IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 02/DPM IKM UI/I/2012 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya lembaga kemahasiswaan yang mandiri dan mengakar baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat, merupakan syarat yang harus dicapai oleh lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia; b. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu memiliki seperangkat peraturan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu membentuk ketetapan mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Mengingat : Pasal 7 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; Memutuskan Menetapkan : KETETAPAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan : 1. Universitas Indonesia selanjutnya disebut UI. 2. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Universitas Indonesia dari semua jenjang yang ada di lingkungan UI.
3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia 4. Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut Musma adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam IKM UI. 5. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI. 6. Forum Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut Forma adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat Universitas Indonesia. 7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa, yang selanjutnya disebut DPM IKM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 8. Badan Eksekutif Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa, yang selanjutnya disebut BEM IKM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI ynag memiliki kekuasaan eksekutif. 9. Mahkamah Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disebut MM IKM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan yudikatif. 10. Badan Audit Kemahasiswaan Ikatan Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disebut BAK IKM UI adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa UI. 11. Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam majelis Wali Amanat Universitas Indonesia sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia. 12. Unit Kegiatan Mahasiswa Badan otonom, yang selanjutnya disebut UKM BO adalah Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh keputusan Forum Mahasiswa menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia yang memiliki otonomi. 13. Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom, yang selanjutnya disebut UKM BSO adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan ditingkat Universitas Indonesia yang berada di bawah koordinasi BEM IKM UI. 14. Garis Besar Haluan Kerja, yang selanjutnya disebut GBHK adalah peraturan yang dibuat DPM IKM UI sebagai acuan kerja BEM IKM UI. 15. Lembaga formal kemahasiswaan universitas adalah seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di tingkat universitas dan diakui dalam IKM UI. 16. Lembaga formal kemahasiswaan tingkat fakultas adalah seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di fakultas dan diakui oleh lembaga legislatif kemahasiswaan tingkat fakultas. 17. Produk hukum adalah segala peraturan yang dibuat oleh DPM IKM UI.
BAB II Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Pasal 2 DPM IKM UI merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi kemahasiswaan di tingkat Universitas. Pasal 3 DPM IKM UI mempunyai tugas: a. Menggali, menampung, mempertimbangkan dan menyalurkan segala aspirasi anggota IKM UI. b. Merumuskan konsep dan alur pembinaan anggota IKM UI. c. Mengesahkan anggota aktif IKM UI. d. Melakukan sosialisasi dan pengakaran IKM UI. e. Memberikan mandat dan mengawasi pelaksanaan Pemira IKM UI. f. Mengatur mekanisme pemilihan anggota MWA UM. g. Memilih dan menetapkan Hakim Konstitusi MM dan Anggota BAK melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan. h. Menetapkan dan merancang GBHK BEM IKM UI. i. Mengesahkan rancangan susunan pengurus, program kerja dan anggaran belanja BEM IKM UI. j. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM IKM UI. k. Memberikan mandat kepada panitia khusus. Pasal 4 DPM IKM UI mempunyai wewenang : a. membentuk Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (legislasi); b. mengawasi pelaksanaan UUD IKM UI, peraturan-peraturan dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dan kinerja lembaga-lembaga di Universitas Indonesia (pengawasan); c. menilai kinerja BEM IKM UI; d. mengajukan kasus kepada MM dan mengusulkan dilaksanakannya Sidang Istimewa Forma untuk melakukan pemecatan terhadap Ketua Umum BEM IKM UI, Anggota MWA UM, dan pembubaran lembaga di tingkat Universitas Indonesia (yuridis); e. menyelenggarakan suksesi lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait (fasilitasi); f. membuat mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan rancangan anggaran keuangan lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia setiap periode kepengurusan.
