Ekonomi Kota: Critical Review Journal Judul Jurnal Volume & Halaman Tahun Penulis Reviewer NRP
Pelayanan Publik Melalui Electronic Goverment: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3, Hal. 21-30 2011 Erick S. Holle Dea Siti Nurpiena 3613100055
I. Deskripsi Issue Pokok Kegiatan penyediaan layanan secara langsung, berpeluang besar pada kegiatan praktik maladministrasi. Maka dari itu diperlukan usaha untuk meminimalisir dan atau bahkan menghapuskan kegiatan maladministrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya pada electronic-government dalam pelayanannya. Di Indonesia sendiri, kesempatan ini sudah didukung oleh Peratuhan Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan nasional dan strategi pengembangan electronicGovernment, dalam rangka mendukung fasilitas komunikasi antara sentral dan pemerintah lokal.
II. Penjelasan Issue Pokok Dewasa ini, pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat, dituntut untuk lebih efektif, sehingga pemerintahan berbasis eletronik akan berperan penting dalam pengambilan keputusan, maka dari itu pemerintahan dengan paper-based administration mulai ditinggalkan dan berubah menjadi electronic-government (e-Government). Di Indonesia, hal ini baru beberapa tahun yang lalu dikembangkan. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada butir 2 menyatakan bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk terkait peningkatan pelayanan publik. Maka dari itu, hak-hak sosial dasar masyarakat perlu mendapatkan perhatian utama dari masyarakat, karena dalam pelaksanaanya masih banyak hambatan atau penyimpangan, bahkan kasus-kasus maladministrasi dan KKN. Dengan proses pemberian pelayanan secara langsung antara penyedia jasa layanan (birokrasi pemerintah) dengan penerima jasa (warga masyarakat), hal ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ini, keuntungan pun dirasakan kedua belah pihak. Jika praktek semacam ini terus berlangsung, maka akan berdampak pada kualitas
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2015
Page 1
Ekonomi Kota: Critical Review Journal pelayanan secara umum, serta dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik melalui kontak langsung rentan terhadap berbagai praktek maladministrasi. Dalam bagian pembahasan, penulis membahas definisi pelayanan publik yang diambil dari berbagai sumber, yakni UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 butir 1 tentang Pelayan Publik, selain itu dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 terkait pendefinisian pelayanan publik. Penulis pun menjelaskan hakekat Pelayanan Publik yakni, meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, dan mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat. Selain pengertian pelayanan publik, penulis juga menjelaskan terkait praktek maladministrasi dalam pelayanan publik, adapun penulis mendapatkan definisi malaministrasi pada kamus Cambridge sebagai kurangnya rasa kepedulian atau ketidakjujuran sesorang dalam mengelola sesuatu. Serta pengertian maladministrasi pada Wikipedia yang memiliki arti luas. Selain bersumber dokumen pemerintahan dan media lainnya, penulis juga
mengambil
definisi
ini
dari
para
ahli.
Salah
satunya
Masthuri,
yang
mengklasifikasikan bentuk dan jenis maladministrasi menjadi enam kelompok yakni, bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketepatan waktu, bentuk maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan, bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraaturan perundangan, bentuk maladministrasi yang terkait dengan kewenangan kompetisi atau ketentuan, bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat publik, dan bentuk maladministrasi yang mencemnikan sebagai bentuk-bentuk korupsi secara aktif. Pembahasan lainnya yakni mengenai bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait konsep dasar electronic government (e-Gov), penulis dengan jelas menjelaskan bagaimana sebenarnya memerikan pelayanan melalui elektronik, penulis juga memberikan definisi yang diambil dari para ahli. Pembahasan selanjutnya yaitu meminimalisir praktek maladministrasi melalui pemberian pelayan publik melalui egovernment (e-services), dimana penulis juga memberikan manfaat secara langsung dari penerapan e-services ini. Penulis juga memerikan salah contoh pengaplikasian e-gov yang sudah dikembangkan di Kabupaten Sragen sejak tahun 2002, hal ini sangat mempermudah penerima lahanan tersebut, sebagaimana pemeliharaan jaringan internet, penyediaan sumberdaya manusia yang handal maka akan tercapai kesuksesan pelaksanaan e-gov.
III. Kelebihan dan Kekurangan Issue Pokok Dalam jurnal ini, penulis sudah sangat jelas dalam memberikan pengetahuan secara umum terkait judul yang diambil, serta bentukan-bentukan yang sangat
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2015
Page 2
Ekonomi Kota: Critical Review Journal mendukung dalam jurnal ini. Penulis juga sudah memberikan contoh-contoh kecil pada praktek maladministrasi, serta contoh konkrit pelaksanaan e-gov pada suatu wilayah. Walau begitu, penulis masih kurang dalam memberikan contoh praktek maladministrasi ini, misalnya praktek maladministrasi pada suatu wilayah tertentu. Dalam penulisan jurnal ini, tampak sub-bab yang dijelaskan kurang. Penulis tidak menyertakan tujuan, atau metode penelitian yang dipakai, sehingga akan membuat pembaca “memecahkan teka-teki” terkait tujuan dan metode yang digunakan.
IV. Lesson Learned Adapun pelajaran bagi pembaca mengenai jurnal yang disusun oleh Erick S. Holle ini dalam pelayanan publik secara langsung akan beresiko besar pada praktek maladministrasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka hal ini akan berdampak pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Adapun praktek maladministrasi ini memiliki solusi, yaitu meninggalkan sifat pemerintah tradisional yang berbasis pada kertas menjadi pemerintah yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi, sehingga praktek maladministrasi ini dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Di Indonesia sendiri, pengembangan e-government sudah mampu dikembangkan untuk tujuan pemberian pelayanan kepada masyarat. Dapat disimpulkan kedepannya, e-gov akan sangat baik penggunaannya di Indonesia, apalagi tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi, maka diharapkan praktek maladministrasi secara keseluruhan akan hilang dalam memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
V. Referensi Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Goverment: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service. Jurnal Sasi Vol 17 No 3 , 21-30. Suprapto. (2005). Pelayanan Publik melalui E-Government (Studi tentang pelayanan KTP, e-Procurement dan PSB-Online di Kota Surabaya). Universitas Brawijaya .
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2015
Page 3
