Modul 6_kelengkapan Substansi Rdtr

0

MODUL 6 : PENILAIAN KELENGKAPAN SUBSTANSI MATERI TEKNIS, RAPERDA, DAN PETA UNTUK STANDAR REKOMENDASI GUBERNUR

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.































2

PENDAHULUAN

5

EVALUASI MATERI TEKNIS

12

EVALUASI RAPERDA

15

EVALUASI PETA

24

PEMBENTUKAN TIM UNTUK PENILAIAN KELENGKAPAN SUBSTANSI

25

REFERENSI DASAR HUKUM PENILAIAN KELENGKAPAN SUBSTANSI

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS MODUL 6 DESKRIPSI SINGKAT Penilaian Kelengkapan Substansi Materi Teknis, Raperda, dan Peta adalah salah satu prosedur dalam proses persetujuan gubernur atas permohonan persetujuan Perda Rencana Rinci Kabupaten. TUJUAN Peserta pelatihan memahami kelengkapan muatan Substansi Materi Teknis, Raperda, dan Peta RDTR Kabupaten/Kawasan Perkotaan secara rinci, rinci, yang mencakup tingkat kedalaman/ketelitian materi tiap muatan dan contoh-contoh penyajiannya. SASARAN 1. Memahami kelengkapan minimal pada substansi muatan Materi Teknis untuk standar rekomendasi gubernur; 2. Memahami kelengkapan minimal pada substansi muatan Raperda untuk standar rekomendasi gubernur; 3. Memahami kelengkapan minimal pada substansi muatan Peta untuk standar











Pada dasarnya, kegiatan penilaian kelengkapan substansi materi teknis, raperda, dan peta merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dilakukan evaluasi. Ada dua tahapan utama sebelum materi teknis, raperda, dan peta diajukan untuk rekomendasi Gubernur yakni: tahapan penilaian kelengkapan substansi dan tahapan evaluasi (penilaian kesesuaian konteks pada substansi terhadap dokumen di atasnya). Penilaian kelengkapan substansi materi teknis, raperda, dan peta dilakukan berdasarkan pada pedoman yang ada. Pada beberapa daerah masih terkendala dengan belum adanya kesepakatan format kelengkapan substansi yang harus dipenuhi, oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman terhadap pedoman-

PASAL 9, PERMEN PU NO 11 TAHUN 2009 Sebelum dilakukan evaluasi terhadap materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen rancangan Perda dimaksud. dimaksud. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk melengkapinya. Setelah dokumen rancangan Perda provinsi beserta lampirannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), rancangan Perda dimaksud siap untuk dievaluasi.

PELAJARI:  PP NO.8 TAHUN 2013











TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI RENCANA RINCI KABUPATEN

KETERANGAN: 

Matriks sanding matriks evaluasi  Perbaikan materi teknis, raperda, dan peta dengan melihat ke catatan (matriks sanding) dan berdasarkan modul bimtek yang sudah diberikan.













Ruang lingkup Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kabupaten/Kota diantaranya yaitu untuk melihat proses prosedur penyusunan RDTR dan peraturan zonasi. Proses yang dilakukan di dalam evaluasi Peraturan Daerah tentang RDTR dibahas dalam kelengkapan dokumen RDTR dan peraturan zonasi yang terdapatdalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Permen No 20 tahun 2011 ini.

Dalam penyusunan rancangan Perda tentang rencana tata ruang, pemerintah daerah provinsi melakukan penilaian sendiri untuk menjamin kesiapan materi muatan teknis rancangan Perda yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan substansi. Kesiapan materi muatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menyeluruh sekurang-kurangnya terdiri atas:

Materi Muatan Teknis rancangan Perda yang telah memuat: 1.

2.

3.

4. 5. 6.

PELAKSANAAN PENILAIAN:

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, yang terdiri atas; a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi; dan b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, yang memuat: a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan; b. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi; c. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi; d. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi; dan e. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, yang terdiri atas; a. Rencana Kawasan Lindung; dan b. Rencana Kawasan Budi Daya. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang, yang terdiri atas; a. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi; b. Arahan Perizinan; c. Arahan Insentif dan Disinsentif; dan d. Arahan Sanksi.