Pasal 5 Hak Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa: a. hak interpelasi; b. hak angket; dan c. hak menyampaikan usul dan menyatakan pendapat. BAB III Keanggotaan dan Sistem Kerja Internal Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Anggota DPM IKM UI terdiri dari: a. anggota independen; b. anggota perwakilan fakultas. Pasal 7 Masa keanggotaan DPM IKM UI adalah 1 (satu) periode kepengurusan dan berakhir bersamaan dengan pelantikan anggota DPM IKM UI yang baru. Pasal 8 1. Anggota DPM IKM UI berhenti antarwaktu karena : a. meninggal dunia; b. tidak berstatus sebagai mahasiswa UI; c. pergantian utusan dari lembaga legislatif fakultas masing-masing; d. diketahui kemudian tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPM IKM UI;. e. ditarik mandatnya oleh fakultas yang bersangkutan; f. mengundurkan diri. 2. Mekanisme pengunduran diri diatur dalam ketetapan DPM IKM UI. Pasal 9 Setiap anggota DPM IKM UI tidak diperkenankan untuk : a. menjadi anggota dan/atau pengurus BEM, MM, MWA UM dan BAK; b. menjadi pengurus inti UKM BO dan/atau UKM BSO tingkat universitas dan fakultas; c. menjadi anggota dan/atau pengurus lembaga eksekutif tingkat fakultas; d. menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakn oleh lembaga formal tingkat universitas dan fakultas, kecuali yang diselenggarakan oleh DPM IKM UI. Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pasal 10 Setiap anggota DPM IKM UI mempunyai hak : a. hak bicara dan /atau hak suara.; b. mewakili DPM IKM UI berdasarkan mandat; c. mengusulkan penggunaan hak interpelasi, angket, menyampaikan usul dan menyatakan pendapat. Pasal 11 Setiap anggota DPM IKM UI mempunyai kewajiban : a. mengikuti persidangan-persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya di DPM IKM UI;. b. mematuhi segala putusan yang dihasilkan oleh persidangan DPM IKM UI.; c. melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya; d. menjaring aspirasi dan menyosialisasikan hal-hal yang dihasilkan DPM IKM UI kepada fakultasnya masing-masing. BAB IV ORGAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Susunan Pasal 12 1. Organ kelembagaan DPM IKM UI disusun dalam rangka tugas dan wewenang DPM IKM UI 2. Organ kelembagaan DPM IKM UI terdiri dari : a. Pimpinan; b. Komisi; c. Sekretariat jendral; d. Panitia khusus; Bagian Kedua Pimpinan Pasal 13 Pimpinan terdiri dari: a. Ketua Umum b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II
Pasal 14 Ketua Umum Ketua Umum adalah penanggung jawab tertinggi DPM IKM UI. Pasal 15 Tugas Ketua Umum: 1. Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sebagai Pimpinan DPM IKM UI. 2. Membawahi dan mengawasi secara langsung Sekretariat Jendral (Setjen) DPM IKM UI. 3. Mengoordinasikan kerja DPM IKM UI. 4. Memfasilitasi pelaksanaan sidang pleno DPM IKM UI. 5. Mewakili DPM IKM UI dalam urusan eksternal kelembagaan. Pasal 16 Wewenang Ketua Umum: 1. Ketua Umum mewakili DPM IKM UI dalam urusan eksternal dengan persetujuan sidang pleno. 2. Apabila sidang pleno tidak dapat diselenggarakan, ketua umum tetap dapat mewakili DPM UI dalam urusan eksternal dan harus mempertanggungjawabkannya pada kesempatan pertama sidang pleno. 3. Ketua umum melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada sidang pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali. Pasal 17 Wakil Ketua I Tugas dan wewenang: 1. menjalankan tugas dan wewenang ketua umum jika ketua umum berhalangan; 2. menjadi supervisi komisi legislasi, pengawasan I dan pengawasan II; 3. mengadakan rapat koordinasi terhadap komisi legislasi, pengawasan I dan pengawasan II baik secara berkala maupun secara mendesak; 4. wakil ketua melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada sidang pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali. Pasal 18 Wakil Ketua II Tugas dan wewenang: 1. menjalankan tugas dan wewenang ketua umum jika ketua umum dan wakil ketua I berhalangan; 2. menjadi supervisi komisi kelembagaan dan komisi keanggotaan IKM;
