321800346 Usulan Teknis Pengawasan Gedung

BAB 2 Pendekatan dan Metodologi 2.1. Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja Setelah membaca dan menelaah Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBkonsultan memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut :

1. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA a. Tanggapan Terhadap Latar Belakang Konsultan

telah

mengetahui

sepenuhnya

mengenai

latar

belakang

Pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB. b. Tanggapan Terhadap Maksud dan Tujuan Pekerjaan Maksud

dan

tujuan

pekerjaan

Pekerjaan

Pengawasan

Pelaksanaan

Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBmenurut hemat konsultan sudah cukup tepat dan strategis, yaitu : Agar pelaksanaan pencapaian target mutu, waktu dan pembiayaan pembangunan bisa berjalan dengan baik, sehingga hasil pembangunan yang dihasilkan nanti semakin berharga serta memiliki kinerja yang baik. c. Tanggapan Terhadap Sasaran Ketiga point Sasaran pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBini menurut konsultan sudah cukup tepat guna sesuai dengan maksud dan tujuannya. d. Tanggapan Terhadap Tugas, Tanggung jawab dan Program Kerja Konsultan Pengawas

Dokumen Penawaran Teknis

Konsultan telah mengetahui sepenuhnya mengenai Tugas, Tanggung jawab

dan

Pogram

Kerja

Konsultan

Pengawas

dalam

Pekerjaan

Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBdan akan melaksanakan seoptimal mungkin. e. Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup Proyek Ruang lingkup Penyusunan Pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBsebagaimana diarahkan dalam KAK sudah cukup jelas dan lengkap. Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : Lingkup

Pekerjaan

:

Kegiatan

Pekerjaan

Pengawasan

Pelaksanaan

Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTByang meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas

dan

kualitas),

dan

tertib

administrasi

dalam

Pekerjaan

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB pada tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan. Tahap Lingkup Tugas : Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTByang memiliki spesifikasi umum sebagai berikut : -Struktur beton bertulang -Pekerjaan pasangan -Pekerjaan rangka atap dan plafond -Instalasi air (bersih dan kotor) -Pekerjaan mekanikal dan elektrikal Konsultan pada intinya akan berupaya melaksanakan seluruh lingkup yang diisyaratkan. Penjabaran pelaksanaan lingkup kegiatan akan diuraikan lebih rinci dalam pendekatan Masalah dan Metodologi. f. Tanggapan Terhadap Pendekatan dan Metodologi Konsultan telah mengetahui sepenuhnya mengenai kebutuhan wawasan yang luas terhadap pendekatan dan metodologi pelaksanaan sebagai pendukung

utama

dalam

Pekerjaan

Pengawasan

Pelaksanaan

Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB g. Tanggapan Terhadap Waktu Pelaksanaan Jangka

waktu

pelaksanaan

kegiatan

Pengawasan

Pelaksanaan

Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBselama 135 hari kalender sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai


Kerja (SPMK) pekerjaan fisik oleh Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan masa pemeliharaan. Konsultan akan membuat rencana kerja yang terkoordinasikan dengan baik dan akan mengerahkan kemampuan yang dimiliki agar dalam pelaksanaan nantinya tepat waktu dan tepat sasaran. h. Tanggapan Terhadap Tenaga Ahli Yang Diperlukan Untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Yogyakartaa, jenis keahlian kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang disebutkan KAK akan disediakan sebaik mungkin. Konsultan memberikan komposisi tim ahli yang telah berpengalaman luas di proyek-proyek baik proyek pemerintah maupun swasta,

terutama

ahli-ahli

yang

banyak

terlibat

dalam

Pekerjaan

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Yogyakartaa. Rincian tenaga ahli ini dapat dilihat pada bab Tenaga Ahli dan Tanggung jawabnya. Untuk mendukung kerja tim ahli ini diperlukan tim pendukung yang dapat akomodatif terhadap berbagai tugas yang dibebankan. Oleh karena itu tim pendukung ini juga akan melibatkan tenaga -tenaga pendukung yang telah berpengalaman. i. Tanggapan Terhadap Lokasi Pekerjaan Konsultan telah mengetahui bahwa Kegiatan jasa konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTBTeknis sedang/berat Gedung Kantor (Perkantoran Pemerintah Daerah) Kabupaten Kulon Progo ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya di Komplek Perkantoran Pemda Kulon Progo dengan mengenali karakteristik kawasan secara fisik dan ataupun secara non fisik sesuai dengan yang terdapat dalam KAK. j. Tanggapan Terhadap Keluaran Konsultan telah mengetahui keluaran pada tahap pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTByang harus dihasilkan sesuai dengan KAK. k. Tanggapan Terhadap Laporan Konsultan telah mengetahui jenis – jenis laporan yang harus dihasilkan selama pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan


Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB sesuai dengan KAK.

2. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL / FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK Tanggapan perihal penyediaan peralatan/ material/ personil/ fasilitas pendukung oleh PPK meliputi: a. Konsultan memahami maksud KAK sebagai arahan dalam mewujudkan pengawasan pembangunan berdasarkan sasaran kegiatan yang harus dipenuhi sehingga mendapatkan hasil ekonomis, berkualitas dan berfungsi secara optimal b. Penyediaan peralatan maupun material oleh PPK yang masuk dalam usulan biaya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan pengawasani sudah

sesuai

dengan

kebutuhan

seperti

untuk

penyelesaian

administrasi dan teknis di lapangan c. Jumlah Personil maupun disiplin ilmu untuk tenaga ahli dan tenaga pendukung sudah sesuai dengan kebutuhan personil pengawasan d. Data dan fasilitas penunjang sudah bisa dijadikan modal untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dari aspek biaya, mutu, waktu dan keselamatan

dan

kesehatan

kerja

(K3)

yang

dilakukan

personil

konsultan pengawas dalam mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong e. Pelaporan sudah sesuai dengan keluaran yang tepat sasaran


2.2. Uraian Pendekatan, Metodologi, dan Program Kerja 1.UMUM Metodologi pelaksanaan layanan Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB, mengacu pada pemahaman dan apresiasi konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) untuk paket pekerjaan tersebut di atas. Orientasi pokok dalam penyusunan metodologi ini adalah tercapainya maksud dan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan pengawasan dalam pengendalian dan pengawasan teknik bangunan gedung secara memuaskan. Metodologi

ini

disusun

berdasarkan

beberapa

pendekatan

yaitu

pendekatan umum, pendekatan teknis dan administrasi serta pendekatan professional. Pendekatan-pendekatan tersebut akan menjadi kerangka dasar dari penyusunan program kerja secara terperinci khususnya yang berhubungan dengan teknik pelaksanaan Pengawasan pekerjaan di lapangan.

