STANDARD SETTING
2011
BAB I PENDAHULUAN Perkembangan ekonomi saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Dimana setiap industri membutuhkan standar tertentu sesuai dengan jenis industri mereka. Standar – standar yang ditetapkan tentu akan berbeda antara satu negara dengan negara lain, oleh karena itu akan ada perbedaan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan standar yang disepakati. Perbedaan penetapan standar yang berbeda di tiap negara akan menjadikan prinsip-prinsip relatif antara negara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu disepakati adanya standar akuntansi yang berlaku secara internasional dan dikenal dengan IFRS (International Financial Reporting Standard). Standar ini hanya mengatur hal yang bersifat prinsiple based, bukan yang bersifat rule based. Sebelumnya setiap negara telah menyusun sendiri standar akuntansi yang berlaku di negara mereka, sesuai dengan kondisi ekonomi, budaya, politik, dan hal lain yang mungkin mempengaruhi. Setelah IFRS dibentuk, tidak setiap negara langsung mengkonversi standar mereka. Penyesuaian standar secara bertahap, sampai tahap adopsi lalu konvergensi ditempuh untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penetapan standar. Indonesia telah melakukan tahapan adopsi sampai konvergensi standar yang berlaku internasional ini untuk SAK yang terbaru (SAK 2009), sehingga dapat mengimbangi perkembangan standar akuntansi dengan yang diterapkan oleh dunia bisnis internasional. Selain itu, Indonesia yang mayoritas berpenduduk agama Islam sedikit banyak memiliki budaya yang terpengaruh penerapan ajaran Islam, khususnya dalam perekonomian. Dalam hal ini, dunia bisnis Indonesia mengalami perkembangan standar syariah yang berbasis Islami. untuk badan usaha tertentu. Standar akuntansi berbasis syariah ini sangat jarang ditemui di negara lain yang mendapat sedikit pengaruh Islami. Sehingga standar akuntansi berbasis syariah tidak diatur secara khusus dalam IFRS. Standar ini juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari standar akuntansi lain yang telah diatur dalam IFRS dan PSAK.
1
STANDARD SETTING
2011
BAB II LANDASAN TEORI
A.
Sifat-Sifat Standar Akuntansi Standar akuntansi di seuruh dunia secara terus menerus akan diperbarui menyesuaikan perkembangan pada dunia akuntansi. Standar menyajikan petunjuk yang praktis dan mudah yang terkait dengan tugas-tugas akuntan. Standar secara umum diterima sebagai aturan perusahaan yang diikuti dengan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Standar akuntasi terdiri dari tiga bagian, diantaranya: o Uraian masalah yang harus diatasi o Cara-cara pemecahan masalah o Penetapan solusi (dengan didukung keputusan atau teori)
B.
Tujuan Penyusunan Standar Berlakunya suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi sebagian pihak dan juga dapat merugikan bagi pihak lainnya. Hal ini merupakan suatu bentuk pilihan social. Pilihan ini mendorong penyusunan standar mengadopsi proses politis dalam memperoleh akomodasi. Terdapat 2 pendekatan yang menjadi penentu pendekatan keadilan dalam kebijakan akuntansi, diantaranya : •
A
representational
faithfulness
approach
(pendekatan
penyajian
kebenaran) Menginginkan pelaporan yang netral dan berusaha mencari penyajian yang sebenarnya melalui proses penyusunan standar, dengan demikian akuntansi dapat dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan dimana peta tersebut harus akurat dan benar. •
An aconomic consequences approach (pendekatan konsekuensi ekonomik) Menginginkan pemakaian standar yang berdampak pada ekonomi yang positif. Sehingga, standar yang berlaku memiliki nilai positif atau minimal tidak negatif terhadap kesejahteraan sosial.
2
STANDARD SETTING
2011
C. Entitas yang Berhubungan dengan Standar Akuntansi 1. Individu dan Kantor Akuntan Publik Individu dan Kantor Akuntan Publik bertanggungjawab untuk
secara
independent menjamin bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan akurat sebagai hasil aktivitas bisnis persusahaan. 2. American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) AICPA merupakan organisasi profesi yang mengkoordinasi praktik para akuntan public bersetifikat (CPA) di Amerika Serikat. Lembaga ini memiliki dua komite senior yang mempunyai peran penting yaitu Accounting Standards Executive Committee (AcSec) dan Auditing Standards Committee (AuSec). Kedua lembaga tersebut diberikan wewenang untuk mewakili AICPA dalam menanggapi masalah-masalah akuntansi keuangan dan biaya serta masalah pengauditan. 3. American Accounting Association (AAA) AAA merupakan organisasi untuk para akuntan dari gudang akademik maupun individu yang tertarik dengan perbaikan praktik dan teori akuntansi. AAA berfungsi sebagai suatu forum akademik yang mengungkapkan berbagai pandangan tentang isu dan topic akuntansi, baik secara individu maupun melalui organisasi-organisasi khusus seperti komite-komite penelitian. 4. The Financial Accounting Standard Board (FASB) FASB merupakan badan yang memiliki wewenang secara independen dalam membuat dan meningkatkan standar akuntansi keuangan laporan. 5. Securities and Exchange Commission (SEC) SEC merupakan organisasi yang menetapkan standar akuntansi yang melibatkan sektor swasta dan intervensi komisi dalam proses penyusunan standar akuntansi dengan cara kerjasama, konsultasi, dan masukan yang beralasan, daripada dalam bentuk intervensi pengendalian yang kaku. 6. Organisasi Profesi lainnya 3
STANDARD SETTING
2011
Setiap organisasi akan mengatur standar akuntansi yang menyesuaikan dengan kondisi dari negaranya dan kemudian dasar akuntansinya. 7. Pengguna Laporan Keuangan Terdapat dua kelompok pengguna laporan keuangan yang dibedakan berdasarkan kepentingan masing-masing pihak, yaitu direct users (pemilik perusahaan, management, konsumen, pekerja, supplier) dan Indirect users (financial analyst, serikat buruh, dll). D. Teori Regulasi Ada dua kategori utama tentang regulasi industri : 1. Teori kepentingan umum (public-interest theories) Teori ini menunjukkan regulasi yang merupakan hasil dari tuntutan publik untuk koreksi kegagalan pasar. Dalam teori ini, kewenangan pusat, termasuk juga badan pengawas regulator, diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang terbaik digunakan untuk mengatur sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, peraturan dianggap sebagai trade off antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam bentuk operasi omproved pasar. Sementara pandangan ini merupakan yang ideal tentang bagaimana peraturan harus dilakukan, namun ada masalah dengan pelaksanaannya. Hal ini dapat dikatakan, dari sudut pandang kerja peraturan bagaimana dalam praktek, yang teori itu dangkal dan mungkin naif. 2. Teori kepentingan kelompok (interest-group or capture theories) Menyatakan bahwa regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan kelompok tertentu dengan tujuan memaksimalkan pendapatan anggotanya. Ada dua versi pendukung teori ini, yaitu : a. The political ruling-elite theory of regulation Teori ini menekankan penggunaan kekuatan politis untuk mendapatkan pengendalian regulator. b. The economic theory of regulation 4
STANDARD SETTING
2011
Teori ini menekankan pada kekuatan ekonomi ♣ Regulasi Standar Akuntansi Oleh Sektor Swasta Pendekatan sektor swasta dalam regulasi standar akuntansi menggunakan asumsi bahwa kepentingan publik terhadap akuntasi akan disajikan dengan baik apabila penyusunan standar diserahkan pada sektor swasta. Advocates of a regulatory approach menggunakan argumen berikut dalam mempertahankan posisi mereka : -
FASB terlihat responsif terhadap berbagai konstituen.
-
FASB tampak menarik karena beranggotakan orang – orang yang memiliki
pengetahuan
mengimplementasikan
teknis sistem
untuk pengukuran
mengembangkan dan
dan
pengungkapan
alternatif. -
FASB sukses memperoleh tanggapan dari berbagai konstituensinya dan dalam menanggapi sejumlah masukan.
Penentang pendekatan sektor swasta menggunakan argument sebagai berikut : -
FASB tidak memiliki kewenangan statutory dan kekuatan untuk memaksakan aturan yang dibuatnya dan menghadapi tantangan penolakan oleh Kongres maupun oleh lembaga pemerintah lainnya
-
FASB sering dituduh tidak independen karena kurang tanggap dalam menanggapi kepentingan publik.
