TEKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN DAN MEKANISME PELAPORAN
ERNA KASYPIAH, S.Ag, M.Si
BAWASLU PROV. KALSEL
KEGIATAN : MENGAMATI MENGKAJI MEMERIKSA dan MENILAI
Proses Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Peraturan perundang_undangan
TUJUAN UMUM PENGAWASAN (1)menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu; (2)mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan (3)memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundangundangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.
STRATEGI PENGAWASAN (Perbawaslu No:13 Tahun 2012) Pencegahan
terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu . Rakor Pengawas Pemilu dan KPU Kab/Kota
PELANGGARAN LAPORAN DUGAAN
POTENSI
PENCEGAHAN
TEMUAN
PENINDAKAN
SENGKETA
Diagram kerja pengawasan pelanggaran pemilu UU 15/2011
BUKTI
Strategi Pengawasan sosialisai Pelibatan stakeholders Peringatan dini Pencegahan Strategi Pengawasan
Publikasi media massa Penindakan rekomendasi
dll
TEPAT PROSEDUR
TEPAT WAKTU
LENGKAP DATA/DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
BENAR DAN ABSAH DATA/DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
TERBUKA/TRANSPARAN DATA/DOKUMEN
FOKUS PASAL 10 Perbawaslu Tata Cara Pengawasan
PENYELENGGARA a.
kebenaran dan ketepatan proses;
b.
transparansi proses;
c.
ketepatan waktu proses;
d.
keberpihakan atau kecenderungan terhadap partai politik tertentu; dan
e.
Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.
PESERTA a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan data atau dokumen persyaratan pendaftaran; b. ketepatan waktu penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran; dan c. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.
PENANGANAN PELANGGARAN PELAPOR
WNI yang mempunyai hak pilih
Pemantau Pemilu
Vide Pasal 249 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012
Peserta Pemilu
PROSES PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF PELAPOR
7 Hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
Pelanggaran Kode Etik PP
Pelanggaran Administrasi Pemilu
PENGAWAS PEMILU
3 + 2 HARI
Sengketa Pemilu
- Klarifikasi -Mengumpulkan Bukti -Kajian
Pelanggaran Umum (Adm. Dan Pidana)
Tindak Pidana Pemilu
PELANGGARAN KODE ETIK
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik diselesaikan oleh DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
1. Ps 251 dan Pasal 252 UU No 8 Th 2012 2. Peraturan Bersama DKPP, KPU dan Bawaslu ttg Kode Etik PP 3. Peraturan Bersama DKPP, KPU dan Bawaslu ttg Pedoman Beracara
PELANGGARAN ADMINSTRASI PEMILU
Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Memeriksa dan Memutus Pelanggaran Administrasi paling lama 7 hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota
PELANGGARAN ADMINSTRASI PEMILU Vide Ps 256 UU Nomor 8 Tahun 2012
Dalam Hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI PENGAWAS PEMILU
BAWASLU Memberikan SANKSI Peringatan Lisan atau Peringatan Tertulis
SENGKETA PEMILU DEFINISI
“Sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”
BAGAN RUANG LINGKUP dan WEWENANG Menerima/ Mengkaji
Musyawarah
Antar Peserta (Sengketa Peserta Penyelenggaraan Pemilu) Peserta dengan Penyelenggara (Sengketa TUN Pemilu) penetapan parpol peserta o Tentang Pemilu o Tentang pencoretan dst •
•
Tidak Sepakat
Pengambilan Keputusan
Sepakat
Final BInding
Final Banding
PT TUN
MA
Sengketa Pemilu •
Sengketa Pemilu timbul karena adanya:
a. perbedaan penafsiran antar peserta Pemilu atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu peserta Pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta pemilu yang lain akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu timbul karena adanya: a. Sengketa antara Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 2012 ); b. Sengketa antara calon anggota DPR dan DPD yang dicoret dari daftar calon tetap dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap (Pasal 65 dan Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2012) ; atau c. Sengketa antara calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap (Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2012 ). •
Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa 12 (dua belas) hari sejak sengketa dilaporkan atau ditemukan
Pemohon Penyelesaian Sengketa a.Partai Politik Calon Peserta Pemilu; b.Partai Politik Peserta Pemilu; c. Bakal calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD; atau d.Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD
TERMOHON a. KPU Republik Indonesia,KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota b. Parpol Peserta Pemilu; atau c. Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Syarat Permohonan Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat: o lembaga yang dituju untuk menyelesaikan sengketa: 1. Bawaslu untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilu; 2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilu o Identitas pemohon o Identitas termohon o Uraian yang jelas tentang 1. kewenangan menyelesaikan sengketa; 2. kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa; 3. masalah/obyek sengketa; dan 4. hal-hal yang diminta untuk diputuskan
Sengketa Antar Peserta Pemilu •
Sengketa proses penyelenggaraan Pemilu timbul karena adanya:
a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu antar peserta Pemilu; atau b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu peserta Pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta Pemilu yang lain.
SELESAI DAN GUGURNYA SENGKETA PEMILU 1. Sengketa Pemilu Dinyatakan Selesai Oleh Pengawas Pemilu apabila: a) telah tercapainyaa musyawarah dan mufakat; dan b) Pengawas Pemilu telah membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat. 2. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu Dinyatakan Gugur apabila: a) Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia; b) Pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Pengawas Pemilu; c) Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu; dan d) Pemohon mencabut permohonannya..