MATRIK EVALUASI MATERI TEKNIS RDTR KABUPATEN SUBSTANSI NO

MUATAN MATERI TEKNIS RDTR KABUPATEN

PEDOMAN

PENUANGAN

ADA LENGKAP

I

II

BELUM LENGKAP

TIDAK ADA

KESESUAIAN TERHADAP ARAHAN RTRW KABUPATEN

CATATAN DAN REKOMENDASI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Dasar Hukum Penyusunan RDTR 1.2 Tinjauan Terhadap RTRW Kabupaten 1.3 Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten 1.4 Tujuan RDTR Bab II KETENTUAN UMUM MODUL 6 : PENILAIAN KELENGKAPAN SUBSTANSI MATERI TEKNIS, RAPERDA, DAN PETA UNTUK STANDAR REKOMENDASI GUBERNUR

5





SUBSTANSI NO


PEDOMAN

PENUANGAN

ADA LENGKAP

III

IV

6

BELUM LENGKAP

2.1 Istilah dan Definisi 2.2 Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi 2.3 Fungsi dan Manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi 2.4 Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi 2.5 Masa Berlaku RDTR Bab III TUJUAN PENATAAN BWP 3.1 Profil Singkat Wilayah perencanaan * 3.2 Isu Strategis Wilayah perencanaan * 3.3 Tujuan Penataan BWP 3.4 Kebijakan dan Strategi Penataan BWP * BAB IV RENCANA POLA RUANG 4.1 Konsep Pengembangan Sistem Pusat-Pusat * 4.2 Rencana Pola Ruang 4.2.1 Rencana Zona Lindung 4.2.1.1 Zona Hutan Lindung 4.2.1.2 Zona Perlindungan Terhadap Zona di Bawahannya 4.2.1.3 Zona Perlindungan Setempat 4.2.1.4 Zona Ruang Terbuka Hijau 4.2.1.5 Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya MODUL 6 : PENILAIAN KELENGKAPAN SUBSTANSI MATERI TEKNIS, RAPERDA, DAN PETA UNTUK STANDAR REKOMENDASI GUBERNUR

TIDAK ADA







SUBSTANSI NO


PEDOMAN

PENUANGAN

ADA LENGKAP

V

BELUM LENGKAP

TIDAK ADA



4.2.1.6 Zona Rawan Bencana Alam 4.2.1.7 Zona Lindung Lainnya (contoh: Zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B) 4.2.2 Rencana Zona Budidaya 4.2.2.1 Zona Perumahan 4.2.2.2 Zona Perdagangan dan Jasa 4.2.2.3 Zona Perkantoran 4.2.2.4 Zona Sarana Pelayanan Umum 4.2.2.5 Zona Industri 4.2.2.6 Zona Khusus 4.2.2.7 Zona Lainnya 4.2.2.8 Zona Campuran BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA 5.1 Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan 5.2 Rencana Pengembangan Jaringan E nergi/Kelistrikan nergi/Kelistrikan 5.3 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Telekomunikasi 5.4 Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum 5.5 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase 5.6 Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah 5.7 Rencana Pengembangan MODUL 6 : PENILAIAN KELENGKAPAN SUBSTANSI MATERI TEKNIS, RAPERDA, DAN PETA UNTUK STANDAR REKOMENDASI GUBERNUR

7





SUBSTANSI NO


PEDOMAN

PENUANGAN

ADA LENGKAP

VI VII

VIII

8

BELUM LENGKAP

Prasarana Lainnya BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 7.1 Program Perwujudan Rencana Pola Ruang 7.2 Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana 7.3 Program Perwujudan Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya 7.4 Program Perwujudan Lainnya (contoh: Program Perwujudan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim) * BAB VIII PERATURAN ZONASI 8.1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (termasuk matrik ITBX) 8.2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 8.3 Ketentuan Tata Bangunan 8.4 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 8.5 Ketentuan Pelaksanaan Pelaksanaan 8.6 Ketentuan Tambahan (opsional) 8.7 Ketentuan Khusus (opsional) MODUL 6 : PENILAIAN KELENGKAPAN SUBSTANSI MATERI TEKNIS, RAPERDA, DAN PETA UNTUK STANDAR REKOMENDASI GUBERNUR