-
FASB sering dituduh lamban dalam menanggapi isu – isu utama yang krusial bagi sejumlah konstituennya. Situasi ini merupakan dampak dari lamanya waktu yang diperlukan badan tersebut untuk memproses dan melakukan pertimbangan mendalam secara luas.
♣ Regulasi Standar Akuntansi Oleh Sektor Publik Sebuah regulasi harus berasal dari prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip tersebut di antaranya (Elliot dan Schuetze) : -
Regulasi tidak boleh melanggar hak asasi atau Undang-Undang Dasar
5
STANDARD SETTING -
2011
Regulasi harus dirancang untuk mencegah kemungkinan atau realitas perubahan sosial
-
Regulasi harus berpihak pada kepentingan publik
-
Regulasi yang potensial seharusnya tidak menanggung beban bahwa regulasi tersebut sudah terjamin kekuatannya.
-
Tindakan yang berhubungan dengan regulasi seharusnya tidak digunakan untuk memperbaiki pelanggaran hukum.
Walaupun semua prinsip telah digunakan, namun tetap dapat terjadi kegagalan dalam regulasi. Buckley dan O’Sullivan mengidentifikasi adanya sejumlah kegagalan regulasi yang meliputi: zero-cost phenomenon, regulatory lag atau nonfeasance, regulatory trap dan tar-baby effect. Zero-cost phenomenon merupakan hasil dari kenyataan bahwa regulasi sama sekali tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan dari kegagalannya. Regulatory lag atau nonfeasance merupakan akibat dari penundaan dalam regulasi. Regulatory trap mengarah pada kesulitan-kesulitan untuk membalik regulasi yang sudah ada. Dan terakhir, tar-baby effect merupakan akibat yang ditimbulkan dari kecenderungan regulasi untuk berkembang secara terusmenerus. Pendukung regulasi standar akuntansi oleh sektor publik menggunakan argumen berikut: •
Secara umum telah diketahui bahwa proses inovasi dalam
akuntansi didasarkan pada peran lembaga pemerintahan, seperti SEC yang merupakan katalisator terpenting dalam perubahan. SEC merupakan instrumen dalam menuntun profesi dari metode akuntansi yang aman dan konservatif ke arah metode yang lebih inovatif dan realistis. •
SEC dimotivasi oleh keinginan untuk menyajikan tingkat
pengungkapan kepada publik yang dianggap perlu dan memadai dalam pembuatan keputusan.
6
STANDARD SETTING •
2011
SEC mempunyai legitimasi yang lebih besar melalui kewenangan
statutori yang lebih jelas. Selain itu SEC juga memiliki kekuatan memaksa yang lebih besar daripada lembaga sektor swasta. E. Accounting Standard Overload Accounting Standard Overload umumnya berhubungan dengan pertumbuhan standar akuntansi. Situasi-situasi berikut ini diidentifikasi sebagai accounting standard overload : •
Standar yang terlalu banyak
•
Standar yang terlalu rumit
•
Tidak ada standar yang baku, membuat pemilihan aplikasi menjadi
sulit. •
Standar bertujuan umum (general-purpose standards) yang gagal
dalam menyajikan perbedaan kebutuhan diantara para penyaji, pengguna, dan CPA. •
Standar bertujuan umum (general-purpose standards) yang gagal
dalam menyajikan perbedaan antara : o Entitas public dan non public o Laporan keuangan tahunan dan interim o Perusahaan besar dan kecil o Laporan keuangan yang telah diaudit dan tidak diaudit •
Pengungkapan
yang
berlebihan,
pengukuran
yang
terlalu
kompleks, atau kedua-duanya. ♣ Berbagai macam faktor yang menambah masalah standard overload, diantaranya : •
Banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan apa yang perlu dan
apa yang tidak perlu diungkapkan suatu perusahaan sehingga membuat para akuntan untuk cenderung mengeluarkan standar baru dengan jumlah besar.
7
STANDARD SETTING •
2011
Kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu
investor secara individu sehingga menghasilkan berbagai regulasi pemerintah dan profesi serta pengungkapan dalam jumlah banyak. •
Keinginan untuk memuaskan kebutuhan setiap pengguna memerlukan
standar dan pengungkapan yang lebih detail.
♣ Pengaruh Accounting Standard Overload Standar akuntansi dalam jumlah banyak, terlalu sempit, dan kaku dapat mempengaruhi kinerja akuntan. Akuntan dapat kehilangan orientasinya terhadap tugas yang sesungguhnya. Banyaknya ketentuan akuntansi yang kompleks, dapat menyebabkan ketidakpatuhan dunia bisnis terhadap ketentuan tersebut, tanpa persetujuan CPA. Para pengguna mungkin juga dibingungkan dengan jumlah dan kompleksitas catatan yang digunakan untuk menjelaskan persyaratan yang ada dalam setiap standar. Akibatnya, mereka tergoda untuk mengubah kontrak dan mengubah bisnis sedemikian rupa sehingga tidak harus mengikuti sejumlah standar akuntansi. Perubahan tersebut dilakukan tidak hanya untuk standar akuntansi yang membutuhkan persyaratan terperinci, namun juga untuk standar yang menyebabkan biaya penyajian dan verfikasi informasi terlalu besar.
♣ Solusi Terhadap Accounting Standard Overload Komite khusus AICPA dalam standar akuntansi mengevaluasi berbagai kemungkinan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut : 1.
Tidak ada perubahan, mempertahankan kedaan yang sudah ada (status quo).
2.
Perubahan dari konsep yang ada sekarang yang berupa PABU tunggal dan seragam untuk seluruh usaha bisnis menjadi 2 kelompok PABU, sehingga ada PABU tersendiri untuk entitas tertentu, seperti untuk perusahaan nonpublic yang berskala kecil. 8
STANDARD SETTING 3.
2011
Perubahan dalam PABU untuk mempermudah penerapannya dalam setiap usaha bisnis.
4.
Menentukan alternatif pengungkapan dan pengukuran yang berbeda.
5.
Perubahan dalam standard pelaporan CPA atas laporan keuangan.
6.
Alternatif terhadap PABU sebagai dasar yang sifatnya pilihan dalam penyajian laporan keuangan.
9
STANDARD SETTING
2011
STANDARD SETTING : ECONOMIC ISSUES A. Regulation of Economy Activity Peraturan berpengaruh terhadap lembaga keuangan dan pasar sekuritas. Alasan utama dari peraturan adalah untuk melindungi individu dari adanya information disadvantages (kekurangan informasi). Peraturan ini menunjukkan adanya information asymmetry (ketidaksamaan informasi yang diterima oleh tiaptiap orang). Peran penting dari akuntansi dan audit adalah untuk melaporkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Namun, hal ini mengharuskan akuntan dan auditor dapat dipercaya dan kompeten. Pemerintah dapat berperan secara: 1. Langsung, Pemerintah langsung terlibat dalam peraturan ini melalui undangundang untuk mengontrol penciptaan badan akuntansi profesional serta mengatur pembuatan laporan tahunan yang cukup disclosure atau cukup jelas dalam pengungkapan kondisi perusahaan. 2. Tidak langsung, contohnya mengenai komisi surat-surat berharga. Standar setting economic issues berkaitan dengan kepentingan peraturan minimum persyaratan pengungkapan, akuntansi dan standar auditing yang berlaku umum dan persyaratan bahwa perusahaan publik memiliki audit. Terdapat dua jenis informasi yang dapat membantu dalam mempertimbangkan isu-isu informasi produksi: 1. Proprietary information, informasi yang jika dilepaskan, secara langsung akan mempengaruhi arus kas masa depan perusahaan. Contohnya adalah informasi teknis tentang hak paten valuabel, dan rencana untuk inisiatif strategis seperti tawaran pengambilalihan atau merger. 2. Non-proprietary information, informasi yang tidak secara langsung mempengaruhi arus kas perusahaan, termasuk informasi laporan keuangan, proyeksi pendapatan, rincian pembiayaan baru, dan sebagainya.