3. mengadakan rapat koordinasi terhadap komisi kelembagaan dan komisi keanggotaan IKM baik secara berkala maupun secara mendesak; 4. wakil ketua II melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada sidang pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali. Bagian Ketiga Komisi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pasal 19 Ketentuan Umum Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM IKM UI yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan. Komisi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komisi berhak mengadakan penyelidikan sendiri guna memperoleh keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan masing-masing komisi. Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya kepada pimpinan DPM IKM UI melalui sidang pleno. Komisi melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kepada sidang pleno yang wajib dihadiri Ketua Umum minimal 1 (satu) bulan satu kali. Komisi wajib melaporkan kinerja tertulis setiap bulan kepada pimpinan DPM IKM UI. Komisi wajib menjaring aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing komisi. Seluruh komisi berkewajiban membuat program kerja dalam rangka memenuhi fungsinya masing-masing dan disosialisasikan dalam sidang pleno. Pasal 20
1. Komisi dipimpin oleh ketua komisi. 2. Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dengan izin komisi yang bersangkutan dan memiliki hak bicara tanpa hak suara. 3. Ketua komisi bertanggung jawab terhadap komisi yang dipimpinnya dan berhak menyelenggarakan dan memimpin sidang komisi. Pasal 21 Komisi DPM IKM UI dibagi menjadi lima, yaitu : a. Komisi Pengawasan I b. Komisi Pengawasan II c. Komisi Kelembagaan
d. Komisi Keanggotaan IKM e. Komisi Legislasi Pasal 22 Tugas dan Wewenang 1. Komisi Pengawasan I: a. menyusun dan merancang Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK) dan Prosedur Tetap (Protap) BEM IKM UI b. merancang sistem penilaian LPJ BEM IKM UI; c. menyusun rancangan prosedur pengawasan BEM IKM UI; d. merancang dan merekomendasi penerimaan ataupun penolakan program kerja, rencana anggaran, serta LPJ ketua BEM IKM UI; e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BEM IKM UI; f. mengevaluasi pelaksanaan pengawasan BEM IKM UI; g. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Wakil Ketua I. 2. Komisi Pengawasan II: a. menyusun rancangan prosedur pengawasan terhadap Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa; b. merancang sistem penilaian LPJ Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa; c. melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa; d. mengevaluasi pelaksanaan pengawasan Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa; e. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Wakil Ketua I. 3. Komisi Kelembagaan: a. melakukan pembenahan tata kelembagaan mengenai susunan dan kedudukan lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan IKM UI; b. melakukan sinergisasi kelembagaan mahasiswa di tingkat universitas; c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan suksesi lembaga tingkat universitas; d. mempersiapkan penyelenggaraan FORMA; e. menjaring dan mengolah aspirasi mahasiswa UI; f. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Wakil Ketua II. 4.Komisi Keanggotaan IKM: a. menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan kaderisasi IKM UI; b. melakukan proses penerimaan mahasiswa baru sebagai anggota IKM aktif; c. pencerdasan publik mengenai IKM terhadap seluruh mahasiswa UI sebagai anggota IKM UI. d. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Wakil Ketua II. 5.Komisi Legislasi:
a. b. c. d. e.
membuat susunan program legislasi (proleg) DPM IKM UI; membuat produk hukum sesuai dengan amanat IKM UI; menjaring aspirasi berkaitan dengan pembuatan rancangan produk hukum; merancang perbaikan produk hukum lembaga legislatif tingkat universitas; membentuk tim ad hoc yang bertugas membuat produk hukum sesuai dengan program legislasi DPM IKM UI; f. mengontrol kerja tim ad hoc sampai proses pengesahan ketetapan; g. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Wakil Ketua I. Bagian Keempat Sekretariat Jendral
1. 2. 3. 4.
