SURAT PERJANJIAN Pada hari ini tanggal 1. Nama
Januari 2010. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: :
Umur : Pekerjaan : Alamat : Selanjutnya disebut Pihak Pertama bertindak untuk dan atas namanya sendiri. 2. Nama : Umur : Pekerjaan : Pemborong Bangunan Alamat : Selanjutnya disebut Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri membuat surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sebagai berikut :
Pasal 1 (Satu ) Objek Pekerjaan Pihak Pertama memberikan pekerjaan borongan kepada pihak kedua untuk membuat 5 unit ruko dua setengah tingkat permanent yang terletak di Bagan Batu, Riau Simpang Pucut dan Pihak Kedua menerima pekerjaan borongan tersebut.
Pasal 2 ( Dua ) Harga Borongan Harga Borongan tersebut pada pasal 1 (satu) untuk bahan dan upah tukang sebesar Rp.1.173.000.000 ( satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta ) termasuk didalamnya surat Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) menjadi tanggungan Pihak Kedua.
Pasal 3 ( Tiga ) Syarat Pekerjaan Ukuran bangunan yang dimaksud adalah : Tingkat I 20 X 20 m tinggi 4 m Tingkat II 22 X 20 m tinggi 3,8 m Tingkat III 9 X 20 m tinggi 3,8 m
A. Tingkat I
1. Pondasi galian tanah sedalam 100X 100 X 1,3 cm slop 25 X 30 cm dicor beton bertulang besi 14,1 mm 6 stap. 2. Tiang pilar 23 X 30 cm dicor beton bertulang besi 14,1 mm X 6 stap. 3. Balok gantung disamakan cor beton bertulang besi 14,1 mm 8 stap, ring balok disamakan cor beton bertulang besi 14,1 mm 6 stap. 4. Dinding dipasang batu bata separuh diplester halus luar dan dalam. 5. Lantai dasar dicor beton tebal 7cm tidak diplester halus. 6. Satu set pintu press standard tiap ruko diatas pintu besi dipasang 12 buah kaca blok. 7. satu buah pintu kayu ukuran 90 X 200 cm 8. satu buah kamar mandi di bawah tangga ukuran 1,20 X 2,50 cm tidak pakai pintu kosong. 9. Satu buah kosen ventilasi ukuran 50 X 3,40 m diatas pintu belakang. 10. Dinding luar kapur jadi dinding dalam kapur sekali / dasar. 11. Tiap Pintu 1 buah tangga ke lantai dua.
B. Tingkat II 1. Tiang pilar 23 X 30 cm dicor beton bertulang besi 14,1 mm X 6 stap. 2. Lantai di cor beton bertulang besi 18,9 mm serta jarak ikatan besi 12 cm tebal coran 10 cm didak diplester halus. 3. Dinding dipasang batu bata separuh diplester halus luar dalam. 4. Diding bagian depan dipasang satu buah jendela dari kayu tiga lobang ukuran 60 X 120 cm 5. Tiap tingkat ruko masing-masing dua buah kamar mandi kosong tidak pakai pintu dan skat kamar depan. 6. Tiap pintu satu buah tangga ke lantai tiga lebarnya 1,10 m, cor betulang besi 8,9 mm. 7. Dinding luar dikapur jadi, dinding dalam dikapur sekali dasar. 8. Dinding belakang tiap ruko dipasang satu buah jendela dari kayu dua lubang ukuran 50 X 60cm, pakai kanopi cor.
C. Tingkat III 1. Tiang pilar 23 X 30 cm dicor beton bertulang besi 14,1mm X 6 stap. 2. Lantai dicor beton bertulang besi 8,9mm serta jarak ikat besi 12cm tebalnya coran 10cm tidak diplester halus. 3. Dinding bagian depan dipasang masing-masing satu buah jendela dari kayu ukuran 60 x 120 cm tiga lubang. 4. Dinding luar kapur jadi, dinding dalam dikapur sekali dasar.
