TUGAS REVIEW RDTR SUNGAI PENUH DOSEN PENGAMPU : 1. Farid Nurrahman S.T M.Sc 2. Muhammad Risky Pratama S.T M.T
Oleh: Suharianto (08161082)
JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH KOTA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN BALIKPAPAN 2018
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah rencana tatar uang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Zonasi dalah pembagian kawasan kedalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarah kan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. laporan pendahuluan ini merupakan salah satu hasil dari Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Sungai Penuh yang dikoordinasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh. ini berisikan
Pendahuluan,
Dinamika
Perkembangan
Penataan
Ruang,
Kebijakan
Pembangunan, Gambaran Umum Wilayah Perencanaan, Metodologi dan Pendekatan, Rencana Kerja, serta Organisasi Pelaksanaan dan Uraian Tugas. Letak Geografis Kota Sungai Penuh antara 1010 14' 32'' BT sampai 1010 27' 31'' BT dan 020 01' 40'' LS sampai dengan 020 14' 54'' LS. Dengan luas wila yah 39.150 ha.
Adanya kondisi pembangunan di Kota Sungai Penuh yang masih kurang berkembang, untuk mengantisipasi dan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah kota yang timbul, maka perlu adanya rencana penataan ruang kota yang bersifat umum, detail maupun teknis. Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, terutama dengan adanya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, diperlukan peninjauan kembali terhadap produk rencana tata ruang yang sudah ada. Tujuan dari Penyusunan RDTR Kota Sungai Penuh adalah sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan, selain itu dapat dijadikan pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan. Pada BAB kedua dimana membahas tentang pemahaman dasar-dasar perencanaan kota dimana mengartikan kota dalam beberapa lingkup seperti secara geografis, secara fisik, secara demografis, secara statistis, secara sosial, secara ekonomi dan secara administratif. Selain itu juga terdapat Pembagian Kewenangan antar Pemerintah, mulai dari
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang diatur dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007,
Hirarki dan jenis rencana tata ruang, dimana pada awalnya penyusunan rencana kota di Indonesia diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Akan tetapi perundang-undangan yang telah ada belum dapat menampung tuntutan perkembangan pembangunan, sehingga Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 mengenai Penataan Ruang. Yang mengatur, jenis rencana tata ruang dibedakan menurut hirarki adminstrasi pemerintahan, fungsi wilayah serta kawasan, dan kedalaman rencana. UU No. 26 Tahun 2007 membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap produk rencana tata ruang, yaitu bukan hanya berdasar pada wilayah administrasi saja, tetapi dapat didasarkan pada fungsional dari suatu kawasan.
Setiap tingkatan rencana
tata ruang memiliki cakupan wilayah perencanaan yang berbeda dengan tujuan pembuatan atau maksud yang berbeda pula. Acuan penataan ruang di Indonesia haruslah mengikuti UU No. 26 Tahun 2007 dimana, dalam setiap proses perumusannya, rencana tata ruang kota tersebut selalu mengacu kepada kebijakan-kebijakan lain yang secara luas terkait dalam suatu struktur kebijakan pembangunan, yang dimulai dari kebijakan skala nasional, regional hingga kebijakan pembangunan kota itu sendiri.
UU Penataan Ruang No. 24/1992 pasal 19 maupun UU No. 26 Tahun 2007 dimana telah mengatur tingkat ketelitian rencana yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur peta wilayah. Penjelasan pasal 19 ini adalah tingkat ketelitian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat ketelitian yang dimaksud/diminta adalah tingkat ketelitian minimal. Dimana pengertian minimal ini diperuntukan pada skala peta dikandung arti bahwa suatu rencana tata ruang dapat digambarkan dalam peta wilayah berskala yang lebih besar. Kedudukan RDTR dalam Kerangka Penataan Ruang di Indonesia diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 dimana, perencanaan tata ruang merupakan proses menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Proses perencanaan tata ruang menghasilkan produk yang disebut sebagai rencana tata ruang, yang intinya memuat struktur ruang dan pola ruang. Kebutuhan mengenai perwujudan struktur ruang dan pola ruang tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat rencana tata ruang. Terkait dengan hal tersebut, saat ini dikenal 2 (dua) kelompok rencana tata ruang, meliputi rencana umum dan rencana rinci. Rencana umum pada dasarnya memuat mengenai kebijakan umum dari penataan ruang suatu wilayah atau kawasan, sedangkan rencana rinci adalah penjabaran operasionalisasi dari rencana umum yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat (penjelasan pasal 14 ayat 1 (b)).
