SURAT UTANG NEGARA YANG BEREDAR DI ASING
Surat Utang Negara
Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
Dasar hukum penerbitan SUN
Surat Utang Negara dan pengelolaannya memberikan kepastian bahwa: 1. Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu; 2. Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh tempo; 3. Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia; 4. Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi yang berwenang; 5. Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau pemalsuan SUN.
Tujuan penerbitan Surat Utang Negara
1. Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas Negara dalam satu tahun anggaran; 3. Mengelola Portofolio Negara.
Jenis Surat Utang Negara, antara lain:
1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Adalah Surat Utang Negara berjangka waktu sampai dengan jangka waktu 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa Negara, SPN lebih dikenal dengan sebutan T-Bills atau T-Bills atau Treasury Bills.
2. Obligasi Negara Yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Obligasi Negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodic (3 bulan sekali atau 6 bulan sekali). Sementara Obligasi Negara tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual dengan harga diskon dan pokoknya akan dilunasi saat jatuh tempo. Berdasarkan tingkat kuponnya Obligasi Negara dapat dibedakan menjadi:
Obligasi Berbunga Tetap Yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap periodenya (atau fixed rate bonds); bonds); dan
Obligasi Berbunga Mengambang Yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang ( atau Variable Rate Bonds) Bonds) yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Obligasi Negara juga dapat dibedakan berdasarkan dominasi mata uangnya (Rupiah ataupun valuta asing). Surat utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan.
Manfaat Penerbitan Surat Utang Negara adalah:
1. Sebagai instrument fiscal Penerbitan surat utang Negara diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal. 2. Sebagai instrument Investasi Menyediakan alternative investasi yang relative bebas resiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya portofolion ya guna memperkecil resiko investasi. Selain itu, investor surat utang Negara memiliki potential capital gain gain dalam transaksi perdagangan di pasar sekunder SUN tersebut. Potential capital gain gain ialah potensi keuntungan akibat lebih besarnya harga jual obligasi dibandingkan harga belinya. 3. Sebagai instrument pasar keuangan Surat utang Negara dapat memperkuat stabilitas system keuangan dan dapat dijadikan acuan (benchmark (benchmark ) bagi penentuan nilai instrument keuangan lainnya.
Latar Belakang Penerbitan Surat Utang Negara (SUN)
Sejak tahun 2004, saat format APBN berubah dari T Account menjadi I-Account, maka sejak itu pula kita mengetahui bagaimana pemerintah harus melakukan manage atas pembiayaan APBN, setelah diketahui besarnya deficit (surplus) anggaran yang diperlukan. Dalam ilmu Manajemen Keuangan Pemerintah, dikenal adanya manajemen utang (debt (debt management ). ). Manajemen utang ini muncul karena sampai saat ini, utang masih merupakan sumber utama pembiayaan APBN naik untuk menutup defisit maupun untuk pembayaran kembali pokok utang yang telah jatuh tempo (refinancing (refinancing ). ). Pada masa yang lalu, peranan pinjaman luar negeri, baik yang bersifat lunak maupun semi komersial, merupakan sumber pembiayaan APBN yang sangat dominan. Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 1999, selain pinjaman luar negeri yang masih diperlukan mengingat pinjamannya lunak (berbunga rendah) dan berbunga tetap, instrumen fiskal yang utama lainnya adalah Surat Utang Negara (SUN), yang juga merupakan instrumen pasar keuangan, yaitu pasar uang dan pasar modal. Jika ditinjau dari sumber dan jenis utang negara, portofolio utang negara sangat rentan terhadap berbagai risiko, yaitu tambahan beban/biaya utang dalam APBN secara signifikan, baik berupa risiko pembiayaan kembali (refinancing risk ) akibat struktur jatuh tempo yang tidak seimbang maupun risiko pasar akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar. Secara umum, tujuan pengelolaan utang negara dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang pada tin gkat risiko yang terkendali, baik risiko pasar dan risiko refinancing risiko refinancing , tidak terkecuali bagi Surat Utang Negara khususnya untuk Obligasi Negara. Pengelolaan dan pengembangan surat utang negara merupakan suatu hal baru di Indonesia. Yang jelas, apapun jenisnya, Surat Utang Negara adalah suatu alternative pembiayaan yang tidak serta-merta dapat langsung diterbitkan. Dengan demikian, pemilihan surat utang negara sebagai alternatif pembiayaan dan pengelolaannya adalah mutlak harus didasarkan pada suatu analisis yang ilmiah sehingga risiko-risiko finansial tersebut diatas tetap terencana dalam batas yang prudent yang prudent . Oleh karena itulah, penulis sangat tertarik untuk mengamati dan tahu lebih dalam tentang analisis optimalisasi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) khusus jenis obligasi oleh Direktorat Surat Berharga Negara, DJPU.
