SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT No. 01021/SPAL/FC-001/X/2015 Pada hari ini : Rabu, 21 Oktober 2015 Bertempat di : Jakarta Telah disepakati bersama Surat Perjanjian Angkutan Laut sebagai berikut di bawah ini ; 1.
3.
PEMILIK / OPERATOR :
NAMA DAN DATA KAPAL : (300ft) TB. ---------------- & BG. ---------------------
Perjanjian ini mengikuti dan berdasarkan : THE BALTIC & INTERNATIONAL MARITIME CONFERENCE UNIFORM GENERAL CHARTER Code Name : “GENCON” (as revised 1922, 1976 & 1994)
2. PENYEWA RUANGAN KAPAL / SHIPPER : PT. --------------------------------Jln. ----------------------------------, Indonesia Telp / Fax . 021Email : INDONESIA 4. KESEDIAAN KAPAL UNTUK MUAT : 03 November 2015 5. POSISI KAPAL SAAT INI : Pekanbaru – Riau
6.
JENIS BARANG / JUMLAH MUATAN : MATERIAL / (Dead Freight 8000 MT)
7. KONDISI MUATAN : NOT REPORTED
8. BIAYA SEWA : Rp 550.000.000- / Trip / Lump sum Short Distance Trip / Local Island
9. KONDISI KONTRAK : FIOST (Free In & Out Stowage and Trimmed) / Minimum 2x Trip per month (Local)
10. CARA PEMBAYARAN :
11. 11. PEMBAYARAN DISETORKAN KE : ( T/T, CASH, FULL & CLEAN TO ) Bank Mandiri Rek. No. 149.00.0678545.7 Atas Nama : SUN JAYA ASIA
- 25% DP SPAL dikeluarkan. dikeluarkan. - 75% Sandar di pelabuhan pelabuhan muat survey fisik/ fisik/ Draft Final. Nilai % terpaut dari total nilai Kontrak 12. PELABUHAN MUAT : PEL. PALIPI 03’ 19’ 00” LS – 118’ 51’ 20” BT
13. PELABUHAN TUJUAN / BONGKAR BONGKAR : JETTY PT. TRANSON Laronai Bungku Sulawesi Tengah 03’ 02’ 618’’ LS – 122’ 16’ 329” LE
14. LAMA WAKTU MUAT / BONGKAR BONGKAR : PRORATA 7 (Tujuh) HARI (Tujuh) HARI
15. DENDA KETERLAMBATAN KETERLAMBATAN / DEMURRAGE DEMURRAGE : Rp. 17.000.000,- (Tujuh 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) / Hari
16. PENGIRIM BARANG : As Order
17. PENERIMA BARANG : As Order
18. ASURANSI KAPAL : Ditanggung Pemilik Kapal
19. ASURANSI BARANG : Ditanggung Pemilik Barang
20. KEAGENAN KAPAL (Ditunjuk & Ditanggung Ditanggung oleh Pemilik Kapal) : 21. SYARAT-SYARAT TAMBAHAN YANG DISETUJUI BERSAMA : - Biaya Sewa di atas tidak termasuk Biaya Muat / Bongkar, Turunnya Kualitas, Biaya Lashing, Unlashing, Material Lashing, Bea Cukai, Dokumen & Legalitas Muatan, menjadi tanggung jawab Pemilik Muatan / Cargo. - Waktu Tunggu untuk muat / bongkar lebih dari 48 (Empat puluh delapan) jam terhitung dari kesiapan kapal (NOR) diperhitungkan sebagai DEMURRAGE, dimana DEMURRAGE dibayar tunai sebesar 3(tiga) hari Nilai Demurrage pada saat 2 x 24 jam setelah NOR, dan selanjutnya dibayar tunai setiap kelipatan 3 (tiga) hari. - Waktu Tunggu Dokumen Muatan setelah 2 x 24 jam, diperhitungkan sebagai Demurrage. - Pajak atas sewa ruangan Kapal menjadi tanggung jawab Penyewa. - Mengikuti Ketentuan Umum terlampir yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Angkutan Laut ini serta memiliki kekuatan hukum yang sama. 22. PERSELISIHAN akan diselesaikan diselesaikan secara musyawarah musyawarah bersama dan apabila apabila tidak terdapat persesuaian maka keduabelah pihak setuju untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat. Demikian Perjanjian Angkutan Laut ini, setelah dibaca dan disetujui bersama, ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masingmempunyai kekuatan hukum yang sama.