Institusi yang terkait dalam penyusunan dan penerapan Aturan Pola Ruang adalah instansi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kota, yaitu : 1. DPRD sebagai institusi yang terkait dalam pengesahan aturan menjadi Peraturan Daerah 2. BAPEDA 3. Kantor atau Dnas Pertanahan 4.
Dinas PU atau Dinas Kimpraswil atau Dinas Tarkim
5. Dinas Tata Kota 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Bangunan 9. Dinas Pertamanan 10. BUMN/BUMD dan Swasta : PT TELKOM, PLN, PDAM, PN GAS, Operator Telekomunikasi Seluler I.
Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Kerangka Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang
Kerangka proses penyusunan Rencana Tata Ruang, telah diatur dalam RTRW Kota dan untuk melengkapi aturan pembangunan pada penetapan penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam RDTRK. Peraturan Zonasi adalah rujukan dalam penyusunan RDTRK seperti Rencana Teknik Ruang Kawasan (RTRK), atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
II.
Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Kerangka Proses Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Peraturan Zonasi ini menjadi suatu panduan rinci mengenai pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW Kota. Walaupun merupakan penjabaran dari RTRW Kota, dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, Peraturan Zonasi ini perlu dipahami sebagai sesuatu yang berbeda dari RDTRK. Adapun perbedaan antara keduanya adalah : a.Peraturan Zonasi memiliki tingkat ketelitian yang sama dengan RDTRK namun mengatur lebih rinci dan lebih lengkap b. RDTRK merupakan salah satu jenjang rencana tata ruang kota yang memuat mengenai arahan perencanaan ruang dan Peraturan Zonasi merupakan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan teknis dan administratif pemanfaatan ruang dan pengembangan tapak c. Peraturan Zonasi lebih diarahkan untuk melengkapi aturan pemanfaatan ruang dalam RDTRK yang telah ditetapkan. III.
Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Kerangka Perangkat Pengendalian
Kerangka perangkat pengendalian pembangunan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Peraturan Zonasi ini merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat pengendalian yang ada, terutama yang terkait dengan proses perizinan.
Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Kerangka Perangkat Pengendalian Bab III Kebijakan Pembangunan Kota Sungai Penuh
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005 – 2025 (Perda No 6 Tahun 2012) dimana Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Keterkaitan
dokumen RPJPD dengan dokumen
rencana pembangunan daerah lain, secara hubungan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. RPJPD Kota Sungai Penuh 2005-2025 disusun mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025. 2. RPJPD Kota Sungai Penuh 2005-2025 disusun mengacu pada RPJP Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jambi 2011-2015
3. RPJPD Kota Sungai Penuh 2005 - 2025 disusun berpedoman dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional , RTRW Provinsi Jambi dan RTRW Kota Sungai Penuh serta RTRW daerah lainnya, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Sungai Penuh adalah Tujuan penataan ruang yang mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Struktur Ruang Kota Sungai Penuh dimana pusat pelayanan Kota Sungai Penuh berada di Kecamatan Sungai Penuh dan akan dikembangkan pada kawasan yang meliputi Desa Gedang, Desa Sumur Anyir, Desa Aur Duri, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Desa Talang Lindung, Desa Karya Bakti, Kelurahan Sungai Penuh, Desa Pelayang Raya, sebagian Kelurahan Pondok Tinggi, Desa Permanti, Desa Pasar Baru, Desa Pondok Agung dan Desa Amar Sakti. Fungsi Pusat Pelayanan Kota Sungai Penuh berupa pelayanan skala kota dan wilayah, yang terdiri dari : 1. Pusat pemerintahan kota. 2. Pusat perdagangan dan jasa yang melayani Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Sebagian Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat) serta sebagian wilayah Kabupaten Muko-muko (Provinsi Bengkulu). 3. Pusat Pelayanan kesehatan umum dan khusus skala kota. 4. Pusat Permukiman Perkotaan. Kota Sungai Penuh direncanakan memiliki 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan,mencakup Sub Pusat Pelayanan Tanah Kampung, Hamparan Rawang, Pesisir Bukit, dan Kumun Debai. Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan untuk melayani kegiatan dengan skala wilayah lingkungan kota. Fungsi yang diarahkan pada pusat pelayanan unit lingkungan adalah fasilitasfasilitas lingkungan untuk melayani kawasan permukiman antara lain:
a) Pendidikan tingkat dasar; b) Kesehatan: balai pengobatan; c) Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Taman lingkungan / olahraga lingkungan; d) Fasilitas peribadatan skala lingkungan; e) Fasilitas perdagangan skala lingkungan. Pola Ruang Kota Sungai Penuh adalah Rencana pola ruang wilayah kota yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung a) Kawasan Suaka Alam Kawasan hutan lindung di Kota Sungai Penuh adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang meliputi Sebagian Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai yang juga merupakan kawasan strategis nasional dengan luas 23.177,6 ha. b) Kawasan Lindung yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air di Kota Sungai Penuh adalah kawasan berada di sebagian Kecamatan Pesisir Bukit, sebagian Kecamatan Sungai Penuh dan sebagian Kecamatan Kumun Debai. c) Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat di KotaSungai Penuh berupa kawasan sempadan sungai yang meliputi sempadan sungai sepanjang aliran Sungai Batang Merao, Sungai Batang Sangkir, Sungai Terung dan Sungai Bungkal, kawasan ini memiliki luas wilayah seluas 159 ha.