10
STANDARD SETTING
2011
B. Privat Insentif Untuk Informasi Produksi Informasi adalah komoditas yang kompleks. Beberapa cara untuk menjawab pertanyaan mengenai jumlah informasi yang harus diproduksi atau dihasilkan : 1. Finer information (informasi lebih luas). Dalam konteks akuntansi, finer reporting system mengatakan sistem pelaporan yang lebih baik yaitu menambahkan lebih detail dalam laporan berbasis biaya historis. Contohnya, finer reporting yaitu expanded note disclosure, additional line items pada laporan keuangan, segment reporting dan sebagainya. 2. Additional information (informasi tambahan). Dalam konteks akuntansi, additional information berarti pengenalan sistem informasi baru untuk melaporkan hal-hal yang tidak tercakup oleh sistem
biaya
historis.
Contohnya,
fair
value
accounting,
yaitu
memperkenalkan efek dari perubahan nilai ke dalam pelaporan keuangan. 3. Credibility Inti dari kredibilitas adalah penerima mengetahui bahwa supplier akan memberikan insentif yang menunjukkan informasi sesungguhnya. Dalam konteks akuntansi, sering disarankan bahwa audit oleh Big Four dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan audit non-Big Four. C. Contractual Incentives for Information Production Insentives for private information timbul dari kontrak yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi ini diperlukan untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap kontrak yang telah dilakukan. Misalnya, tindakan manajerial yang tidak mengarah kepada insentif kontrak akan mempengaruhi hasil operasional perusahaan. Kemudian, informasi yang berkaitan dengan profitabilitas dibutuhkan untuk memberikan hasil pengukuran kinerja. Inti dari poin ini adalah bahwa perusahaan memiliki private incentive untuk menghasilkan informasi dalam seluruh kontrak skenario (tidak ada central authority yang dapat memaksakan informasi produksi).
11
STANDARD SETTING
2011
D. Market-Based Incentives for Information Production Private incentives bagi para manajer untuk menghasilkan suatu informasi tentang perusahaan juga berasal dari kekuatan pasar. Beberapa pasar yang terlibat: 1.
The Managerial Labour Market
Selalu mengevaluasi kinerja manajer. Sebagai hasilnya, manajer yang memberikan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau bias akan merusak reputasi perusahaan mereka. 2.
Capital Markets
Dimana manajer termotivasi oleh pertimbangan reputasi dan kontrak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Serta menciptakan insentif untuk memberikan informasi ke pasar. 3.
Takeover Market atau pasar untuk mengendalikan perusahaan
Jika manajer tidak meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan dapat dikenakan tawaran pengambilalihan, yang apabila terjadi dapat mengakibatkan penggantian manajer. Karenanya pengambialihan ini dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan, dengan implikasi bagi informasi produksi yang sama dengan The Managerial Labour Market dan Takeover Market.
E. Other Information Production Incentives •
The Disclosure Principle
Argumen sederhana dapat dibuat untuk menyarankan manajer untuk memberikan seluuruh informasi,
baik atau buruk. Hal ini dikenal sebagai
disclosure principle (prinsip keterbukaan). Jika investor mengetahui bahwa manajer memiliki informasi, tetapi tidak mengetahui informasi apakah itu, mereka akan mengasumsikan jika informasi itu favourable, maka manajer akan mengungkapkannya. Misalnya, Jika investor menganggap bahwa seorang manajer memiliki perkiraan penghasilan tahun depan, tetapi mereka tidak tahu hasil dari ramalan tersebut, maka mereka akan mengasumsikan informasi tersebut buruk dan akan menawar dengan rendah harga pasar dari saham perusahaan. 12
STANDARD SETTING •
2011
Signalling
Signalling adalah tidakan yang diambil oleh high-type manager, yang tidak bersifat rasional yaitu jika manager was low-type. Direct disclosure adalah sejumlah sinyal yang relevan dengan akuntansi. Manajer mengumumkan harapannya akan nilai perusahaan, melalui pembuatan suatu pengungkapan langsung pada awal dari suatu periode. Indirect signals untuk lebih mempelajari isu-isu pengungkapan. •
Financial Policy as a Signal bagaimana kekuatan pasar dapat memotivasi para manajer untuk mengkomunikasikan informasi sehingga dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan. Manajer dapat memberi tanda nilai yang sesungguhnya dari perusahaan dengan direct disclosure dan menunjukkan beragam sinyal yang tersedia untuk komunikasi informasi yang kredibel dalam untuk pasar yang efisien
•
Private Information Search Investigasi dari private incentives untuk memberitahukan
informasi yang
berpusat pada manager. Argumennya adalah bahwa high level of information akan meningkatkan reputasi manajer, risiko estimasi lebih rendah, dan mengurangi biaya modal perusahaan, yang dapat menguntungkan manajer. Jika kita mempertimbangkan produksi ekonomi, private information search mungkin dapat meningkatkan operasi pasar, dengan adanya usaha manajer.
F. Sources of market Failure •
Externalities and Free-Riding
Sering kali, informasi yang dikeluarkan
oleh satu perusahaan akan
menyampaikan informasi tentang perusahaan lain. Misalnya, jika perusahaan menunjukkan peningkatan tajam dalam penjualan dan laba, hal ini dapat mempengaruhi ekspektasi
pasar untuk perusahaan lain dalam industri. Jika
perusahaan memberikan informasi kepemilikan ini maka akan mempengaruhi 13
STANDARD SETTING
2011
ekspektasi pasar pendapatan masa depan perusahaan yang bersaing. Efek interaktif seperti ini disebut eksternalitas. Eksternalitas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang membebankan biaya atau keuntungan pada perusahaan lain atau individu dimana entitas menciptakan eksternalitas tidak dibebankan atau tidak menerima pendapatan. Free-riding adalah penerimaan oleh perusahaan atau individu manfaat dari eksternalitas. •
The Adverse Selection Problem
Ada dua versi dari masalah adverse selection problem. Pertama, kita memiliki masalah insider trading. Jika ada kesempatan bagi orang dalam, termasuk manajer, untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan oleh perdagangan berdasarkan informasi orang dalam mereka, seseorang akan bersedia untuk melakukan hal ini. Sebuah versi kedua dari adverse selection muncul ketika manajer yang mengetahui rahasia berita buruk tentang masa depan perusahaan dan tidak memberikan informasi tersebut untuk menghindar atau setidaknya menunda, konsekuensi negatif dariperusahaan. •
The Moral Hazard Problem
Market-based incentives for information production sesuai untuk diterapkan untuk produksi informasi dengan reputasi formasi pada pasar tenaga kerja manajerial, dalam hubungannya dengan kontrak kompensasi berbasis insentif, beroperasi untuk mendorong produksi informasi manajer. Namun, kekuatankekuatan ini mungkin tidak sepenuhnya efektif. Alasannya adalah bahwa manajer mungkin dapat menyamarkan kelalaian, dan menghasilkan profitabilitas rendah, oleh manajemen laba oportunistik. Jadi, meskipun pasar tenaga kerja manajerial dan kontrak insentif, investor juga akan memperhatikan risiko moral dan buruk manajemen laba. •
Unanimity
Karakteristik ekonomi dengan pasar yang tidak bekerja dengan baik adalah kurangnya kebulatan suara, yang berasal dari efek adverse selection dan risiko moral baru saja dijelaskan. Jika pasar bekerja dengan baik, pemegang saham 14
STANDARD SETTING
2011
akan secara bulat mendukung manajer memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Ketika pasar tidak baik karena adverse selection dan risiko moral, hal ini tidak perlu terjadi. Eckern dan Wilson (1974) mempelajari masalah ini berkenaan dengan produksi fisik perusahaan yaitu, jenis dan jumlah produk yang akan dihasilkan dan menunjukkan bahwa pilihan manajer rencana produksi memaksimalkan nilai pasar perusahaan tidak akan secara umum harus disetujui oleh seluruh pemegang saham dalam kondisi pasar tertentu.
15
STANDARD SETTING
2011
STANDARD SETTING : POLITICAL ISSUES A. Standar pengaturan di Canada dan United States. 1.
The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)
CICA berisi standar akuntansi keuangan dan audit, sebagaimana ditetapkan oleh dewan standar akuntansi (AcSB) dan The Auditing and Assurance Standards Boards (AASB), masing-masing dari lembaga Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA). CICA adalah sumber utama dari standar akuntansi dan audit di Kanada. AcSB dan AASB dikeluarkan atau disahkan oleh dewan gubernur Ikatan Akuntan canadian (CICA) untuk menerbitkan laporan dalam tanggung jawab mereka sendiri. Disini ada juga penetapan standar yang ketiga oleh CICA yaitu, Public Sector Accounting Board (PSAB).
