STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN AGRIBISNIS Untuk memenuhi tugas mata kuliah Managemen Agribisnis yang dibina oleh Ir. Heru Santoso Hadi Subagyo, SU.
Oleh Maya Dina Jessica 135040100111071 Kelas D Agribisnis
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTRIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
Sumber : http://ppvt.setjen.pertanian.go.id
PERBEDAAN
PERSEROAN
PERSEROAN
TERBATAS
KOMANDITER
Bentuk Perusahaan BENTUK PERUSAHAAN Nomor 1 yang paling populer di Indonesia Banyak digunakan untuk kegiatan usaha Kecil, Menengah atau Besar
Bentuk perusahaan Nomor 2 yang banyak digunakan oleh UKM-usaha kecil dan menengah CV adalah badan usaha bukan badan hukum seperti PT
PT adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum
FIRMA
Umumnya dibentuk dan didirikan oleh orang yang memiliki profesi sama atau saling berkaitan Firma adalah badan usaha bukan badan hukum seperti PT
Pendirian PT harus sesuai denganUndangUndang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Belum ada UndangUndang yang secara khusus mengatur tentang Pendirian CV
Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pendirian Firma
Jumlah pendiri PENDIRI PERUSAHAAN perseroan terbatas minimal 2 (dua) orang
Jumlah pendiri perseroan komanditer minimal 2 (dua) orang
Jumlah pendiri Firma minimal 2 (dua) orang
DASAR HUKUM
Para pendiri Perseroan adalah Warga Negara Asing
Para pendiri Perseroan adalah Warga Negara Indonesia
Warga negara asing dapat menjadi pendiri untuk Perseroan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)
Para pendiri terdiri dari Pesero aktif dan Pesero Diam (komanditer)
Persero Aktif adalah pesero pengurus dengan jabatan sebagai Para pendiri harus Direktur yang mengambil bagian bertanggung jawab saham pada saat penuh perseroan terbatas melaksanakan didirikan kegiatan usaha termasuk Setelah PT menanggung segala mendapatkan status resiko harta
Para pendiri Perseroan adalah Warga Negara Indonesia
Para pendiri terdiri dari anggota (kemitraan) yang memiliki tanggung jawab bersama, dan masing-masing anggota memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha,
NAMA PERUSAHAAN
sebagai badan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan dan bukan menjadi tanggung jawab pribadi para pendiri perusahaan
pribadinya
Pemakaian Nama PT diatur dalam pasal 16 UndangUndang PT nomor 40 tahun 2007
Tidak ada Undangundang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pemakaian Nama Perseroan Komanditer atau CV
Nama Perseroan harus didahulukan dengan frase PERSEROAN TERBATAS atau disingkat PT Nama Perseroan Terbatas tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik
MODAL PERUSAHAAN
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 modal perseroan terbatas ditentukan
Pesero diam (komanditer) hanya bertanggung jawab sebatas besarnya jumlah modal yang disetor ke dalam perusahaan
Artinya; Adanya kemungkinan kesamaan atau kemiripan nama perusahaan
termasuk menanggung segala resiko secara bersamasama dengan harta pribadinya
Tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pemakaian Nama Firma, disarankan menggunakan nama bersama atau nama salah satu dari sekutu firma Artinya; Adanya kemungkinan kesamaan atau kemiripan nama perusahaan
Didalam Akta CV tidak disebutkan besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan atau Modal disetor
Didalam Akta Firma tidak disebutkan besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan
sebagai berikut; Modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) Ketentuan minimal modal dasar tersebut dapat ditentukan lain oleh Undangundang atau Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia Dari modal dasar tersebut minimal 25% atau sebesar Rp. 12.500.000,harus sudah ditempatkan dan disetor oleh Para Pendiri Perseroan selaku Pemegang Saham Perseroan Sumber Modal : Pemilik modal dapat bersumber dari swasta (individu, badan usaha), dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, warga negara asing, badan usaha asing atau pemerintah asing
BIDANG
PT dapat
Artinya; Tidak ada kepemilikan saham didalam anggaran dasar CV Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri
atau Modal disetor Artinya; Tidak ada kepemilikan saham didalam anggaran dasar Firma Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri
Bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif dapat dibuat Bukti perjanjian sendiri penyetoran yang disepakati modal oleh para oleh masing-masing pendiri yang pihak terdiri dari sekutu firma Sumber Modal : dapat dibuat Pemilik modal perjanjian adalah Swasta sendiri yang Didalam Akta CV disepakati oleh tidak disebutkan masing-masing besarnya Modal pihak Dasar, Modal ditempatkan atau Sumber Modal : Modal disetor Pemilik modal adalah Swast Didalam Akta Firma tidak disebutkan besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan atau Modal disetor
CV hanya dapat
Firma umumnya
USAHA
melakukan semua kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai jenis perseroan, seperti;
melakukan kegiatan dibentuk untuk usaha yang terbatas melaksanakan pada bidang; kegiatan usaha Perdagangan, sesuai profesi Pembangunan atau keahlian (Kontraktor) s.d dari para Gred 4, pendirinya dan Perindustrian, umumnya Perbengkelan, melaksanakan Pertanian, kegiatan usaha Percetakan dan dibidang Jasa Jasa.