2.KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT Koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga yang terkait di semua tingkatan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, agar implementasi dan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan di lapangan dapat berjalan secara lancar tanpa ada benturan dan kesalah pahaman yang diakibatkan kurangnya koordinasi dan informasi dari pihak - pihak yang terkait. Pihak - pihak yang terkait yang dimaksud bukan hanya dari pihak Proyek, namun juga instansi - instansi terkait lainnya. Prasarana sebelum pelaksanaan pekerjaan Pengawasan dilaksanakan perlu adanya koordinasi dan pemberian informasi baik secara formal maupun secara non formal. Hal ini perlu ditekankan khususnya kepada personil - personil yang akan melakukan pengendalian dan pengawasan langsung pada setiap harinya di lapangan. Agar pelaksanaan kerja dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan, konsultan Pengawas akan membina dan menjalin kerjasama yang baik dengan Konsultan lain di lingkungan BKD Provinsi NTB serta dengan instansi - instansi pemerintah yang terkait.


3.PENDEKATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI Pendekatan teknis dan administrasi yang dimaksud adalah pendekatan terhadap semua aspek teknis dan administrasi yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan di lapangan. Pendekatan ini akan menunjukkan

pemahaman

konsultan

mengenai

aspek

teknis

dan

administrasi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan di lapangan. a. Pendekatan Secara Teknis Prinsip-prinsip keteknikan yang akan diaplikasikan dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan ini adalah pedoman - pedoman teknik yang biasa dipakai di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Pedoman yang dimaksud adalah semua produk yang diterbitkan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yang relevan dengan item pekerjaan pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan yang tentunya akan mengacu pada dokumen kontrak termasuk pada lingkup pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB . Prinsip keteknikan dalam hal pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan

yang akan diaplikasikan, pada

dasarnya merupakan alat Bantu agar pengelolaan pembangunan dapat menghasilkan out – put seperti yang diharapkan. Alat Bantu tersebut adalah sarana dan bukan tujuan yang akan dicapai, dan hasil pelaksanaan prinsip - prinsip tersebut sangat tergantung kepada komitmen para pelaksana di lapangan untuk melaksanakannya. Ukuran dasar keberhasilan suatu rehabilitasi adalah menyangkut mutu, sehingga aplikasi keteknikan dapat dikatakan sebagai “Quality Assurance“ bahwa sarana dan prasarana yang dibangun akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya dan dalam waktu pemanfaatan yang sesuai dengan umur rencana. b. Pendekatan Administrasi Administrasi pelaksanaan pekerjaan Pengawasan merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Bagian ini merupakan catatan penting mengenai

jalannya

pengendalian

dan

pelaksanaan

program,

pengawasan

pekerjaan,

mulai

dari

sampai

tahap

dengan

awal masa


pemeliharaan pekerjaan. Administrasi pelaksanaan program secara umum terdiri dari administrasi teknik, keuangan dan pelaporan. Dalam pelaksanaan di lapangan konsultan akan menerapkan prinsip -prinsip administrasi sebagai berikut :  Menggunakan format - format standar yang sudah

ada dan

sudah biasa dipakai di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah  Menggunakan

format

sederhana

namun

informatif

(semua

informasi penting yang dibutuhkan dapat tercatat), sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana di lapangan maupun oleh penerima laporan.  Sistem

pelaporan

yang

jelas

dan

berjenjang

serta

tidak

“overlapping “

4.PENDEKATAN PROFESSIONAL Secara

umum

tugas

konsultan

Pekerjaan

Pengawasan

Pelaksanaan

Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : a. Tugas - tugas yang bersifat “ Assistance Concept “ Dalam hal ini konsultan Pengawas bertindak sebagai pemberi saran dan bantuan teknis, administrasi dan manajerial kepada Pejabat Pembuat Komitmen

yaitu

Pekerjaan

Pengawasan

Pelaksanaan

Pembangunan

Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB. Dalam konsep ini konsultan tidak berwenang memutuskan suatu kebijakan atau suatu langkah konkret, karena hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab dari instansi terkait. b. Tugas - tugas yang bersifat “ Task Concept ” Dalam hal ini konsultan bertindak untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik lingkup organisasi konsultan sendiri, maupun dalam lingkup secara keseluruhan.

Dalam

konsep

ini

konsultan

berwenang

mengambil

keputusan dan menentukan kebijakan dimana keputusan yang diambil oleh konsultan bersifat mengikat terhadap pihak lain yang terkait (misal : kontraktor). Konsultan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua implikasi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari keputusan yang


diambil. Dalam Pendekatan Profesional perlu kiranya ditekankan mengenai Prinsip dasar yang harus dipahami dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan, yang meliputi hal - hal sebagai berikut :

a) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Konsultan

akan

melakukan

kegiatan

pengendalian

dalam

lingkup kerja secara cepat, tepat, praktis dan efisien. Kegiatan pengendalian

ini

meliputi

sasaran,

target

dan

keberhasilan

pelaksanaan pekerjaan. b) Pengaturan Tata Kerja Personil Konsultan akan membentuk suatu organisasi intern konsultan maupun

pembentukan organisasi

proyek

secara

keseluruhan

agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengaturan tata kerja atau organisasi yang kurang baik akan menyebabkan kegiatan berjalan tanpa arah dan terget. c) Pemeriksaan Kegiatan Kerja Pemeriksaan kegiatan kerja akan dilakukan dengan memeriksa :  Penetapan langkah (apa, dimana, dan bagaimana ?)  Pengaturan waktu (kapan ?)  Penugasan (siapa ?)  Tahap lanjutan (atau penyelesaian dengan segera).

