Sumber daya manusia kesehatan (SDM Kesehatan) merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan. Pendidikan, dan pelatihan, serta penda yagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan. Ada 2 bentuk dan cara penyelenggaraan SDM kesehatan, yaitu : 1. Tenaga kesehatan, yaitu semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan. 2. SDM Kesehatan yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. setinggi-tingginya. Tujuan SDM Kesehatan, secara khusus bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sebagai berikut : 1. Mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang promosi kesehatan dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode dan kaidah ilmiahnya disertai dengan ketrampilan penerapannya didalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan 2. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan pemecahan masalah pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan penelitian 3. Mengembangkan/meningkatkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan kesehatan,merumuskan dan melakukan advokasi program dan kebijakan kesehatan dalam rangka pengembangan dan pen gelolaan sumber daya manusia kesehatan Perencanaan SDM Kesehatan Perencanaan SDM Kesehatan adalah proses estimasi terhadap jumlah SDM berdasarkan tempat,mketerampilan, perilaku yang dibutuhkan untuk memberikan upaya kesehatan. Perencanaan dilakukan menyesuaikan menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global dan memantapkan keterkaitan dengan unsur lain dengan maksud untuk menjalankan tugas dan fungsi institusinya yang meliputi : jenis, jumlah dan kualifikasi Dasar dari peningkatan perencanaan mutu SDM kesehatan yaitu kebijakan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang dilaksanakan melalui : a.Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas, termasuk mengembangkan desa siaga b.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan c.Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin d.Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat e.Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat seak usia dini f.Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar Perencanaan terdiri dari 3 kelompok yaitu : a.Perencanaan tingkat Institusi meliputi : Puskesmas, Rumah Sakit (RS), poliklinik, dan lain sebagainya.
b.Perencanaan tingkat Wilayah meliputi : institusi + organisasi. c.Perencanaan untuk bencana meliputi : pra-, pada saat dan pasca bencana. Peningkatan perencanaan SDM Kesehatan yang sedang diupayakan : a.Implementasi Kepmenkes RI No. 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Rumah Sakit b.Penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan dalampenc apaian sasaran pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panang bidang kesehatan Prospek ke depan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan a.Peningkatan, pembinaan, dan pengawasan PPSDMK b.Peningkatan perencanaan SDM kesehatan c.Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan d.Peningkatan sumber daya pendukung Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dapat dilakukan dengan cara : a.Pengembangan karir dokter/ dokter gigi/ apoteker b.Pengembangan sistem penilaian kinera pada unit kerja independent c.Peningkatan kompetensi melalui Tugas Belajar Pendidikan/ Pelatihan Penyusunan kebutuhan SDM kesehatan mutlak dalam konteks penyusunan pengembangan SDM, namun perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahannya. Metode penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan epidemiologi, permintaan (demand) akibat beban pelayanan kesehatan, sarana upaya pelayanan kesehatan yangditetapkan, danstandar atau nilai tertentu. Metode penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan antara lain : 1. Health Need Method, Diperhitungkan keperluan upaya kesehatan terhadap kelompok sasaran tertentu berdasarkan umur, jenis kelamin, dan lain-lain. 2. Health Service Demand Method, Diperhitungkan kebutuhan upaya kesehatan terhadap kelompok sasaran menurut umur, jenis kelamin, dll. 3. Health Service Target Method, Diperhitungkan kebutuhan upaya kesehatan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Misalnya, untuk percepatan penurunan kematian ibu dan bayi. 4. Ratio Method, Diperhitungkan berdasarkan ratio terhadap : penduduk, tempat tidur, dan lain-lain. Disamping metode tersebut ada metode lain yang merupakan pengembangan : Daftar susunan Pegawai (DSP) → “Authorized staffing list” Indikator Kebutuhan Tenaga Berdasar Beban Kerja ( Work Load Indocator Staff Need ) → WISN Berdasarkan Skenario / Proyeksi WHO Kebutuhan tenaga bencana Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Salah satu cara pengembangan SDM kesehatan agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan adalah melalui pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan. Fungsi dari pendidikan dan pelatihan ini adalah sebagai investasi SDM dan merupakan tuntutan luar dan dalam organisasi. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki, mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan iptek. Pendidikan dan pelatihan ini meliputi :