PT non Fasilitas meliputi kegiatan usaha: Perdagangan, Pembangunan (Kontraktor), CV memiliki Perindustrian, keterbatasan dalam Pertambangan, melaksanakan Pengangkutan kegiatan usaha, Darat, Pertanian, karena beberapa Percetakan, bidang usaha Perbengkelan dan ditetapkan dalam Jasa peraturan harus PT Fasilitas PMA berbentuk PT Fasilitas PMDN Perseroan Terbatas PT Persero BUMN PT Perbankan PT Lembaga keuangan non Perbankan PT Usaha Khusus meliputi kegiatan usaha; Forwarding, Perusahaan Pers, Perfilman dan Perekaman Video, Radio Siaran Swasta, Pariwisata, Pengangkutan Udara Niaga, Perusahaan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Ekspedisi Muatan Kapal Udara dan Pelayaran Pengurus Perseroan Pengurus Perseroan PENGURUS PERUSAHAAN Terbatas minimal 2 Komanditer (dua) yang terdiri minimal 2 (dua) dari seorang orang yang terdiri
Firma juga memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan usaha, karena beberapa bidang usaha ditetapkan dalam peraturan harus berbentuk Perseroan Terbatas
Pengurus Firma minimal 2 (dua) orang yang masing-masing
Direksi dan dari Pesero Akta dapat bertindak seorang Komisaris, dan Pesero Pasif untuk dan atas kecuali untuk nama Perseroan Terbuka Pesero perusahaan wajib memiliki Aktif adalah orang paling sedikit 2 bertanggung penuh (dua) orang melaksanakan anggota Direksi kegiatan perusahaan, termasuk kerugian Apabila Direksi yang harus dan ditanggung oleh Komisaris lebih harta pribadinya dari satu orang Pesero Pasif adalah maka salah satu bisa diangkat orang yang menjadi Direktur bertanggung jawab Utama dan sebatas pada Komisaris Utama besarnya modal yang diberikan Pengurus dapat kepada perusahaan juga sebagai Pemegang Saham Perseroan, kecuali ditentukan lain Pengurus perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan RUPS Pemakaian nama Pemakaian nama Pemakaian PROSES PT harus CV tidak perlu nama Firma PENDIRIAN mendapatkan tidak perlu PERUSAHAAN mendapatkan persetujaun persetujuan dari mendapatkan Menteri terlebih Menteri persetujuan dari dahulu untuk bisa Menteri digunakan Minimal didirikan oleh 2 (dua) orang Minimal atau lebih didirikan oleh 2 Minimal didirikan (dua) orang atau oleh 2 (dua) orang Proses Pendirian lebih atau lebih CV harus dibuat dengan Akta Proses Pendirian Proses Pendirian Otentik yang Firma dapat PT harus dibuat memuat anggaran dibuat dengan dengan Akta dasar perseroan dan Akta Notaris Otentik yang dibuat oleh Notaris atau tanpa Akta memuat anggaran dasar perseroan dan dibuat oleh Akta pendirian CV Akta pendirian
Notaris
cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat
Firma cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat
Setiap perubahan tidak perlu RUPS
Setiap perubahan tidak perlu RUPS
Akta Pendirian PT harus mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI
Setiap perubahan PERUBAHAN anggaran dasar ANGGARAN harus DASAR PERUSAHAAN berdasarkan RUPSrapat umum pemengang saham
Perubahan anggaran dasar dan Perubahan perubahan lainnya anggaran dasar tidak perlu dan perubahan Setiap perubahan mendapatkan lainnya tidak anggaran dasar Persetujuan Menteri perlu wajib mendapatkan mendapatkan Persetujuan Persetujuan Menteri Hukum Menteri dan HAM RI
Perseroan terbatas
'Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.
Syarat umum pendirian Perseroan Terbatas (PT) 1. Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang 2. Fotokopi KK penanggung jawab / Direktur 3. Nomor NPWP Penanggung jawab 4. Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna) 5. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan 6. Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
7. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran 8. Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta 9. Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman. 10. Siap disurvei
Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut: 1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1) 2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia 3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3) 4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4) 5. Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 dan pasal 33) 6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3) 7. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA
Keuntungan Membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas
Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah: 1. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan
untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
2. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadiinvestasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feudal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat Statute of Mortmain.# Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Kelemahan Perusahaan Perseroan Terbatas 1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.
Persekutuan komanditer
Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1. Sekutu aktif atau sekutu Komplementer, adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. 2. Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modalyang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri.
Kelebihan Persekutuan Komanditer 1. Mudah proses pendiriannya. 2. Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. 3. Persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit. 4. Dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik.
5. Sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik, karena bagi sekutu diam akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya.
Kekurangan Persekutuan Komanditer 1. Kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. 2. Tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma.