5.METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN Metodologi

pelaksanaan

pekerjaan

yang

diajukan

ini

merupakan

penjabaran secara lebih konkrit terhadap bidang kerja jasa konsultansi Pengawas. Metode ini

meliputi pembahasan mengenai prosedur umum

Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB secara keseluruhan, maupun prosedur pelaksanaan kegiatan dari bagian - bagian pekerjaan, termasuk didalamnya

uraian

sistem

informasi

dan

pelaporan

yang

akan

dilaksanakan.


a. Pengetahuan Tentang Dokumen Kontrak Dalam setiap kegiatan proyek perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan sistem pengawasan/pengendalian yang teratur, agar hasil akhir yang dicapai dapat memuaskan, baik

dari

segi

kualitas

maupun

kuantitas dari proyek itu dan memenuhi sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pada

umumnya

dan

sudah

menjadi

suatu

keharusan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai antara pemilik proyek dengan pelaksana pekerjaan perlu dibuat suatu Dokumen Kontrak Kerja, dokumen

kontrak

ini

merupakan

acuan

dan

pedoman

untuk

melaksanakan pekerjaan di lapangan. Dengan demikian perlu kiranya personil - personil Pengawasan dengan

manajemen

penguasaan

proyek,

Dokumen

menguasai hal - hal yang berhubungan yang

Kontrak

salah

tersebut.

satu

diantaranya

Dokumen

adalah

Kontrak

merupakan dokumen yang harus dikuasai oleh personil

Fisik

konsultan

Pengawas. Biasanya dokumen kontrak berisi :  Instruksi Kepada Peserta Pelelangan  Syarat - syarat Umum  Spesifikasi Teknik  Gambar Rencana Proyek  Surat Penawaran Kontraktor beserta lampiran - lampirannya.  Addendum Kontrak, jika ada. Di dalam pengendalian dan pengawasan di lapangan nantinya Konsultan Pengawas akan selalu berpedoman pada Dokumen Kontrak yang telah dibuat dan disepakati antara Kuasa Pengguna Anggaran, dengan pihak pihak yang terkait, kecuali kalau ada perintah perubahan (Contract Change Order) atau Addendum yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. b. Program Pengendalian dan pengawasan pekerjaan Program

Pengendalian

dan

Pengawasan

dalam

Pengawasan

harus

dilaksanakan secara ketat dan terus - menerus sepanjang waktu kontrak, dimana masing - masing periode mempunyai tahapan/langkah sendiri sendiri dan berkesinambungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Konsultan diwajibkan untuk kerja penuh waktu dalam pemberian saran


kepada

Kuasa

Pengguna

Anggaran

pada

Pekerjaan

Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama / Pertemuan BKD Dan Diklat Provinsi NTB yang masuk dalam paket pekerjaan proyek dan pelaksanaan kontrak - kontrak. Konsultan akan menentukan dengan jelas dan spesifik, luas dan dalam cakupan kerja Pengawasan dalam penugasan ini, dan akan mengkonfirmasikan tingkat pelayanan dan/atau masukan dari staf yang disyaratkan untuk kepastian cukupnya pengawasan dan pemeriksaan. a) Masa Mobilisasi Pada periode Mobilisasi ini disamping Konsultan akan melakukan mobilisasi

personil

-

personilnya

pekerjaan

Pengawasan,

yang

Konsultan

akan

juga

sudah

terlibat

dalam

harus

mulai

mengadakan checking, pengendalian dan pengawasan terhadap :  Schedule mobilisasi Kontraktor.  Realisasi Mobilisasi Peralatan, Personil serta Kantor (direksi–keet) Kontraktor.  Realisasi pemenuhan spesifikasi atas fasilitas untuk Team Supervisi (jika ada).  Schedule Pekerjaan yang diajukan Kontraktor, diarahkan agar efektif, dituangkan dalam Kurva S, sehingga Konsultan akan mudah mengawasi atas kemajuan pekerjaan Kontraktor.  Review terhadap design yang ada, serta alternatif design bila dipandang perlu.  Pembuatan Shop Drawing (terutama penampang memanjang dan melintang dulu).  Mulai meneliti bahan - bahan yang akan dipakai, menurut spesifikasi yang ada.  Penyiapan blangko - blangko (form) yang akan dipergunakan selama masa kontrak, termasuk diantaranya blanko pengujian, blangko perhitungan volume, blangko laporan, serta blangko sertifikat bulanan (MC) atau sertifikat eskalasi bulanan (Price Escalation Certificate) jika ada. Dalam masa mobilisasi inilah Konsultan Pengawas benar - benar harus

dapat

mengarahkan

dan

memberi

bimbingan

kepada

kontraktor agar semuanya dapat selesai dalam jangka waktu


mobilisasi tersebut. Penekanan dalam pembuatan schedule pekerjaan yang diajukan Kontraktor, harus diteliti betul serta diperiksa kemungkinan kemungkinan dalam penerapan urutan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan tahapan serta sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Yang

jelas di dalam pembuatan schedule

ini harus

memperhatikan "hari efektif " yang ada didalam jangka waktu pelaksanaan serta harus mengingat batas waktu yang harus diselesaikan.

b) Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pada masa pelaksanaan pekerjaan fisik ada beberapa pokok pengendalian dan pengawasan yang dapat dibagi dalam kategori sebagai berikut : 1) Pengendalian dan Pengawasan Kualitas (Mutu) Pekerjaan : Dalam pengendalian dan pengawasan kualitas ini Konsultan harus benar - benar ketat, mengingat bahwa intensitas penyimpangan dalam

hal

mutu

di

pandang

saat

ini

masih

cukup

tinggi.

Pengendalian mutu yang dimaksud adalah untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang awet, tahan lama dan dapat dipergunakan/dimanfaatkan

oleh

masyarakat

sesuai

dengan

usia/umur pelayanan. Pencapaian mutu hasil pelaksanaan yang optimal akan ditempuh melalui

pengendalian

mutu

bahan/material

dan

metode/cara

pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan pengendalian mutu direalisasikan melalui kegiatan “kontrol kualitas“, sesuai dengan setiap tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal – hal yang perlu dicermati terutama adalah kualitas pada pekerjaan utama. Agar diperoleh kualitas yang baik, perlu adanya


cheking bahan/material, dalam hal ini kontraktor mengajukan contoh bahan dengan "request sheet" yang memuat asal bahan, komposisi bahan, hasil test mutu, ukuran type, spesifikasi, sertifikat dan sifat - sifatnya. Dari

hasil

penelitian

bahan,

konsultan

supervisi

membuat

rekomendasi atas bahan - bahan yang dipakai harus sesuai contoh yang disetujui, dan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan akan ditolak oleh Konsultan Pengawas, bahan yang ditolak harus dikeluarkan dari lokasi proyek. Inspeksi secara terus menerus merupakan salah satu alat dari pengendalian kualitas, disamping dokumentasi. Serta memberikan pengarahan pada para pekerja agar sesuai dengan rencana dan spesifikasi,

sebagai

upaya

untuk

mencegah

terjadinya

penyimpangan. 2) Pengendalian dan Pengawasan Kuantitas : Dalam pengendalian dan pengawasan kuantitas pekerjaan ini tugas utama ada pada Surveyor dan Pengawas lapangan. Harus dipahami betul masalah aturan dan cara pembayaran yang ada di dalam Spesifikasi, mana yang dapat dibayar dan mana yang tidak dan harus mengacu pada dokumen kontrak dan Addendum kontrak (bila ada). 3) Pengendalian Biaya/Anggaran : Pengendalian Biaya/Anggaran yang ada sangat erat hubungannya dengan pengendalian kwantitas. Karena pada umumnya kontrak kontrak sekarang pengendalian

