka menyatakan bahwa pengungkapan berkaitan dengan informasi baik dalam statemen keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statemen, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan statemen keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari kos historis (Suwardjono 2005).
Pengungkapan juga sering dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal. Hal ini sejalan dengan gagasan FASB dalam rerangka konseptualnya.
Masalah teoritis yang terdapat di dalam pengungkapan adalah sebagai berikut:
Untuk siapa informasi diungkapkan?
Mengapa pengungkapan harus dilakukan?
Seberapa banyak dan informasi apa yang diungkapkan?
Bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi?
Siapa yang Dituju
Rerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan piha yang dituju oleh pelaporan keuangan sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Informasi yang diungkapkan untuk kepentingan publik secara umum harus dilindungi dan dilayani, dan juga informasi kualitatif juga dituntut disediakan, sehingga pengungkapan cenderung meluas.
Fungsi atau Tujuan Pengungkapan
Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yag dipandang peru untukmencapai tujuan pelaporankeuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan dapat dibagi menjadi beberapa tujuan, yaitu: tujuan melindungi, tujuan informatif, dan tuuan ebuthan khusus.
Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih untuk mendapatkan informasi atau mengolahnya sendiri hingga memperoleh substansi ekonomik dari informasi tersebut, dengan kata lain Pengungkapan ditujukan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang terbuka. Sementara itu, tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas memiliki tingkat kecanggihan tertentu. dengan demikian, Pengungkapan ditujukan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai. Keluasan pengungkapan untuk tujuan informatif ini ditentukan BAPEPAM bekerja sama dengan penyusun standar. Bentuk tujuan pengungkapan yang ketiga adalah tujuan kebutuhan khusus. Tujuan kebutuhan khusus ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif (Suwardjono 2005).
Keluasan dan Kerincian Pengungkapan
Keluasan dan kerincian pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan yang disebut dengan tingkat pengungkapan. Evans (2003) mengidentifkasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai, wajar atau etis, dan penuh.
Tingkat memadai merupakan tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan utnuk pengmabilan keputusan. Tingkatan yang kedua, tingkat wajar, merupakan tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkat penuh (full disclosure). Tingkat ini menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang diarah.
Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan dalam pengungkapan adalah (1) tujuan, (2) kos penyediaan, (3) keberlebihan informasi (overload), (4) keengganan manajemen, dan (5) wajib atau sukarela.
Mempercayakan pengungkapan sepenuhnya kepada manajemen sama saja dengan menyerahkan informasi kepada pasar. Terdapat beberapa rgumen yang mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi, yaitu penyalahgunaan, eksternalitas, kegagalan pasar, asimetri informasi, dan keengganan manajemen. Di Indonesia, pihak yangmenjdi regulator adalah BAPEPAM (melalui Peraturan BAPEPAM) dan profesi/IAI (melalui standar akuntansi). BAPEPAM berkepentingan dengan tingkat pengungkapan dan apa yang harus diungkapkan terutama untuk kepentingan pendaftaran publik dan penawaran publik perdana (Suwardjono 2005).
Kendala Pengungkapan
Epstein dan Pava dalam Evans (2003) menghasilkan temuan yang dapat menjadi pertimbangan penyusun standar untuk menentukan tingkat pengungkapan yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan sebagai berikut:
Investor mendasarkan keputusan investasinya dalam perspektif jangka panjang
Pengaruh pialang terhadap keputusan makin berkurang
Pemegang saham berkeyakinan bahwa laporan tahunan makin bermanfaat disbanding sebelumnya
Laporan arus kas lebih penting bagi para pemakai daripada laporan laba rugi
Pendapat auditor makin bermanfaat disbanding sebelumnya
Diskusi dan analisis manajemen kurang bermanfaat
Pengungkapan Sukarela
Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Teori signaling melandasi pengungkapan sukarela ini. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapakan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khusunya kalau informasi tersebut merupakan berita baik. Dengan kesediaan manajemen dalam pengungkapan sukarela ini, tingkat pengungkapan wajib yang dapat ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau bahkan memadai tidak perlu penuh (Suwardjono 2005).
Apa yang Diungkap?
Pengungkapan meliputi statemen keuagan itu sendiri dan semua informasi pelengkap. Dengan kata lain, apa yang diungkapkan Berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan. Dalam pengungkapan informasi kepada pihak lain, terdapat beberapa model yang dapat digunakan, yaitu model Inti, model FASB, model Komite Jenkins, model William, dan peraturan SEC/BAPEPAM (Suwardjono 2005).
