Struktur Dan Pelaku Pasar Modal

A. STRUKTUR PASAR MODAL

Struktur pasar modal Indonesia menurut undang-undang pasar modal no. 8 tahun 1995 dikelola oleh sebuah perusahaan swasta yang bernama PT. Bursa Efek Indonesia dan saham-sahamnya dikuasai oleh  perusahaan-perusahaa  perusahaan-perusahaan n anggota bursa efek. Menteri Menteri Keuangan merupakan merupakan lembaga tertinggi tertinggi yang berada dalam struktur pasar modal Indonesia. Untuk memudahkan pengawasannya, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan yang dalam tugasnya antara lain melakukan  pembinaan, pengawasan pengawasan dan pengaturan pengaturan sehari-hari sehari-hari pasar pasar modal. modal.

Secara umum struktur Pasar Modal Indonesia sebagai berikut: 1. Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang  bertugas membina, membina, mengatur, dan mengawasi mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. 2. Bursa Efek  Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (Self-Regulating Organization/SRO), Bursa Efek wajib menetapkan peraturan keanggotaan, pencatatan, perdagangan dan hal-hal lainnya yang

 berkaitan dengan Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007 3. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan  penjaminan penyelesaian penyelesaian Transaksi Bursa. Sebagai organisasi yang mengatur mengatur dirinya sendiri (Self Regulating Organization/SRO), LKP wajib menetapkan peraturan penjaminan, kliring transaksi bursa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan LKP. OJK memberikan 1 izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan: PT Kl ir in g dan dan Penjaminan Penjaminan Ef ek I ndone ndones sia (KPEI ) 

PT KPEI mendapatkan mendapatkan izin usaha pada tanggal 1 Juni 1998. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan  jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Sebagai salah satu SRO (Self-Regulatory Organisation) di lingkungan pasar modal, KPEI turut serta mengemban misi  pemerintah untuk meningkatkan meningkatkan fungsi dan peran serta Pasar Modal Indonesia dalam pembangunan pembangunan nasional. Sekalipun berbentuk perseroan terbatas, KPEI merupakan suatu organisasi nirlaba di mana hasil usahanya digunakan untuk membiayai operasinya, sedangkan seluruh laba bersihnya, bila ada, seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan guna kesinambungan misinya. 4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain. Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (Self Regulating Organization/SRO), LPP wajib menetapkan peraturan  penyimpanan,  penyimpanan, penyelesaian penyelesaian transaksi bursa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan LPP. OJK telah memberikan 1 izin usaha Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian: PT Ku stodian Se Sentr al Ef ek I ndones ndonesia (KSEI ) 

PT KSEI mendapatkan izin usaha pada tanggal 11 Nopember 1998. Lembaga tersebut melaksanakan fungsi penyimpanan dan penyelesaian yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Kliring Depositori Efek Indonesia (PT KDEI) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyediakan jasa custodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien. KSEI berdiri di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai LPP pada tanggal 11 November 1998.

 berkaitan dengan Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007 3. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan  penjaminan penyelesaian penyelesaian Transaksi Bursa. Sebagai organisasi yang mengatur mengatur dirinya sendiri (Self Regulating Organization/SRO), LKP wajib menetapkan peraturan penjaminan, kliring transaksi bursa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan LKP. OJK memberikan 1 izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan: PT Kl ir in g dan dan Penjaminan Penjaminan Ef ek I ndone ndones sia (KPEI ) 

PT KPEI mendapatkan mendapatkan izin usaha pada tanggal 1 Juni 1998. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan  jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Sebagai salah satu SRO (Self-Regulatory Organisation) di lingkungan pasar modal, KPEI turut serta mengemban misi  pemerintah untuk meningkatkan meningkatkan fungsi dan peran serta Pasar Modal Indonesia dalam pembangunan pembangunan nasional. Sekalipun berbentuk perseroan terbatas, KPEI merupakan suatu organisasi nirlaba di mana hasil usahanya digunakan untuk membiayai operasinya, sedangkan seluruh laba bersihnya, bila ada, seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan guna kesinambungan misinya. 4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain. Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (Self Regulating Organization/SRO), LPP wajib menetapkan peraturan  penyimpanan,  penyimpanan, penyelesaian penyelesaian transaksi bursa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan LPP. OJK telah memberikan 1 izin usaha Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian: PT Ku stodian Se Sentr al Ef ek I ndones ndonesia (KSEI ) 

PT KSEI mendapatkan izin usaha pada tanggal 11 Nopember 1998. Lembaga tersebut melaksanakan fungsi penyimpanan dan penyelesaian yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Kliring Depositori Efek Indonesia (PT KDEI) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyediakan jasa custodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien. KSEI berdiri di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai LPP pada tanggal 11 November 1998.

Dalam kelembagaan Pasar Modal di Indonesia, KSEI merupakan salah satu Self Regulatory Organization (SRO), selain Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan. Sesuai fungsinya, KSEI memberikan layanan jasa yang meliputi: administrasi Rekening Efek, penyelesaian transaksi Efek, distribusi hasil corporate action dan jasa-jasa terkait lainnya, seperti: Post Trade Processing (PTP) dan  penyediaan  penyediaan laporan-laporan laporan-laporan jasa jasa kustodian sentral. Dasar Hukum Pasar Modal

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/ 1995, tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksadana oleh Pemodal Asing. 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KM K.010/ 1995, tentang Pembatasan Pemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing. 6. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/S1K/1999 tentang Pedoman dan Tata¬cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

B. OTORITAS PASAR MODAL

Di Indonesia, Badan yang mengawasi otoritas Pasar Modal yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam melaksanakan fungsinya, OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan  pendaftaran kepada para pelaku Pasar Modal, memproses pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan melakukan  penegakan  penegakan hukum atas atas setiap setiap pelanggaran pelanggaran terhadap terhadap peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan di bidang Pasar Pasar Moda 1. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga adalah  lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. peran  Bapepam-LK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a.

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,

 b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan c.

Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan  pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. 3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; 8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang: 1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

5. melakukan penunjukan pengelola statuter; 6. menetapkan penggunaan pengelola statuter; 7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 8. memberikan dan/atau mencabut: 

izin usaha;



izin orang perseorangan;



efektifnya pernyataan pendaftaran;



surat tanda terdaftar;



 persetujuan melakukan kegiatan usaha;



 pengesahan;



 persetujuan atau penetapan pembubaran; dan



 penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

C. FASILITATOR 1. Bursa Efek

Efek adalah surat bukti utang jangka panjang (obligasi), surat tanda penyertaan modal (saham), sekuritas kredit dan surat-surat berharga lainnya. Sedangkan Bursa Efek adalah tempat kongkret  bertemunya pihak yang menawarkan dan pihak yang yang memerlukan dana jangka panjang dan diperdagangkannya efek-efek. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 adalah; “Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak  –   pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka”. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan  penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan  pemerintah. Perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota, sang  pialang saham. Anggota bursa efek adalah perantara perdagangan efek yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam dan telah menjadi pemegang saham di bursa efek.  Fungsi dan Tugas Bursa Efek 

Menciptakan pasar secara terus menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat



Menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme pasar



Membantu pembelanjaan dunia usaha

Kemudian menurut Tjiptono Darmadji ( 2001 : 95 ) tugas Bursa Efek adalah sebagai berikut : Tugas Bursa Efek sebagai fasilitator 

Menyediakan sarana perdagangan efek



Mengupayakan likuiditas instrumen yaitu mengalirnya dana secara cepat pada efek-efek yang dijual



Menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat



Memasyarakatkan pasar modal, untuk menarik calon investor dan perusahan yang go  public



Menciptakan instrumen dan jasa baru

Tugas Bursa Efek sebagai SRO ( Self Regulatory Organization ) 

Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa



Mencegah praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan



Ketentuan Bursa Efek mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal

 Kewajiban Bursa Efek 

Menyerahkan laporan kegiatan kepada OJK



Menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengankegiatan  bursa.