Proses penetapan standar :
1) Penetapan AcSB disarankan pada prioritas dan agenda oleh badan
pengawas, Standar dewan pengawas akuntansi (AcSOC). Ini adalah badan dengan basis keanggotaan luas. Itu menunjuk anggota AcSB untuk memberikan perspektif diluar pada prioritas standar baru. 2) Selain perspektif dari AcSOC, ada cara lain untuk sebuah standar baru
yang mungkin untuk ditempatkan pada agenda AcSB. Misalnya, anggota dewan dan lembaga staf sepenuhnya dapat mengatur berbagai topik yang berkaitan pada kepentingan masyarakat. saran juga dapat berasal dari isu-isu komite yang muncul. 3) Maksimal ada sembilan anggota AcSB yang dipilih untuk mewakili
konstituen yang beragam. keanggotaan bersifat sukarela, yaitu dengan pengecualian ketua, ini tidak berlangsung terus menerus. Berdasarkan posisi gaji yang berlaku, organisasi yang mempekerjakan anggota dewan yung menanggung biaya (seperti anggota FASB di United Stated). 4) Sebagaimana telah disebutkan, AcSB menerbitkan standar akuntansi
"tanggung jawab sendiri.” mungkin, ini adalah untuk memberikan
16
STANDARD SETTING
2011
pengukuran independensi dari CICA itu sendiri dan mengurangi kemungkinan gangguan dalam langkah-langkahnya. 5) Standar baru memerlukan persetujuan dari setidaknya setidaknya dua pertiga dari anggota dewan. Hal ini merupakan contoh dari suara mayoritas yang dapat mengurangi kemungkinan dari tidak diterimanya standar yang diajukan. Hal ini juga akan cenderung menghasilkan proses kompromi dalam penciptaan sebuah standar baru. 6) AcSB mengikuti proses karena untuk merumuskan standar baru, hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan sebuah draft exponsure dan didistribusikan
secara
luas
untuk
memungkinkan
pihak
yang
berkepentingan untuk bereaksi sebelum standar selesai. 7) AcSB mengakui bahwa proses jatuh tempo dalam membangun standar
baru membawa hukuman waktu. Kemampuan ini membuat dewan lambat untuk merespon isu-isu baru. Dalam efeknya, dewan dapat bereaksi terhadap masalah hanya setelah mereka muncul. 8) Emerging Issues Committee (EIC) didirikan pada tahun 1988 untuk
menyediakan sebuah forum untuk melakukan review secara tepat waktu sehubungan dengan munculnya isu-isu akuntansi yang cenderung menerima perlakuan yang berbeda atau tidak memuaskan dalam praktek tanpa adanya panduan. Pernyataan perusahaan mensyaratkan konsensus, yang didefinisikan sebagai keberadaan tidak lebih dari dua anggota setuju dari mereka yang hadir pada pertemuan tersebut. Sedangkan pernyataan ini tidak mengubah atau mengganti CICA, mereka mewakili sebuah langkah besar untuk meningkatkan garis waktu standar - proses pengaturan. 2.
The Ontario Securities Commission (OSC)
Di Kanada, efek regulasi berada di bawah kewenangan provinsi. Kanada pada saat ini tidak memiliki efek nasional administrator mirip dengan SEC di United States. Di sini, dilakukan pemeriksaan komisi sekuritas Ontario. Ontario Securities Commission (OSC) mengelola legalistation efek di Ontario, termasuk peraturan
17
STANDARD SETTING
2011
bursa saham terbesar di negara (TSX) dan merupakan salah satu komisi efek paling aktif. Peran dan kewenangan OSC
OSC terdiri dari 9-14 anggota, ditunjuk oleh Letnan Gubernur Ontario Council untuk jangka waktu yang tidak melebihi lima tahun. Kewenangannya berasal dari Securities Act of Ontario. sesuai dengan penetapan ini, OSC akan menetapkan:
Kebutuhan untuk pengungkapan tepat waktu, akurat, dan efisien
informasi;
Pembatasan praktik pasar curang (tidak adil) dan prosedur;
Persyaratan untuk pemeliharaan standar tinggi atas kesesuaian dan
melakukan usaha untuk memastikan pada perlakuan jujur dan bertanggung jawab oleh pelaku pasar.
Hubungan OSC's dengan CICA
Menurut Undang-Undang Keamanan Ontario, penerbit efek di bawah yurisdiksi OSC itu harus mengajukan laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Seperti yang disebutkan di atas, OSC memiliki kekuatan untuk menetapkan persyaratan pengungkapan tepat waktu, akurat, dan efisien. Untuk saat ini, OSC telah menerima GAAP sebagaimana tercantum dalam CICA yang memenuhi syarat tersebut. 3.
The Financial Accounting Standards Board (FASB)
Pendirian dan tujuan dari FASB
Financial Accounting Standards Board (FASB) keuangan di Amerika Serikat didirikan pada tahun 1973. tujuannya adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan untuk bimbingan dan pendidikan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, FASB berupaya untuk meningkatkan kegunaan pelaporan keuangan dengan berfokus pada relevan dan keandalan, dengan memperbarui standar (jika perlu) untuk perubahan 18
STANDARD SETTING
2011
dalam lingkungan bisnis dan ekonomi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sifat dan tujuan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, dan mempromosikan konvergensi dari kualitas standar akuntansi internasional.
Struktur FASB
FASB merupakan kelompok struktur organisasi operasional tiga bagian untuk pengaturan standar akuntansi keuangan, dua lainnya adalah Financial Accounting Foundation (FAF) dan Financial Accounting Standard Advisory Council (FASAC). 4.
The Securities and Exchange Commission (SEC)
SEC didirikan di Amerika Serikat pada 1934 untuk mengatur perdagangan efek perusahaan, sekuritas yang diperdagangkan melebihi dari pada keadaan dan tes yang memenuhi ukuran tertentu. sebagai bagian dari amanah, SEC memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investor telah disertakan dengan informasi yang memadai. Akibatnya, seperti OSC, ia memiliki wewenang untuk menerbitkan standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan di bawah hukumnya. Namun, di ASR 150, SEC mendelegasikan tanggung jawab ini kepada FASB. Delegasi ini ditegaskan kembali oleh SEC pada bulan April 2003, setelah pengesahan Undang-Undang Sarbanes-Oxley.
B. The International Accounting Standards Boards (IASB) 1. Establishment and objectives of the IASB International Accounting Standards Committee (IASC), merupakan bagian utama dari lembaga dewan standar akuntansi internasional (IASB) yang didirikan pada tahun 1973 dengan perjanjian antara badan akuntansi di Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, United Kingdom dan Irlandia, dan Amerika Serikat. Tujuan dari reorganisasi IASC (saat ini disebut IASC Foundation) adalah: •
Untuk pengembangan, untuk sekumpulan kepentingan umum, untuk menetapkan kualitas tinggi yang bisa dipahami dan adanya pemberlakuan 19
STANDARD SETTING
2011
standar akuntasi secara global itu memerlukan kualitas tinggi, transparansi dan membandingkan informasi dalam laporan keuangan dan laporan lainnya yang dapat membantu dunia dalam capital markets dan semua keputusan ekonomi yang dapat digunakan. •
Untuk mempromosikan penggunaan dan aplikasi yang ketat pada standarstandar.
•
Untuk membawa perpaduan antara standar akuntansi nasional dan standar Akuntansi internasional dengan menggunakan solusi yang berkualitas tinggi.