menggunakan sistem Harga Satuan, maka

kwantitas

juga

akan

merupakan

pengendalian

anggaran. 4) Pengendalian Waktu Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan harus selalu terkontrol. Pengendalian waktu akan dilakukan melalui analisa terhadap


performance pelaksanaan proyek, dimana untuk proyek ini dapat menggunakan indikator SPI (Schedule Performance Index) dan CPI (Cost Performance Index). SPI adalah perbandingan antara realisasi fisik yang telah dikerjakan dengan rencana (schedule) yang ada pada periode yang sama. Sedangkan CPI adalah perbandingan antara dana yang telah dibayarkan dengan dana/biaya yang tersedia (kontrak). Secara umum SPI dan CPI dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu : SPI / CPI =

1, Proyek dikatakan tepat

SPI / CPI >

1, Proyek waktu. dikatakan cepat

SPI / CPI <

1, Proyek dikatakan

terlambat. 5) Contract Change Order (Perintah Perubahan Kontrak) dan Addendum Apabila selama jangka waktu pelaksanaan ini terdapat hal - hal yang tidak sama (dalam hal volume atau biaya dimana jumlah akhir tidak melebihi harga kontrak) harus ada perintah perubahan dari owner. Kalau perubahan itu bersifat mendasar, termasuk perubahan Spesifikasi Teknis serta Anggaran yang melebihi Harga Kontrak harus dibuat Addendum. 6) Pembuatan Monthly Certificate/Price Escalation Certification Di

dalam

kontrak

dilaksanakan Pengawas

-

secara

Konstruksi

kontrak bulanan. bertugas

saat

ini

Setiap

biasanya akhir

memeriksa

pembayaran

bulan dan

Konsultan

menyiapkan

pembayaran yang dapat dilakukan untuk bulan yang bersangkutan. Sertifikat Pembayaran Bulanan ini atau MC ini harus dilengkapi dengan

Back

Up

data

yang

lengkap.

Konsultan

Pengawas

bertanggung jawab atas kebenaran dari Back Up Data tersebut. Dalam Back Up Data harus jelas ditulis untuk lokasi dan pekerjaan apa volume - volume yang dibayarkan pada bulan tersebut. Seandainya di dalam kontrak di sebutkan bahwa selama jangka waktu kontrak, Kontraktor akan mendapatkan eskalasi harga, maka Konsultan juga selain Monthly Certificate harus menyiapkan Price


Escalation (PEC). Eskalasi harga didasarkan pada index harga yang dikeluarkan oleh BPS (Biro Pusat Statistik). Perlu diperhatikan

betul - betul cara pembuatan dari Price

Escalation Certificate ini biasanya aturannya tercantum dalam Buku 3 Syarat -syarat Umum. Bagian dari Proses Penyusunan Sertifikat Pembayaran Bulanan Kontraktor ini lebih jelasnya disajikan seperti pada Gambar di bawah ini Bagan Proses Penyusunan Sertifikat Bulanan Kontraktor.


Hasil Opname terhadap Pekerjaan Yang telah lengkap Kontraktor mengajukan data - data Pendukung sertifikat bulanan Pengawas lapangan Memeriksa pengajuan tersebut Penyusunan Draft Sertifikat bulanan Oleh Kontraktor berdasarkan data Yang telah diperiksa oleh Pengawas Site Engineer memeriksa dan Menyetujui Draft sertifikat

Draft sertifikat dikembalikan ke Kontraktor untuk dikonfirmasikan Dan penyiapan pengajuan lengkap Jumlah salinannya Site Engineer mengechek dan menandatangani, diteruskan Pemimipin Proyek

Pemimpin Proyek Menerima Dan menyetujui, kemudian di proses Untuk pembayarannya Bagan Proses Penyusunan Sertifikat Bulanan Kontraktor

c) Masa Akhir Pelaksanaan Pada Akhir Pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu :


1) Penyiapan As Built Drawing Pada akhir masa pelaksanaan Kontraktor diwajibkan membuat As Built Drawing. Gambar ini akan merupakan dasar pembayaran terakhir. Tanggung jawab Konsultan adalah memeriksa kebenaran dari As Built Drawing tersebut. Supaya pada saat akhir pekerjaan kontraktor tidak terlalu banyak, kontraktor dapat menyiapkan gambar terlaksana ini sedikit demi sedikit seiring dengan selesainya item - item pekerjaan di lapangan (item pekerjaan yang telah selesai dikerjakan/dipasang). Gambar lapangan akan

terlaksana

ini

merupakan

gambar

kenyataan

yang dikerjakan oleh Kontraktor, dimana

sangat

bermanfaat

gambar

di ini

untuk masa ke depan, untuk masa

pemeliharaan konstruksi, juga diperlukan jika nantinya akan diadakan

overlay

(pelapisan

ulang),

rehabilitasi

bangunan/konstruksi kembali. 2) Pembuatan Final Certifikat/Price Escalation Certificate Setelah

pembuatan

As

Built

Certificate (Sertifikat Akhir),

Drawing demikian

,

harus

juga

dibuat

Final

Final Escalation

Certificate (jika ada). Karena setelah sertifikat akhir ini tidak ada lagi pembayaran. Konsultan Pengawas harus hati - hati dan harus teliti

dalam

memeriksa dan menyiapkannya. Semua hitungan, ukuran, lokasi, aturan pembayaran mulai dari MC 1 (Monthly Certificate – 1) sampai terakhir/ dihitung ulang. Demikian juga halnya dengan Final Price Escalation Certificate (jika ada) 3) Claim Selama mulai periode kontrak mungkin terjadi claim atau tuntutan dari pihak Kontraktor maupun pihak luar, dalam hal ini konsultan pengawas harus selalu mendasarkan jawabannya berpedoman dan mengacu pada Dokumen Kontrak yang ada. Semaksimal mungkin Konsultan harus mengamankan Pemilik dari segala macam claim/tuntutan yang timbul.