Memiliki satuan pemeriksanaan

2. Lembaga Kliring dan Penyelesaian KPEI

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan  penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga Kliring dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Lembaga Kliring dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang - Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) merupakan Self Regulatory Organization  (SRO) yang turut berperan menentukan arah  perkembangan pasar modal Indonesia.

Sebagai

Central

Counterparty  (CCP), KPEI

menyediakan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kehadiran

KPEI sebagai CCP diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam  penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia. Proses kliring yang dilakukan KPEI dimaksudkan agar setiap Anggota Kliring (AK) mengetahui hak dan kewajiban baik berupa efek maupun dana yang harus diselesaikan pada tanggal  penyelesaian. Sebagai CCP , KPEI menjadi satu-satunya penjual untuk setiap pembeli dan satusatunya pembeli untuk setiap penjual dalam setiap penyelesaian transaksi atas instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa. Hal ini dimungkinkan karena KPEI melakukan proses kliring secara netting dengan novasi. Ruang lingkup kegiatan kl ir ing 

Melaksanakan kegiatan kliring atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, derivatif dan obligasi pada bursa efek di Indonesia.



Melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota kliring yang timbul di transaksi bursa

Ruang li ngkup kegiatan penj aminan 

Melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk produk ekuitas dan  produk derivatif.



Memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi Anggota kliring yang timbul dari transaksi bursa.

L ayanan Jasa KPEI

1. Jasa Kliring Transaksi Bursa Proses kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban Anggota Kliring (AK) yang timbul dari Transaksi Efek yang dilakukannya di Bursa Efek. a) Kliring dan Penyelesaian Transaksi Ekuiti Kliring secara netting dengan novasi untuk produk equity diterapkan bagi seluruh Transaksi Bursa yang terjadi di pasar reguler dan transaksi tunai, adapun untuk pasar negosiasi di lakukan kliring per transaksi. Proses kliring tersebut menggunakan sistem  berbasis web yang disebut e-CLEARS® ( Electronic Clearing & Guarantee System).  b) Kliring dan Penyelesaian Transaksi Derivatif Produk derivatif Bursa yang proses kliring dan penyelesaian transaksinya ditangani oleh KPEI adalah : 

Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) yang ditransaksikan di BEI.



Kontrak Opsi Saham (KOS) yang ditransaksikan di BEI.

Sistem yang digunakan KPEI adalah sistem yang memadukan teknologi client  server   dan web base, RMOL & Cash Management   untuk mendukung proses kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi KBIE serta KOS tersebut. c)

Kliring dan Penyelesaian Transaksi Obigasi KPEI mendukung perdagangan transaksi obligasi di bursa efek dengan menyediakan  jasa kliring dan penyelesaian transaksi obligasi melalui sistem e-BOCS. Seluruh kegiatan termasuk kliring, konfirmasi dan afirmasi penyelesaian transaksi hingga administrasi pajak dilakukan melalui e-BOCS.

2. Jasa Penjaminan

KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa bagi AK yang  bertransaksi di BEI. Jasa penjaminan adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari Transaksi Bursa. Ketentuan tentang Penjaminan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bapepam, BEI dan KPEI. Dengan adanya penjaminan  pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. KPEI menjalankan fungsi penjaminan melalui system e-CLEARS®, dibantu dengan sistem  pendukung lainnya yang terintegrasi. 3.

Jasa Pinjam Meminjam Efek (PME)

KPEI menyediakan jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) dengan tujuan utama untuk membantu AK memenuhi kebutuhan Efek agar terhindar dari kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa. Jasa PME juga berguna untuk mendukung strategi perdagangan AK, antara lain: short selling , margin trading   dan pendapatan tambahan untuk investasi jangka  panjang. 4. Jasa Lain yang Terkait Pasar Modal 

Layanan m-CLEARS Layanan m-CLEARS ialah layanan pesan singkat mengenai berbagai Informasi kliring dan penjaminan yang disampaikan melalui telepon selular.



Jasa Pengelolaan Agunan : Setiap Anggota Kliring dapat melakukan pengelolaan atas uang dan atau Efek yang dimilikinya, yang disimpan dalam rekening agunan yang tercatat dalam e-CLEARS®, atau biasa disebut sebagai “online collateral”. AK juga berkesempatan untuk menambah nilai agunannya dengan menyerahkan deposito, bank garansi, dan asset lainnya kepada KPEI sebagai agunan offline AK.

 Nilai agunan Offline tersebut selanjutnya akan ditambahkan pada nilai agunan on-line untuk mendapatkan nilai agunan total AK. 

Jasa Situs Pusat Pelaporan: KPEI juga memfasilitasi Perusahaan Efek dalam pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuakan (MKBD) dan Portfolio Anggota Bursa harian. Situs Pusat Pelaporan tersebut juga dapat diakses oleh OJK dan BEI.

3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian KSEI

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia, yang didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional pada tanggal 11 November 1998. Dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, KSEI merupakan salah satu dari Self Regulatory Organization (SRO), selain Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, KSEI menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan  penyelesaian transaksi Efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama BEI dan KPEI mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) dan operasional Kustodian sentral di pasar modal Indonesia. Saham KSEI dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu: SRO (BEI dan KPEI), Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para investor dalam melakukan transaksi di pasar modal, seluruh kegiatan KSEI dioperasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan, yang dinamakan The Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST). Sistem ini merupakan platform elektronik terpadu yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan di pasar modal Indonesia. Sejak bulan Juni 2002, KSEI menuntaskan program konversi seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek dari warkat menjadi scripless. Beri kut i ni mer upakan berbagai layanan jasa yang disediakan KSEI : 1.

Jasa Pengelolaan Aset

a. Pendaftaran Pembukaan Rekening Efek

Sebelum Partisipan dapat menggunakan jasa KSEI, Partisipan harus mendaftarkan diri sebagai pemakai jasa dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Rekening Efek. Sesuai dengan UUPM, Partisipan yang dapat membuka Rekening Efek di KSEI adalah Perusahaan Efek (Anggota Kliring dan Non Anggota Kliring), Bank Kustodian, Emiten/BAE dan KPEI. KSEI akan membukakan Rekening Efek yang terdiri dari rekening Efek dan dana bagi Partisipan apabila Partisipan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KSEI yang selanjutnya disebut Pemegang Rekening. Berdasarkan Peraturan Bapepam No. III. C. 7 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pemegang Rekening yang mengelola Efek dan/atau dan nasabah wajib membukakan Sub Rekening Efek bagi masing-masing nasabahnya. Tujuan dari pembukaan Sub Rekening Efek ini adalah untuk memisahkan aset Pemegang Rekening dengan nasabahnya sehingga terhindar dari penyalahgunaan aset nasabah. Disamping itu juga untuk perlindungan terhadap investor dan efisiensi dalam hal pendistribusian corporate action.  b. Perubahan Data Pemegang Rekening Pemegang Rekening yang sudah terdaftar di KSEI karena beberapa alasan dapat melakukan perubahan data seperti perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Perubahan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan surat perubahan data Pemegang Rekening ke KSEI. Khusus untuk perubahan “Nama Pemegang Rekening” harus ditunjang dengan dokumen-dokumen pendukung seperti akta perubahan, anggaran dasar dan akta Berita Acara RUPS. c.