2. Structure of the IASB Perwalian IASC menunjuk 14 anggota IASB yang mana dari 12 memiliki posisi purna waktu. Pendanaan diberikan oleh IASC. Tidak ada persyaratan geografis untuk anggota IASB. Namun, konstituen yang berbeda harus diwakili sekurangkurangnya oleh lima anggota yang harus memiliki latar belakang audit. Konstituen lain termasuk pembuat laporan keuangan, pengguna, dan akademisi. Mayoritas 8 dari 14 suara diperlukan untuk pernyataan setuju pada pembuatan standar baru. Dalam merancang dan menetapkan standar, IASB harus mengikuti proses karena, mirip dengan AcSB dan FASB. 3. Authority Of The IASB Tidak seperti AcSb dan FASB, kepatuhan pada standar IASB tidak wajib. Kepatuhan ini mencakup negara-negara individu dan perusahaan yang terlibat. Banyak negara memang membutuhkan berbagai tingkat kesesuaian dengan standar IASB, negara tersebut seperti negara-negara bersatu. Namun, persatuan eropa berencana untuk mewajibkan perusahaan publik dalam yurisdiksinya kepada perusahaan dengan standar IASB pada tahun 2005. The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) merupakan regulator sekuritas dunia, termasuk regulator Kanada dan SEC di Amerika Serikat. Hal ini merekomendasikan kepada para anggotanya yang mereka gunakan standar IASB, meskipun negara-negara anggota inividual mungkin 20
STANDARD SETTING
2011
memerlukan rekonsiliasi standar IASB dengan GAAP sendiri. misalnya, perusahaan asing yang ingin perdagangan efek mereka di Amerika Serikat atau canada saat ini harus memenuhi persyaratan SEC atau OSC. ini termasuk pengajuan laporan keuangan baik sesuai dengan GAAP lokal atau, jika laporan disusun berdasarkan GAAP dari beberapa yurisdiksi lainnya, dengan rekonsiliasi laba bersih dan item neraca sesuai dengan GAAP lokal. 4. Relationship To Theories Of Regulation Pada bagian ini dideskripsikan bahwa pengaturan standar dapat dicirikan oleh beberapa proses. Misalnya, di Kanada, United States, dan dunia internasional, konstituen utama yang berkepentingan dengan pelaporan keuangan adalah diwakili oleh badan pengaturan standar. Selain itu, ada ketentuan untuk audiensi publik, rancangan risiko, dan umumnya untuk keterbukaan, serta persyaratan untuk suara mayoritas yang sangat mendukung sebelum standar-standar baru yang dikeluarkan. Karakteristik dari proses ini konsisten dengan teori-teori konflik berdasarkan
interaksi
konstituen.
Kita
hanya
tidak
tahu
bagaimana
memperhitungkan tradeoff terbaik yang bertentangan antara informasi yang digunakan oleh invesrtor dan manajer dari teori public interest dalam pengaturan. Inilah mengapa standar akuntansi dipilih karena lebih memperhatikan konflik antara jumlah pemilih dari pada memperhatikan proses. AcSB, FASB, dan IASB merupakan pemain dalam suatu permainan dimana mempengaruhi jumlah pemilih dalam memilih strategi dengan melakukan lobi dari atau berlawanan dengan yang diusulkan
oleh
standar
yang
baru.
Saran
yang
diperlukan
dalam
mempertimbangkan teori kepentingan kelompok dalam pengaturan mungkin lebih baik meramalkan dalam standar yang baru dari pada dengan teori kepentingan publik dimana sejak teori kepentingan publik mengakui secara formal eksistensinya dalam perselisihan jumlah pemilih.
C. Criteria for Standard Setting 1.
Decision Usefulnes 21
STANDARD SETTING
2011
Kriteria dari kegunaan keputusan menggarisbawahi informasi dan perspektif pengukuran pelaporan keuangan, dan juga studi pasar modal empiris. Ingat bahwa berbagai informasi tentang kinerja perusahaan di masa depan, seperti the less noisy, adalah sistem informasi yang akan memberikan reaksi yang kuat pada investor terhadap informasi yang diproduksi oleh sistem. Dengan demikian, bukti empiris bahwa harga untuk keamanan informasi akuntansi menunjukkan bahwa investor dapat menemukan informasi yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan sebuah standar baru adalah bahwa keputusan itu dapat berguna. 2.
Reduction of Information Asymmetry
Karakteristik baik dari publik atas informasi akuntansi menyulitkan kemampuan kegunaan keputusan untuk membimbing pembuat standar, karena hanya menunjukkan ciri-ciri yang sama berarti bahwa standar bisa sangat efektif dalam mengurangi informasi yang tidak sama. Karena penggunaan informasi akuntansi keuangan oleh satu individu tidak merusak untuk digunakan oleh pengguna lain, maka memperluas pengungkapan dengan cara standar dapat menuju pemerataan manfaat informasi kepada semua investor. Pengurangan dari Information Asymmetry ini dapat meningkatkan operasi pasar, karena investor akan melihat investasi lebih sebagai tingkat dari sebuah lapangan bermain. Ini akan memperluas likuiditas pasar, mengurangi "lemon" fenomena, dan umumnya menghasilkan manfaat sosial dari kerja pasar yang lebih baik. 3.
Economic Consequences of New Standards
Salah satu biaya dari sebuah standar baru adalah biaya yang dikenakan pada perusahaan dan manajer untuk memenuhi standar itu. Ini melampaui dari biaya produksi dari sebuah informasi baru yang diamanatkan. Biaya juga diciptakan oleh kekakuan kontrak, seperti dalam sebuah probabilitas peningkatan pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian utang, dan pada tingkat efek, serta gejolak aliran manajer bonus masa depan. Biaya-biaya ini dapat mempengaruhi kebijakan operasi dan keuangan. Selanjutnya, sejauh bahwa standar-standar baru membutuhkan
pelepasan
informasi 22
kepemilikan,
perusahaan
mengenai
STANDARD SETTING
2011
profitabilitas masa depan dapat merugikan atau menguntungkan dipengaruhi oleh pengurangan keunggulan kompetitif. 4.
The Political Aspects of Standards Setting
Konsekuensi ekonomi mengarah langsung ke kriteria yang terakhir, yaitu aspek politik atas standar pengaturan. Pembuat standar pada dasarnya harus insinyur konsensus yang cukup kuat bahkan konstituen yang tidak seperti standar baru, meskipun demikian akan pergi bersama-sama dengan itu. Disimpulkan bahwa proses pengaturan standar tampaknya paling konsisten dengan teori kelompok kepentingan regulasi. Tentu saja, teknis, dan bahkan teoritis, kebenaran tidak cukup untuk memastikan keberhasilan standar. Sementara perhatian atas proses hukum bisa memakan waktu, perhatian tersebut tampaknya penting jika mahal dan pembatalan yang membingungkan harus diminimalkan. Terlalu banyak dari ini akan mengancam keberadaan badan standar-pengaturan itu sendiri.
23
STANDARD SETTING
2011
STANDARD SETTING IN A POLITICAL ENVIRONMENT A.
PENDEKATAN PENETAPAN STANDAR 1)
Free Market Approach Para pendukung pendekatan pasar bebas berpendapat bahwa karena
dengan permintaan produk lain, faktor permintaan dan penawaran harus dijalankan. Ada permintaan untuk informasi akuntansi oleh pengguna dan persediaan informasi tersebut dari perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Harga kesetimbangan dapat digunakan sebagai bagian dari informasi akuntansi. Misalkan pengguna menuntut adanya informasi keuangan yang baru dan pemasok pun bersedia untuk menyediakan untuk harga. Harga akhirnya akan menyesuaikan diri dengan supplier di mana supplier ini masih mencari yang menguntungkan untuk memberikan informasi dan di mana pengguna percaya bahwa biaya adalah sama dengan atau kurang dari manfaat informasi. Jika tidak, maka informasi itu tidak akan disediakan. Dengan kata lain, kekuatan pasar bebas dapat digunakan untuk menentukan jenis data akuntansi yang akan digunakan dan standar yang perlu bahwa mereka tekankan. 2)
Agency Theory Agency Theory mencoba untuk memberikan penjelasan tentang
hubungan keagenan antara pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan, terutama dengan memperhatikan informasi akuntansi. Karena faktor yang penting adalah informasi akuntansi, dapat dikatakan bahwa Agency Theory mencoba memberikan penjelasan teoritis dari profesi akuntansi. Teori ini berkonsentrasi pada hubungan di mana kesejahteraan satu orang yang dipercayakan ke yang lain, agen. Atkinson dan Feltman menjelaskan bahwa permintaan untuk informasi pelayanan terkait dengan keinginan untuk memotivasi agen dan mendistribusikan resiko secara efisien. Ketidakpastian dalam Agency Theory dapat diklasifikasikan sebagai ex ante atau ex post. Ketidakpastian Ex ante ada pada saat keputusan harus 24
STANDARD SETTING
2011
dibuat, seperti ketidakpastian tentang peristiwa terkendali yang akan mempengaruhi produksi atau ketidakpastian tentang keterampilan
skill
manager . Ketidakpastian ex post ada setelah keputusan telah dibuat dan hasil direalisasikan. Ketidakpastian ini sama dengan jenis ex ante kecuali bahwa hal itu dapat dikurangi dengan laporan ex post tentang apa yang sebenarnya terjadi. 3)
Regulatory Approach Pendekatan ini sangat sulit untuk diterapkan, dan menurut teori pasar
bebas pendekatan ini tidak realistis. Teori ini tidak dapat bekerja dengan baik karena mekanisme pasar tidak akan mudah mencapai harga equilibrium pasar yang optimal untuk informasi akuntansi. Pertama, informasi akuntansi tidak dapat dipertimbangkan dengan cara yang sama dengan produk lain, karena informasi ini adalah barang publik. Sesekali informasi dikeluarkan untuk semua orang. Namun di saat tertentu, infomasi ini dijual ke pihak tertentu, sehingga mereka yang tidak membayar untuk informasi itu terbatas aksesnya. Kedua, perusahaan memiliki monopoli pada penyediaan informasi tentang dirinya sendiri, dan karena itu perusahaan akan cenderung untuk berproduksi dibawah kapasitas dan menjual dengan harga tinggi. Jika pasar bebas menyediakan informasi akuntansi, peraturan akan tetap diperlukan, karena pengguna tidak dapat menyepakati apa yang mereka inginkan, dan akuntan tidak akan menyetujui prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi dikehendaki. Alasan teoritis untuk regulasi disediakan oleh Profesor Lev, yang berpendapat bahwa ketidaksetaraan di pasar modal, dalam hal ketidaksetaraan kesempatan, akan mengarah pada biaya transaksi yang tinggi, likuiditas yang lebih rendah dari securitites, dan penurunan keuntungan dari perdagangan. Konsekuensi yang tidak diinginkan ini dapat dikurangi oleh kebijakan publik yang mewajibkan pengungkapan informasi keuangan. B.
