Pertemuan 2 : Tutorial 1 Discussion Task – Study Study Task Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, merupakan peraturan peraturan peryndang-undangan yang yang mengatur tentang hal-hak yang bersifat khusus di luar KUHP. Tituik tolak kekhususan suatu peraturan perundangundangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subyek tindak pidana maupun pidana dan pemidanaanya. Diundangkan UU No.7 Drt Tahun 1955 tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan untuk adan ya penyeragaman dalam pemidanaan tindak pidana ekonomi, ekonomi, karena banyaknya peraturan perundangundangan di bidang perekonomian, baik yang merupakan produk pemerintah belanda maupun yang diundangkan pasca proklamasi 1945.
Tugas : 1. Identifikasi peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, selain UU No.7 Tahun 1955, UU No.5 Tahun 1997, UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 20 Tahun 2001. 2. Identifikasi dan diskusikan penyimpangan-penyimpangan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus tersebut terhadap ketentuan umum Buku I KUHP. 3. Diskusikan latar belakang pemikiran diundangkanya UU No. 7 Drt Tahun 1955.
Pembahasan : 1. Identifikasi peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, selain UU No.7 Tahun 1955, UU No.5 Tahun 1997, UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 20 Tahun 2001 : 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
1
Tindak Pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan, artinya sebelumnya sudah ada tindak pidana tertentu sebagaimana dpisebutkan dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, kemudian hasil dari tindak pidana tertentu tersebut disembunyikan / disamarkan asal-usulnya sehingga seolah-olah hasil dari tindak pidana tersebut adalah uang sah. Segala hasil tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU tersebut disamarkan / disembunyikan asal-usulnya agar seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah yakni meliputi hasil dari tindak pidana: a) korupsi; b) penyuapan; c) narkotika; d) psikotropika; e) penyelundupan tenaga kerja; f) penyelundupan migran; g) di bidang perbankan; h) di bidang pasar modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan;
2
x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; atau z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan diwilayah negara kesatuan republik indonesia atau diluar wilayah negara kesatuan republik indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukm indonesia.
Yang menjadi subjek hukum tindak pidana pencucian uang yakni: -
Manusia
Manusia sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang sudah tidak diragukan lagi hal ini dapat kita pahami dari ketentuan didalam undang-undang tersebut (UU No. 8 Tahun 2010), antara lain dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9, 3, 4, 5, 10, dst. Dari pasal- pasal tersebut dapat kita ketemukan kata “setiap orang”, kata tersebut menunjukan bahwa manusia adalah subjek hukum tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut apabila kita menyimak ketentuan Pasal 1 angka 9 lebih menegaskan bahwa manusia adalah subjek hukum tindak pidana pencucian, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “ setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi” -
Korporasi (Badan Hukum dan Non Badan Hukum)
Korporasi baik berbadan hukum maupun non badan hukum tidak diragukan lagi sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat kita pahami dari ketentuan pasal-pasal dalam UU TPPU, diantaranya pada Pasal 1 angka 9-10, Pasal 3-5, 6, 7, 9 dst. Korporasi (badan hukum dan non badan hukum) adalah subjek hukum tindak pidana pencucian uang hal ini ditegaskan dari ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU TPPU. Berikut akan disajikan bunyi Pasal 1 angka 9 dan 10. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi” sementara Pasal 1 angka 10 menyatak an “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
3
Dari apa yang dikemukakan diatas jelas bahwa subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2010, tegas menyatakan bahwa subjek hukumnya yakni manusia dan korporasi baik badan hukum mapun non badan hukum Objek hukum tindak pidana pencucian uang yakni: pencucian uang yang meliputi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsut tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini terdapat pada bab XIII yang mana menitik beratkan pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang mana terdapat pada pasal 68 sampai pasal 82 undang-undang tersebut. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Perbuatan yang diatur dalam undang-undang ini adalah: -
Fungsi dan sifat hak cipta
-
Pencipta
-
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui
-
Ciptaan yang dilindungi
-
Pembatasan hak cipta
-
Hak moral
-
Sarana control teknologi
-
Masa berlaku hak cipta
4
-
Pendaftaran ciptaan
-
Lisensi
Yang menjadi subyek hukum dalam undang-undang ini adalah orang perorangan. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini terdapat pada bab XIII mulai dari pasal 72 sampai dengan pasal 73 yang menekankan pada penyiaran atau memperbanyak ciptaan seseorang tanpa izin dari penciptanya. Serta Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Penyiaran
adalah
kegiatan
pemancarluasan
siaran
melalui
sarana
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Perbutan yang diatur dalam undang-undang ini adalah: a.
Pelanggaran penyiaran
b.
Komisi penyaran Indonesia
c.
Jasa penyiaran
d.
Lembaga panyiaran public
e.
Lembaga penyiaran swasta
f.
Lembaga penyiaran komunitas
g.
Lembaga penyiaran berlangganan
h.
Lembaga penyiaran asing
i.