4)Provisional Hand Over (Serah Terima Sementara) dan Final Hand Over (Serah Terima Terakhir) Biasanya dalam Buku 3 Syarat - syarat umum disebutkan bahwa apabila pekerjaan sudah mencapai 97 % (dengan syarat pekerjaan utama selesai 100 %). Kontraktor dapat mengadakan Serah Terima Sementara. Konsultan

Pengawas

berkewajiban

menyiapkan

semua

data

yang perlu untuk pelaksanaan Serah Terima ini. Kegiatan ini meliputi :  Penyiapan daftar kerusakan/ kekurangan dari pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.  Penyiapan buku informasi bagi Panitia Serah Terima ini yang berisi data proyek, status pembayaran dan progress serta data quality.  Ikut didalam anggota Tim Teknis yang akan menjadi petunjuk didalam pelaksanaan pemeriksaan Serah Terima.  Menyiapkan semua pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Serah Terima.  Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Sementara dan memberi pertimbangan kepada Penanggung Jawab Kegiatan dalam menyetujui jangka waktu perbaikan (grace period) yang diajukan kontraktor. Setelah

jangka

pemeriksaan

waktu

kedua

perbaikan

yang

berakhir

merupakan

diadakan

bagian

dari

lagi

proses

Professional Hand Over (PHO). Kalau hasil pemeriksaan memenuhi Spesifikasi dan syarat, baru dikeluarkan Berita Acara Serah Terima. Untuk serah terima akhir (FHO) yang dilaksanakan setelah Masa

Pemeliharaan

habis

secara

prosedur

sama

dengan

pelaksanaan Professional Hand Over.

6.URAIAN KAJIAN DAN PENDEKATAN PENGAWASAN Uraian kajian dan pendekatan pengawasan sesuai dengan tugas konsultan pengawas adalah menyelaraskan antara biaya proyek yang optimal, mutu pekerjaan yang baik/berkualitas, dan waktu pelaksanaan yang tepat.


Ketiga nya adalah 3 elemen yang saling mempengaruhi, seperti tertera pada gambar berikut :

Bagan Keselarasan biaya proyek, mutu dan waktu pelaksanaan

Spesifikasi pekerjaan: A. STRUKTUR BETON BERTULANG Dalam rangka pengendalian desain struktur yang telah didesain oleh konsultan perencana, konsultan Pengawas memberikan apresiasi perlu

adanya

acuan

yang

obyektif,

sehingga

dalam

desain

(perencanaan struktur) dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Seperti

diketahui

biaya

fisik

(pekerjaan

struktur)

cukup

besar

pengaruhnya terhadap biaya konstruksi. Untuk

bangunan

berlantai

banyak,

konsep

pengendalian

dan

pengawasan khususnya dalam estimasi beban gempa yang terjadi sangat penting. Karena kesalahan dalam konsep pengawasan gempa akan berpengaruh terhadap beban gempa yang bekerja pada joint balok kolom.

Dan selanjutnya bisa terjadi over maupun under

Estimate Earth Quake Loads, keadaan ini sangat merugikan pihak owner. Melalui

usulan

teknis

ini,

Konsultan

Pengawas

menyampaikan

beberapa kajian, usulan-usulan yang konstruktif yang didasarkan pada

kaidah

atau

peraturan-peraturan

yang

berlaku.

Dengan

demikian Pekerjaan Pembangunan gedung ini dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar, perancangan struktur dibagi menjadi dua hal pokok yaitu : a. Perancangan sub structure (struktur bawah), yaitu bagian


bangunan

yang

berada

dibawah

permukaan

tanah

yang

berfungsi meneruskan beban bangunan diatasnya ketanah dasar. b. Perancangan

upper structure

(struktur atas) yaitu

bagian bangunan diatas permukaan tanah, yang berfungsi sebagai pemikul beban kerja atap dan lantai bangunan. Secara umum, keduanya harus merupakan kesatuan yang kokoh dan utuh, sehingga mampu mengantisipasi perilaku struktur oleh bebanbeban yang bekerja pada struktur tersebut. Dalam perancangan struktur ini, digunakan sebagai berikut: a) Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIG),1983 b) Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia Untuk Gedung (PPTGIUG),1981. c) Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia Untuk Gedung (PPBBIG),1983. d) SNI 1726 tahun 2002 e) Peraturan Konstruksi Indonesia (PKKI). 1961. f) Peraturan Umum Bahan Bangunan (PUBB), 1983. g) Hasil ” soil test “ berikut analisisnya. h) Peraturan/ketentuan lain yang terkait dengan pekerjaan perancangan struktur. Untuk

menetapkan

sistem

yang

sesuai,

perlu

inventarisasi

permasalahan yang ada, yang mungkin berpengaruh baik secara langsung

maupun

tidak

langsung

terhadap

sistem

terpilih.

Berdasarkan rencana induk dan site engineering permasalahan yang dipandang berpengaruh pada penentuan sistem struktur ialah : a)Tata letak bangunan yang direncanakan. b)System hubungan bangunan baru dengan bangunan lama. c) Rencana tahapan pelaksanaan masing-masing massa bangunan. d) Konsep arsitektur tiap-tiap massa bangunan. e) Rencana utilitas.

Beberapa pekerjaan struktur beton yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah :


 Kepastian pemilihan sub kontraktor yang akan menyediakan adukan beton. Selalu dipertimbangkan track record dari sub kontraktor tersebut  Kepastian tentang mixed design dari campuran beton untuk mendapatkan compressive strength yang diinginkan  Koordinasi dan monitoring dalam mekanisme pengujian compressive strength beton  Pengendalian acuan beton melalui pembuatan shop drawing acuan beton  Kebenaran dimensi besi tulangan  Pengawasan saat pencoran beton, agar beton yang dihasilkan tidak berongga B. STRUKTUR BAWAH (SUB STRUCTURE) Struktur bawah harus sesuai dengan karakteristik tanah dan hasil soil test yang sudah diklarifikasi dengan kondisi site development. Pekerjaan

yang

berhubungan

dengan

struktur

bawah

selalu

berdekatan dengan tanah. a) Deep foundation Perlu diadakan survei sederhana di area rencana Pembangunan untuk mendapat beberapa data antara lain :  Kedalaman muka air tanah terhadap muka tanah  Kedalaman tanah stabil berada di bawah muka tanah Dengan hasil survey tersebut, diperkirakan fondasi yang cocok mungkin

dengan

deep

foundation

(fondasi

dalam).