TIDAK ADA









SUBSTANSI NO


PEDOMAN

PENUANGAN

ADA LENGKAP

IX

BELUM LENGKAP

TIDAK ADA



8.8 Standar Teknis (opsional) 8.9 Ketentuan Pengaturan Zonasi (opsional) ZONING MAP *

Keterangan: (*) materi opsional, tidak diatur dalam Pedoman RDTR, namun disarankan untuk menyertakan materi tersebut di dalam materi teknis

Bagi Kabupaten yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur, dapat menggunakan format yang berlaku di Kabupaten masing-masing.

MODUL 6 : PENILAIAN KELENGKAPAN SUBSTANSI MATERI TEKNIS, RAPERDA, DAN PETA UNTUK STANDAR REKOMENDASI GUBERNUR

9







TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

RENCANA STRUKTUR RUANG

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

RENCANA POLA RUANG

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

MATERI MUATAN TEKNIS RAPERDA











KELENGKAPAN DRAFT RAPERDA RDTR Naskah Raperda RDTR dan Materi Teknis RDTR merupakan kelengkapan draft RDTR yang akan diperdakan. Naskah Raperda terdiri dari Raperda dan Lampirannya. Raperda merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana yang telah dibuat sebelumnya dan disajikan dalam format kertas A4, sedangkan lampiran terdiri dari peta-peta dan indikasi program yang disajikan dalam format kertas A3. Materi teknis RDTR RDTR terdiri dari buku data dan analisis, buku rencana, dan album peta. Buku data dan analisis ini harus dilengkapi dengan peta-peta. Buku rencana disajikan dalam format

kertas A4 dan untuk album peta disajikan dalam format A1 dengan ketelitian peta minimal 1:5.000. Data peta digital digital haruslah memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (SIG) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan terkait muatan peta yang harus disajikan minimal terdiri dari peta wilayah perencanaan (informasi rupa bumi, dan batas administrasi BWP dan sub BWP (bila ada)), peta penggunaan lahan terbaru/saat ini, peta rencana pola ruang BWP (rencana alokasi zona dan subzona), peta rencana jaringan prasarana BWP, serta peta penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.











EVALUASI & PENILAIAN RAPERDA KELENGKAPAN DOKUMEN PERSUB RAPERDA RDTR

Upaya didalam memperoleh persetujuan substansi raperda RDTR haruslah memiliki kelngkapan dokumen terlebih dahulu. Dokumen dapat dikatakan lengkap ketika terdapat dokumen:











MATRIK EVALUASI RAPERDA

NO I

II III

STANDAR PENYUSUNAN RAPERDA

MUATAN SUBSTANSI RAPERDA

PENUANGAN DALAM RAPERDA

SUBSTANSI ADA BELUM LENGKAP LENGKAP

TIDAK ADA


BAB I. KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu 1.1

Pengertian Bagian Wilayah Bagian Kedua 1.2 Perkotaan Bagian Ketiga 1.3 Jangka Waktu BAB II. TUJUAN PENATAAN BWP BAB III. RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu 3.1 Umum 3.1.1 Zona Lindung 3.1.2 Zona Budidaya Bagian Kedua 3.2 Zona Lindung Paragraf 1 3.2.1 Umum Paragraf 2 3.2.2 Zona Hutan Lindung Zona yang memberikan Paragraf 3 3.2.3 perlindungan terhadap zona dibawahnya. Zona Perlindungan Paragraf 4 3.2.4 Setempat Paragraf 5 3.2.5 Zona RTH Kota Zona Suaka Alam dan Paragraf 6 3.2.6 Cagar Budaya Zona Rawan Bencana Paragraf 7 3.2.7 Alam Paragraf 8 3.2.8 Zona Lindung Lainnya Bagian Ketiga 3.3 Zona Budidaya Paragraf 1 3.3.1 Umum Paragraf 2 3.3.2 Zona Perumahan Paragraf 3 3.3.3 Zona Perdagangan dan MODUL 6 : PENILAIAN KELENGKAPAN SUBSTANSI MATERI TEKNIS, RAPERDA, DAN PETA UNTUK STANDAR REKOMENDASI GUBERNUR