Fenomena Surat Utang Negara yang Beredar di Asing
Porsi kepemilikan asing di pasar obligasi negara Indonesia, terutama di Surat Utang Negara (SUN), terus meningkat sejak awal tahun ini. Hingga 1 Maret 2013, porsi kepemilikan
asing di SUN telah mencapai 33% dari total surat utang beredar sebesar 856,39 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat, kepemilikan asing pada surat berharga negara yang dapat diperdagangkan per 1 Maret 2013 mencapai 283,19 triliun rupiah, atau naik 4,1% 12,67 triliun rupiah dari posisi akhir Desember 2012 sebesar 27 0,52 triliun rupiah. Program stimulus yang dijalankan pemerintah negara Eropa dan Amerika Serikat juga Jepang membuat investor asing memiliki kelebihan likuiditas. Walau pasar SUN tertekan belakangan ini akibat kenaikan inflasi, namun investor asing tetap masuk ke pasar sekunder. Penyebabnya adalah bunga rendah yang diterapkan di Amerika, Eropa, dan Jepang membuat mereka melirik negara emerging market. Berdasarkan data terakhir Asian Bonds Online yang dirilis Asian Development Bank (ADB), tahun ini Indonesia menduduki ranking pertama negara dengan aliran dana asing terbesar di pasar obligasi di antara negara Asia. Aliran dana asing ke pasar obligasi Indonesia tercatat mencapai 29,65 persen. Di bawah Indonesia, tempat kedua diduduki Malaysia dengan aliran dana yang mencapai 28 persen. Peringkat selanjutnya berturut-turut adalah Thailand (15%), Korea Selatan (10,24%), dan Jepang (9,05%). Tabel Surat Utang Negara Tahun 1998-2012
Dampak Positif dan Negatif dari Peredaran Surat Utang Negara di Asing
Dana asing masuk ini (capital in flow) memiliki dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif:
1. Pertanda naiknya kepercayaan investor asing terhadap keadaan perekonomian Indonesia. 2. Permintaan rupiah meningkat yang menyebabkan penguatan rupiah, kini berada di sekitar Rp9690 per USD. Tapi penguatan rupiah yang kelewat batas (over valued) dapat menggerus daya saing ekspor kita, yang pada akhirnya menyebabkan terpuruknya volume ekspor yang berujung pada melemahnya neraca perdagangan. Gejala ini sudah mulai tampak di mana pada Juli 2010 terjadi defisit neraca perdagangan. Dan tak kalah pentingnya dengan derasnya aliran dana asing masuk menyebabkan penguatan devisa kita. Diperkirakan tahun ini mendekati USD100 miliar. Dampak negatif:
1. Menyebabkan volume uang yang beredar bertambah besar, yang dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi, sehingga proyeksi tingkat inflasi yang dipatok oleh pemerintah sebesar 5,3 persen agak sulit tercapai. 2. Dapat menyebabkan risiko pecahnya bubble economic (gelembung perekonomian), bubble economic adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak didukung oleh faktor fundamental yang memadai. Keadaan ini sewaktu-waktu dapat menyebabkan krisis keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini yang berkembang pesat adalah kegiatan di sektor keuangan (finansial), sedangkan sektor riil sangat lambat berkembang, justru sektor riil inilah yang sangat diharapkan berkembang untuk menyangga pembangunan ekonomi jangka panjang. Kurang tertariknya investor untuk investasi di sektor riil (investasi langsung) disebabkan antara lain prasarana yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, penegakan hukum yang kurang, korupsi merajalela, keamanan dll. 3. Yang sangat berbahaya adalah apabila dana-dana ini (hot money) yang masuk pasar modal dan pasar uang tiba-tiba ditarik keluar (sudden reversal) dalam jumlah besar akan mengakibatkan dan dapat memicu krisis ekonomi seperti dialami periode 1997-1998 di mana pada saat itu dalam waktu sangat singkat menyebabkan terjadinya lonjakan harga dan terpuruknya nilai rupiah.
Situasi pada saat itu sangat menyengsarakan masyarakat, dan dampaknya sampai saat ini masih dirasakan. 4. Pemerintah harus membayar bunga yang sangat tinggi berkisar 8,5 persen. Hal ini sangat memberatkan APBN di mana dewasa ini defisit APBN sudah berkisar Rp133,7 triliun, dan pada tahun ini utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp115 triliun.
Kesimpulan
Surat Utang Negara (SUN) diterbitkan oleh Negara karena utang adalah sumber pembiayaan APBN yang paling dominan. Surat Utang Negara tiap tahun semakin meningkat akibat APBN Indonesia menurun dan meningkatnya kebutuhan belanja negara. Lalu mengapa dananya berasal dari asing? Karena program stimulus ekonomi yang dijalankan pemerintah negara asing membuat investor asing memiliki kelebihan likuiditas atau kelebihan uang. Tetapi mereka lebih tertarik berinvestasi di negara lain dibanding negara sendiri karena di negara mereka bunga lebih rendah dibanding negara lain. Selain itu mereka lebih tertarik investasi di sektor keuangan (financial) dibanding sektor riil karena buruknya perekonomian Indonesia di sektor tersebut. Kurangnya kesadaran para petinggi negara atas peraturan yang berlaku merupakan faktor penting penyebab peningkatan Surat Utang Negara (SUN) yang beredar di asing seperti banyaknya penyalahgunaan APBN yang sangat merugikan Negara.
Saran
1. Mengoptimalkan realisasi penerimaan Negara baik dalam sektor pajak maupun non pajak seperti penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, dan lain-lain. 2. Adanya kesadaran terhadap individu-individu terkait seperti para petinggi Negara maupun Pemerintah untuk tidak melakukan kecurangan seperti memanipulasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara untuk kepentingan pribadi yang sangat berisiko merugikan Negara. 3. Memberikan edukasi kepada para calon investor domestic untuk membeli Surat Utang Negara.