INCREMENTAL – POLITICAL VIEWS 25
STANDARD SETTING
2011
Mengingat bahwa lingkungan akuntansi terutama peraturan dan pengaturan standar ditetapkan untuk sektor swasta, seharusnya sebuah badan penetapan standar, yaitu, FASB, merumuskan dan menerapkan standar akuntansi menggunakan pendekatan politik. Mereka yang percaya pada pendekatan ilmiah untuk merumuskan prinsip akuntansi, berusaha untuk menemukan solusi untuk masalah yang berlaku karena didukung oleh argumen teoritis dan bukti empiris. Tetapi mereka yang mendukung pandangan incremental berpendapat bahwa solusi yang paling valid atau paling berbeda, tergantung pada bagaimana kepentingan pribadi mereka yang terpengaruh. •
Legislative Process Incrementalists percaya bahwa penyusunan standar akuntansi merupakan
proses legislatif, karena ada persyaratan yang dikenakan terhadap beberapa orang untuk kepentingan orang lain. Mautz berpendapat bahwa standar akuntansi benarbenar "perjanjian sosial" yang harus diterima mayoritas jika mereka harus operatif dan efektif. Jika standar akuntansi dipandang sebagai bagian dari perundangundangan, maka mau tak mau terlibat politik. Dewan standar penetapan harus menyadari iklim politik setiap saat. Tidak hanya mempertimbangkan teoritis benar dan didukung oleh bukti empiris, tetapi yang lebih penting harus menentukan tingkat penerimaan mayoritas (Horngren). •
Other Considerations Besides Theory Teori dapat menjadi langkah awal dalam merumuskan standar, namun
pertimbangan lain harus dipelajari. Pertama, penetapan standard board harus menyadari bahwa proposal yang berbeda secara radikal tidak layak secara politis. Probabilitas tinggi proposal radikal tidak akan diterima oleh sebagian besar mereka yang terkena dampak. Kedua, penetapan standard board tidak boleh dilakukan kecuali untuk memecahkan masalah dengan menyediakan jawaban yang paling valid, melainkan harus berulang kali kembali ke masalah. Ketiga, suatu standardsetting board tidak hanya fokus pada tujuan abstrak jangka panjang seperti penyediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, tetapi harus 26
STANDARD SETTING
2011
responsif untuk masalah yang terjadi saat ini dengan segera. Keempat, suatu standard-setting board harus tahu apa yang dapat dan tidak dapat diraih secara politis. Untuk mengetahui masalah ini perlu mempetimbangkan: pihak yang berkepentingan dan solusi alternatif yang dapat direkonsiliasi dengan teori. •
Response by Advocates of Scientific View Menurut para pendukung pendekatan ilmiah, pelaksanaan solusi suatu
masalah adalah meyakinkan, karena didukung oleh teori yang telah disesuaikan. Sifat dari kesimpulan ilmiah adalah relatif sehingga penekanannya tidak harus menjadi yang "terbaik", namun kenyataannya bukti persuasif dapat mendukung solusi. Sejauh perhatian incrementalists, kita tidak dapat memecahkan masalah tetapi hanya mengatasinya. Hal ini berlaku untuk dua alasan. Pertama, sulit untuk mengetahui penyelesaian masalah karena bergantung pada sudut pandang yang diambil. Kedua, masalah tidak dapat sepenuhnya dikuasai. Pendekatan ilmiah tidak memberikan sambutan bagi politik dalam menentukan prosedur yang benar atau sah dan mempromosikan penggunaan prosedur. Sebaliknya, pendekatan incremental sangat menyadari pentingnya politik dalam merumuskan dan menerapkan standar itu. Pendukung incremental menuduh pendukung pandangan ilmiah mengabaikan realitas kelembagaan. C.
POLITIZATION OF ACCOUNTING Angka-angka dalam laporan keuangan memiliki dampak sosial, yaitu harapan dan perilaku banyak orang terpengaruh. Oleh karena itu, beberapa akuntan berpendapat, proses yang jumlahnya diturunkan, menjadi satu tindakan politik. Kirk dan Solomon setuju bahwa FASB harus sadar politik, terutama demi memajukan standar-standar yang sesuai dengan tujuan akuntansi, untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya.
27
STANDARD SETTING
2011
BAB III PEMBAHASAN
A. Penyusunan International Financial Reporting Standard (IFRS) Agar sebuah standar dapat memenuhi kriteria sebuah standar yang baik, maka dalam proses penyusunannya harus dilakukan secermat dan sehati-hati mungkin. Apalagi jika standar tersebut akan diberlakukan di seluruh negara atau dengan kata lain diakui dan diterapkan secara internasional. International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar yang disusun oleh International Accounting Standards Board (IASB). IASB sendiri baru dibentuk pada tahun 2001. Sebelum muncul istilah IFRS, dikenal sebuah istilah International Accounting Standard (IAS). IAS merupakan hasil atau produk dari International Accounting Standards Committee (IASC) antara tahun 1973 hingga 2001. Ketika IASB terbentuk, mereka sepakat untuk mengadopsi seluruh standar yang telah dikeluarkan IASC, yaitu IAS 1 sampai IAS 41, dan kumpulan IAS itu tidak lagi disebut sebagai IAS tetapi IFRS. Untuk lebih jelasnya, berikut ialah struktur isi dari IFRS. •
Struktur IFRS
International Financial Reporting Standards (IFRS) meliputi : a) Peraturan-peraturan atau IFRS baru yang diterbitkan setelah tahun 2001 b) IAS 1 sampai IAS 41 yang dikeluarkan antara tahun 1973 sampai 2001 c)
Interpretasi yang berasal dari International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) yang dikelularkan setelah tahun 2001
d) Standing Interpretations Committee (SIC) yang dikeluarkan sebelum
tahun 2001 e) Kerangka Kerja untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan
(1989) (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (1989)) 28
STANDARD SETTING
•
2011
Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Penyusunan IFRS
Pembuatan International Financial Reporting Standard melibatkan berbagai pihak, diantaranya :
Sumber : www.ifrs.org
29
STANDARD SETTING
2011
1. International Accounting Standards Board (IASB) Grup independen yang terdiri dari 15 orang ahli dengan perpaduan yang tepat dari pengalaman praktis terkini dalam menetapkan standar akuntansi, dalam penyusunan, audit, atau menggunakan laporan keuangan, dan dalam pendidikan akuntansi. Masing-masing orang memiliki satu buah suara. Para anggota dewan dipilih oleh pembina dewan (the trustees). IASB ini juga dikepalai oleh seorang ketua (Professor Sir David Tweedie). Tugas utama dari IASB ialah menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi keuangan dan pelaporannya. Tanggung jawabnya meliputi seluruh permasalahan teknis dalam IASB termasuk penyusunan dan penerbitan standar akuntansi internasional dan standar pelaporan keuangan internasional; memberikan persetujuan akhir atas interpretasi yang dikeluarkan oleh IFRIC. 2. International Accounting Standards Committee (IASC) IASC terdiri dari 22 pembina (trustee). Badan wali mendorong dan meningkatkan pekerjaan dari Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) dan aplikasi IFRS, namun tidak terlibat dalam hal-hal teknis yang berkaitan dengan standar yang menjadi tanggung jawab IASB. Badan wali bertugas untuk mengangkat anggota dewan (IASB), IFRIC, dan SAC. Selain itu mereka bertugas dalam meninjau setiap tahun strategi IASB dan efektivitasnya; menyetujui setiap tahun anggaran IASB dan menentukan dasar untuk pendanaan; meninjau isu strategis yang mempengaruhi standar akuntansi secara luas; menetapkan dan mengubah prosedur operasi untuk IASB, yang IFRIC dan Standar Dewan Pertimbangan; menyetujui perubahan Konstitusi, termasuk konsultasi dengan Dewan Pertimbangan Standar dan publikasi dari Draft Eksposur untuk komentar public; menjalankan semua kewenangan dari IASC diluar kewenangan IASB, IFRIC dan SAC. Setiap Trustee diharapkan memiliki pemahaman, dan peka terhadap isu-isu internasional
yang
relevan
dengan
keberhasilan
sebuah
organisasi
internasional yang bertanggung jawab untuk pengembangan standar akuntansi tinggi kualitas global untuk digunakan dalam pasar modal di dunia 30
STANDARD SETTING
2011
dan oleh pengguna lain. Enam orang dari badan wali harus dipilih dari wilayah Asia / Oseania, enam dari Eropa, enam dari Amerika Utara, satu dari Afrika, satu dari Amerika Selatan dan dua dari seluruh dunia.
