tentang KPBU (INDO).pdf

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Defnisi:

KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifkasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/  Kepala Lembaga/Kepala Daerah/  BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memper memper-hatikan pembagian risiko antara para pihak.

Mengapa KPBU? Tujuan menggunakan skema KPBU meliputi: Mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta.

Mendorong prinsip pakai-bayar oleh pengguna, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, esien,

Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha melalui pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

tepat sasaran dan tepat waktu Menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

KEMITRAAN

BERSAING

EFEKTIF

PRINSIP KPBU KEMANFAATAN

 

vi

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO

EFISIEN

Kesalahpahaman Terhadap KPBU •

KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, tetapi KPBU merupakan pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur kepada swasta;

•

Investasi swasta bukan

sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik; •

KPBU bukan merupakan

privatisasi barang publik ; •

KPBU bukan merupakan sumber

pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum; •

KPBU bukan merupakan

pinjaman (utang) pemerintah kepada swasta.

vii

Subjek dalam KPBU berdasarkan Perpres 38/2015 Pemerintah yang dalam hal ini akan berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) • Menteri/Kepala Lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili Kementerian/Lembaga / Kepala Daerah / BUMN/  BUMD. • Proyek KPBU dapat dilakukan dengan penggabungan (bundling) 2 atau lebih jenis infrastruktur dimana Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak bersama-sama sebagai PJPK dengan menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK dan menunjuk pihak yang menjadi koordinator PJPK. • BUMN/D dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.

Badan Usaha Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Daerah

Badan hukum asing

Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas

Koperasi

viii

Jenis Infrastruktur Berdasarkan Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBU

ix

•

PJPK dapat membiayai sebagian penyediaan infrastruktur KPBU.

•

Penyediaan Infrastruktur yang sebagian dibiayai oleh PJPK dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana yang pemilihannya dilakukan melalui pengadaan badan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres KPBU.

•

Pelaksanaan sebagian proyek KPBU yang dibiayai oleh PJPK dilakukan oleh badan usaha pelaksana pemenang pengadaan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres.

Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project) Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha

Jenis Kompensasi:

(Unsolicited Project) :

(1) Pemberian tambahan nilai sebesar 10%;

•

• •

Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; Layak secara ekonomi dan nansial; dan Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

Perubahan pada Perpres 38/2015 adalah menghapus salah satu kriteria yang tercantum pada Perpres sebelumnya: “Tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan” x

(2) Right to match; atau (3) Pembelian prakarsa. Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project) dapat diberikan Jaminan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengadaan Tanah Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari APBN dan/  atau APBD.  Apabila PJPK adalah BUMN, pendanaan pengadaan tanah bersumber dari anggaran BUMN/BUMD atau dari Badan Usaha melalui kerjasama dengan BUMN/BUMD yang bersangkutan.  Apabila KPBU layak secara fnansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar kembali sebagian / seluruh biaya pengadaan tanah.

Pengadaan Badan Usaha dalam rangka KPBU dilaksanakan setelah diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan KPBU.

xi

Penganggaran KPBU & Penyiapan KPBU dengan Bantuan Badan Usaha Penganggaran KPBU

Penyiapan KPBU dengan Bantuan Badan Usaha

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD menganggarkan dana perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

Biaya penyiapan dapat dibebankan kepada pemenang lelang baik sebagian atau seluruhnya, yang meliputi: •

Biaya Penyiapan Prastudi Kelayakan;

•

Biaya Transaksi;

•

Imbalan terhadap Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi internasional pelaksana penyiapan yang dibayarkan berdasarkan keberhasilan transaksi KPBU (success fee);

•

Biaya lain yang sah

Pengadaan Badan Usaha •

Mekanisme pengadaan badan usaha:

1. Pelelangan; atau 2. Penunjukan langsung •

Pelelangan atau penunjukan dilakukan melalui prakualifkasi.

•

Penunjukkan langsung dilakukan

dengan kondisi tertentu, yaitu: 1. Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama; 2. Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atau 3. Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU. xiii

Perolehan Pembiayaan dan Pengembalian Investasi Perolehan Pembiayaan (Financial Close) •

•

•

Pengembalian Investasi 1. Pembayaran oleh pengguna (user charge); dan/atau

Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu dalam hal kegagalan bukan karena kelalaian badan usaha pelaksanan. Perolehan pembiayaan telah terlaksana bila: a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh KPBU, dan b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi. Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

2. Pembayaran oleh PJPK melalui skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment)

Simpul KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai Simpul KPBU FUNGSI

TUGAS

Sebagai unit yang akan melaksanakan tugas berkaitan dengan KPBU dalam Kementerian/Lembaga/Daerah tersebut.

xiv

Menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU