SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : 0012.PJ/XII/ATWS/2014
Perjanjian kerja ini dibuat pada hari ini, Jum'at, tanggal dua belas
bulan Desember tahun Dua ribu empat belas oleh dan antara kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
1. PT Andi Tama Wahana Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang
didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan Gedung
Menara Kuningan Lantai 9 Unit K Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.
5, Jakarta Selatan 12940 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara
sah oleh Ir. H. Akhmad selaku Direktur Utama selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ir. Eka Bustan Madiansyah, M.Sc. beralamat dan bertempat tinggal di
Jln Taman Pelangi Blok E 48 , Kelurahan Jakamulya, kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Telepon 081368124988 dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya dalam perjanjian kerja ini
disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Selanjutnya masing-masing disebut PIHAK, bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang melakukan usaha
dalam bidang jasa konstruksi.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Tenaga Ahli untuk penyelesaian
tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan angkutan tanah proyek
Jalan Tol Cisumdawu – Sumedang Jawa Barat.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah profesional yang memiliki kompetensi dan
pengalaman dalam menangani pekerjaan tersebut di atas dan bersedia
dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) oleh PIHAK
PERTAMA.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat membuat
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan – ketentuan
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
PIHAK PERTAMA sepakat memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
sepakat menerima tugas dari PIHAK PERTAMA sebagai pengelola pekerjaan
angkutan tanah di proyek Jalan Tol Cisumdawu – Sumedang dengan status
Tenaga Kerja Waktu tertentu (TKWT).
Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN
1. Lingkup Tugas Pekerjaan PIHAK KEDUA adalah meliputi:
a. Melaksanakan supervisi konstruksi di wilayah kerja Unit
Supervisi Konstruksi DKI Jakarta, Jawa Barat & Banten.
b. dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Manajer Unit
Supervisi Konstruksi DKI Jakarta, Jawa Barat & Banten untuk
mendukung pelaksanaan tugas USK JJBB secara keseluruhan.
2. Hasil pekerjaan sebagaimana disebut pada ayat (1) tersebut di atas
adalah membuat laporan hasil kerja secara periodik kepada Manajer
Operasi PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi melalui Manajer
Unit Supervisi Konstruksi DKI Jakarta, Jawa Barat & Banten.
Pasal 3
PENGAWASAN PEKERJAAN
1. PIHAK PERTAMA menunjuk Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi
sebagai Direksi Pekerjaan dan Manajer Unit Supervisi Konstruksi DKI
Jakarta, Jawa Barat & Banten sebagai Pengawas Pekerjaan PIHAK KEDUA
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 perjanjian ini.
2. Dalam kedudukannya sebagai Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Manajer Unit Supervisi Konstruksi DKI
Jakarta, Jawa Barat & Banten berhak untuk memberikan petunjuk,
bimbingan, teguran, dan melakukan hal-hal lain yang patut
dibenarkan dalam kedudukannya sebagai Pengawas Pekerjaan.
Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. PIHAK KEDUA harus melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 perjanjian ini dalam waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung tanggal 01 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2010.
2. Bila PIHAK PERTAMA bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, paling lama 7 (tujuh) hari sebelumnya perjanjian kerja
berakhir PIHAK PERTAMA telah memberitahukan maksudnya secara
tertulis kepada PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian Kerja tidak menyarankan adanya masa percobaan dan tidak
dapat ditarik kembali atau diubah, kecuali atas`persetujuan PARA
PIHAK.
4. Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali untuk masa
perjanjian paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya
perjanjian kerja.
Pasal 5
IMBALAN JASA / UPAH DAN CARA PEMBAYARANNYA
1. Untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini,
PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp
6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), belum termasuk
pajak dan asuransi/jaminan ketenagakerjaan.
2. Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) pasal ini
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada akhir bulan
berjalan, atau selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) pada bulan
berikutnya.
3. Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sudah
mencakup kelebihan jam kerja normal, uang transport, uang pesangon,
uang pemutusan hubungan kerja, uang makan dan uang tunjangan
lainnya yang timbul selama masa perjanjian berlangsung, kecuali
tunjangan atau kompensasi yang sudah diatur dalam perjanjian ini.
4. Imbalan jasa bulanan PIHAK KEDUA tidak dibayarkan atau dikenakan
potongan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja,
kecuali melaksanakan cuti / sakit dengan surat keterangan dokter
atau diganti dengan penugasan lain oleh Manajer Unit Supervisi
Konstruksi DKI Jakarta, Jawa Barat & Banten diluar jam kerja,
sebesar :
Jumlah hari tidak masuk kerja x
Imbalan Jasa/bulan
Jumlah hari kerja dalam bulan yang bersangkutan
5. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung dan dipungut oleh PIHAK
PERTAMA.