Alternatif

pertama untuk fondasi dalam tentunya adalah driven pile (tiang pancang), karena keuntungan tiang pancang adalah :  Kualitas terjamin karena dibuat di pabrik dengan pengawasan yang sangat ketat  Pada saat driving (pemancangan) dapat ditentukan beban yang mampu dipikul oleh pile tersebut. b) Kelongsoran Tanah Akibat Galian Cutting Di dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan


pekerjaan cutting (galian), perlu diperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan akan mengganggu bahkan menggagalkan pekerjaan tersebut. Aspek yang penting untuk dicermati menurut perkiraan adalah:  longsoran tanah akibat aktivitas di sekitar lokasi proyek (lalulintas kendaraan dan sebagainya) dan beban-beban yang timbul selama masa konstruksi  berkurangnya potensi daya-dukung fondasi bangunan di sekitar basement tersebut akibat penggalian tanah, yang mungkin dapat menyebabkan miringnya bangunan yang sangat dekat dengan lokasi proyek  longsoran tanah akibat jenis tanah (khususnya jika jenis tanah cenderung bersifat pasir) Perkiraan-perkiraan tersebut berdasarkan

teori

daya-dukung tanah

menurut Terzaghi sebagai berikut

Gambar 5. Daya dukung tanah menurut Terzaghi


Dari

teori

tersebut,

apabila

persoalan

galian

tanah

ini

tidak

dipersiapkan secara teliti, sangat dimungkinkan kejadian-kejadian seperti yang ditunjukkan di dalam Gambar I.6

(a). Kondisi sebelum penggalian

(b).

longsor

akibat

penggalian

tanah tanah Gambar I.6. Longsor akibat kehilangan sebagian potensi daya-dukung tanah Dari Gambar I.6 dapat dilihat terjadinya longsoran tanah oleh penurunan daya dukung tanah (kehilangan sebagian potensi dayadukung tanah akibat penggalian tanah). Akibat longsoran ini akan terjadi gangguan tehadap proses konstruksi. Selain itu, apabila tedapat bangunan-bangunan di sekitar lokasi penggalian yang fondasinya berada di atas atau sedikit di bawah dasar penggalian potensial mengalami hal yang sama. Jika tanah yang digali adalah pasir atau lebih bersifat pasir, berarti sudut longsor akan lebih besar dibandingkan dengan tanah lempung atau yang bersifat lempung. Untuk jenis tanah yang memiliki sudut longsor besar ini (tanah dengan sudut gesek internal relatif besar) hampir tidak dimungkinkan penggalian vertikal, sebab probabilitas kelongsoran tanah sangat besar. c) Dinding Penahan Longsoran Tanah (Retaining Wall) Dari analisis longsoran di atas, perlu kajian lebih mendalam tentang kemungkinan penggunaan dinding penahan longsoran (retaining wall) untuk menghindari keruntuhan atau kelongsoran tanah akibat galian. Penggunaan dinding ini akan menjadi sangat penting khususnya apabila terjadi hujan selama pelaksanaannya.

Selain itu, dinding ini

juga berfungsi sebagai pelindung bangunan di sekitarnya dan/atau


peralatan/pekerja konstruksi dari longsoran akibat galian. Berdasarkan kondisi site, penggunaan dinding penahan longsoran yang paling memungkinkan dengan menggunakan gravity wall (pasangan batu) atau Cantilever wall (beton bertulang). C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Beberapa pemahaman dan aktifitas bidang arsitektur adalah :

a) Pemahaman Karakteristik Kawasan Dalam hal ini terkait dengan kemampuan Konsultan Pengawas untuk melihat dan mengenal potensi kawasan serta karakteristik nilai-nilai arsitektur bangunan yang membentuk “image” bagi kawasan lokasi Pembangunan tersebut. Demikian halnya dengan keberadaan sebuah desain arsitektur akan mudah dikenali ketika mampu menampilkan “image” yang terbentuk oleh melalui perwujudan bangunan dan ataupun ruang arsitektur yang diciptakan. Pembangunan Gedung ini sebagai ruang komunal harus mampu

menampilkan

“citra

akomodatif terhadap aktivitas menampilkan “image”

diri”

sebagai

yang

wadah

diwadahinya

space serta

yang dapat

sebagai bangunan

pendidikan. Ini bertujuan agar tercipta ruang dan atau bangunan arsitektur yang “mengenal” para pelaku yang diwadahinya, sehingga para pelaku kegiatan nantinya tidak merasa “terasingkan”.

b) Pemahaman Karakteristik “Pelaku” Kegiatan Bangunan mampu

arsitektur

akan

menterjemahkan

memenuhi karakteristik

“keidealan pelaku

desain”

kegiatan

ketika

kedalam

perwujudan bangunan dan ataupun ruang-ruang arsitektur. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami karakteristik aktivitas “pelaku” yang akan diwadahinya.

c) Pamahaman Karakteristik sirkulasi Internal maupun eksternal (terkait dengan Manajemen sirkulasi proyek dengan sirkulasi transportasi kawasan) Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan suatu pekerjaan fisik sangat dipengaruhi oleh adanya sebuah sistem pola sirkulasi yang “optimal” secara internal maupun eksternal yang saling berkaitan diantara


keduanya. “Optimal” dalam artian terciptanya sistem manajemen sirkulasi tansportasi, material dan ataupun human resourses yang baik tanpa adanya “crouded” yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaran pekerjaan dan ataupun kelancaran sirkulasi eksternal. Berawal dari sinilah dituntut kemampuan bagi Konsultan Pengawas dalam menguasai existing lapangan yang tercakup didalamnya pola sirkulasi internal maupun eksternal. Pola

sirkulasi

eksternal

yang

harus

dapat

dikendalikan

adalah

pemilihan dan pengaturan sirkulasi keluar masuknya material maupun tenaga kerja dengan pemilihan main entrance dan ataupun service entrance yang sedapatmungkin tidak menimbulkan crouded dengan pola sirkulasi eksternal (sirkulasi transportasi lalu lintas). Dengan demikian diharapkan tidak akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas transportasi kendaraan dan ataupun aktivitas lainnya. Hal yang menjadi acuan pertimbangan pemahaman site development untuk kemudian akan diketahui zone-zone area bebas yang dapat dimanfaatkan

sebagai

dropping

area

serta

zone-

zone

yang

memungkinkan untuk dijadikan bagian dari area pengaturan pola sirkulasi. Kemampuan Konsultan Pengawas dalam memahami site development akan menjadi titik acuan pula dalam memberikan masukan dalam menentukan

pola

sirkulasi

internal

yang

mencakup

penentuan

dropping area dan pengaturan keluar masuk kendaraan terkait dengan kelancaran pola sirkulasi eksternal.

d) Pemahaman Konsep zonifikasi Zonifikasi dalam Pembangunan Gedung ini sangat terkait dengan jenis dan karakteristik dari aktivitas yang terjadi pada tiap-tiap ruangan ataupun pola aktivitas secara menyeluruh dalam suatu wadah bentuk arsitektur. Dalam kapasitasnya sebagai Konsultan Pengawas merupakan suatu keharusan

memahami

zonifikasi

tiap-tiap

massa

bangunan

dan

ataupun zonifikasi ruang-ruang dari pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh

kontraktor

pelakana.