Koperasi
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Prinsip koperasi Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.Prinsipkoperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah 1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela 2. Pengelolaan yang demokratis, 3. Partisipasi anggota dalam ekonomi, 4. Kebebasan dan otonomi, 5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 5. Kemandirian 6. Pendidikan perkoperasian 7. Kerjasama antar koperasi 8. Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu: 9. Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)
Bentuk dan Jenis Koperasi Jenis Koperasi menurut fungsinya 1. Koperasi
pembelian/pengadaan/konsumsi
adalah
koperasi
yang
menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. 2. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. 3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. 4. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).
Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja 1. Koperasi Primer Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. 2. Koperasi Sekunder Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
a. koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer b. gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat c. induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi
Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya
1. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha. 2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.
Keunggulan koperasi Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor p recuniary, dan lain-lain.
PERUSAHAAN DAGANG (PD) Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang. Pengusahanya langsung bertindak sebagai pengelola yang kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Pekerja tersebut bukan termasuk pemilik tetapi berstatus sebagai pembantu pengusaha dalam mengelola perusahaannya berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Perusahaan perseorangan ini biasa disebut dengan one man corporation atau een manszaak. Dalam perusahaan perseorangan kadang-kadang tampak banyak orang yang bekerja, tetapi mereka itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan, yang hubungan hukumnya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberian kuasa. Modal dalam perusahaan perseorangan milik satu o rang, yaitu milik si pengusaha. Karena modal ini milik satu orang, maka biasanya modal itu tidak besar. Sebagian besar perusahaan perseorangan ini modalnya termasuk modal kecil atau modal lemah. Kedudukan hukum dari Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) tidaklah tegas karena tidak dapat dikategorikan dengan Maatschap, Firma, dan CV yang diatur dalam KUHD. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seakanakan cendrung mempersamakan bentuk perusahaan perseorangan ini dengan “Handelsvennootschap” yang dapat mendekati pengertian “vennootschap” pada umumnya seperti Maatschap, Firma, dan CV. Padahal pengertian vennootschap (menurut BW baru Belanda) adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih yang mana mengikatkan diri untuk bersama-sama membiayai, mengerjakan atau menjalankan suatu perusahaan.
Jelaslah bahwa pengertian Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) berbeda dengan vennootschap (persekutuan) pada umumnya. Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) terlihat lahir dari hukum kebiasaan. KUHD sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan,
akan tetapi dalam praktek (hukum kebiasaan) diakui sebagai pelaku usaha. Di dalam dunia usaha, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) ini berbeda dengan vennootschap (persekutuan) yang terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam perusahaan perseorangan seperti PD hanya seorang, sedangkan jumlah pengusaha dalam persekutuan dua orang atau lebih. Pada Perseroan Terbatas (salah satu contoh persekutuan), jumlah pengusahanya sama dengan jumlah pemegang saham, yang berarti bahwa keseluruhan pemegang saham pada PT adalah pengusaha. Walaupun KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai Perusahaan perdagangan (PD), karena eksistensinya diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat di lihat dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembega Usaha Perdagangan. Pasal 1 butir 3 KEP MPP ini disebutkan : “Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha…” Tidak ada persyaratan khusus atau standar yang harus dipenuhi guna mendirikan Perusahaan Dagang. Hanya dalam praktek pada umumnya pendirian PD ini dibuat dengan akta notaris . kemudian diikuti dengan permohonan “izin usaha” kepada kepala Kantor Perdagangan dan permohonan “izin tempat usaha” kapada Pemerintah Daerah setempat. Perlu diketahui bahwa ada atau tidak ada akta notaris, PD (usaha dagang) ini tetap bisa didirikan. Keberadaan akta hanya sebagai alat bukti semata, bukan sebagai syarat bahwa ia adalah badan hukum. Sudah tentu akta pendirian itu sangat sederhana sebab tidak memerlukan anggaran dasar. Dengan adanya akta pendirian yang notariil ini, orang berpendapat bahwa kedudukan hukum perusahaannya lebih kuat. Tetapi sebenarnya akta pendirian yang notariil ini tidak diharuskan. Akta ini juga tidak perlu didaftarkann kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pula tidak perlu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.
Di Inggris, bentuk perusahaan yang berwujud PD ini dikenal sebagai Sole Traders. Di Amerika dikenal sebagai Proprietorships. Perusahaan demikian merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang paling sederhana. Perusahaan berbentuk PD atau UD ini memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu:
Kelebihan : a) Aktivitas relatif lebih sedikit dan sederhana sehingga organisasinya mudah b) Biaya organisasi rendah c) Pemilik bebas mengambil keputusan d) Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan e) Rahasia perusahaan terjamin f) Pemilik lebih giat berusaha g) Pendirian dan pembubarannya mudah karena tidak memerlukan formalitas
Kelemahan : a) Tanggungjawab pemilik tidak terbatas b) Sumber keuangan perusahaan terbatas sehingga kemampuan investasi pun terbatas c) Status hukum perusahaan bukan badan badan hukum d) Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin e) Seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks f) Kemampuan manajerial biasanya terbatas g) Bila pemilik perusahaan meninggal dunia atau sakit dalam waktu yang lama maka aktivitas perusahaan juga ikut terhenti