Pasal 4 ( Empat ) Bahan Bangunan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Batu krikil dari Rantau Prapat dan Tanjung Medan. Pasir sungai dari Rantau Prapat dan pangkatan. Batu bata dari Perbaungan dan Kisaran Semen padang serta andalas. Besi beton dalam negeri. Pipa listrik dan pipa air united. Pekerjaan tambah-kurang akan diperhitungkan kemudian. Waktu penyelesaian lebih kurang 195 hari.
Pasal 5 ( Lima ) Pembayaran 1. Pembayaran pertama sebesar Rp. 352.000.000 (Tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) diberikan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Pembayaran kedua sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) setelah pekerjaan siap 30%. 3. Pembayaran ketiga sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan setelah pekerjaan siap 75% menurut penilaian kedua belah pihak. 4. Pembayaran keempat sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan setelah pekerjaan siap 95% menurut penilaian kedua belah pihak. 5. Pembayaran kelima sebesar Rp. 11.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan setelah pekerjaan siap 100% menurut penilaian kedua belah pihak.
Pasal 6 ( Enam ) Bencana Alam dan Material Apabila terjadi bencana alam termasuk didalamnya gempa bumi, tanah longsor, dsb, yang terjadi diluar perkiraan dan kemampuan Pihak Kedua dan akibat dari kerugian itu menjadi tanggungan Pihak Pertama.
Pasal 7 ( Tujuh ) Penutup 1. 2. 3.
Surat perjanjian ini berlaku sejak kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan masing-masing. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, satu asli dan satu copy. Masingmasing dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan memiliki kekuatan hokum yang sama. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
Demikian surat perjanjian ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan apabila diperlukan.
Pihak Pertama
(
Bagan Batu,
)
Januari 2010
( AENG / DARMANTO W.S)
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA Yang Bertanda Tangan di bawah ini : 1. Nama : Ny Lisa Mukti Nur Umur : 28 Tahun Alamat : Jl. Embong Malang NO.18 Surabaya Telp. (031) 72163434 Untuk Selanjutnya disebut Pihak I (Satu) Kepala Yayasan 2. Nama : Umur : Alamat : Untuk Selanjutnya disebut Pihak II (Dua) Pekerja / Baby Sitter
3. Nama
• •
:
Umur : Alamat : Untuk selanjutnya disebut pihak III (Tiga) pengambil jasa atau majikan Dengan ini bersedia memberikan ketentuan kontrak kerja yang telah disepakati bersama sebagai berikut : Kontrak kerja dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal kontrak ini ditanda tangani, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan / persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak kedua (Baby Sitter) bersedia mengsuh, merawat seorang pasien / Baby dan ditempatkan pada : Keluarga Bapak/Ibu ………………………………………………………………… Alamat ………………………………………………………………….
•
Dengan perincian uang gaji baby sitter :
-
Uang gaji sebesar Rp…………………
-
Uang administrasi sebesar Rp…………………
-
Pihak I (Yayasan) telah menerima dimuka uang gaji baby sitter 1 ½ (satu setengah) bulan sebesar Rp…………………
-
Pihak II (baby sitter akan) mnenerima uang gaji setiap bulan sebesar Rp………………… selama 3 (tiga) bulan pertama, dan bulan berikutnya sebesar Rp………………… /bulan.
•
Kenaikan gaji baby sitter merupakan kebijaksanaan majikan nantinya.
•
Jika sebelum masa kontrak kerja 1 (satu) tahun tidak ada kecocockan antara majikan dan baby sitter, maka majikan harus harus mengembalikan baby sitter tersebut pada pihak
yayasan dan pihak yayasan segera mengirim baby sitter pengganti, dengan catatan biaya transport dipikul bersama. Demikian surat kontrak kerja ini dibuat dan disepakati bersama untuk dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Pengambil Jasa
Baby sitter
Surabaya, ……………….... Yayasan L.P.P.P. baby sitter Surabaya
-----------------------------
Ny. Liza Mukti Nur Pimpinan
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Repupblik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004. 2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR. Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. 2. Pengusaha adalah : a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 3. Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 2 (1) Pengaturan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu. (2) Perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri. Pasal 3 (1) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Pasal 4 (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur. (2) Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi. (3) Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Perhitungan upah kerja lembur berlaku bagi semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 6 (1) Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan. (2) Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha. (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur. Pasal 7 (1) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban : a. membayar upah kerja lembur; b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; c. memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. (2) Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak boleh diganti dengan uang. Pasal 8 (1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. (2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.