Hal

ini

diawali

dengan

pemahaman


terhadap pola aktivitas pelaku kegiatan yang terdiri dari pola kegiatan pegawai keperluan

serta

pola

interaksi

masyarakat,

serta

antara

pegawai

pemahaman

ketika

konsultan

melayani Pengawas

terhadap pola sirkulasi yang terbentuk dari perilaku aktivitas tersebut. Zonifikasi

dalam

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan

Gedung ini dapat dibagi menjadi beberapa zoning, yaitu :

- Zoning Kegiatan Publik Merupakan zoning untuk kelompok kegiatan yang menjadi tempat interaksi langsung antara pimpinan dengan pihak intern staff . Zoning ini biasanya diletakkan di area dekat dan atau berhubungan langsung dengan entrance utama.

- Zoning Kegiatan Semipublik Merupakan zoning bagi kegiatan yang lebih memerlukan tingkat keprivasian lebih ketika terjadi interaksi antara para staf dalam menyelesaikan

permasalahan-permasalahan

khusus

yang

harus

diselesaikan dengan pihak intern.

- Zoning Kegiatan Privat Merupakan zoning yang diperuntukkan bagi aktivitas-aktivitas yang memerlukan tingkat privasi lebih bagi kepentingan kantor.. Biasanya terletak pada area yang relatif tertutup bagi akses sirkulasi publik namun tetap dapat diakses bagi pelaku kegiatan intern gedung. Dari adanya pemahaman Konsultan Pengawas terhadap konsep zonifikasi

ruangan

akan

memberikan

kerangka

acuan

dalam

menentukan penggunaan material serta pemenuhan terhadap syaratsyarat kenyamanan ruangan yang sesuai dengan pola aktivitas yang diwadahinya.

e) Konsep Fisika bangunan (pencahayaan dan penghawaan) Syarat sebuah desain arsitektur memenuhi standar kenyamanan adalah terpenuhinya kenyamanan pencahayaan dan penghawaan secara alami maupun buatan. Demikian halnya dengan menciptakan desain sebagai wadah kegiatan perkantoran sebagai wadah kegiatan publik, diperlukan pula adanya pengawasan secara intens terhadap konsep fisika bangunannya yang meliputi konsep pencahayaan dan


penghawaan. Dalam desain sebuah gedung pencahayaan menjadi sesuatu yang sangat

urgen,

terlebih

dengan

pemaksimalan

pemamfaatan

pencahayaan alami agar mampu mendukung aktivitas yang sedang dilakukan, karena aktivitas ini lebih sering dilakukan pada siang hari. Dengan demikian pengawasan terhadap pemberian perlubanganperlubangan

sebagai

area

masuknya

cahaya

matahari

perlu

mendapatkan perhatian yang serius agar jumlah sinar matahari yang masuk kedalam ruangan mampu mencukupi intensitas penerangan yang diperlukan untuk D. PEKERJAAN MEKANIKAL - PLUMBING

E. PEKERJAAN ELEKTRIKAL Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan usulan teknik ini pertama

kali

melalui

pendalaman

dan

pemahaman

terhadap

karakteristik bangunan/ruang yang terkait dengan kebutuhan instalasi mekanikal/elektrikal serta utilitas yang berada di dalamnya. Sehingga aspek pemenuhan kebutuhan daya listrik, pemenuhan kebutuhan sanitasi dan kebersihan serta kenyamanan dapat dicapai. Adapun tanggung jawab sebagai Konsultan Pengawas dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan Mekanikal elektrikal adalah dengan melakukan pengawasan pada tahapan- tahapan pekerjaan. Pada

tahap

pengendalian

pelaksanaan, administrasi

Konsultan

dan

Pengawas

pengendalian

teknis.

melakukan Dalam

hal

pengendalian ini diantaranya yang harus dilakukan terutama yang berkaitan

dengan

pekerjaan

Mekanikal/Elektrikal

adalah

sebagai

berikut : a. Ketepatan Konstruksi dan Koordinasi Sistem Dalam Pelaksanaan Untuk mencapai ketepatan dalam konstruksi serta koordinasi antara pekerjaan yang satu dengan lainnya dilakukan melalui: - Pembuatan

gambar

kerja

(Shop

Drawing)

yang

dibuat

dan

diusulkan oleh kontraktor sebelum pekerjaan yang dimaksud dikerjakan. Shop drawing hanya dibuat untuk posisi-posisi yang


dipandang sulit untuk dikerjakan dan tidak tergambar secara detil di dalam dokumen perencanaan - Sebelum ada persetujuan dari pihak Konsultan Pengawas maka pekerjaan tersebut tidak boleh dikerjakan. - Setiap tahapan pekerjaan harus didahului oleh pembuatan surat ijin memulai pekerjaan b. Pencapaian

Kualitas

Material/Equipment

sesuai

yang

diinginkan

Rencana Kerja dan Syarat. pengendalian dan pengawasan/inspeksi secara terus menerus di setiap tahapan pekerjaan.


e. Pencapaian Unjuk Kerja Pada saat pelaksanaan sering terjadi harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tempat yang sebenarnya. Atau pada saat pengangkutan/transportasi

terjadi

hentakan-hentakan

sehingga mengakibatkan adanya pergeseran atau

yang

tidak

perubahan

sengaja

karakteristik

peralatan sehingga dapat menimbulkan peralatan tidak dapat bekerja secara optimal seperti yang direncanakan. Untuk mendapatkan unjuk kerja yang baik harus dilakukan test. Dari data hasil tes inilah dapat dilakukan optimalisasi dengan

melaksanakan

setting

ulang

atau

perbaikan

seperlunya.

