TABEL UUD45
Pasal A at
BAB I
BAB II
BAB III
Bentuk &kedaulatan Negara 1
MPR
Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
2
3
4
1
-Nega -Negara ra Ber Berbe bentu ntuk k Repu Republ blik ik
-Ter -Terdi diri ri atas atas ang anggo gota ta DPR DPR & DPD
- Berwenang mengubah dan menetapkan UUD
2
-Kedau -Kedaulata latan n bera berada da di tangan tangan Rakyat dilaksanakan menurut UUD -Indo -Indone nesi sia a adala adalah h nega negara ra hukum
- Bersidang Minimal 1x dlm 5 thn di ibukota
- Melantik Melantik Presiden Presiden & Wapred Wapred Presiden Presiden dibantu dibantu oleh oleh Wapres Wapres
3
5
Presiden memegang kekuasaan Presiden berhak mengajukan pemerintah di atur UUD RUU kepada DPR Presiden Presiden menetapk menetapkan an peraturan pemerintah untuk menjalankan UU
6
6A
Persyaratan presiden (WNI,sehat, dsb)
Presiden & Wapres dipilih langsung oleh rakyat
n ex ex t d ia ia tu tu r U nd nd an an g2 g2
D i u su su ng ng o le le h p ar ar po po l/ l/ ga ga bu bu ng ng an an parpol
- Keputusan ditetapkan dengan MPR dapat memberhentikan Suara terbanyak Presiden & Wapres
Meraih suara >50% dgn minimal 20% ditiap provinsi
4
Jika tidak ada pasangan calon
5
Ketentuan lebih lanjut
BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
Pasal Ayat
7
Masa jabatan presiden 5 tahun
7A
7B
Presiden den tidak tidak bisa membuba membuba Setelah Presiden berhenti
MPR dapat memberhentikan Presiden atas usul DPR
1
- Cara Memberhentikan presiden
2
- Pengawasan Presiden adalah fungsi DPR
3
- Syarat pengajuan ke MK sekurangnya 2/3 jumlah hadir dari 2/3 dari 2/3 j umlah anggota DPR
4
- Jangka Pemeriksaan MK maximal 90 hari
5
- Jika terbukti, DPR meneruskan usul ke MPR
6
- MPR wajib sidang maksimal 30 setelah menerima permintaan - Keputusan MPR harus dihadiri 3/4 jumlah anggota dan disetujui min 2/3 jumlah hadir
7
7C
8
9
Sumpah Sumpah dan janji Presiden den
BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
10
Pasal A at
11
Presiden memegang kekusaaan tertinggi AD,AL,AU
12
13
14
Presiden menyatakan keadaan bahaya
15
16
Presiden memberikan gelar, Presiden membentuk Dewan tanda jasa dll Pertimbangan
1
Presiden menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan persetujuan DPR
Presiden mengangkat DUTA Presiden memberikan grasi & KONSUL dan rehabilitasi dgn pertimbangan MA
2
Presiden membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR
dengan pertimbangan DPR
3
lebih lanjut diatur UU
Presiden memberikan amnesti & abolisi dgn pertimbangan DPR
menerima duta negara lain
4
5
BAB IV DPA
17
Pasal Ayat
BAB VI PEMDA
BAB V Kementrian Negara
18
Dihapus
18A
BAB VII DPR
18B
19
20
Hubungan pemerintah pusat Negara mengakui daerah & daerah khusus/istimewa (1), hukum (2)
1
Presiden dibantu menteri
NKRI dibagi atas kabupaten & kota
DPR dipiluh melalui pemilu
kekuasaan membuat Undang2
2
Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
asas otonomi & tugas pembantuan
susunan DPR
RUU dibahas antara Presiden dan DPR
3
menteri membidangi urusan DPRD dipilih melalui pemilu tertentu
Bersidang min 1x setahun
Jika ditolak, tidak bisa diajukan lagi pada masa itu
4
lebih lanjut diatur UU
5
6 7
Kepala daerah dipilih secara demokratis
Presiden mengesahkan RUU yang disetujui
otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan
Jika Presiden tidak mengesahkan, dalam 30 hari RUU sah menjadi UU
menetapkan peraturan daerah lebih lanjut diatur UU
BAB VII DPR
20A
Pasal Ayat
21
BAB VII A DPD
22
Anggota DPR berhak mengajukan RUU
22A
lebih lanjut
1
DPR memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan
Ihwal memaksa Perpu
2
Hak DPR Interpelasi, angket, menanyakan pendapat
Perpu persetujuan DPR
3
Hak anggota DPR mengajukan pertanyaan, pendapat, hak imunitas
4
lebih lanjut diatur UU
22B
22C
22D
Anggota DPR dapat diberhentikan, s yarat diatur UU DPD dipilih melalui Pemilu
Mengajukan RUU tentang daerah
jumlah tiap daerah sama, DPD ikut membahas RUU jumlah seluruh tidak lebih dari 1/3 j umlah anggota DPR Bersidang min 1X setahun
next UU
DPD mengawasi pelaksanaan uu daerah DPD dapat diberhentikan
5 6 7
BAB VIII Keuangan
BAB VII B PEMILU 22E
Pasal Ayat
23
23A
Pajak & pungutan diatur Undang2 1
23B
Mata uang & harga ditetapkan UU
BAB VIII A
23C
H al lain diat ur UU
23D
BPK 23E
N eg ar a pu nya b an k s ent ral diatur UU
Asas Pemilu Luber & Jurdil
APBN ditetapkan tiap tahun untuk rakyat
BPK pengelola keuangan
2
Pemilu untuk untuk pilih siapa??