Pasal 23 Sekretariat Jenderal adalah organ kelengkapan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi internal DPM IKM UI. Sekretariat Jendral dipimpin oleh Sekretaris jendral (Sekjen). Sekertaris Jendral dibantu dalam melaksanakan tugasnya oleh seorang Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) Sekretariat Jendral terdiri dari: a. Keuangan b. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD) d. Hubungan Lembaga e. Hubungan Masyarakat f. Pusat Penelitian dan Pengembangan g. Tim Teknis Pasal 24 Tugas dan Wewenang
1. Sekretaris Jendral: a. mengontrol dan mengawasi Pusat Data dan Informasi, Keuangan, Hubungan Lembaga, Hubungan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Tim Teknis DPM IKM UI; b. sebagai penyelia Pusat Data dan Informasi, Keuangan, Hubungan Lembaga, Hubungan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Tim Teknis DPM IKM UI; c. bersama pimpinan DPM IKM UI bertanggung jawab dalam penerapan visi, misi dan nilai – nilai yang ditanamkan pada kegiatan keseharian DPM IKM UI; d. bertanggung jawab kepada Pimpinan DPM IKM UI melalui Ketua Umum. 2. Wakil Sekertaris Jendral:
3.
4.
5.
6.
7.
a. membantu Sekertaris Jendral dalam mengontrol dan mengawasi Pusat Data dan Informasi, Keuangan, Hubungan Lembaga, Hubungan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Tim Teknis DPM IKM UI; b. bertanggung jawab atas kondisi internal yang ada di dalam Sekertariat Jendral; c. membantu Sekertaris Jendral dalam melaksanakan semua tanggung jawab Sekertariat Jendral. Keuangan: a. bertanggung jawab atas penyusunan alokasi dan pemanfaatan keuangan organisasi DPM IKM UI; b. mengontrol kebijakan tata alur uang DPM IKM UI; c. memantau dan menentukan pembagian keuangan di setiap kegiatan DPM IKM UI; d. membuat laporan keuangan berkala setiap bulan kepada pimpinan; e. melakukan kontrol terhadap alokasi anggaran setiap kegiatan DPM IKM UI; f. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Keuangan DPM IKM UI; g. bersama pimpinan DPM IKM UI merencanakan, memutuskan, melaksanakan kebijakan keuangan DPM IKM UI; h. bertanggung jawab kepada pimpinan DPM IKM UI. Pusat Data dan Informasi: a. menjalankan fungsi administrasi organisasi DPM IKM UI yang bersifat kesekretariatan; b. melakukan pengarsipan dan dokumentasi, membuat surat dan catatan organisasi, menjalankan aktivitas kesekretariatan DPM IKM UI yang meliputi inventarisasi aset, pemeliharaan fasilitas, pengaturan manajemen ruangan dan organisasi; c. memastikan terpenuhinya jadwal agenda – agenda eksternal DPM IKM UI dan/atau proses delegasi dari undangan yang diberikan oleh pihak luar; d. bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Sekjen DPM IKM UI. Pengembangan Sumber Daya Manusia: a. membuat kegiatan yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan kompetensi pengurus dan organisasi; b. menyelenggarakan rapat kerja DPM UI; c. bertanggung jawab kepada Sekjen DPM UI. Hubungan Lembaga: a. melakukan kegiatan hubungan lembaga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari; b. mengatur pelaksanaan kegiatan kunjungan dari luar lingkungan UI. Hubungan Masyarakat: a. membangun dan menjaga citra positif DPM IKM UI di dalam maupun di luar kampus; b. mempublikasikan kegiatan, agenda kerja, dan hasil kerja DPM IKM UI; c. membuat media-media informasi yang berkaitan dengan DPM IKM UI;
d. bertanggung jawab kepada Sekjen DPM UI. 8. Pusat Penelitian dan Pengembangan: a. secara formal mengumpulkan aspirasi Mahasiswa UI tentang permasalahan di kampus dan juga mengenai kelembagaan kemahasiswaan; b. melakukan riset yang menjadi bagian dalam penilaian dan evaluasi kerja BEM IKM UI, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa UI; c. membentuk staf ahli yang diperlukan untuk mengakomodasi kepentingan lembaga yang terdiri dari staf ahli kelembagaan dan staf ahli legislasi; d. bertanggung jawab kepada Sekjen DPM IKM UI. 9. Tim Teknis: a. melakukan persiapan dan menjalankan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh DPM IKM UI. Bagian Keenam Panitia Khusus
1. 2. 3. 4.