Dengan

demikian diharapkan ada jaminan bahwa system akan bekerja secara optimal seperti yang direncanakan f. Tahapan Pencermatan/Persiapan dan Testing (Commissioning andTesting) Tujuan

dari

pencermatan/persiapan

(lebih

dikenal

dengan

istilah

commissioning) dan pengujian secara umum adalah untuk tercapainya jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan para pengguna dan lingkungan yang berada

disekitarnya

serta

terjaminnya kerja system sesuai dengan yang

direncanakan. Secara spesifik bertujuan sebagai berikut: 1) Menjamin terpasangnya instalasi menunjang

secara cukup dan aman dalam

terselenggaranya kegiatan dalam gedung sesuai dengan fungsinya 2) Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari adanya kejadian yang tidak diinginkan 3)

Menjamin kehandalan system yang dipasang

4)

Menjamin mudahnya dilakukan perawatan 5) Menjamin life time peralatan, minimum sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat 6) Menjamin beroperasinya system sehingga dapat menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam gedung sesuai dengan fungsinya secara optimal. Semua pelaksanaan instalasi dan peralatan (baik electrical maupun mechanical) harus diuji sehingga mencapai hasil baik dan bekerja sempurna sesuai dengan standar dan persyaratan yang diacu dalam pekerjaan ini seperti termaktub pada RKS Mechanical Electrical tentang Standard dan Referensi atau sesuai dengan standard pabrik. Bilamana diperlukan, bahan-bahan instalasi atau peralatan dapat diminta oleh Direksi Proyek untuk diuji di laboratorium atas tanggungan biaya kontraktor Setiap bagian instalasi pengkabelan harus diuji sehingga dicapai baik, sesuai dengan PUIL 2000. Untuk bagian-bagian yang akan tertutup instalasinya, harus diuji sebelum dan sesudah bagian tersebut ditutup. 1) Panel Listrik 

Sebelum dilakukan pekerjaan pembuatan panel, maka kontraktor diwajibkan


untuk menyampaikan shop drawing baik ukuran panel, tebal plat, lay out equipment maupun one line diagram lengkap dengan daftar dan volume equipment yang akan digunakan 

Sebelum dilakukan pembuatan panel kontraktor diwajibkan untuk menunjukan kualitas panel yang pernah dibuat, baik itu di workshop pembuat panel ataupun diprojek lain yang pernah dikerjakan untuk mendapatkan persetujuan kualitas yang dikehendaki.



Sebelum panel-panel dikirimkan ke lokasi projek, kontraktor wajib melaporkan ke direksi proyek untuk dilakukan pengecekan akhir (victory visit). Hal ini dilakukan

untuk

mencegah

terjadinya

kesalahan,

dan

jika

terjadi

kesalahan, maka perbaikan harus dilakukan di work shop. Terutama panel induk (LVMDP dan SDP) yang bekerja secara otomatis, harus dilakukan test unjuk kerja di workshop 

Cek peralatan yang digunakan baik Merk dan keasliannya, kemampuan hantar arus, breaking capacity, rangkaian kontrolnya dan ukuran busbar

2) Kabel daya, instalasi listrik dan sistem pembumian: Insulation test. Lakukan pengukuran tahanan isolasi kabel yang meliputi tahanan penghantar phasa- netral, tahanan penghantar phasa-ground, tahanan penghantar antar phasa. Tahanan isolasi minimum adalah seperti berikut : Tegangan sirkit

Tegangan uji

Resistan isolasi

nominal (volt)

arus searah (volt)

(mega Ohm)

50 V (ac); 120 V (dc)

250

0.25

Sampai dengan 500 V

500

0.5

Di atas 500 V

1000

1.0

Walaupun

tahanan

isolasi

tersebut

telah

memenuhi

syarat

minimum,

namun pada proyek ini dikehendaki tahanan isolasi di atas harus mencapai tak terhingga, atau dapat dianggap besarnya tak terhingga. Dalam satu kelompok rangkaian instalasi yang menuju ke panel, tahanan isolasinya haruslah seimbang antara bagian satu dengan lainnya. Jika ada nilai yang perbedaannya cukup mencolok dibandingkan dengan yang lain, maka instalasi tersebut harus dicek dan diperbaiki sehingga mendapatkan tahanan isolasi yang seimbang dengan lainnya. 3) Visual test - Melakukan pengecekan aplikasi warna kabel serta luas penampang kabel pada


instalasi yang dikerjakan. - Polaritas penyambungan kabel atau hubungan fase, harus benar dan semuanya terpasang dengan kuat - Melakukan pengecekan pada sistem penyambungan kabel instalasi beserta kelengkapannya. 4) Grounding test. Besar tahanan pembumian tidak boleh melebihi seperti berikut ini: Tabel III.1. Nilai Tahanan Isolasi Minimum Jenis Instalasi

Tahanan pembumian Maksimum (Ohm)

Penyalur Petir

5

Pentanahan Peralatan

2

Listrik Telekomunikasi/elektroni

0,5

k

5) Pekerjaan Sistem Peringatan Dini - Lakukan pengetesan dan pengecekan tahanan isolasi pengkabelannya. - Lakukan test sistem secara simulasi - Lakukan pengetesan langsung dengan menggunakan asap (untuk smoke detector) dan dengan menggunakan panas (untuk ROR dan Fix Temperature Detector) - Lakukan pengetesan terhadap fungsi break glass manual station, telephone, fungsi flow switch (dari sistem splinkler) dan lain-lain yang terhubung secara terintegrasi dengan Sistem Peringatan Dini 6) Pekerjaan Sound System, Telephone System - Lakukan pengetesan dan pengecekan tahanan isolasi pengkabelannya sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi seperti tercantum pada tabel III.1. - Lakukan pengetesan terhadap semua fitur yang dikehendaki RKS, atau sesuai dengan sistem yang bersangkutan seperti diterangkan oleh pabrik pembuat unit sistem tersebut


Melihat penjelasan pada uraian di atas dapat disampaikan bahwa pengawas yang mengerti teknis dan administrasi sangat diperlukan dalam pekerjaan pengawasan di lapangan. Team work pengawas harus memahami lingkup dan wewenang pekerjaan yang harus ditangani dan dikendalikan, untuk hal tersebut maka diperlukan suatu prosedur pengawasan di lapangan yang baku integrated dan mudah dipahami oleh personil yang terlibat di lapangan. Berikut ini adalah bagan skematis mengenai prosedur pelaksanaan manajemen pengawasan, pada masa pelaksanaan di lapangan : 1. Skema prosedur pekerjaan persiapan dan penugasan 2. Skema pekerjaan persiapan pelaksanaan 3. Skema prosedur manajemen pengawasan 4. Skema penegasan gambar kerja 5. Skema persetujuan material 6. Skema laporan dan mingguan

harian

7. Skema surat Konsultan Pengawas

instruksi

8. Skema pengesahan gambar kerja 9. Skema pengajuan angsuran / termijn

pembayaran

10. Skema perubahan pekerjaan 11. Skema pengesahan as built drawing

2.3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan



2.4. Komposisi Tim dan Penugasan


2.5. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli


321800346 Usulan Teknis Pengawasan Gedung

Recommend Documents