13









MUATAN SUBSTANSI RAPERDA

NO

Jasa Zona Perkantoran Zona Sarana Pelayanan Paragraf 5 3.3.5 Umum Paragraf 6 3.3.6 Zona Industri Paragraf 7 3.3.7 Zona Khusus Paragraf 8 3.3.8 Zona Lainnya Paragraf 9 3.3.9 Zona Campuran BAB IV. RENCANA JARINGAN PRASARANA Bagian Kesatu 4.1 Umum Rencana Pengembangan Jaringan Bagian Kedua 4.2 Pergerakan Rencana Pengembangan Jaringan Bagian Ketiga 4.3 Energi/Kelistrikan Rencana Pengembangan Jaringan Bagian Keempat 4.4 Telekomunikasi Rencana Pengembangan Jaringan Bagian Kelima 4.5 Air Minum Rencana Pengembangan Jaringan Bagian Keenam 4.6 Drainase Rencana Pengembangan Jaringan Bagian Ketujuh 4.7 Air Limbah Bagian Rencana Pengembangan 4.8 Kedelapan Prasarana Lainnya BAB V. PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA BAB VI. KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BAB VII. PERATURAN ZONASI BAB VIII. KETENTUAN PIDANA Paragraf 4

IV

V VI VII VIII

3.3.4

STANDAR PENYUSUNAN RAPERDA

PENUANGAN DALAM RAPERDA

SUBSTANSI ADA BELUM LENGKAP LENGKAP

TIDAK ADA












BAB X. KETENTUAN PENUTUP

MATRIK EVALUASI PETA NO A

JUDUL PETA

PEDOMAN MUATAN PETA

Peta Profil Wilayah Wilayah Perencanaan Perencanaan Peta orientasi Wilayah Perencanaan

PENYAJIAN GAMBAR PETA TIDAK SESUAI SESUAI

SIMBOL PETA SESUAI

TIDAK SESUAI

WARNA PETA SESUAI

TIDAK SESUAI

SKALA SESUAI

TIDAK SESUAI

TIDAK ADA

PEMFOLDERAN SHP












NO

JUDUL PETA

PEDOMAN MUATAN PETA

lembar) 2 3 4 5

6

B 1

Peta batas administrasi Peta guna lahan eksisting Peta Rawan bencana Peta Sebaran penduduk * Peta Tematik Lainnya yang diperlukan, contoh: Peta Citra Satelit Peta Sebaran Sarana Umum dan Sosial Peta Jaringan Pergerakan Peta Jaringan Prasarana (Energi, Telekomunikasi, Air Minum, Air Limbah, Drainase, dan lainnya) Peta Rencana Detail Tata Ruang Peta rencana pola ruang Peta rencana


SIMBOL PETA SESUAI

TIDAK SESUAI

WARNA PETA SESUAI

TIDAK SESUAI

SKALA SESUAI

TIDAK SESUAI

TIDAK ADA

PEMFOLDERAN SHP












NO

JUDUL PETA

-

-

-

-

-

-

Jaringan Pergerakan Peta Rencana Pengembangan Jaringan Energi Peta Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Peta Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Peta Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Peta Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya (contoh: Rencana Ruang dan Jalur Evakuasi,

PEDOMAN MUATAN PETA


SIMBOL PETA SESUAI

TIDAK SESUAI

WARNA PETA SESUAI

TIDAK SESUAI

SKALA SESUAI

TIDAK SESUAI

TIDAK ADA

PEMFOLDERAN SHP












NO

3 4

JUDUL PETA

PEDOMAN MUATAN PETA


SIMBOL PETA SESUAI

TIDAK SESUAI

WARNA PETA SESUAI

TIDAK SESUAI

SKALA SESUAI

TIDAK SESUAI

TIDAK ADA

Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya Zoning map *

Keterangan: (*) Peta opsional, tidak diatur dalam Pedoman RDTR

Bagi Kabupaten yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur, dapat menggunakan format yang berlaku di Kabupaten masing-masing.

PEMFOLDERAN SHP


































Modul 6_kelengkapan Substansi Rdtr

Recommend Documents