Pasal 9 (1) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (2) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah dari upah minimum setempat. Pasal 10 (1) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100 % (seratus perseratus) dari upah. (2) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah. Pasal 11 Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut : 1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja : a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam; a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah sejam. 2. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka : b.1. perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam. b.2. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3(tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam. 3. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam. Pasal 12 Bagi perusahaan yang telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur yang nilainya lebih baik dari Keputusan Menteri ini, maka perhitungan upah lembur tersebut tetap berlaku. Pasal 13 (1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi. (3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi
yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi. (4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 14 Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Provinsi, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 15 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:KEP72/MEN/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-608/MEN/1989 tentang Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mempekerjakan Pekerja 9 (sembilan) Jam Sehari dan 54 (lima puluh empat) Jam Seminggu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-06/MEN/1993 tentang waktu kerja 5 (lima) Hari Seminggu dan 8 (delapan) Jam Sehari, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2004 MENTERI TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA JACOB NUWA WEA
SURAT PERJANJIAN KERJA Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama
:
ALI MURTADA
Alamat
:
Pojok Pelita RT.01 RW.07 Cerme Kidul Cerme Gresik
Jabatan
:
Pimpinan / Pemilik Usaha
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Warung Internet (Warnet) OZA NET yang berkedudukan di Jl Raya Domas 486. Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama (Pemilik Usaha) 2. Nama
:
AMIRUL MU’MIN
Jenis Kelamin
:
Tempat & Tgl lahir Agama
: :
Pendidikan terakhir Alamat No.KTP / NIK
Laki-laki Gresik, 12 Februari 1990 Islam
:
Sekolah Dasar (SD)
:
Medangan RT.2 RW.1 Metatu, Benjeng, Gresik. :
35.2504.120290.0003
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Operator). Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima Pihak Kedua sebagai Operator Warnet OZA NET, yang terletak di Jl Raya Domas 486 dan Pihak kedua dengan ini menyatakan bersedia menjadi Operator Warnet.
Pasal 2 Masa kontrak kerja adalah selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal masuk diterima bekerja, yakni sejak tanggal 1 Januari 2010. Upah diberikan secara bulanan, besarnya upah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu kerja sehari 8 jam, atau 56 jam seminggu dan Pihak ke II bersedia bekerja lembur apabila diminta oleh Pihak ke II dengan upah lembur Rp. 2000/jam. Pasal 3 Apabila Pihak Pertama atau Pihak Kedua mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebelum waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa upah pekerja sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai, kecuali apabila putusnya hubungan kerja karena alasan memaksa (kesalahan/pelanggaran berat pekerja) Pasal 4 Pihak Pertama dan Kedua bersedia mentaati isi perjanjian ini, dan pihak kedua akan patuh pada tata tertib Warnet. Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur dalam bentuk peraturan/tata tertib Warnet.
Pasal 6 Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak dapat menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 7 Kedisiplinan dan Ketertiban telah diatur dalam Peraturan Warnet, dan wajib ditaati, apabila ada pelanggaran akan diberikan Surat Peringatan. Apabila Pihak Kedua (2) telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama (1) berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya diatas kertas bermaterai cukup. Dibuat di
: Gresik
Pada Tanggal
:
Pihak Pertama (I)
ALI MURTADA
Pihak Kedua (II)
AMIRUL MU’MIN
SURAT PERJANJIAN KERJA Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama
:
ALI MURTADA
Alamat
:
Pojok Pelita RT.01 RW.07 Cerme Kidul Cerme Gresik
Jabatan
:
Pimpinan / Pemilik Usaha
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Warung Internet (Warnet) OZA NET yang berkedudukan di Jl Raya Domas 486. Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama (Pemilik Usaha) 2. Nama
:
AGUS DWI KURNIAWAN
Jenis Kelamin
:
Tempat & Tgl lahir Agama
: :
Pendidikan terakhir Alamat No.KTP / NIK
Laki-laki Gresik, 15 Agustus 1988 Islam
:
SMK
:
Perum. Cerme Indah N-19 :
352510.150888.0002
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Operator). Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima Pihak Kedua sebagai Operator Warnet OZA NET, yang terletak di Jl Raya Domas 486 dan Pihak kedua dengan ini menyatakan bersedia menjadi Operator Warnet. Pasal 2 Masa kontrak kerja adalah selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal masuk diterima bekerja, yakni sejak tanggal 1 Januari 2010. Upah diberikan secara bulanan, besarnya upah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu kerja sehari 8 jam, atau 56 jam seminggu dan Pihak ke II bersedia bekerja lembur apabila diminta oleh Pihak ke II dengan upah lembur Rp. 2000/jam.