3. Standards Advisory Council (SAC) Menyediakan forum bagi dewan pembuat standar (IASB) untuk berkonsultasi seputar masalah atau isu-isu yang terkait dengan pembuatan atau pengembangan standar. SAC sendiri merupakan badan yang sangat berkomitmen dalam pengembangan standar berkualitas tinggi. Dalam pelaksanaan tugasnya, SAC tidak terbatas pada : masukan dalam agenda IASB's; input pada jadwal proyek IASB's (program kerja) termasuk prioritas
proyek, dan konsultasi pada setiap perubahan dalam agenda dan prioritas, dan saran atas proyek, dengan penekanan khusus pada aplikasi praktis dan
isu-isu implementasi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan standar yang ada yang mungkin memerlukan pertimbangan oleh IFRIC. SAC juga mendukung IASB dalam mempromosikan dan adopsi IFRS di seluruh dunia. Hal tersebut termasuk penerbitan artikel yang mendukung IFRS dan mengadakan pertemuan publik pada subjek yang sama (IFRS).
4. International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) Tugas dari IFRIC ini ialah untuk me-review berbagai isu akuntansi yang muncul dari IFRS yang berlaku secara periodik. Tujuan dari IFRIC sendiri yaitu mencapai konsensus mengenai perlakuan akuntansi yang sesuai dan memberikan bimbingan bijak tentang isu-isu. Dalam mengembangkan interpretasi, IFRIC juga bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional yang serupa. Interpretasi meliputi :
31
STANDARD SETTING
2011
Identifikasi masalah pelaporan keuangan terbaru yang tidak secara
khusus diatur dalam IFRS Berbagai
isu
atas
ketidakpuasan
interpretasi
yang
telah
dikembangkan. IFRIC terdiri dari 14 anggota, diambil dari berbagai negara dan latar belakang profesional. Mereka ditunjuk oleh Pembina IFRS Foundation dan dipilih karena kemampuan mereka dalam mempertahankan kesadaran tentang permasalahan yang muncul saat ini dan kemampuan teknis untuk mengatasinya. Interpretasi dari IFRIC harus mendapat persetujuan dari IASB dan memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai bagian dari standar yang dikeluarkan oleh IASB. •
Proses Penyusunan Standar
International Financial Reporting Standards (IFRSs) dikembangkan melalui proses pertimbangan internasional yang disebut “due process”, yang melibatkan berbagai orang dan organisasi dari seluruh penjuru dunia yang tertarik dengan perkembangan standar akuntansi internasional. Proses penyusunan terdiri dari enam tahap, yaitu : Setting the agenda
1.
IASB mengevaluasi manfaat menambahkan item potensi untuk agenda terutama dengan mengacu pada kebutuhan investor. IASB mempertimbangkan: a)
relevansi bagi pengguna informasi dan keandalan informasi yang dapat diberikan
b) apakah ada bimbingan tersedia c) kemungkinan peningkatan konvergensi d) kualitas standar untuk dikembangkan. e) keterbatasan sumber daya.
32
STANDARD SETTING
2011
Untuk membantu IASB dalam mempertimbangkan agenda di masa depan, staf diminta untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengangkat isu-isu yang dapat menarik perhatian IASB. Masalah baru juga timbul dari perubahan kerangka konseptual IASB. Selain itu, IASB juga mengangkat dan membahas agenda potensial yang menjadi komentar dari penyusun standar lain dan pihak-pihak yang terlibat, IFRS Advisory Council, IFRS Interpretations Committee, staf peneliti dan rekomendasi lainnya. Sebelum mencapai beberapa keputusan, IASB berkonsultasi dengan IFRS Advisory Council dan badan penyusun standar akuntansi terkait dengan agenda yang diusulkan dan penetapan prioritas. IASB menerima permintaan dari konstituen untuk menginterpretasi, review atau
mengubah
publikasi
standar
yang
ada.
Para
staf
akan
mempertimbangkan seluruh permintaan, meringkas masalah atau isu utama yang muncul, dan menyajikannya kepada IASB secara bertahap dari waktu ke waktu sebagai agenda selanjutnya.
2.
Planning the project Ketika menambahkan item agenda aktif, IASB juga memutuskan
apakah akan: a)
melakukan proyek sendiri, atau
b)
bersama dengan lain-setter standar.
Setelah mempertimbangkan sifat dari masalah dan tingkat kepentingan antar konstituen, IASB dapat membentuk kelompok kerja pada tahap ini. Sebuah tim dipilih oleh dua anggota paling senior dari staf teknis yaitu Direktur Kegiatan Teknis dan Direktur Riset.
33
STANDARD SETTING
2011
Manajer proyek kemudian menarik sebuah rencana proyek di bawah pengawasan Direksi. Tim juga dapat mencakup anggota staf dari penyusun standar akuntansi lain, yang dianggap tepat oleh IASB.
3.
Developing and publishing the discussion paper
Biasanya, sebuah discussion paper meliputi : a) Comprehensive overview of the issue b) Pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah c) Pandangan awal dari IASB, dan d) Permintaan untuk memberikan komentar.
Discussion paper dapat menghasilkan sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh penyusun standar akuntansi yang lain atau sebagai tahap pertama dari proyek agenda aktif yang dilakukan oleh IASB. Dalam hal yang pertama, discussion paper ini disusun oleh penyusun standar akuntansi yang lain dan diterbitkan oleh IASB. Isu yang terkait dengan discussion paper akan dibahas dalam pertemuan IASB dan publikasi atas paper membutuhkan suara mayoritas dari IASB. Jika discussion paper mencakup pandangan awal penulis lain, IASB me-review draft dari discussion paper untuk memastikan bahwa analisis mereka adalah dasar yang tepat yang dapat mengundang komentar publik. Untuk discussion paper pada agenda yang berada di bawah arahan IASB, atau termasuk pandangan awalnya, IASB mengembangkan paper atau pandangannya berdasarkan analisis yang ditarik dari penelitian staf dan rekomendasi, serta saran dibuat oleh IFRS Advisory Council, kelompok-kelompok kerja dan penyusun standar.
4.