1.Knowledge 2.Ability 3.Skill Bentuk pelatihan yang biasa dilakukan adalah diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat ( Pusat Pendidikan dan Pelatihan). Pusdiklat adalah suatu unit yang bertugas menyelenggarakan diklat bagi pegawai/ calon pegawai. Fungsinya adalah mendidik dan melatih tenaga kerja dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kemampuan. Secara khusus program pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sebagai berikut : 1. Mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang promosi kesehatan dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode dan kaidah ilmiahnya disertai dengan ketrampilan penerapannya didalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan 2. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan pemecahan masalah pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan penelitian 3. Mampu mengembangkan/meningkatkan kinerja profesionalnya, yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan kesehatan,merumuskan dan melakukan advokasi program dan kebijakan kesehatan dalam rangka pengembangan dan pen gelolaan sumber daya manusia kesehatan Pendayagunaan SDM Kesehatan Prinsip : a.Merata, serasi, seimbang (pemerintah, swasta, masyarakat) lokal maupun p usat. b.Pemeratan : keseimbangan hak dan kewajiban c.Pendelegasian wewenang yang proporsional Perkembangan dan Hambatan Situasi SDM Kesehatan Secara terperinci dapat digambarkan perkembangan dan hambatan situasi sumber daya kesehatan sebagai berikut: a.Ketenagaan Tenaga kesehatan merupakan bagian terpenting didalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang, peningkatan kualitas harus menjadi prioritas utama mengingat tenaga kesehatan saat ini belum sepenuhnya berpendidikan D-III serta S-1 sedangkan yang berpendidikan SPK serta sederajat minim terhadap pelatihan tehnis, hal ini juga berkaitan dengan globalisasi dunia dan persaingan terhadap kualitas ketenagaan harus menjadi pemicu. b.Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor utama didalam peningkatan pelayanan kesehatan, baik untuk belanja modal maupun belanja barang. Didalam upa ya peningkatan pembiayaan terhadap sektor kesehatan dianggarkan melalui dana AP BN, APBD Provinsi dan Kabupaten, serta sumber lainnya. c.Sarana Kesehatan Dasar Komponen lain didalam sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersedian sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi kesehatan lingkungan. Pembangunan sarana kesehatan harus dilengkapi dengan peralatan medis,
peralatan nonmedis, peralatan laboratorium beserta reagensia, alat pengolah data kesehatan, peralatan komunikasi, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Peraturan SDM Kesehatan Dalam SDM Kesehatan berlaku UU, peraturan tidak tertulis dan etika profesi yaitu : a.TH 1963 : Depkes berwenang mengatur, mengarahkan,mengawasi tenaga kesehatan. b.PP NO 37 TH 1964 : semua tenaga kesehatan harus mendaftar ke depkes GBHN 1999-2004. c.TAP MPR NO 4 TH 1999 d.UU NO 23 tentang kesehatan e.PP NO 49 TH 1952 : Penempatan pegawai negara di jawa f.UU NO 8 TH 1961 : WKS g.UU NO 6 h.UU NO 6 TH 1963 : Kategori tenaga kesehatan, syarat melakukan pekerjaan & izin tenaga kesehatan. i.PP no 32 TH 1966 tentang tenaga kesehatan. j.UU NO 32 TH 2004 : PEMDA k.PP NO 25 TH 2000: Kwenangn pmerintah l.Kepmenkes No 850/MENKES/SK/V/2000 : kebijakan pngembangan tenaga kesehatan tahun 2000-2010. m.Kepmenkes No 1277/ MENKES/SK/XI/2001 tentang organisasi & tata kerja depkes n.Kepmenkes No 004/ MENKES/SK/I/2003 : kebijakan & desentralisasi kesehatan. o.Kepmenkes No 1454/ MENKES/SK/X/2003 : SPM bidang kesehatan di Kab/Kota. Dalam SDM Kesehatan juga berlaku isu strategis a.Kurang serasinya produksi/pendidikan dan pendayagunaan (daya serap) b.Kualitas yang rendah. c.Penyebaran kurang merata (25-40 % puskesmas tanpa dokter) d.Manajemen SDM lemah. e.Ratio dengan jumlah penduduk (dokter : 1: 5000) f.Masih rendahnya ratio SDM kesehatan : peduduk disebabkan oleh; g.Kebijakan pengembangan dan jaminan kesehatan yang masih kurang. h.Penyerapan oleh institusi pemerintah kurang : lari k e swasta : biaya kesehatan (jaminan biaya pengobatan).