Pasal 3 Apabila Pihak Pertama atau Pihak Kedua mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebelum waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa upah pekerja sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai, kecuali apabila putusnya hubungan kerja karena alasan memaksa (kesalahan/pelanggaran berat pekerja) Pasal 4 Pihak Pertama dan Kedua bersedia mentaati isi perjanjian ini, dan pihak kedua akan patuh pada tata tertib Warnet. Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur dalam bentuk peraturan/tata tertib Warnet.
Pasal 6 Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak dapat menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 7 Kedisiplinan dan Ketertiban telah diatur dalam Peraturan Warnet, dan wajib ditaati, apabila ada pelanggaran akan diberikan Surat Peringatan. Apabila Pihak Kedua (2) telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama (1) berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya diatas kertas bermaterai cukup. Dibuat di
: Gresik
Pada Tanggal
:
Pihak Pertama (I)
Pihak Kedua (II)
ALI MURTADA
AGUS DWI KURNIAWAN
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU KEPMEN NO. 100 TH 2004
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang
Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu; BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. 2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap 3. Pengusaha adalah : a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;. b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 4. Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 2 (1) Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.
BAB II PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN
Pasal 3 (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saaat selesainya pekerjaan. (4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. (5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT. (6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. (7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha. (8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.
BAB III PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN
Pasal 4 (1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu. Pasal 5 (1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman. (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Pasal 6 Pengusaha yang mempekerjaan pekerja/buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Pasal 7 PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan.
BAB IV PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU Pasal 8 (1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun. (3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan. Pasal 9
PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.
BAB V PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS Pasal 10 (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan. (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. Pasal 11 Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya. Pasal 12 (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh. (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat : 1. 2. 3. 4.
nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja. nama/alamat pekerja/buruh. jenis pekerjaan yang dilakukan. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
(3) Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.
BAB VI PENCATATAN PKWT Pasal 13 PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan. Pasal 14 Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). BAB VII PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT Pasal 15 (1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. (2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. (3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan. (4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut. (5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16 Kesepakatan kerja waktu tertentu yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 18 Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di jakarta pada tanggal 21 Juni 2004
MENTERI TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
JACOB NUWA WEA
Like this: Suka Be the first to like this post.
Tulisan ini dikirim pada pada Kamis, Juni 21st, 2007 6:57 am dan di isikan dibawah Uncategorized. Anda dapat meneruskan melihat respon dari tulisan ini melalui RSS 2.0 feed. r Anda dapat merespon, or trackback dari website anda.
14 Responses to KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 1. Ketentuan pencabutan izin operasional « Outsourcing Online mengatakan: Juni 21, 2007 pukul 7:30 am
[...] http://outsourcingonline.wordpress.com/2007/06/21/ketentuan-pelaksanaanperjanjian-kerja-waktu-terte... [...] Balas
2.
teguh mengatakan: Maret 12, 2008 pukul 8:02 am
Gimana ketentuan pelaksanaan PKWT untuk bidang kelistrikan? Saya outsourcing di PT. PLN(Persero), saya dinaungi perusahaan jasa tenaga kerja A akan tetapi setiap tahun habis kontrak dengan perusahaan jasa naker A berganti dengan kontrak baru dengan perusahaan B pada tempat kerja yang sama ( PT. PLN (Persero) ), tanpa ada pesangon (kontrak per tahun) ? Adakah ketentuan tentang hal tersebut? Balas
3.