KETENTUAN UMUM SPAL No. 01021/SPAL/FC-001/X/2015 (Halaman Kedua) 1. Pemilik Kapal / Operator berhak dan dibenarkan memuat angkutan di atas dek dan segala resiko adalah menjadi beban dan tanggungjawab Penyewa / Shipper dengan limit kapal dalam keadaan layak laut (Sea Worthy). Pemilik / Operator tidak bertanggungjawab atas tumpah, hilang, rusak, berubah kualitas, berkurang muatan, baik dalam pelayaran maupun sewaktu berada di Pelabuhan Muat / Bongkar. 2.
a. Pemilik Kapal / Operator berhak untuk menahan dan / atau menjual muatan, apabila pembayaran uang Sewa dari Penyewa/ Shipper tidak dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak untuk menutupi kerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan pengangkutan. b. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari yang telah disepakati atau menyimpang dari poin 10 dalam Perjanjian Angkutan Laut ini, pihak Pemilik/Operator Kapal berhak memperhitungkan keterlambatan tersebut sebagai Demurrage. c. Apabila jumlah muatan lebih dari yang tercantum atau kesepakatan yang ada dalam di perjanjian ini, maka pemilik barang/muatan akan menambah uang tambang secara protata (sesuai jumlah kelebihan muatan).
3. Di tempat-tempat yang dangkal dan membahayakan ABK dan kapal, maka Pemilik / Operator berhak untuk menentukan tempat yang aman dan terdekat untuk pemuatan dan pembongkaran muatan demi keselamatan ABK dan kapal. 4. Apabila karena sesuatu dan lain-hal lain atau terjadi keterlambatan dan/atau menyangkut teknis sehingga kapal mengalami keterlambatan / hambatan untuk muat, maka Pemilik Kapal/ Operator dibenarkan untuk menggantikannya dengan tongkang / armada lain yang sama ukurannya dengan menambah/merubah dari isi dan bunyi Perjanjian ini. 5. Asuransi Muatan, Lashing/Unlashing, Material Marine Cargo, Surveyor, OPP/OPT, Crane Darat, EMKL, PBM, Terpal dan Papan Penyangga serta hal-hal teknis yang menyangkut muatan adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Pemilik Muatan. 6. Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah seperti : Badai, Ombak Besar, Pasang Surut Air, Gempa Bumi, Sengatan Petir, Pernyataan Darurat dari Pemerintah serta hal lain yang sifatnya diluar kemampuan akal manusia (Act of God), tetapi tidak termasuk pemogokan buruh yang disebabkan kesalahan Pihak Kedua. 7. Apabila terjadi General Average, maka akan mengikuti York Anterwerp 1974 / Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Uang Tambang dan Dead Freight tidak dapat di Collect dari General Average tersebut. 8. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan bersama dan ditambahkan setelah ada persetujuan sebagai Addendum. 9. Penyewa menjamin sepenuhnya jumlah Tonase / Kubikasi muatannya dan Pemilik Kapal tidak bertanggung jawab atas kurangnya tonase saat dimuat dikarenakan system sewa Lump Sum, namun pihak Kedua tidak diperkenankan memuat melebihi batas aman kapal. 10. Apabila kemudian hari ternyata terdapat perbedaan pendapat dalam mengartikan perjanjian ini maka kedua belah pihak akan bermusyawarah / mufakat terlebih dahulu dan apabila ternyata tidak terdapat kata sepakat maka kedua belah pihak menunjuk pada pengadilan negeri Jakarta. 11. Ketentuan Umum ini menjadi satu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Angkutan Laut di halaman pertama sebelum ini. Jakarta, 21 Oktober 2015
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
PT MULTI PRIMA KARYA KHARISMA
PT [------------------------]
On Behalf SUN JAYA ASIA CORP
ROMMY PURNAMA PUTRA Managing Director
___________________________ Direktur Utama