Developing and publishing the exposure draft 34
STANDARD SETTING
2011
Publikasi exposure draft adalah langkah wajib dalam proses hukum. Terlepas dari apakah IASB telah menerbitkan sebuah discussion paper, sebuah draft eksposur adalah sarana utama bagi IASB untuk konsultasi publik. Tidak seperti sebuah discussion paper, sebuah draft eksposur menetapkan proposal spesifik dalam bentuk standar yang diusulkan (atau perubahan atas suatu standar yang sudah ada) Pengembangan
naskah
eksposur
dimulai
dengan
IASB
mempertimbangkan: a) isu-isu berdasarkan penelitian staf dan rekomendasi,
b) komentar yang diterima pada setiap makalah diskusi, dan c) saran yang dibuat oleh IFRS Advisory Council, kelompok kerja
dan penyusun standar akuntansi, dan yang timbul dari sesi pendidikan umum.
Setelah menyelesaikan masalah di rapat, IASB menginstruksikan staf untuk menyusun draf eksposur. Ketika draft telah selesai dan IASB telah setuju, IASB akan menerbitkannya untuk memperoleh komentar publik. 5.
Developing and publishing the standard Pengembangan sebuah IFRS dilakukan selama pertemuan IASB,
ketika IASB menganggap komentar-komentar telah diterima pada draft eksposur. Setelah menyelesaikan masalah yang muncul dari draf eksposur, IASB mempertimbangkan apakah harus mengungkapkan usulan revisi untuk komentar publik, misalnya dengan menerbitkan draf eksposur kedua. Dalam mempertimbangkan kebutuhan untuk re-exposure, IASB: 35
STANDARD SETTING
2011
a) mengidentifikasi isu-isu substansial yang muncul selama periode
bahwa hal itu sebelumnya tidak dipertimbangkan, b) menilai bukti yang telah dianggap berkualitas, c) mengevaluasi apakah telah cukup memahami masalah dan aktif
mencari pandangan konstituen, d) mempertimbangkan
apakah berbagai sudut pandang yang
ditayangkan dalam draft eksposur telah cukup didiskusikan dan dibahas secara mendasar untuk kesimpulan.
Penyusunan IFRS Keputusan IASB tentang apakah akan menerbitkan usulan revisi untuk satu putaran komentar dibuat dalam pertemuan IASB. Jika IASB memutuskan bahwa paparan ulang diperlukan, proses karena harus diikuti adalah sama seperti untuk draft paparan pertama. Ketika IASB merasa puas bahwa ia telah mencapai kesimpulan tentang isu-isu yang timbul dari draft pemaparan, ia memerintahkan staf untuk draft IFRS.
Pre-ballot draft Rancangan pra-pemungutan suara biasanya mengarah kepada peninjauan dari pihak eksternal, biasanya oleh IFRIC. Sesaat sebelum IASB menyuarakan standar, rancangan mendekati akhir ini di-posting pada e-IFRS. Akhirnya, setelah proses hukum selesai, semua isu yang beredar telah diselesaikan, dan anggota IASB telah setuju untuk melakukan publikasi, maka IFRS pun dikeluarkan.
6.
Procedures after the standard is issued
36
STANDARD SETTING
2011
Setelah IFRS dikeluarkan, staf dan anggota IASB mengadakan pertemuan secara berkala dengan pihak yang berkepentingan, termasuk badan-badan penyusun standar lainnya, untuk membantu memahami isuisu yang tidak terduga terkait dengan pelaksanaan praktis dan dampak potensial dari proposal. IFRS Foundation juga mendorong kegiatan pendidikan untuk memastikan konsistensi dalam penerapan SAK. Setelah itu IASB dapat mempertimbangkan untuk memulai studi atas : a)
review atas aplikasi IFRS's,
b)
perubahan dalam lingkungan pelaporan keuangan dan
persyaratan peraturan, dan c)
komentar
oleh
Dewan
Pertimbangan
IFRS,
IFRS
Interpretations Committee, penyusun standar, dan konstituen tentang kualitas IFRS. Penelitian-penelitian tersebut dapat mengakibatkan beberapa item ditambahkan ke dalam agenda IASB.
B. Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia
Dalam era globalisasi yang terus berkembang, hubungan antar negara semakin meningkat dan terbuka. Dengan dukungan teknologi informasi, hubungan tersebut semakin dekat dan seolah tidak memiliki sekat pembatas lagi. Kondisi tersebut menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparasi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini.
37
STANDARD SETTING
2011
Sehubungan dengan hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia diharapkan untuk selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984”
dengan
tujuan
untuk
menyesuaikan
ketentuan
akuntansi
dengan
perkembangan dunia usaha (pasar modal). Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994.” Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi
dengan
standar
akuntansi
internasional
dalam
pengembangan
standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana pada tahun 2012. Dalam perkembangannya, Standar Akuntansi Keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Sampai tahun 2007, proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya
38
STANDARD SETTING
2011
yaitu tambahan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya, cikal
bakal badan
penyusun standar akuntansi adalah
Panitia
Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK). Kemudian, pada Kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DKSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan
Standar
Akuntansi Keuangan untuk
Entitas
tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini nampak selaras dengan International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang berbeda, namun baik SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas 39
STANDARD SETTING
2011
publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul pada IFRS adalah small and medium-sized entities (SMEs). •
Prosedur Penyusunan SAK Due process prosedur penyusunan SAK sebagai berikut : 1.
Identifikasi issue untuk dikembangkan menjadi standar;
2.
Konsultasikan issue dengan DKSAK;
3.
Membentuk tim kecil dalam DSAK;
4.
Melakukan riset terbatas;
5.
Melakukan penulisan awal draft;
6.
Pembahasan dalam komite khusus pengembangan standar yang
dibentuk DSAK; 7.
Pembahasan dalam DSAK;
8.
Penyampaian Exposure Draft kepada DKSAK untuk meminta
pendapat dan pertimbangan dampak penerapan standar; 9.
Peluncuran draft sebagai Exposure Draft dan pendistribusiannya;
10.
Public hearing;
11.
Pembahasan tanggapan atas Exposure Draft dan masukan Public
Hearing; 12.
Limited hearing
13.
Persetujuan Exposure Draft PSAK menjadi PSAK;
14.
Pengecekan akhir;
15.
Sosialisasi standar.
Untuk due
process prosedur penyusunan interpretasi SAK, Panduan
Implementasi SAK dan Buletin Teknis tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process yang diatur diatas, misalnya proses public hearing. 40
STANDARD SETTING
2011
Sedangkan due process procedure untuk pencabutan standar atau interpretasi standar yang sudah tidak relevan adalah sama dengan due process procedures penyusunan standar yang diatur diatas tanpa perlu mengikuti tahapan due process point : 5, 6, 9, 10, dan 11 sedangkan tahapan 13 dapat diganti menjadi : persetujuan pencabutan standar atau interpretasi.
•
Struktur Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Berikut ini ialah struktur dari Ikatan Akuntan Indonesia yang dikutip dari www.iaiglobal.or.id :
41
STANDARD SETTING
2011
BAB IV PENUTUP
Sebuah standar dapat dikatakan memenuhi kriteria standar yang baik, jika dalam proses penyusunannya harus dilakukan secermat dan melihat berbagai sudut pandang. Proses penyusunan standar International Financial Reporting Standards (IFRSs) dikembangkan melalui proses pertimbangan internasional yang disebut “due process”, yang melibatkan berbagai orang dan organisasi dari seluruh penjuru dunia yang tertarik dengan perkembangan standar akuntansi internasional. Proses penyusunan terdiri dari enam tahap, yaitu : Setting the agenda, Planning the project, Developing and publishing the discussion paper, Developing and publishing the exposure draft, Developing and publishing the standard, dan Procedures after the standard is issued. Sedangkan di Indonesia mempunyai proses penyusunan standar tersendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Dimana penyusunannya dilakukan oleh IAI, dan mempunyai sejarah dalam proses pembuatannya. Tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia yaitu Tonggak sejarah pertama (1973) pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Tonggak sejarah kedua (1984), komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha (pasar modal). Dan tonggak ketiga (1994), IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994. IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya.
42
STANDARD SETTING
2011
DAFTAR PUSTAKA
Belkaoi, Ahmed Riahi 2000, Accounting Theory, 4th edn, United Kingdom, Thomson Learning. IFRS
Foundation 2011, The .
Organisation,
viewed
15
May
2011,
IFRS Foundation 2011, Standard-Setting Process, viewed 16 May 2011, . Kam, Vernon 1990, Accounting Theory, 2nd edn, John Wiley & Sons, New York. Scott, William R 2003, Financial Accounting Theory, 3rd edn, Prentice Hall, Toronto.
ii