Wahyu mengatakan: Januari 8, 2009 pukul 4:21 am
apa bedanya PKWT dan PKWTT? yg saya alami adalah sama saja. cuma beda nama. status tetap outsourcing yg bekerja di tempatkan di perusahaan pengguna (user). Balas
o
ikomatussuniah mengatakan: April 8, 2011 pukul 12:58 am
PKWT adalah perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau lebih gampangnya disebut tenaga kerja kontrak, sedangkan PKWTT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau disebut juga tenaga kerja tetap.Ketentuan PKWT diatur dalam Pasal 56-62 Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.Khusus ketentuan pekerjaan yang dapat dikategorikan PKWT ada di pasal 59. perbedaan antara karyawan PKWT dan PKWTT adalah pada; Tenaga kerja PKWT tidak berhak mendapatkan kompensasi saat
PHK, sedangkan tenaga kerja PKWTT berhak mendapat kompensasi saat di PHK; Tenaga kerja PKWT dalam jamsostek tidak mendapat jaminan hari tua dan/atau pensiun, sedangkan tenaga kerja PKWTT jaminan asuransinya dalam jamsoostek tercover lengkap.akan tetapi tenaga kerja PKWT dapat berubah status nmenjadi tenaga kerja tetap dan berhak mendapatkan kompensasi PHK apabila dalam kondisi: perjanjian kerja dibuat secara lisan, jenis pekerjaan yang diperjanjikan bersifat terus menrus, pekerjaan yang diperjanjikan menyangkut core business, disyaratkan adanya masa percobaan, perjanjian kerja lewat 3 tahun termasuk perpanjangan kontrak. demeikian semoga bermanfaat. terimakasih. Balas
4.
pet mengatakan: April 16, 2009 pukul 9:57 am
INILAH Indonesia …. sepertinya budaya kasta tak akan pernah sirnah !!!! semoga yang dzolim dibukakan pintu hatinya semoga yang di dzolimi diberi kesabaran dan ketenangan jiwa melebihi keserakahan kaum penindas Sabar ya mas, posisi aq jg seperti anda, Balas
5.
Satpam PT.PIM mengatakan: September 4, 2009 pukul 8:20 pm
Satpam PT.PIM ada yg di outsourcing ada juga yang dikaryawankan..sistem kotraknya ada yang PKWT,ada juga yang PKWTT.,ini benar tidak ada keadilan dari perusahaan,yang ingin di tanyakan apa di bolehkan sebagai satpam dipekerjakan dalam sistem kotrak PKWT.tolong di jelaskan Balas
6.
munandar mengatakan: Oktober 18, 2010 pukul 5:03 am
Saya mempunyai masalah tentang PKWT. Kontrak kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja adalah 2 tahun begitu juga kontrak kerja perusahaan & karyawan dibuat 2 tahun. Pemberi kerja kemudian memperpanjang penerima kerja maksimal 3 bulan dengan alasan tender untuk pekerjaan tersebut sedang berlangsung. Pertanyaannya dengan membayarkan pesangan yang 2 tahun dengan 3 kali gaji apakah harus membayar pesangon kembali untuk masa yang 3 bulan tersebut. Sesuaikah pesangon yang telah saya bayarkan yaitu 3 kali mengingat setelah masuknya perusahaan yang baru karyawan tetap ditransfer ke perusahaan yang baru.
Balas
7.
Hendry mengatakan: Januari 5, 2011 pukul 8:32 am
PKWT; System yg sangat menyudutkan posisi buruh. Balas
8.