Penutupan Pemegang Rekening

Pemegang Rekening dapat menutup rekening yang telah dibuka dengan mengajukan Permohonan Penutupan Rekening ke KSEI. Sebelum permohonan penutupan ini disetujui, Pemegang Rekening diharuskan untuk mengkosongkan Rekening Efek dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada KSEI. Selain itu juga, sistem KSEI akan melakukan  pengecekan posisi untuk meyakinkan tidak adanya posisi atau transaksi pending yang harus diselesaikan. d. Pemblokiran / Lepas Blokir Pemegang Rekening KSEI dapat melakukan pemblokiran atau mencabut blokir atas Rekening Efek milik Pemegang Rekening tertentu, atas instruksi/perintah atau permintaan tertulis dari KPEI, Bursa Efek dan pemerintah (Bapepam, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata dan

 pidana). Rekening Efek yang berada dalam status blokir, maka baik Efek maupun dana yang terdapat dalam Rekening Efek tersebut tidak dapat ditarik dan ditransfer sampai status blokir atas Rekening Efek tersebut dicabut. 2. Jasa Kustodian Sentral a. Penyetoran (Deposit) Efek/Dana

1)  Deposit Efek  Deposit Efek merupakan aktivitas pendepositan Efek ke dalam C-BEST yang dilakukan  baik dengan cara melaksanakan konversi fisik Efek maupun yang dilakukan secara langsung dari perolehan Initial Public Offering (IPO). Investor yang ingin mengkonversikan sertifikat Efek dapat mengajukan permohonan deposit ke KSEI melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) dengan menyerahkan sertifikat Efek asli yang sudah teregistrasi atas nama investor tersebut. Berdasarkan permohonan deposit yang disampaikan melalui sistem KSEI, Emiten/BAE akan melakukan validasi atas sertifikat Efek tersebut. Setelah sertifikat Efek tersebut divalidasi, Emiten/BAE akan mengubah data kepemilikan Efek dalam Daftar Pemegang Saham dari atas nama investor menjadi atas nama KSEI. Setelah proses validasi selesai Emiten/BAE akan mengirimkan konfirmasi deposit kepada KSEI dan selanjut KSEI akan mengkreditkannya ke dalam Rekening Efek milik Pemegang Rekening. 2)  Deposit Dana Untuk mencatatkan posisi dana pada Rekening Efek, Pemegang Rekening harus membuka rekening di salah satu Bank Pembayar yang ditunjuk oleh KSEI yaitu Bank Mandiri, Bank Lippo, Bank Niaga dan Bank Central Asia. b. Penarikan Efek 

Pemegang Rekening atas permintaan investor dapat mengajukan Permohonan Penarikan Efek dari bentuk elektronik menjadi bentuk sertifikat Efek atas nama investor yang  bersangkutan ke KSEI. KSEI akan mengirim Permohonan Penarikan Efek tersebut ke Emiten/BAE. Pada saat yang bersamaan Pemegang Rekening juga harus mengirimkan data dan dokumen pendukung kepada Emiten/BAE untuk keperluan penarikan Efek tersebut. Apabila data dan dokumen pendukung sesuai dengan data yang diberikan KSEI pada Permohonan Penarikan Efek, Emiten/BAE akan memberikan konfirmasi dan mencetak sertifikat fisiknya menjadi atas nama investor yang akan tercetak di sertifikat. Efek yang sudah ditarik keluar dari C-BEST menjadi bentuk sertifikat, tidak dapat ditransaksikan (diperjualbelikan) di Bursa Efek. Apabila investor ingin mentransaksikannya

kembali, investor harus kembali mendepositkan sertifikat Efek tersebut ke dalam bentuk elektronik. c.

Rekonsiliasi Efek/Dana

Untuk menjamin bahwa saldo Efek dan dana yang tercatat di Rekening Efek dalam CBEST selalu cocok dengan catatan saldo pada institusi lain yang terkait, maka KSEI perlu melakukan aktivitas rekonsiliasi. Untuk rekonsiliasi saldo Efek, KSEI akan melakukan rekonsiliasi Efek dengan Emiten/BAE, sedangkan untuk rekonsiliasi dana akan dilakukan antara KSEI dengan Bank Pembayaran. 3. Jasa Penyelesaian Transaksi

Proses pedagangan Efek tanpa warkat dan penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan memungkinkan KSEI untuk memproses penyelesaian transaksi yang dilakukan di bursa maupun di luar bursa dengan menggunakan C-BEST. 4. Jasa Aksi Korporasi a. Tindakan Korporasi Wajib

Tindakan Korporasi Wajib adalah Tindakan korporasi atau Corporate Action (CA) yang tidak memerlukan Tindakan atau instruksi dari Pemegang Rekening yang akan mendapatkan hak CA melalui C-BEST. Pemegang Rekening hanya menerima hak CA dari Emiten yang melakukan kegiatan tersebut. Jenis CA yang terjadi dalam Tindakan korporasi jenis ini adalah: 1)  Pembayaran Bunga Obligasi Bunga obligasi akan diberikan kepada Pemegang Rekening yang memiliki obligasi hingga tanggal yang telah ditentukan oleh Emiten (record date). Pada tanggal pembayaran, CBEST secara otomatis akan mendistribusikan bunga dari obligasi tersebut ke masing-masing rekening yang berhak berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pada tanggal record date. 2)  Pembayaran Pokok Obligasi Pembayaran nilai pokok obligasi akan diberikan pada tanggal jatuh tempo, KSEI akan memberikan daftar pemegang obligasi  –   yaitu daftar pihak yang memiliki obligasi hingga tanggal jatuh tempo –  kepada Emiten/BAE. Emiten/BAE akan memberikan dana pembayaran nilai pokok obligasi ke KSEI. Pendistribusian pembayaran pokok obligasi akan diberikan ke Pemegang Rekening yang berhak setelah KSEI menerima dana dari Emiten/BAE. 3)  Dividen Tunai Dividen Tunai akan diberikan kepada Pemegang Rekening atau Sub Rekening yang memiliki saham pada saat recording date. Sistem akan memperhitungkan besaran pajak dan dividen tunai bersih yang berhak diterima oleh Pemegang Rekening berdasarkan tingkat

 pajak yang dikenakan terhadap setiap Pemegang Rekening. Emiten akan memberikan total dividen tunai bersih (nett) setelah menerima konfirmasi pembayaran dari KSEI. Pada tanggal distribusi, sistem KSEI akan mendistribusikan dividen tunai ke rekening Pemegang Rekening yang berhak. 4)  Dividen Saham KSEI akan mendistribusikan Dividen Saham kepada Pemegang Rekening atau Sub Rekening yang memiliki saham pada saat recording date. Sistem akan memperhitungkan  besaran dividen saham yang akan diterima dan pajak yang dikenakan kepada setiap Pemegang Rekening. 5)  Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights akan diberikan kepada Pemegang Rekening yang memiliki saham pada saat recording date. Sistem akan memperhitungkan besaran HMETD yang akan diterima setiap Pemegang Rekening sesuai dengan rasio yang diberitahukan oleh Emiten kepada KSEI dan KSEI akan mendistribusikan HMETD tersebut ke rekening yang berhak. 6) Saham Bonus Penanganan saham bonus hampir sama dengan dividen saham, namun tidak memperhitungkan pajak. 7)  Distribusi Waran Distribusi Waran ini tidak sama dengan pemberian Waran kepada pemegang saham yang melakukan exercise Waran atau yang diberikan kepada pemegang saham yang mendapatkan saham hasil IPO. Distribusi Waran ini akan diberikan kepada Pemegang Rekening yang memiliki saham pada saat recording date. Sistem akan memperhitungkan besaran Waran yang akan diterima setiap Pemegang Rekening sesuai dengan rasio yang diberitahukan oleh Emiten kepada KSEI. Emiten/BAE akan memberikan total Waran yang akan didistribusikan kepada KSEI pada tanggal distribusi, dimana KSEI akan mendistribusikan Waran itu ke rekening yang berhak. Waran ini selanjutnya akan diperdagangkan atau di-exercise oleh Pemegang Rekening. 8)  Mandatory Conversion Aktivitas CA ini adalah untuk kegiatan mengubah jumlah Efek yang dimiliki oleh Pemegang Rekening dikarenakan aktivitas yang dilakukan oleh Emiten. Kegiatan ini terdiri dari: 

Merger dan Akuisisi

Kegiatan merger/akuisisi akan mengubah komposisi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki Pemegang Rekening. Sistem akan mengubah komposisi jumlah Efek secara otomatis berdasarkan rasio (perhitungan) yang diberikan Emiten/BAE. Perubahan ini dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Emiten/BAE. 