Untuk tujuan pelaporan keuangan, Hendriksen dan Van Breda (1992) menunjukkan beberapa pos laporan atau jenis informasi yang memerlukan pengungkapan yaitu:
Penjelasan kualitatif
Prakiraan keuangan
Kebijakan akuntansi
Perubahan akuntansi
Peristiwa pascapelaporan
Segmen usaha
William mengusulkan suatu model pengungkapan yang disebut model pelaporan alternative lima-lapis yaitu:
Lapis pertama, pos-pos yang memenuhi criteria pengakuan yang sama dengan model yang sekarang berlaku.
Lapis kedua, pos-pos yang memenuhi criteria pengakuan tetapi bermasalah dalam hal reliabilitas pengukuran seperti nilai merek dagang.
Lapis ketiga, pos-pos yang tidak begitu memenuhi kriteria reliabilitas dan definisi seperti misalnya kepuasan konsumen.
Lapis keempat, pos-pos yang memenuhi kriteria pengukuran, keterandalan, dan keberpautan tetapi tidak memenuhi definisi elemen seperti angka sensitivitas-risiko.
Lapis kelima, pos-pos yang tidak memenuhi definisi elemen dan juga tidak dapat diukur secara terandalkan seperti kapital intelektual karyawan.
Motode Pengungkapan
Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajkan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Motode ini biasanya ditentkan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain.
Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.
Catatan kaki memiliki keunggulan sebagai berikut:
Mengungkapkan informasi nonkuantitatif tanpa harus mengganggu penyajian utama dalam laporan keuangan
Mengungkapkan kualifikasi dan pembatasan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan
Mengungkapkan rincian pos-pos tertentu yang dianggap penting tanpa mendistraksi jumlah total suatu pos atau tanpa mengganggu susunan penyajian pos-pos dalam laporan
Mengungkapkan hal-hal yang bersitfat kuantitatif atau deskriptif yang tidak memenuhi criteria pengakuan tetapi penting untuk disampikan atau yang mempunyai arti penting sekunder
Mempertahankan laporan keuangan sebagai ciri utama laporan keuangan dengan ringkas dan jelas meskipun catatan kaki merupakan bagian integralnya.
Diskusi dan analisis manahemen berisi hal-hal sebagai berikut:
Analisis tentang perubahan hasil operasi terutama laba atau rigi, laba kotor penjualan, dan biaya administrasi.
Analisa tentang likuiditas, sumber pendanaan, penggunaan pinjaman, serta analisis investasi.
Harapan manajemen masa dating tentang konsisi politik, sosial, dan ekonomi dan hal-hal yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian kondisi sekarang.
Tanggapan dan harapan manajemen kejadian atau perubahan nonfinansial yang memengaruhi operasi manajemen.
Rencana-rencana perubahan kejadian penting di masa datang.
Rencana pengeluaran capital serta riset dan pengembangan.
Analisis laporan keuangan yang diwujudkan dalam bentuk rasio dan tren beserta
Sementara pengukapan oleh auditor pada umumnya berkaitan dengan hal-hal berikut:
Perubahan akuntansi dan konsistensi
Keraguan tentang kelangsungan perusahaan
Persetujuan atas penyimpangan dari PABU
Penekanan suatu hal dalam laporan atau kejadian
Pengaitan nama auditor dengan laporan keuangan unaudit
Laporan keuangan komparatif yang salah satu diaudit auditor lain
Pembatasan lingkup audit dan independensi auditor
SARANA INTERPRETIF
Pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretif dalam tataran praktis untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statemen keuangan. Sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri.
Dalam tataran praktis, terdapat suatu rerangka atau struktur akuntansi pokok atau pelaporan keuangan pokok yang membatasi pengungkapan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Tanpa rerangka pokok tersebut akan banyak hal yang akan dituntut untuk diungkapkan, dilampirkan, atau dimasukkan dalam pelaporan keuangan. Rerangka pokok juga diperlukan untuk membatasi tanggungjawab auditor dalam menetapkan kewajaran statemen keuangan. Pelaporan keuangan pokok itu sendiri diartikan sebagai pelaporan yang langsung ditentukan oleh standar akuntansi atas dsar pertimbangan keterandalan dan keberpautan (Suwardjono 2005).
Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rerangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan kos historis sebagai basis penilaian. Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan teori ini, yaitu dengan berjalannya waktu, nilai berubah sementara kos tidak, dan apakah rerangka akuntansi pokok diganti atau sekadar ditambah sarana interpretif. Kos dapat didefinisikan sebagai penghargaan sepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi, sedangkan nilai didefinisikan sebagai persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter.