Pasal 25 Panitia khusus adalah panitia yang dibentuk dan diberi tugas oleh DPM IKM UI melalui siding pleno untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Panitia khusus terdiri dari anggota DPM IKM UI dengan atau tanpa elemen lain . Panitia khusus bertanggung jawab kepada Sidang Pleno. Hak dan kewajiban panitia khusus ditetapkan pada Sidang Pleno. BAB V PERSIDANGAN
Pasal 26 1. Sidang DPM IKM UI dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 2. Persidangan terdiri atas: a. Sidang Umum b. Sidang Pleno c. Sidang Komisi d. Sidang Khusus 3. Ketentuan mengenai sidang diatur dalam ketetapan DPM IKM UI. Pasal 27 Sidang umum adalah sidang yang dibuka secara umum dan dapat dihadiri oleh seluruh anggota IKM UI yang bertujuan untuk membahas evaluasi kerja DPM IKM UI, BEM
IKM UI, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa UI. Pasal 28 Sidang pleno adalah sidang pengambilan keputusan tertinggi DPM IKM UI yang dihadiri seluruh anggota DPM IKM UI. Pasal 29 Sidang komisi adalah sidang pengambilan keputusan komisi yang dihadiri seluruh anggota komisi DPM IKM UI yang berkaitan. Pasal 30 Sidang panitia khusus adalah sidang pengambilan keputusan panitia khusus DPM IKM UI yang dihadiri seluruh anggota panitia khusus DPM IKM UI. BAB VI SANKSI DAN PEMBELAAN Bagian Kesatu Sanksi Pasal 31 Sanksi berupa: 1. lisan 2. tertulis 3. pencabutan hak suara 4. rekomendasi untuk dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM IKM UI
1. 2.
3. 4.
Pasal 32 Sanksi lisan diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 11 tentang kewajiban anggota DPM IKM UI Sanksi tertulis diberikan kepada: a. anggota DPM IKM UI yang mendapat sanksi lisan atas kesalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang tertera pada pasal 11; b. anggota DPM IKM UI yang melanggar pasal 9; c. . Sanksi pencabutan bicara selama 2 (dua) kali sidang pleno diberikan kepada anggota yang mendapat sanksi tertulis atas kesalahan yang sama sebanyak 2 (dua) kali. Anggota yang telah mendapatkan sanksi pencabutan hak bicara sebanyak 3 (tiga) kali akan direkomendasikan kepada lembaga legislatif fakultas untuk dicabut mandatnya.
5. Selama proses pencabutan mandat berlangsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, anggota DPM IKM UI yang bersangkutan mendapat skorsing dari keanggotaan DPM IKM UI. Pasal 33 Semua sanksi diberikan melalui sidang pleno. Pasal 34 Sanksi yang diberikan kepada lembaga kemahasiswaan yang bertanggung jawab kepada DPM IKM UI diatur dalam produk hukum tersendiri. Pasal 35 Sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan. Bagian Kedua Pembelaan Pasal 36 1. Pihak yang akan diberikan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam sidang pleno. 2. Mekanisme pembelaan: a. DPM IKM UI melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak yang akan diberikan sanksi; b. setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam poin a, sidang dilanjutkan untuk pengambilan keputusan tanpa menghadirkan pihak yang akan diberi sanksi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 1. Dengan diberlakukannya tata tertib ini, maka ketentuan yang mengatur tentang tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di : Depok Pada Tanggal : Pukul
:
WIB
Presidium
(
)