Stock Split/Reverse Split Stock Split dan Reverse Split akan mengubah komposisi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh Pemegang Rekening. Sistem akan mengubah komposisi itu secara otomatis berdasarkan data yang diberikan Emiten terkait. Perubahan ini dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Emiten/BAE.

b. Tindakan Korporasi Sukarela

Tindakan

Korporasi

Sukarela

memerlukan

instruksi/respon

dari

Pemegang

Rekening/Investor untuk melakukan Tindakan korporasi (Pemenuhan Hak Pemodal). Kegiatan Voluntary Corporate Action antara lain: 1)  Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Waran Pelaksanaan (exercise) HMETD dan Waran dilakukan oleh Pemegang Rekening melalui C-BEST. KSEI akan memberikan Daftar Pemegang Rekening yang telah melakukan exercise. Selanjutnya, KSEI akan mendistribusikan saham hasil exercise tersebut ke dalam rekening setelah menerima total saham atas exercise dari Emiten/BAE. Setelah

tanggal

jatuh

tempo,

sisa

HMETD

yang

tidak

di-exercise

akan

dihilangkan/didebet secara otomatis dari rekening. 2)  Proxy Voting Proxy Voting adalah perhitungan jumlah suara yang tercatat untuk kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada tanggal pencatatan atas RUPS, sistem akan mencatat seluruh rekening yang memiliki saldo Efek atas emiten yang melakukan kegiatan RUPS. Sistem akan mengeluarkan laporan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening yang berhak. Dalam laporan ini dikonfirmasikan pula jumlah suara/Efek yang dimiliki untuk keperluan RUPS tersebut. 5. Jasa Lainnya 

Initial Public Offering (IPO)

Pada saat IPO, sistem KSEI akan memberikan kepada Pemegang Rekening untuk melakukan pembelian saham baru atas IPO tersebut. Pemegang Rekening kemudian akan memberikan instruksi atas jumlah saham yang akan dibelinya. Pemberian instruksi dilakukan selama masa penawaran. KSEI akan memberikan daftar Pemegang Rekening yang memasukkan instruksi pembelian kepada Emiten. Daftar ini akan dilakukan penjatahan

(allotment). Pada tanggal pendistribusian, KSEI akan mendistribusikan saham yang telah dialokasikan ke Pemegang Rekening sesuai dengan data hasil penjatahan yang diterima Emiten/BAE. 

. Penawaran Tender

Penawaran Tender adalah penawaran pembelian atau penjualan atas sejumlah Efek oleh  pihak tertentu kepada pihak lain. Pemegang Rekening yang ingin mengikuti Penawaran Tender dapat memasukkan permohonan keikutsertaannya dengan memasukkan instrusi tersebut ke dalam sistem. Efek yang akan ditawarkan oleh Pemegang Rekening akan diblokir hingga tanggal penjatahan.

D. PELAKU PASAR MODAL 1. Emiten

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam  peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan,  perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak  berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Jenis Efek yang lain adalah Sukuk, yang merupakan Efek Syariah, yakni akad dan cara  penerbitannya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada umumnya, Emiten melakukan penawaran Efek melalui Pasar Modal untuk saham, obligasi, dan sukuk. 2. Perusahaan Publik

Perusahaan Publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu  jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Emiten wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan

Publik

wajib

menyampaikan

Pernyataan

Pendaftaran

sebagai

Perusahaan

Publik.Atas Pernyataan Pendaftaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) memberikan pernyataan efektif yang menunjukkan kelengkapan atau dipenuhinya seluruh  prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam peraturan  perundangan yang berlaku.Pernyataan efektif tersebut bukan sebagai izin untuk melakukan

Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup. 3. Pemodal

Pemodal adalah pihak yang hanya berkontribusi finansial terhadap usaha sedangkan pengelola adalah pihak yang berkontribusi tenaga/kerja (manajemen dan keahlian) juga dapat  berkontribusi finansial. Jika ada keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemodal. Namun demikian, pengelola turut menganggung rugi jika kerugian itu karena kesengajaan atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh  pemodal 4. Perusahaan efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI). Database Perusahaan Efek menyediakan informasi lengkap mengenai pihak-pihak yang telah mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Efek. Adapun data dan informasi yang tercakup meliputi: Informasi umum (alamat, keanggotaan bursa, status, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor telepon/faksimili). Izin yang dimiliki. 5. Penasihat Investasi

Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada Pihak lain mengenai  penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi adalah orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam Orang perseorangan yang menjadi Penasihat Investasi atau orang perseorangan yang menjadi direktur, komisaris atau mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, Penasihat Investasi yang berbentuk perusahaan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai  berikut: 

tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan



memiliki akhlak dan moral yang baik; dan



memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

E. LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga Penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian Pasar Modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga Penunjang ini terdiri dari Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. 1. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk  bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai Kustodian diatur peraturan  pemerintah. 2. Biro Administrasi efek

Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan Emiten untuk pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. 3. Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Kegiatan Perwaliamanatan dilakukan oleh Bank Umum dan Pihak Lain yang ditetapkan dengan  peraturan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Bank Umum atau Pihak Lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pengguna jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan penggunaan jasa Wali Amanat oleh Emiten dalam penerbitan efek yang bersifat utang jangka panjang atau sukuk, seperti obligasi. a. Larangan Wali Amanat

Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek  bersifat utang atau sukuk dan kepentingan Emiten di mana Wali Amanat mempunyai hubungan afiliasi. Wali Amanat juga dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten kecuali dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya

 benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang atau sukuk dan kepentingan Wali Amanat sebagai kreditur atau debitur dari Emiten.Ketentuan ini bertujuan agar Wali Amanat dapat melaksanakan fungsinya secara independen sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk secara maksimal. Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam Emisi Efek bersifat utang atau sukuk yang sama. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang atau sukuk dengan kepentingan Wali Amanat selaku penanggung yang justru wajib memenuhi kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang atau sukuk dalam hal terjadi wanprestasi oleh Emiten. b. Kewajiban Wali Amanat 

Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan dengan Emiten sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atau sukuk atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana diatur dalam undangundang dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.



Setelah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wali Amanat wajib memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Wali Amanat dan kewajiban penyimpanan dokumen oleh Wali Amanat.

4. Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian Peringkat. Perusahaan Pemeringkat Efek dapat melakukan  pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut: 

Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat;



Pihak sebagai entitas (company rating), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia.Selain itu, Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib memiliki prosedur dan metodologi pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan  pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan.Selanjutnya, Perusahaan

Pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan atas permintaan Pihak tertentu, wajib membuat  perjanjian pemeringkatan dengan Pihak dimaksud. a. Kewajiban Pemeringkat Efek 

Kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. V.H.3 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek antara lain sebagai berikut: 

Bersikap obyektif dan independen dalam melaksanakan kegiatan pemeringkatan.



Memiliki prosedur dan metodologi tertulis sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam setiap tahapan pada proses pemeringkatan termasuk jangka waktu penyelesaiannya.



Melakukan kaji ulang secara berkala paling kurang tiga (3) tahun sekali terhadap prosedur dan metodologi pemeringkatan serta penerapannya, untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan obyektivitas proses pemeringkatan. Bertanggung jawab atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan.



Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dikeluarkannya hasil Peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya Pihak yang diperingkat dan atau Pihak yang Efeknya diperingkat.



Melakukan keterbukaan prosedur dan metodologi pemeringkatan dengan pihak yang diperingkat, investor, partisipan pasar lainnya dan masyarakat.



Memantau entitas (company rating) dan atau Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat (instrument rating) secara terus menerus sesuai dengan prosedur standar operasi pemeringkatan.



Mengkaji ulang secara berkala hasil Peringkat yang telah dikeluarkan.



Mengungkapkan hasil pemutakhiran atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkannya sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal terdapat informasi yang material yang menyebabkan perubahan hasil Peringkat.