Building Block: Sumber Daya Manusia KesehatanMelalui berbagai kegiatan dan peristiwa sepanjang tahun 2013, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH kerap menggaris bawahi masalah terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan. Menurut beliau, meskipun secara nasional akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat dengan ditandai meningkatnya jumlah pusat layanan seperti Puskesmas dan Poskesdes dimasing-masing desa serta mulai diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Jan uari 2014, namun data statistik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukan adanya ketimpangan dalam penyebaran atau distribusi tenaga terampil kesehatan sesuai jenis dan sifat pekerjaan.
— Dari data yang ada, secara nasional, jumlah tenaga kesehatan belum memenuhi target per 100.000 penduduk. Jumlah dokter spesialis baru mencapai 7,73 dari target 9; Dokter umum tercatat baru mencapai 26,3 dari target 30. Sementara perawat baru mencapai 157,75 dari target 158 dan bidan 43,75 dari target 75 per 100.000 penduduk. Dengan kondisi seperti ini, tentunya bisa dibayangkan, ketersediaan tenaga kesehatan di kantong-kantong Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan (DTTPK) seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Namun demikian, persoalan ini tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan berbagai faktor seperti : kondisi geografis, transportasi, infrastruktur serta yang paling dasar adalah regulasi terkait kuantitas dan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dimaksud. Disela-sela acara peluncuran program Pendidikan Jarak J auh (PJJ) yang didukung AIPHSS pada bulan Juli 2013, Menteri Kesehatan menegaskan tentang masih adanya kesenjangan antara amanat UU no 12 tahun 2012 dan kondisi SDM Kesehatan dilapangan khususnya tenaga perawat dan bidan. Terkait jenjang pendidikan minimal tenaga kesehatan, tidak kurang dari 146.542 tenaga aktif (perawat dan bidan) belum memenuhi kualifikasi setara Diploma III. Menurut Menteri Kesehatan,Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjadi salah satu solusi terbaik yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan kesejangan dan kualitas tenaga kesehatan. Dengan Program PJJ para perawat dan bidan terutama mereka yang bertugas di Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan (DTTPK) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasinya secara online tanpa harus meninggalkan tempat kerja masing-masing. Dan saat ini kegiatan-kegiatan terkait PJJ telah dimulai di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan pendanaan dari Program AIPHSS.
Untuk mendukung program PJJ dimaksud, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan bersama AIPHSS telah melakuk an pengembangan Recognise Prior Learning (RPL) D.III Keperawatan dan Kebidanan. Ke giatan ini bertujuan mendapatkan acuan institusi pendidikan keperawatan dan kebidanan dalam menentukan waktu dan kuantitas pembelajaran yang akan ditempuh peserta didik. Selain itu dilakukan pula Kajian Komprehensif Pendididkan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dengan tujuan mempelajari situasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan ditingkat nasional dan institusi-institusi pendidikan kesehatan ditingkat daerah. Dari sisi regulasi, Kementerian Kesehatan dengan dukungan Program AIPHSS sedang melakukan review terhadap Kepmenkes No.81/MENKES/SK/1/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit. Review tersebut dilakukan untuk mengetahui implementasi Kepmenkes 81/2004 termasuk permasalahan dan faktor yang mempengaruhinya untuk selanjutnya menyusun metode penyusunan perencanaan kebutuahan tenaga kesehatan dilingkungan pemerintah daerah. Berbarengan dengan upaya mereview Kepmenkes 81/2004 tersebut, Sistem Informasi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan juga turut dirancang untuk menyempurnakan implementasi revisi Kepmenkes dimaksud. Sistem informasi dimaksud nantinya dapat digunakkan untuk Perencanaan Tenaga Kesehatan pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (Pusrengun) SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.(SN
impulan
Kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini antara lain : 1.
Sumber Daya Manusia ( SDM ) adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
2.
Terkait dengan kondisi SDM Indonesia yaitu adan ya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja.
3.
SDM Kesehatan merupakan tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya seperti dalam upaya dan manajemen kesehatan.
4.
Secara terperinci dapat digambarkan perkembangan dan hambatan situasi sumber daya kesehatan sebagai berikut ketenagaan, pembiayaan kesehatan dan sarana kesehatan dasar.
5.
Tatanan SDM dalam kesehatan antara lain upaya perencanaan SDM Kesehatan, upaya pengadaan SDM Kesehatan, upaya pendayagunaa n SDM Kesehatan, upaya pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan.
6.
Prinsip subsistem SDM Kesehatan antara lain adil dan merata serta demokratis, kompeten dan berintegritas, objektif dan transparan serta hierarki dalam SDM Kesehatan.
7.
Dan masih banyak kesimpulan lainnya.