Pasal 6
HAK-HAK LAINNYA TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU
1. Setelah bekerja selama 1 (satu) tahun, PIHAK KEDUA atas persetujuan
PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan hak cuti selama 12 (dua belas)
hari kerja, tanpa diberikan uang cuti.
2. PIHAK KEDUA memperoleh asuransi/jaminan ketenagakerjaan sesuai
kebutuhan yang ketentuannya dibuat secara terpisah dari perjanjian
ini.
3. Dalam hal pekerjaan sebagaimana disebut pada pasal 2 perjanjian ini
putus demi hukum karena pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat
dari yang diperjanjikan, maka PIHAK PERTAMA memberikan kompensasi
dengan membayarkan 1 (satu) kali imbalan jasa per bulan kepada
PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kepada PIHAK PERTAMA atas hak-hak
lainnya di luar yang diatur dalam perjanjian ini dan Keputusan
General Manajer PLN (Persero) Jasa manajemen Konstruksi yang
mengatur Tenaga Kerja Waktu Tertentu.
Pasal 7
KEWAJIBAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU
1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja;
b. Menjaga rahasia perusahaan;
c. Menjaga asset/barang perusahaan dengan penuh tanggung jawab;
d. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik;
e. Mengisi daftar hadir dan mematuhi Peraturan yang ditetapkan
Perusahaan.
2. PARA PIHAK akan menyelesaikan kewajibannya masing-masing atas
jaminan/iuran ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi tata tertib dan peraturan
disiplin serta ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero) Jasa
Manajemen Konstruksi, termasuk jam kerja yang berlaku di
Perusahaan.
4. PIHAK KEDUA memahami dan mematuhi keputusan General Manager PT PLN
(Persero) Jasa Manajemen Konstruksi yang mengatur tentang Tenaga
Kerja Waktu Tertentu.
Pasal 8
PERJALANAN DINAS TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU
1. Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2
perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dapat menerbitkan surat Perintah
Perjalanan Dinas kepada PIHAK KEDUA.
2. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
menjadi beban PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan perjalanan dinas yang
berlaku bagi Tenaga Kerja Waktu Tertentu di lingkungan PT PLN
(Persero) Jasa manajemen Konstruksi.
3. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
termasuk biaya perjalanan dinas dalam rangka mutasi penempatan dan
dari kota penempatan ke kota asal domisili tenaga kerja yang
bersangkutan, (tanpa biaya pengepakan barang pindahan) dalam hal
perjanjian kerjanya diputus sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena
pekerjaan dianggap sudah selesai sebelum perjanjian berakhir atau
perjanjian kerja berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. Perjalanan dinas sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak berlaku dalam
hal-hal sebagai berikut :
a. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya perjanjian
kerja.
b. Perjanjian kerja diputus sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena
PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan
disiplin yang berlaku di Perusahaan, atau dipandang sudah
tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya.
Pasal 9
FASILITAS DAN SARANA KERJA
Untuk menunjang pelaksanaan kerja ,PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas
dan sarana kerja kepada PIHAK KEDUA, berupa :
1. Sarana dan prasarana kerja sesuai standar dan kemampuan perusahaan.
2. Sarana dan prasarana kerja dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dengan
penuh tanggung jawab dan mengikuti ketentuan yang berlaku di
perusahaan.
Pasal 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA
1. Selama perjanjian kerja berlaku, jika salah satu pihak akan
memutuskan hubungan kerja, maka pihak yang berkeinginan untuk
melakukan pemutusan hubungan kerja harus mengajukan secara tertulis
kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
sebelumnya.
2. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh
PIHAK PERTAMA karena pekerjaan dinyatakan selesai sebelum
perjanjian berakhir, Perusahaan hanya memberikan kompensasi 1x
(satu kali) imbalan jasa bulanan.
3. Dalam hal perjanjian kerja diputus oleh PIHAK PERTAMA karena
berakhirnya waktu perjanjian, tenaga kerja meninggal dunia, tenaga
kerja mengundurkan diri sebelum berakhirnya waktu perjanjian atau
karena PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran tata tertib atau peraturan
disiplin yang berlaku di perusahaan, atau dipandang sudah tidak
mampu melaksanakan tugas-tugasnya, maka PIHAK KEDUA tidak diberikan
kompensasi apapun.
Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat tentang pelaksanaan pekerjaan ini,
maka akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 12
PENUTUP
Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta
oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) diatas materai yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1
(satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Ir. DELYUZAR SYAHBUDIN Ir. SUDIRMAN, MM