Mempunyai Komite Pemeringkat dan pejabat kepatuhan.

b. Larangan Pemeringkat Efek 

Larangan Perusahaan Pemeringkat Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. V.H.3 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek antara lain sebagai berikut: 

Memberikan rekomendasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal.



Baik secara implisit maupun eksplisit memberikan kepastian dan atau jaminan atas hasil Peringkat tertentu sebelum selesainya proses pemeringkatan.



Melakukan kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan, kecuali kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Memberikan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk melakukan  pemeringkatan dan atau untuk tujuan lain selain untuk keperluan kegiatan pemeringkatan kepada siapapun, kecuali telah memperoleh persetujuan dari Pihak yang memiliki data dan atau informasi rahasia tersebut atau dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau untuk kepentingan peradilan.



Menentukan hasil Peringkat berdasarkan hal lain selain faktor-faktor yang relevan dengan obyek  pemeringkatan.



Memberikan rekomendasi mengenai struktur Produk Keuangan Terstruktur (structured finance  product) yang sedang di peringkatnya, antara lain Efek Beragun Aset, Real Estate Investment (REITs).



Melakukan pemeringkatan suatu obyek pemeringkatan apabila:



Efek yang akan diperingkat diterbitkan oleh Pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat Efek, baik langsung maupun tidak langsung;



Perusahaan Pemeringkat Efek, komisaris, atau direkturnya mempunyai kepentingan atas Efek dan atau entitas yang akan diperingkat dalam waktu enam (6) bulan terakhir sebelum melakukan kegiatan

pemeringkatan

dan

atau

selama

Perusahaan

Pemeringkat

Efek

melakukan

 pemeringkatan; atau 

Karyawan yang melakukan analisis pemeringkatan mempunyai kepentingan atas Efek dan atau Entitas yang akan diperingkat.



Menetapkan syarat atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh Pihak yang meminta untuk diperingkat, agar menghasilkan Peringkat tertentu.



Memberikan kompensasi kepada analis yang melakukan pemeringkatan dengan mendasarkan  pada besarnya biaya pemeringkatan yang dibayar oleh Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat.

F. BADAN ARBRITASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)

BAPMI merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal, dengan proses yang cepat dan murah, keputusan yang final, mengikat serta memenuhi rasa keadilan. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) didirikan oleh SROs (BEI, BES, KPEI, dan KSEI) serta asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia untuk menjadi tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal. Di dalam BAPMI, para pihak yang bersengketa dapat memilih 3 alternatif cara penyelesaian sengketa, yakni melalui Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase.

Ada kalanya para pihak dalam suatu perjanjian berbeda pendapat mengenai suatu persoalan  berkenaan dengan perjanjian, misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas atau perubahan  pada pelaksanaan perjanjian sehubungan dengan timbulnya keadaan baru. Secara material pada fase ini  belum timbul sengketa, namun untuk menghindari permasalahan menjadi semakin membesar, para pihak meminta kepada pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli untuk memberikan pendapatnya atas  persoalan itu agar tidak ada lagi penafsiran lain. Berdasarkan penjelasan itu, Pendapat Mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam  perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka  perselisihan lebih jauh. Sesuai dengan namanya, pendapat ini bersifat final dan mengikat kepada para  pihak. Setiap tindakan yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat dianggap sebagai pelanggaran  perjanjian. Berbeda dengan Mediasi dan Arbitrase yang dilakukan oleh Mediator/Arbiter BAPMI, pemberian Pendapat Mengikat dilakukan sendiri oleh BAPMI sebagai institusi, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus BAPMI secara kolektif. Oleh karena itu di dalam proses Pendapat Mengikat di BAPMI tidak mengenal penunjukan pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli oleh para pihak, melainkan dengan sendirinya pihak ketiga yang dimaksud adalah Pengurus BAPMI. Alasan memilih Pendapat Mengikat BAPMI

Ada beberapa alasan mengapa para pihak memilih Pendapat Mengikat BAPMI untuk menyelesaikan  beda pendapat yang dihadapinya: 1.  para pihak tidak ingin beda pendapat yang muncul berkembang menjadi persengketaan yang lebih serius lagi; 2.  para pihak masih ingin mempertahankan perjanjian; 3.  para pihak menginginkan penafsiran yang paling benar terhadap ketentuan yang kurang jelas dan  penafsiran tersebut mengikat serta final; 4.  para pihak ingin mendapatkan jaminan bahwa orang yang diminta untuk memberikan Pendapat Mengikat benar-benar memahami bidang pasar modal; 5.  para pihak ingin menyelesaikan beda pendapat dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat dan efisien; 6.  para pihak ingin menyelesaikan beda pendapat melalui forum yang tertutup untuk umum.

G. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 1. Notaris

 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Data dan informasi yang tercakup meliputi: a.

Alamat Kantor

 b. Wilayah Kerja c.  Nomor STTD d. Sertifikasi Untuk permintaan data terkini dapat disampaikan melalui email kepada [email protected] 2. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data dan informasi yang tercakup meliputi: a.

Alamat Kantor Konsultan

 b.  Nama Rekan Untuk permintaan data terkini dapat disampaikan melalui email kepada [email protected] 3. Penilai

Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data dan informasi yang tercakup meliputi: a.  Nomor STTD  b.  Nomor Izin Usaha c.

Alamat Kantor

d. Jenis Kegiatan Usaha Penilai 4. Akuntan

Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Data dan informasi yang tercakup meliputi: a.  Nomor Izin Usaha KAP  b. Alamat KAP c.  Nama Pimpinan d. Kontak / email e.

Daftar Rekan

5. Wali Amanat 6. Profesi lain

Profesi Lain pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

H. ASOSIASI PASAR MODAL

Berikut adalah asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia: 1. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) 2. Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) 3. Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia (AWP2EI) 4. Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek Indonesia (AWPE2I) 5. Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia (AWMII) 6. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) 7. Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) 8. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) 9. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 10. Ikatan Notaris Indonesia 11. Panitia Standar Profesi Pasar Modal

Berikut beberapa profil asosiasi Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)

Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI adalah suatu organisasi nirlaba yang beranggotakan perusahaan  publik atau emiten yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Jakarta (BEJ),Bursa Efek Surabaya (BES), dan/atau bursa efek lainnya. Sejarah Asosiasi Emiten Indonesia Pada akhir era 80-an, ketika Pasar Modal Indonesia mulai  berkembang, otoritas serta praktisi pasar modal terus mengupayakan peningkatan kegiatan pasar modal. Bapepam yang saat itu berfungsi sebagai otoritas sekaligus pelaksana bursa efek, merupakan motor  penggerak utama kehidupan pasar modal di Indonesia. Lembaga yang mengemban misi besar dalam mengembangkan pasar modal Indonesia ini dituntut membawa akselarasi pertumbuhan pasar modal. Hal tersebut tentunya juga harus diimbangi oleh perusahaan public (emiten), sebagai salah satu komponen penting yang menggerakkan pasar modal. Sejalan dengan itu, maka Emiten harus terus dibina untuk menumbuhkan iklim pasar yang kondusif dan professional sehingga memberikan motivasi  perusahaan swasta lain untuk masuk pasar modal. Atas dasar pemikiran tersebut kemudian muncul keinginan sejumlah Emiten untuk mendirikan wadah organisasi bagi perusahaan Go Public. Gagasan  pembentukan organisasi ini awalnya didorong oleh Ketua Bapepam yang saat itu dijabat oleh Bapak Marzuki Usman. Alasan pembentukan organisasi itu juga didorong oleh kenyataan bahwa Pasar Modal masih merupakan bidang baru, sehingga diperkirakan akan banyak masalah yang perlu dihadapi secara  bersama-sama.