DENDITYA mengatakan: Maret 14, 2011 pukul 3:01 am
berdasarka KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 13 “PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.”, apabila unsur ini tidak terpenuhi oleh perusahaan outsourcing, apakah ada sanksi-nya? Balas
9.
mia 3RBT mengatakan: April 8, 2011 pukul 8:20 am
dari pada gak bisa makan mendingan terima aja deh… nasib…nasib…. Balas
10.
ade mengatakan: Juni 1, 2011 pukul 3:54 am
apakah suatu peraturan, UU, Keputusan Mentri dsb tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 Keputusan Mentri no 100 thn 2004 dinilai bertentangan dengan UUD 1945 YANG PADA SALAH SATUNYA mengatur tentang pekerjaan dan pendidikan yang layak untuk seluruh warga indonesia karena pada Keputusan tersebut tidak ada Jaminan bahwa sesorang yang terikat dengan PKWT terjamin Hidupnya apakah suatu Landasan Negara Seperti UUD 1945 patut ditentang Balas
11.
yanto mengatakan:
Juli 30, 2011 pukul 7:06 am
di perusahaan saya bekerja sistem pkwt yang gak jelas,,,,, karyawan yang sudah bekerja kontrak sudah sgt lama belum juga di angkat menjadi karyawan tetap,,, malahan untuk menghapus masa kerja kontrak di jadikan ke harian selama sebulan terus disambung kontrak lagi,,,, apakah ini yang di sebut keadilan bagi buruh? Balas
12.
Jerry mengatakan: Agustus 4, 2011 pukul 11:43 pm
Apakah PKWT dapat dibenarkan jika waktu yang tertuang didalam PKWT tersebut tidak dijelaskan secara detail kapan berakhirnya kontrak kerja waktu tententu tsb dan hanya menyebutkan maksimal 2 tahun, dan bagaimana jika sebelum kurun waktu tersebut pekerjaan sudah dinyatakan selesai, misalnya 1,5 thn, apakan selisih waktu tersebut akan diperhitungkan sebagai ganti rugi ? Terima kasih.
PERJANJIAN KERJA Perjanian ini dibuat pada hari …, tanggal …, bulan …, tahun …. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
Nama
: _________________________________________________
KTP : _________________________________________________ Jabatan : _________________________________________________ Alamat : _________________________________________________ Telepon/HP : _________________________________________________ Faksimile : _________________________________________________ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut pihak kesatu/perusahaan. 2.
Nama : _________________________________________________ KTP : _________________________________________________ Alamat : _________________________________________________ Telepon/HP : _________________________________________________
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut pihak kedua/karyawan. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut. Pasal 1 Pihak kesatu dengan ini menyatakan menerima pihak kedua sebagai karyawan dengan bidang tugas ………… dan pihak kedua menyatakan besedia menjadi karyawan pihak kesatu dalam bidang tugas yang telah disebutkan. Pasal 2 Pihak kedua akan menjalani masa percobaan selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal pertama masuk kerja, yaitu tanggal …………… hingga ……………... Upah yang akan diterima pihak kedua selama masa percobaan sebesar …. % dari gaji karyawan, yaitu Rp ………… dengan waktu kerja ….. jam sehari, …….. hari seminggu. Pasal 3 Pihak kedua akan menerima tunjangan diluar upah untuk transport sebesar Rp ………. per hari dan tunjangan makan sebesar Rp …………. per hari. Pasal 4 Apabila di kemudian hari, pihak kesatu mengakhiri masa bekerja sebelum ketentuan waktu yang disepakati, maka pihak kesatu wajib membayar penalti sebesar ………….. sampai waktu yang seharusnya diselesaikan. Sebaliknya, jika yang mengakhiri masa kerja sebelum ketentuan waktu yang disepakati adalah pihak kedua, maka pihak kedua wajib membayar penalti sebesar ……. kali lipat gaji bruto. Pasal 5 Pihak kesatu dan kedua bersedia menaati peraturan perusahaan dan pihak kedua akan patuh pada tata tertib perusahaan. Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan dibuat setelah masa percobaan tiga bulan selesai dan membuat kontrak kerja yang baru. Pasal 7 Segala perselisihan yang muncul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan
secara musyawarah dan apabila kedua belah pihak tidak dapat menemui kesepakatan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Surat perjanjian ini disetujui, ditandatangani, serta dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dibuat di : …………… Pada tanggal : …………… ……………………………………… Pihak Pertama
( ………………… )
Pihak Kedua
( …………………)
Surat Pengunduran Diri Kerja _______, ___ _______ 2010 Kepada, Yth. _____________ PT _______________ Jln. ______________ Dengan hormat, Surat ini dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai pengunduran diri saya dari jabatan yang sedang saya pegang sekarang ini. Hari terakhir saya bekerja akan efektif berlaku sejak tanggal pengunduran diri ini dibuat. Saya telah membuat ikatan perjanjian kontrak dengan perusahaan yang baru. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan untuk bimbingan dan dukungan penuh Anda selama masa kerja saya di perusahaan ini. Saya telah mendapatkan banyak keahlian baru selama itu dan keahlian ini akan menjadi nilai besar bagi karir saya berikutnya. Hormat saya, …………………….
