Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat
Pengertian Pengembangan Pengembangan Masyarakat Masyarakat menurut PBB (1956) adalah :
“Proses
dimana warga masyarakat bersatu dengan pejabat pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, untuk mengintergrasikan kehidupan masyarakat lokal ke dalam kehidupan bangsa guna memungkinkan memberikan sumbangan secara penuh terhadap kemajuan bangsanya “ Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Proses pemberdayaan pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Faktor internal internal sangat penting sebagai sebagai salah salah satu wujud wujud
self-organizing dari dari
masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Seperti yang dilaporkan Deliveri (2004a:1), proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannnya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat masyarakat (PM) akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim PM sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Waktu pemunduran tim PM tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program antara tim PM dan warga masyarakat. Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran Tim PM dapat dilakukan minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun tim
sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai pensehat atau konsultan bila diperlukan oleh masyarakat. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimulai dari dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut: Tahap 1. Seleksi lokasi Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat: • Kajian keadaan pedesaan partisipatif • Pengembangan kelompok • Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan • Monitoring dan evaluasi partisipatif Tahap 4. Pemandirian Masyarakat Tahap 1. Seleksi lokasi
Seleksi lokasi dilakukan untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan. Pemilihan lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan Masyarakat. Misalnya: ·
Kesediaan masyarakat menerima kegiatan non-fisik
·
Tidak terlalu banyak kegiatan keproyekan lain
·
Adanya masyarakat yang terpinggirkan
·
Dukungan dari aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat
·
Lokasi terjangkau,sesuai kemampuan dan sarana.
Penetapan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam Pemberdayaan Masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin. Bisa saja suatu desa terlalu luas untuk menerapkan Pemberdayaan Masyarakat secara menyeluruh sehingga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan misalnya dalam salah satu dusun. Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat
Sosialisasi PM dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program. Tahapan dan metode dalam proses sosialisasi meliputi: Pertemuan formal dengan Aparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Menyepakati wilayah kerja (dusun), Pertemuan formal dengan masyarakat, Pertemuan informal dengan masyarakat: kunjungan rumah, diskusi kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (sosial, agama, lapangan) Hal – hal yang perlu disosialisasikan misalnya: Penjelasan tujuan, manfaat, sasaran PM, Prinsip-prinsip PM (termasuk prinsip non-fisik), Penjelasan kelompok sasaran (pria, wanita, pemuda dan lain-lain), Umpan balik masyarakat terhadap semua aspek di atas. Materi dan media yang dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi diantaranya: Brosur, Film(video), Poster ,Buku dll. Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat:
Kajian keadaan pedesaan partisipatif Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Selain itu tahap ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gambaran ini akan memberikan dasar untuk penyusunan rencana kegiatan pengembangan.
Pengembangan kelompok Pengembangan kelompok dilakukan dengan memfokuskan kegiatan pada masyarakat yang benar-benar tertarik dan berminat untuk melakukan kegiatan bersama. Dalam hal ini perlu diperhatikan keterlibatan perempuan serta yang terabaikan lain. Kegiatan bersama ini dapat berbentuk suatu kelompok yang lengkap dengan kepengurusan dan aturan. Pembentukan berdasarkan kemauan masyarakat dan bisa terjadi pada saat pelaksanaan Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif maupun sesudahnya. Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan rencana kelompok dimaksudkan agar kelompok dan anggotanya mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan yang konkrit dan realistis. Dasar penyusunan adalah potensi dan masalah-masalah yang sudah teridenitfikasi dalam Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif dan tujuan kelompok yang sudah ditentukan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, bukan hanya pengurus, tetapi seluruh anggota kelompok berperan serta. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (M&EP) Monitoring dan Evaluasi Partisipatif bukanlah suatu kegiatan khusus, tetapi dilaksanakan secara mendalam pada semua tahap. agar proses Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai. M&EP dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam PM di mana intinya adalah peran masyarakat sebagai pelaku utama. M&EP adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan PM, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.
Tahap 4. Pemandirian Masyarakat
Proses Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terusmenerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upayaupaya peningkatan taraf hidupnya. Yang perlu diperhatikan adalah masyarakat dari awal proses sadar bahwa hal ini akan terjadi.