Maka pada tanggal 13 Desember 1988, Bapak Marzuki Usman memanggil enam perusahaan mewakili semua Emiten yang tercatat saat itu berjumlah 24 perusahaan. Mereka adalah: Bapak Ahmad Slamet (PT Semen Cibinong Tbk), Bapak Harsono E Soleh (PT Delta Jakarta Tbk), Ny. J. Muaya Siambaton (PT BBD-IBJ Leasing), danBapak JW Sudomo (PT Squibb Indonesia Tbk) Dalam pertemuan di Gedung Bapepam, Jalan Merdeka Selatan Jakarta, mereka sepakat untuk membentuk organisasi  bernama Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Dengan Ketua Umum S. Supoyo (BPD Jawa Timur), Sekretaris Umum Kusyadi Kuyono (PT Sepatu Bata Tbk), Bendahara Umum R. Andi Suprianto (PT Squibb Indonesia Tbk). Jumlah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan mengikuti kenaikan jumlah perusahaan Go Public yang tertacat di Bursa Efek, baik untuk saham maupun Obligasi. Kesadaran anggota Asosiasi Emiten Indonesia cukup meningkat tajam. Hal ini dapat dilihat baik  pada keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pengurus AEI maupun pada kesediaan Anggota melaksanakan kewajibannya serta respon Anggota terhadap masalah-masalah yang menyangkut Pasar Modal. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia

Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) lahir atas dasar suatu kesadaran bersama dari para sejumlah Direksi Perusahaan Efek/Sekuritas yang merasa terpanggil dan menyadari bahwa untuk menunjang pembangunan nasional serta dalam upaya menjaga dan memelihara kesinambungan  pertumbuhan ekonomi nasional dibutuhkan suatu pasar modal Indonesia yang maju dan berkualitas. APEI merupakan gabungan dari sejumlah asosiasi yang sebelumnya beranggotakan perorangan ataupun perusahaan yang berada di lingkungan pasar modal Indonesia. Hal tersebut terealisasi setelah melalui serangkaian pertemuan dan rapat-rapat, khususnya pertemuan pada tanggal 4 November 1995  bertempat di Shangri-La Hotel, Jakarta melahirkan sebuah kesepakatan bersama seluruh asosiasi untuk  bergabung menjadi satu. Sebagai realisasi kesepakatan tersebut, pada tanggal 4 November 1995, bertempat di Ruang Rapat Badan Pengawas Pasar Modal dan dengan disaksikan oleh Ketua Bapepam, maka ditanda-tanganilah suatu Memorandum Kesepakatan bersama antara Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Asosiasi Penjamin Emisi Efek Indonesia dan Asosiasi Manajer Investasi Indonesia untuk melakukan penggabungan melalui wadah Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (ASPERINDO), yang selanjutnya akronimnya berubah menjadi APEI. Dewasa ini jumlah anggota APEI sekitar 138 Perusahaan Efek.

Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI)

Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia atau disingkat APRDI didirikan tanggal 28 Juni 1999, APRDI adalah wadah organisasi yang beranggotan badan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana. Anggota APRDI terbagi kedalam anggota biasa dan anggota luar biasa, anggota biasa terdiri dari : a. Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana  b. Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana c. Reksa Dana berbentuk perseroan. Anggota luar biasa adalah lembaga yang secara tidak langsung mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan industri Reksa Dana. Maksud dan Tujuan berdirinya APRDI ialah untuk menggalang persatuan diantara lembaga-lembaga yang terlibat pada kegiatan Reksa Dana, mengembangkan standarisasi serta menjunjung tinggi  profesionalisme dan kode etik anggota dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas Reksa Dana, mengembangkan industri Reksa Dana di Indnesia sehingga menjadi pilihan investasi masyarakat, meningkatkan hubungan antara anggota dengan otoritas Pasar Modal dan Pasar Uang serta lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan industri Reksa Dana, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan Reksa Dana.

I.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perusahaan besar dan modern, kepemilikan perusahaan biasanya dipisahkan dari pengelolaan  perusahaan. Dengan pemisahan ini kegiatan pengelolaan diharapkan lebih fokus dengan ditangani oleh  pihak yang profesional. Meskipun memberikan banyak manfaat, pemisahan antara kepemilikan dan  pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah yang dikenal sebagai  principal-agent problem.  Principal-agent problem  adalah masalah yang muncul karena perbedaan informasi ( asymmetric information) antara pemegang saham ( principal ) sebagai pihak yang memberikan amanat dengan manajemen (agent ) sebagai pihak yang menerima amanat untuk mengelola perusahaan. Salah satu masalah dalam  principal-agent problem  adalah perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Sebagai contoh, untuk meningkatkan bonus maka manajemen mungkin akan memoles laporan keuangannya sehingga kinerja perusahaan tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Apabila laporan keuangan tidak akurat maka keputusan investasi yang diambil pemegang saham menjadi tidak tepat. Pada akhirnya hal ini menyebabkan keinginan pemegang saham untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu menjadi tidak tercapai. Berkaitan dengan principal-agent problem dimaksud, untuk melindungi kepentingan pemegang saham harus terdapat suatu struktur dan proses yang mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan

secara menyeluruh untuk kepentingan pemegang saham dan dengan memperhatikan kepentingan  pemangku kepentingan lain. Struktur dan proses inilah yang disebut dengan Good Corporate Governance. Secara umum, Good Corporate Governance dapat dijabarkan menjadi beberapa prinsip yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Pada perusahaan terbuka, jumlah pemegang saham tidak hanya beberapa namun mencapai ribuan. Dengan kondisi tersebut, permasalahan yang timbul bukan hanya perbedaan kepentingan antara principal dengan agent namun juga perbedaan kepentingan antar principal, yaitu antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham publik. Dengan permasalahan yang semakin kompleks tersebut, kebutuhan akan  penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governancedi Pasar Modal adalah sangat krusial. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik, regulator Pasar Modal mengakomodasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam peraturan perundangan di Pasar Modal dan mewajibkan  penerapannya bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Dengan kewajiban tersebut diharapkan segenap  pengelolaan Emiten dan Perusahaan Publik dilakukan untuk kepentingan pemegang saham publik dan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lain. Tulisan ini mengulas mengenai masing-masing prinsip Good Corporate Governance dan peraturan-peraturan OJK yang mengakomodasi  prinsip-prinsip tersebut. ) Tr ansparency (K eterbuk aan  Perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi adalah perusahaan yang menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Berbeda dengan perusahaan tertutup dimana pemegang sahamnya hanya beberapa pihak, Emiten dan Perusahaan Publik dimiliki oleh banyak pihak yang masing-masing memiliki kebijakan investasi yang  berbeda. Sebagian pemodal memilih berinvestasi pada perusahaan yang mapan, dan sebagian lainnya memilih berinvestasi pada perusahaan berkembang. Transparansi menjadi sangat penting karena dengan transparansi pemodal mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan investasi sesuai kebijakan mereka. Untuk menjamin transparansi, peraturan perundangan di Pasar Modal mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik melakukan keterbukaan informasi baik pada proses Penawaran Umum maupun setelah selesai Penawaran Umum (keterbukaan berkelanjutan). Dalam rangka Penawaran Umum, perusahaan wajib menerbitkan prospektus dan mempublikasikan  prospektus ringkas kepada masyarakat. Hal-hal yang diungkapkan dalam prospektus dan prospektus ringkas mencakup informasi mengenai kinerja keuangan, latar belakang pengurus, produk, risiko dan  berbagai informasi lain terkait perusahaan. Dengan membaca prospektus, diharapkan pemodal mendapatkan gambaran yang akurat mengenai prospek perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan

investasi yang tepat. Setelah Penawaran Umum, perusahaan tetap wajib melakukan keterbukaan informasi  baik yang sifatnya berkala maupun insidentil. Keterbukaan berkala mencakup Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan, Laporan Tahunan, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Keterbukaan insidentil mencakup antara lain keterbukaan mengenai informasi atau fakta material (diatur dalam OJK tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik), keterbukaan informasi bagi perusahaan yang dituntut pailit (diatur dalam OJK tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten dan Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit) dan  berbagai keterbukaan informasi lain terkait dengan aksi korporasi, baik yang perlu dimintakan  persetujuan dalam RUPS maupun tidak. Berdasarkan peraturan, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan OJK serta mengumumkan kepada publik, apabila terdapat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai Efek atau keputusan investasi pemodal. Keterbukaan informasi ini wajib dilaksanakan secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material tersebut. Peraturan dibuat dengan tujuan agar pemodal mendapatkan informasi yang memadai secara tepat waktu dan agar informasi atau fakta material tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebelum hal tersebut diketahui publik. Sehubungan dengan aksi korporasi, Peraturan OJK mewajibkan adanya keterbukaan informasi untuk aksi-aksi korporasi tertentu, baik yang memerlukan persetujuan RUPS maupun tidak. Untuk aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan RUPS, informasi wajib diumumkan sebelum RUPS diselenggarakan sehingga keputusan yang diambil para pemegang saham pada saat RUPS sudah didasarkan pada informasi yang memadai. Informasi yang harus diumumkan diatur dalam peraturan yang khusus mengenai aksi korporasi yang dilakukan, seperti Peraturan untuk transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Peraturan untuk penggabungan usaha, Peraturan untuk kuasi reorganisasi, dan sebagainya. Untuk waktu pengumuman informasi, apabila tidak diatur dalam peraturan yang khusus mengatur aksi korporasi yang akan dilakukan maka mengacu kepada OJK tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Peraturan tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar.Pada umumnya keterbukaan informasi tentang aksi korporasi diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum Emiten melakukan panggilan RUPS. Dalam keterbukaan informasi ini, peran OJK adalah memastikan  bahwa transaksi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal,  prosedur untuk mendapatkan persetujuan RUPS (apabila diperlukan) dilakukan sesuai peraturan  perundangan yang berlaku, dan terdapat informasi yang cukup bagi pemodal untuk mengambil keputusan. Untuk aksi korporasi tertentu yang tidak membutuhkan persetujuan RUPS, keterbukaan dilakukan dalam 2 (dua) hari setelah transaksi dilakukan atau setelah terdapatnya kontrak atas transaksi tersebut. Contoh-contoh transaksi yang tidak wajib mendapat persetujuan RUPS namun wajib dilaporkan dalam 2

hari setelah transaksi adalah transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi dengan nilai antara 20% sampai dengan 50% modal disetor Emiten atau Perusahaan Publik. Accountability (Akuntabili tas)

Perusahaan yang menjalankan prinsip akuntabilitas menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan unit perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Salah satu ketentuan di Pasar Modal terkait dengan prinsip akuntabilitas adalah ketentuan yang mewajibkan pernyataan manajemen mengenai tanggung jawab atas laporan keuangan. Pada perusahaan  besar, penyusunan laporan keuangan melibatkan banyak unit di dalam perusahaan. Akibatnya, kualitas dari laporan keuangan perusahaan tersebut sangat tergantung dari kontribusi berbagai unit tersebut yang tersebar di seluruh bagian perusahaan. Untuk menghasilkan laporan yang berkualitas, diperlukan adanya sistem pengendalian internal yang dapat memastikan bahwa masing-masing unit dalam perusahaan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pihak yang mampu memastikan adanya sistem  pengendalian internal yang baik adalah presiden direktur. Oleh karena itulah maka pihak yang paling  bertanggung jawab atas laporan keuangan adalah presiden direktur dan direktur yang membawahi bidang keuangan dan akuntansi. Untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan, OJK mewajibkan Presiden Direktur dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan untuk menandatangani  pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dan melampirkan pernyataan tersebut dalam laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Selain melalui pernyataan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, prinsip akuntabilitas  juga ditegakkan melalui kewajiban pengungkapan tugas dan tanggung jawab organ-organ perusahaan dalam laporan tahunan dan anggaran dasar perusahaan. Laporan tahunan wajib mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris. Selanjutnya, anggaran dasar Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengungkapkan tugas dan tanggung jawab dari Direksi dan Dewan Komisaris secara jelas. Dengan prinsip akuntabilitas, kinerja masing-masing unit dalam perusahaan dapat diukur dengan lebih efektif dan dominasi satu organ / unit perusahaan terhadap organ / unit lain dapat dikurangi. Disamping itu, dalam hal terjadi pelanggaran peraturan, pengenaan sanksi dapat dilakukan dengan lebih efektif karena regulator lebih mudah untuk menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas suatu pelanggaran tertentu. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas ini, tidak jarang sanksi atas suatu  pelanggaran tertentu tidak ditujukan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, namun kepada anggota direksi yang paling bertangggung jawab atas pelanggaran tersebut. Responsi bil it y (T anggung Jawab)

Dengan

prinsip

responsibility,

perusahaan

mematuhi

peraturan

perundang-undangan

serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan

usaha dalam jangka panjang (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dengan melaksanakan  prinsip responsibility dimaksud, perusahaan diharapkan dapat menjadi good corporate citizen, dimana  perusahaan dianggap sama dengan warga negara lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehubungan dengan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan Perseroan untuk menjalankan program-program corporate social responsibility. Selanjutnya OJK mewajibkan adanya pengungkapan mengenai kegiatan corporate social responsibility dalam Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

Industri Pasar Modal adalah industri yang sangat dinamis, dimana sangat mungkin timbul hal-hal  baru mendorong manajemen melakukan kegiatan-kegiatan yang belum diatur secara jelas. Oleh karena itu, implementasi prinsip responsibility tidak hanya dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku namun juga dengan komitmen untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan semangat Good Corporate Governance. Dengan prinsip responsibility, perusahaan harus menghindari kegiatan atau keputusan yang bertentangan dengan semangat tata kelola perusahaan yang baik meskipun hal tersebut  belum diatur secara jelas dalam peraturan perundangan yang berlaku. Komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semangat good corporate governance namun belum diatur secara tegas ini sangat diperlukan mengingat berbagai kasus fraud, seperti Enron dan Parmalat, menunjukkan bahwa fraud tidak selalu dimulai dengan niat buruk. Pada umumnya fraud dimulai dari pelanggaran-pelanggaran kecil dan pada area-area yang tidak diatur secara jelas, namun dalam perkembangannya harus ditutup dengan pelanggaran lain yang lebih besar (Young, 2000). Apabila kondisi ini terus menerus berlangsung, maka semakin lama pelanggaran menjadi semakin besar dan perusahaan tidak dapat menutupinya lagi. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan baik karena kontrol internal maupun eksternal seperti regulator, kreditur, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Agar  perusahaan memiliki sistem kontrol internal yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan perundangan,  peraturan Pasar Modal mewajibkan adanya Komite Audit, Unit Audit Internal, Komisaris Independen, dan Sekretaris Perusahaan. Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa Emiten dan Perusahan Publik wajib memiliki Komite Audit. Komite ini bertanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan  perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain. Peraturan OJK tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal mewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki Unit Audit Internal. Tugas Unit Audit Internal mencakup antara lain evaluasi pelaksanaan  pengendalian interen dan sistem manajemen risiko perusahaan, melakukan pemeriksaan dan penilaian

atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, operasi, SDM dan kegiatan lainnya, serta melakukan  pemeriksaan khusus lain apabila diperlukan. Disamping didukung oleh sistem kontrol internal yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan juga didorong upaya penegakan hukum yang efektif dari regulator. Untuk menjamin kepastian hukum di Pasar Modal Indonesia, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada OJK untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan serta pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran di Pasar Modal. Oleh karena itu, disamping berwenang mengeluarkan  peraturan, OJK juga berwenang untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak di Pasar Modal. Untuk kasus yang bersifat administrasi, OJK dapat memberikan sanksi administrasi berupa  peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan ijin,  pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Adapun untuk kasus pidana, OJK melakukan  penyidikan dan keputusan sanksi pidana ditetapkan oleh pengadilan. I ndependence (I ndependensi)