RAPBN diajukan Presiden, dibahas DPR dengan pertimbangan DPD
hasil pemeriksaan keuangan diserahkan DPR,DPD
3
DPR & DPD dilakukan oleh parpol
Jika RAPBN tidak disetujui DPR, menggunakan RAPBN tahun lalu
hasil ditinjak lanjuti badan/lembaga negara
4
Peserta anggota DPD = perseorangan
5
Pemilu diselenggarakan KPU
6 7
next UU
BAB VIII B BPK
Pasal Ayat
23F
BAB IX Kekuasaan Kehakiman
23G
24
24A
24B
24C
25
Syarat2 hakim ditetapkan UU 1
2
Anggota BPK dipilih DPR
Berkedudukan di Ibukota, memiliki perwakilan setiap provinsi
P im pi na n B PK d ip il ih a ng got a n ext di at ur UU
3
Kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum
MA mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung
K ek uas aa n d ila ku kan o leh MA & badan dibawahnya
Hakim Agung harus memiliki Anggota Komisi Yudisial integritas dan kepribadian harus mempunyai baik & pengalaman pengetahuan & tdk tercela
B ad an lai n d i a tu r U U
C al on Ha ki m A gu ng diusulkan Komisi Yudisial kepada DPRD
Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden disetujui DPRD
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
MK wajib memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden. MK mempunyai 9 orng hakim konstitusi diajukan 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR dan 3 orang oleh Presiden.
4
Ketua dan wakil ketua MA Susunan & keanggotaan dipilih dari/oleh hakim agung Komisi Yudisial diatur UU
Ketua & wakil MK dipilih dari/oleh hakim konstitusi.
5
Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum diatur UU
Hakim konstitusi harus pengalaman Pengangkatan dan berhenti hakim konstitusi di atur UU
6
BAB X Warga Negara & Penduduk
BAB IXA
Pasal Ayat
Wilayah Negara 25
26
27
NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara (batas & wilayah)
BAB X HAM
28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan diatur UU
1
Warga Indonesia adalah penduduk asli yang sah
2
Penduduk WNI dan orang Tiap-tiap warga negara asing yang bertempat tinggal berhak atas pekerjaan dan di Indonesia. penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3
h al lain diat ur UU
Semua warga negara kedudukannya sama di dalam hukum
Set iap war ga neg ar a ber hak dan wajib ikut s erta dalam upaya pembelaan negara.
28A
28B
28C
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** ) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** ) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untukmembangun masyarakat, bangsa dan n e ar an a. **
BAB X HAM
Pasal Ayat
28D
28E
28F
28G
28H
28I
28J
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** ) 1
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat pendidikan & pengajaran
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, s erta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
2
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan la ak dalam Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan ikiran dan sika sesuai Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan dera at
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mem eroleh kesem atan
Setiap orang bebas dari Dalam menjalankan hak dan perlakuan yang bersifat kebebasannya, setiap orang diskriminatif atas dasar wajib tunduk kepada a a un dan berhak embatasan an diteta kan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** ) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam UU
3
4
5
6
Setiap orang wajib menghormati HAM dalam tertib k ehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )
BAB XI AGAMA
Pasal Ayat
BAB XIII PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
BAB XII PERTAHANAN
29
30
1
Negara berdasar atas Ketuhanan YME
2
Negara menjamin HANKAM dilaksanakan TNI kemerdekaan tiap-tiap dan Polisi penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha HANKAM
31
32
Setiap warga negara berhak Negara memajukan mendapat pendidikan****) kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai b ud a an a * ** * Setiap warga negara wajib Negara menghormati dan mengikuti pendidikan dasar memelihara bahasa daerah dan pemerintah wajib sebagai kekayaan budaya membiayainya.****) nasional.****
BAB XIV Perekonomian & kesejahteraan 33
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar Fakir miskin dan anak-anak atas asas kekeluargaan. terlantar dipelihara oleh negara.**** )
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
NI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergu
4
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
5
Susunan TNI & Polisi, keikutsertaan rakyat diatur UU
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutu Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****
6 7
34
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.****)
BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
Pasal Ayat
35
Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.
36
36A
Bahasa Negara ialah Bahasa Lambang Negara ialah Indonesia. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**
BAB XVI Perubahan UU
36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)
diatur UU
1
Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Setiap usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan
2
3
Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan deng
4
5
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
6 7
ATURAN PERALIHAN
Pasal
37
36C
ATURAN TAMBAHAN
1
2
3
1
Segala peraturan perundangundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permus
2
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasalpasal****)