d) Ruang Terbuka Hijau Penyediaan ruang terbuka hijau Kota Sungai Penuh ditujukan untuk menjamin keseimbangan lingkungan perkotaan dengan dominasi ruang terbangun (builtup area) dengan ruang terbuka, serta sebagai sarana rekreasi masyarakat. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya 1. Kawasan Peruntukan Perumahan yang dibagi menjadi: a) Perumahan Kepadatan Tinggi b) Perumahan Kepadatan Sedang c) Perumahan Kepadatan Rendah 2. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa mengatur peruntukan untuk pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern. Peruntukan bagi kawasan pasar tradisional perlu tingkatkan fasilitas sarana dan prasarananya di Kelurahan Pasar Sungai Penuh 3. Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan perkantoran mencakup perkantoran pemerintah
maupun swasta.
Arahan
pemanfaatan
ruang untuk kawasan
perkantoran dapat dilakukan di Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh sesuai dengan potensi, 4. Kawasan Peruntukan Industri Adapun untuk kawasan peruntukan industri berupa kawasan industri kecil maupun industri rumah tangga tersebar di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Sungai Penuh disamping Kecamatan Lainnya.
5. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan
peruntukan
pariwisata
bertujuan
untuk
menyelenggarakan
jasa
pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Daya tarik wisata tersebut terdiri atas : a. daya tarik wisata alam; b. daya tarik wisata buatan; c. daya tarik wisata budaya. 6. Ruang Terbuka non Hijau Pengembangan ruang terbuka non hijau juga didorong untuk dilakukannya konsep park and ride dimana Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Pujasera, kawasan Pertokoan Kincai plaza, kawasan pasar kota, jaringan jalan, serta terminal diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan non bermotor seperti sepeda, dan sebagainya. 7. Ruang Untuk Evakuasi Bencana Arahan pengembangan ruang evakuasi bencana diantaranya : Lapangan Merdeka Kecamatan Sungai Penuh, Gelanggang Olah Raga Kecamatan Tanah Kampung, Lapangan Pemda Kecamatan Pesisir Bukit, SMP N 6 Sungai Penuh Kecamatan Kumun Debai, Kawasan Pendidikan Tinggi Kecamatan Pesisir Bukit, Masjid Raya Rawang Kecamatan Hamparan Rawang dan seluruh ruang terbuka termasuk semua fasilitas perkantoran dan pendidikan di setiap kecamatan. 8. Kawasan Peruntukan Sektor Informal Arahan lokasi kegiatan sektor informal diarahkan untuk memanfaatkan ruang pada kawasan Pujasera Kelurahan Pasar Sungai Penuh, ruang terbuka non hijau dan pelataran parkir depan Kincai Plaza, serta pada kawasan Terminal Kota Sungai Penuh berupa pelataran terbuka.
9. Kawasan Peruntukan Pendidikan Kawasan peruntukan pendidikan di Kota Sungai Penuh berupa kawasan pendidikan dan pelatihan yang berada di Kecamatan Pesisir Bukit dan di Kecamatan Sungai Penuh dengan dukungan keberadaan jalur pergerakan regional 10. Kawasan Peruntukan Kesehatan Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayanan kesehatan dalam skala yang cukup besar diarahkan di desa Koto Renah dan di Kelurahan Pasar Sungai Penuh dengan adanya fasilitas rumah sakit umum dan rumah sakit TNI Angkatan Darat 11. Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) dan kawasan hutan produksi. Kesimpulan: Arahan pembangunan yang diatur dalam RDTR Kota Sungai Penuh
bertujuan
sebagai dasar pembangunan yang ada. Dimana terdapat kawasan lindung dan budidaya yang masing-masing memiliki tata guna lahan sesuai yang telah direncanakan. Oleh karena itu pembangunan yang ada haruslah mengikuti keteraturan pembangunan demi Kota Sungai Penuh yang lebih baik.