Dengan prinsip independence, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ atau unit perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Komite  Nasional Kebijakan Governance, 2006). Untuk mencegah terjadinya dominasi antar organ atau unit perusahaan yang berlebihan, UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas mengatur tugas dan fungsi masing-masing organ  perusahaan. Selain itu, UU tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK mewajibkan Perseroan untuk menyatakan secara jelas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam anggaran dasar  perusahaan. Untuk mencegah dominasi yang berlebihan, peraturan di Pasar Modal juga mewajibkan dibentuknya unit-unit yang memiliki fungsi kontrol dalam perusahaan, seperti Komite Audit dan Unit Audit Internal. Dengan terdapatnya tugas dan fungsi yang jelas dari masing-masing organ perusahaan, dan dengan adanya berbagai fungsi kontrol dalam perusahaan, diharapkan dominasi suatu organ  perusahaan terhadap organ lainnya dapat dikurangi. Selanjutnya untuk mencegah dominasi pemegang saham utama terhadap jalannya kegiatan perseroan yang dapat merugikan pemegang saham publik, Peraturan OJK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu mewajibkan adanya persetujuan pemegang saham independen dalam hal  perusahaan bermaksud melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang dapat merugikan perusahaan. Contoh transaksi yang dapat mengandung benturan kepentingan adalah transaksi pembelian aset yang jauh melebihi nilai wajarnya dari pihak yang terafiliasi dengan perusahaan, atau transaksi pembelian aset yang tidak dibutuhkan oleh perusahaannya dari pihak yang terafiliasi dengan perusahaan. Mengingat transaksitransaksi tersebut memiliki potensi untuk merugikan perusahaan, maka Peraturan OJK menyatakan bahwa

 persetujuan atas transaksi tersebut hanya dapat diberikan oleh pemegang saham independen. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak terkait dengan transaksi benturan kepentingan yang akan dilakukan perusahaan. Pemegang Saham Independen mencakup tetapi tidak terbatas pada  pemegang saham publik, namun juga Pemegang Saham Utama yang tidak terkait dengan transaksi  benturan kepentingan yang akan dilakukan. Kewajiban bahwa transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Independen muncul karena biasanya pemegang saham yang memiliki kepentingan atas transaksi tersebut adalah pemegang saham yang memiliki suara mayoritas dalam RUPS. Apabila pemegang saham yang memiliki suara mayoritas ikut dalam RUPS untuk menyetujui atau tidak menyetujui transaksi yang akan dilakukan, maka keputusan boleh tidaknya transaksi tersebut akan ditentukan oleh pemegang saham yang memiliki benturan kepentingan terhadap perusahaan. Apabila ini terjadi, besar kemungkinan keputusan yang dihasilkan RUPS akan merugikan perseroan. F air ness (Kewajar an  )

Berdasarkan prinsip fairness atau kewajaran, perusahaan harus memperhatikan kepentingan  pemegang saham dan pemangku kepentingan lain berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan (Komite  Nasional Kebijakan Governance, 2006). Salah satu implementasi dari prinsip fairness adalah tersedianya informasi yang sama kepada seluruh pemegang saham dalam waktu yang bersamaan. Dengan prinsip fairness, manajemen tidak boleh memberikan informasi hanya kepada pemegang saham tertentu meskipun pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham mayoritas. Karena prinsip fairness mencakup adanya akses informasi yang merata kepada semua pemegang saham, maka peraturan Pasar Modal yang mengakomodasi prinsip transparency

juga merupakan

 peraturan yang mengakomodasi prinsip fairness. Salah satu peraturan tersebut adalah tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Berdasarkan peraturan ini, informasi atau fakta material harus segera diumumkan kepada publik paling lambat dalam 2 hari setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut. Kewajiban ini sangat penting agar para pemodal mendapatkan informasi material terkini mengenai perusahaan, dan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat berdasarkan informasi tersebut. Dalam kondisi tertentu, terdapat kemungkinan adanya informasi material yang belum dapat diumumkan kepada publik. Contoh kondisi ini adalah ketika manajemen masih membutuhkan informasi tambahan sebelum memastikan adanya suatu informasi atau fakta material tertentu. Apabila karena satu dan lain hal informasi yang belum diumumkan ini diketahui oleh sebagian publik, perusahaan harus sesegera mungkin mengumumkan informasi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar informasi atau fakta material mengenai Emiten dan Perusahaan Publik diketahui oleh  publik secara merata, dan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan informasi tersebut untuk  perdagangan efek.

Selain persamaan akses informasi, contoh implementasi prinsip fairness adalah kewajiban penawaran tender bagi pengendali baru suatu Perusahaan Terbuka. Peraturan OJK tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka mewajibkan pengendali baru untuk melakukan penawaran tender atas sisa saham yang dimiliki publik, setelah ia mengambilalih suatu Perusahaan Terbuka dari pengendali lama. Kewajiban ini merupakan implementasi dari prinsip fairness karena kewajiban ini memberikan kesempatan bagi pemegang saham publik untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan  pengendali lama. Ketika pengendali lama melepas kepemilikannya kepada pengendali baru, tentunya  pengendali lama memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dirasa menguntungkan. Disamping persamaan hak, prinsip fairness juga mencakup persamaan kewajiban antara pemegang saham. Kewajiban-kewajiban pemegang saham yang diatur dalam peraturan perundangan di Pasar Modal  berlaku untuk seluruh pemegang saham tanpa kecuali

J. KEWAJIBAN PELAPORAN

Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala diatur dalam keputusan ketua Bapepam nomor Kep-36/PM/2003. Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam keputusan ketua Bapepam nomor Kep-36/PM/2003 adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Setiap Emiten dan Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli. Laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari: 1. neraca; 2. laporan laba rugi; 3. laporan perubahan ekuitas; 4. laporan arus kas; 5. laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan 6. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasa Indonesia. Laporan keuangan harus disajikan secara  perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan disusun berdasarkan  prinsip akuntansi yang berlaku umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan Bapepam. Untuk unsur-unsur laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang karena sifat industrinya belum diatur secara tegas dalam Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan akuntansi di  bidang Pasar Modal di atas, agar disajikan sesuai dengan bentuk dan isi yang setidak-tidaknya meliputi

unsur dan penjelasan yang tercakup pada laporan keuangan sebagaimana dilampirkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran. Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut: 1.  perusahaaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik, selambat-lambatnya  pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah atau Kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional; 2.  bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang  berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam; 3.  pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan; dan 4.  bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu sebagai  berikut: 1. selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan,  jika tidak disertai laporan Akuntan; 2. selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan,  jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan 3. selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan,  jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan keuangan tengah tahunan disusun berdasarkan prinsip yang sama dengan laporan keuangan tahunan dan mencakup antara lain penyesuaian yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi  perusahaan demi tercapainya dasar akrual.

Laporan keuangan tengah tahunan wajib diumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai  berikut: 1.  perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional; 2.  bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang  berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada Bapepam; 3.  pengumuman tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan kepada Bapepam; dan 4.  bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang laporan keuangannya mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman wajib pula memuat hal-hal sebagai berikut: 1)  paragraf penjelasan akuntan atas opininya, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut: a.

Pembatasan ruang lingkup pemeriksaan;

 b. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum; c.

Penjelasan ketidakpastian menyangkut kelangsungan usaha perusahaan dan kemungkinan

d. adanya kerugian; dan atau e.

Dampak utama penyimpangan terhadap laporan keuangan; dan

2) tanggapan manajemen terhadap opini Akuntan tersebut Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan diatur dalam keputusan Ketua Bapepeam Nomor Kep-40/PM/2003. Laporan Keuangan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan yang disampaikan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada Bapepam. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan Formulir Lampiran I yang tercantum dalam peraturan keputusan Ketua Bapepeam Nomor Kep-40/PM/2003. Surat  pernyataan sebagaimana dimaksud tersebut, wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, dan bermeterai cukup. Dalam hal Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh 1 (satu) orang, maka surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat ini termasuk kerugian yang mungkin ditimbulkan. Surat pernyataan tersebut wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam. Dalam hal laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit atau ditelaah secara terbatas, maka tanggung jawab Direksi atas