NSTRUKSI KERJA No _________________________ Tanggal
: ………
Kepada : ……… Diberikan oleh: ……… Disetujui oleh : ……….. Instruksi kerja lapangan, menjadi perwakilan pada pembukaan cabang baru showroom milik PT …………… dengan instruksi kerja sebagai berikut. 1. …………. 2. …………. 3. …………. 4. …………. 5. …………. Demikian instruksi kerja ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tertanda, ………………… …………………..
Contoh Surat Permintaan Penarikan Rekening _______, ___ _______ 2010 Kepada, Yth. _____________ Jln. ______________ Dengan hormat,
Kami menginformasikan kepada Anda bahwa kami telah menahan instruksi kepada bank karena pengurus perusahaan kami yang bertanggung jawab untuk itu sedang sakit dan rekening Anda menjadi tidak jelas. Kami harap Anda memahami kesulitan kami dan dengan senang hati menarik kembali rekening sejumlah ……………. termasuk untuk alasan incidental. Terima kasih.
Hormat kami, ………………………….
_______, ___ _______ 2010 Kepada, Yth. _____________ PT ______________ Jln. ______________ Dengan hormat, Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Anda mengajukan pemesanan pada kami tertanggal ………….. Semua produk yang tertera dalam formulir
pemesanan telah kami antarkan sesuai dengan petunjuk yang Anda berikan. Fotokopi rekening, kami lampirkan sebagai tanda bukti. Namun dengan sangat menyesal, kami tidak dapat mengirimkan pesanan item …… karena barang tersebut baru akan tersedia bulan depan. Kekosongan barang adalah akibat tertundanya produksi karena jenis bahan yang biasa digunakan tidak tersedia. Anda adalah pelanggan tetap kami dan telah bekerja sama cukup lama. Kami harap permasalahan kami ini dapat dimaklumi dan Anda bersedia untuk menunggu produk tersebut selama satu bulan. Salam hangat. Hormat kami, …………….. ………………….. Lampiran: Rekening No. …………..
_______, ___ _______ 2010 Nomor : ………………………. Hal : ………………………. Kepada, Yth. _____________ PT ______________ Jln. ______________ Dengan hormat, Melalui surat ini, kami meminta perhatian Anda atas pesanan pembelian kami No……, tertanggal ………… yang pelaksanaannya ditunda untuk waktu yang lama. Kami melakukan pemesanan berdasarkan pendapat Anda yang mengatakan bahwa semua produk akan tiba di negara kami dalam waktu …. bulan. Namun sayangnya, setelah lebih dari …. bulan, kami masih belum menerima pesanan barang tersebut.
Kami meminta bukti pengiriman yang telah Anda laksanakan dan dikirimkan melalui faksimile dalam waktu seminggu. Bila tidak, maka pesanan tersebut telah kami batalkan. Hormat kami, …………………. ………………….
1. Definisi 2. Ruang lingkup pengadaan jasa 3. Hubungan kemitraan 4. Persyaratan administratif 5. Biaya penyediaan jasa 6. Cara pembayaran 7. Penerbitan PO 8. Pernyataan Jaminan 9. Laporan 10. Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab 11. Sanksi 12. Bencana tak terduga 13. Benturan kepentingan 14. Kepemilikan Informasi 15. Informasi rahasia 16. Penggunaa logo 17. Audit 18. Jangka waktu kontrak 19. Penyelesaian perselisihan 20. Hukum yang berlaku 21. Pemberitahuan 22. Pengalihan tugas 23. Keterpisahan
24. 25. 26.
Lampiran Pengakhiran kontrak Aturan Tambahan