Hal yang menjadi permasalahan adalah, perlukah kos direvisi terus secara periodik? Karena suatu persepsi selalu berubah dengan berjalannya waktu. Terdapat pro dan kontra terhadap permasalahan ini. Argumen yang mendukung hal tersebut menyatakan bahwa keberpautan keputusan sebagai salah satu kualitas informasi baik untuk kepentingan manajemen maupun pihak luar. Untuk kepentingan manajemen, perhitungan laba tiap perioda hendaknya mencerminkan dengan jelas perubahan ekonomik penting termasuk rugi dan untung yang belum terealisasi yang terjadi akibat penurunan dan kenaikan nilai faktor-faktor jasa yang masih belum digunakan. Untuk kepentingan pihak luar, angka laba yang dihasilkan akan mendekati laba ekonomik, sehingga neraca akan menunjukkan nilai perusahaan pada saat itu (Suwardjono 2005).
Argumen yang menyanggah revisi terhadap kos, diantaranya adalah Paton dan Littleton (1970) yang menyatakan bahwa adanya perubahan nilai tidak berarti bahwa rerangka akuntansi pokok berbasis kos tidak lagi bermanfaat sehingga harus diganti. Tujuan utama akuntansi adalah pengukuran laba periodik dengan menggunakan proses menandingkan kos dan pendapatan secara sistematik.
Revisi Kos Fasilitas Fisis
Dalam beberapa hal khusus, penilain kembali fasilitas fisis yang berakibat revisi terhadap kos tercatat tidak dapat dihindari. Beberpa hal khusus yang menghendaki penilaian kembali adalah sebagai berikut:
Perusahaan akan dibeli sehingga terjadi penggantian hak milik atau perubahan entitas yang menghendaki pencatatan aset pada nilai perusahaan baru berdiri
Kuasi reorganisasi untuk penyerapan deficit
Penggadaian aset yang menghendaki penilaian untuk menentukan nilai gadai
Peraturan pemerintah yang mengharuskan revaluasi
Terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk menentukan jumlah ganti rugi/asuransi
Penilaian aset untuk keperluan penentuan nilai asuransi aset
Penentuan nilai aset untuk keperluan pajak.
Terdapat juga pro dan kontra terhadap revisi kos fasilitas fisik ini. alasan yang dikemukan oleh pihak yang mendukung revisi adalah adanya distorsi informasi ekonomik dan distorsi dana penggantian. Distorsi informasi ekonomik adalah kos tercatat menghasilkan biaya yang tidak efektif/tidak bermanfaat secara ekonomik sehingga mendistorsi daya melaba yang sesungguhnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan distorsi dana penggantian adalah kondisi tingkat harga-harga barang menurun akuntansi depresiasi atas dasar kos historis cenderung menghasilkan akumulasi dana yang berlebihan untuk tujuan penggantian.
Disisi lain, alasan-alsan yang dikemukan oleh pihak yang menyanggah revisi adalah prosedur tidak praktis, penilaian tidak terandalkan, depresiasi bukan akumulasi dana, dan revisi dimungkinkan sebagai pelengkap dan pencatatan dilakukan dengan akun kontra atau penambah.
Pengurangan Nilai Buku Fasiitas Fisis
Berkaitan dengan revisi kos fasiitas fisis adaah pengurangan atau penghapusan sebagian kos atau nilai buku karena alasan teknis atau ekonomik tertentu dan bukan semata-mata karena penurunan harga ata devaluasi. Pengurangan dapat dilakukan kalau suatu kondisi menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan asset untuk mendatangkan laba atau kas di masa datang.
PSAK No. 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Secara teknis, suatu aset dikatakan mengalami penurunan kemampuan bilamana nilai tercatat (nilai buku) aset melebihi apa yang disebut jumlah rupiah atau jumlah terperoleh kembali. Sedangkan secara substantif, pada setiap tanggal neraca perusahaan harus mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal dan internal yang memberi indikasi bahwa penurunan emampuan telah terjadi (Suwardjono 2005).
Kalau fasilitas fisis tertentu tidak digunakan karena alasan musim atau lainnya maka pengangguran sementara fasilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan besar kos aset. Demikian juga halnya dengan pengurangan intensitas penggunaan sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk pengurangan kos menjadi rugi.
DAFTAR PUSTAKA
Suwardjono (2005). Teori Akuntansi. Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
Teori Akuntansi
2015
[Type the document title]
[Year]