Contoh kasus TAHAPAN PEMBERDAYAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN PERIKANAN PNPM-MKP Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mengacu pada tiga klaster program penanggulangan kemiskinan yang merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yaitu: (1) Bantuan dan perlindungan sosial; (2) Pemberdayaan masyarakat; dan (3) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Bantuan dan perlindungan sosial ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin berupa pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih sedangkan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat secara mandiri dalam upaya meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan keberdayaan individu maupun komunal. Pada klaster ketiga diharapkan masyarakat sudah bisa menciptakan usaha skala mikro dan kecil melalui akses modal pada sumber-sumber pembiayaan. Implementasi tiga klaster pemberdayaan bagi masyarakat pesisir memerlukan beberapa modifikasi mengingat karakter sosial dan ekonomi masyarakat yang spesifik. Pemberdayaan masyarakat pesisir dilaksanakan melalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Pemberian bantuan stimulan usaha. Pemberian ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menunjang kegiatan usaha di bidang kelautan
dan perikanan. Pada tahapan ini masyarakat mulai ditunjukkan upaya untuk memulai sebuah usaha maupun mengembangkan usaha yang telah dirintis sebelumnya melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan berusaha; (2) Penguatan kelembagaan masyarakat. Pada tahap ini, kelompok masyarakat sebagai penerima bantuan -yang pada tahap sebelumnya telah terbentuk- akan diperkuat kelembagaannya. Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan cara antara lain peningkatan kapasitas kelembagaan, diberlakukannya sistem nilai atau aturan main organisasi, dan peningkatan status badan hukum kelembagaan. Penguatan ini ditujukan agar lembaga masyarakat ke depan menjadi lembaga yang mandiri dan mempunyai nilai tawar yang tinggi guna menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya. Pada tahap ini bantuan stimulan bukanlah merupakan komponen utama; dan (3) Kemitraan. Kegiatan usaha yang telah dilakukan sebelumnya dikembangkan melalui jalinan kemitraan dengan lembaga-lembaga atau badan usaha yang dianggap berpotensi untuk pengembangan usaha tersebut. Jalinan kemitraan ini antara lain dapat menggunakan model inti-plasma, kerjasama kegiatan simpan pinjam dengan sumber-sumber pembiayaan, kerjasama perdagangan di sektor riil, dan kerjasama usaha dengan pihak swasta maupun BUMN. Pada tahap ini lembaga masyarakat sudah mulai mengarah untuk menekuni sebuah usaha yang dianggap prospektif, seperti kegiatan usaha budidaya,
penangkapan,
pengolahan
maupun
pemasaran
hasil
perikanan,
membangun kedai pesisir yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat, membangun stasiun BBM yang melayani kebutuhan bahan bakar untuk melaut bagi nelayan, dan membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk melayani kebutuhan permodalan bagi masyarakat. Tahap ketiga atau yang terakhir ini merupakan tahap kemandirian. Apabila pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini diimplementasikan bagi masyarakat pesisir, maka pentahapan ini harus dilakukan secara berurutan dan mematuhi target-target pada masing-masing tahapan. Hal ini dimaksudkan agar ukuran kinerja kelompok masyarakat tersebut tetap terpantau sehingga upaya untuk mengukur kinerja dengan melihat rona awal (t0) dan rona akhir (t1,2,3,...n) dapat terpenuhi. Hal ini berlaku seterusnya pada tahun-tahun berikutnya bagi
masyarakat pesisir sasaran yang lama dan yang baru dengan tetap mengacu pada tiga tahapan pemberdayaan tersebut. Periode pelaksanaan tiga tahap pemberdayaan dilaksanakan selama 5 tahun, yaitu satu tahun untuk tahap Bantuan Stimulan Usaha, tiga t ahun untuk tahap Penguatan Kelembagaan Masyarakat, dan satu tahun untuk tahap Kemitraan. Pelaksanaan ketiga tahapan tersebut memerlukan perhatian yang serius karena masing-masing tahapan mempunyai misi dan target yang spesifik, yaitu penyadaran bagi orang per orang secara individual, pengkapasitasan bagi individu dan lembaga masyarakat serta pendayaan melalui pengembangan usaha berbasis kemitraan. Misi penyadaran dalam pelaksanaannya, bisa dimulai pada saat diberlakukannya tahap satu, yaitu Bantuan Stimulan Usaha. Pada misi ini masyarakat diberi kesadaran pentingnya untuk hidup mandiri dan membuka wawasan agar mereka termotivasi dalam upaya keluar dari jerat kemiskinan. Kemudian pada misi pengkapasitasan, selama tiga tahun, masyarakat dilibatkan dalam peningkatan keterampilan usaha, bagi yang sebelumnya berusaha secara individu diajak untuk mampu mengorganisasi diri membentuk sebuah institusi. Setelah terbentuk sebuah institusi, baik legal maupun tidak, perlu dibuat aturan main atau sistem nilai agar masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha terbiasa untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Pada misi selanjutnya, yaitu pendayaan diperlukan upaya penyiapan masyarakat agar mampu mengembangkan usahanya melalui jalinan kemitraan, baik menggunakan sistem inti-plasma, akses modal dengan lembaga pembiayaan, kerjasama perdagangan di sektor riil, serta kerjasama usaha dengan pihak swasta maupun BUMN. Pada misi ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator bagi terbentuknya jalinan kemitraan, baik dengan pihak swasta, BUMN maupun sumber-sumber pembiayaan. Dalam hal kerjasama dengan sumber-sumber pembiayaan, maka masyarakat -yang sudah membentuk lembaga- diarahkan agar mampu mengelola kegiatan simpan pinjam untuk melayani kebutuhan kredit masyarakat sektor kelautan dan perikanan. Pengalaman Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang pernah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa tidak mudah untuk meyakinkan
pihak perbankan untuk memberikan kredit kepada masyarakat, khususnya skala mikro dan kecil yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Paling tidak diperlukan lima tahap untuk bisa mencapai ke tahapan bankable, yang pertama yaitu potensial passive, potensial active, feasible, eligible dan bankable. Demikian juga, diperlukan keseriusan dan waktu yang cukup lama untuk mengubah animo masyarakat yang menganggap bahwa mengakses ke bank adalah hal yang mustahil. Kendala ini disebabkan belum adanya harmonisasi informasi antara kedua pihak. Masyarakat berpikir bahwa bank selalu mempersulit persyaratan kredit sedangkan di lain pihak bank selalu beranggapan bahwa sektor kelautan dan perikanan adalah sektor yang sarat dengan resiko. Melalui Program PEMP, animo ini sudah mulai berkurang meskipun tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat dan perbankan masih punya anggapan yang demikian.
http://keepinmind-blog.blogspot.com/2011/11/tahapan-pelaksanaanpemberdayaan.html http://irham-kun.blogspot.com/2012/01/tahap-tahap-pemberdayaanmasyarakat.html http://www.kmsgroups.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=29