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat
Penyiaran
5
Yang menjadi subyek hukum dalam Undang-undang ini adalah lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran public, lembaga penyiaran swasta, maupun lembaga penyiaran berlangganan. Ketentuan pidananya terdapat dalam bab x mulai dari pasal 57 sampai dengan pasal 59 yang menekankan pada pelanggaran terhadap pendirian lembaga penyiaran harus dengan modal warga Negara Indonesia, dan juga pembatasan kepemilikin siaran. Serta pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran yang dibatasi. 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan
hak-haknya
agar
dapat
hidup,
tumbuh,
berkembang,
dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Perbuatan yang diatur dalam UU ini adalah: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Yang menjadi subyek hukum dalam UU ini adalah oarang perorangan, pemerintah dan negara ikut serta memperhatikan. Ketentuan pidananya terdapat pada bab XII mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal pasal 90 yang menekannkan pada sanksi apabila sseorang mendiskriminasi, menelantarkan, memperjuabelikan serta penculikan anak. Sanksi yang dijatuhkan oleh undang-undang ini mulai dari denda sampai dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
6
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PrasaranaLalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Perbuatan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah: a. asas transparan; b. asas akuntabel; c. asas berkelanjutan; d. asas partisipatif; e. asas bermanfaat; f. asas efisien dan efektif; g. asas seimbang; h. asas terpadu; dan i.asas mandiri. Yang menjadi subyek hukum dalam Undang-udang ini adalah orang perorangan. Ketentuan pidana Undang-undang ini terdapat pada bab XX mulai dari pasal 237 sampai dengan pasal 317 yang memberi sanksi kepada pengendara kendaraan bermotor apabila melanggar ketentuan yang telah tertuang pada pasal-pasal undang-undang nomor 22 tahun 2009 ini, mulai dari kelengkapan kendaraan serta surat-surat kendaraan bermotor sampai dengan tata cara berkendara dijalan 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, danpenegakan hukum. 7
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
alam
itu
sendiri,
kelangsungan
perikehidupan,
dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain Perbuatan yang diatur dalam Undang-undang ini: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. Yang menjadi subyek hukum dalam Undang- undang ini adalah orang perorangan Ketentuan pidananya terdapat pada Bab XV mulai dari pasal 97 sampai dengan pasal 120 yang menekankan kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Identifikasi dan diskusikan penyimpangan-penyimpangan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus tersebut terhadap ketentuan umum Buku I KUHP.
8
a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
1. Dalam Kitab Udang-Undang Hukum pidana Indonesia pasal 2, 3 dan 4 disebutkan : -
Pasal 2 KUHP
“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.” -
Pasal 3 KUHP
“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.” -
Pasal 4 KUHP
“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia.” Dari ketiga pasal tersebut yang dapat dipidana adalah “orang” sedangkan di pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan : -
Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” “Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang” Dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan disebutkan bahwa “Korporasi” dapat dikenakan pidana. Jadi jelas disini ada penyimpangan dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dipidana adalah “orang” sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “Korporasi” juga dapat dikenakan pidana. 2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 disebutkan : 9
Pidana terdiri atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan: 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Sedangkan di pasal 7 ayat (2) disebutkan : Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara. Dalam kedua pasal tersebut terdapat penyimpangan dimana dalam pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hakhak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim) sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pdana tambahan dapat berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau sel uruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara.
10
3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 53 dan 54 tentang Percobaan, pasal 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 dan 62 tentang Penyertaan disebutkan : -
Pasal 53
“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ter nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” “(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.” “(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” “(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.” -
Pasal 54
“Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.” -
Pasal 55
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,
sengaja
menganjurkan
orang
lain
supaya
melakukan
perbuatan.
11
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. -
Pasal 56
“Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.” Pasal 57 “(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas ta hun. (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatakibatnya.” Pasal 58 “Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu s endiri.” Pasal 59
12
“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.” Pasal 60 “Membantu melakukan pelangaran tidak dipidana.” Pasal 61 “(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit. (2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.” Pasal 62 “(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah
dimulai
penuntutan,
pada
waktu
ditegur
pertama
kali
lalu
diberitahukan oleh pencetak. (2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.” Sedangkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan “Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan
13
Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.“. Penyimpangan yang terjadi antara pasal tersebut dengan pasa l 53 dan 54 tentang Percobaan, pasal 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 dan 62 tentang Penyertaan dalam KUHP adalah pada pidana yang dikenakan, di pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan baik percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dikenakan pidana sama dengan pidana pokoknya sedangkan di dalam KUHP pidana yang dikenakan beda kurang dari pidana pokok atau bahkan tidak di pidana. Selain itu dalam 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan ” Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan” dapat dipidana, sedangkan di pasal 61 ayat (2) dan 62 ayat (2) pelaku tidak dapat di pidana jika sudah menetap di luar Indonesia.
3. Diskusikan latar belakang pemikiran diundangkanya UU No. 7 Drt Tahun 1955
Latar belakang diundangkanya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi terdapat di bagian menimbang Undang-Undang tersebut yaitu : “Menimbang: a. bahwa perlu diadakan peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian; b. bahwa berhubung dengan itu, untuk mempermudah penyelenggaraannya dianggap perlu diadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi.
14
Menimbang: Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.” Dari bagian terebut dapat kita ketahui bahwa saat itu negara dalam keadaan darurat sehingga diperlukan Undang-Undang untuk mengatasi masalah ekonomi sehingga dibuatlah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pembuatan undang-undang ini juga tidak tanpa dasar, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dasar hukum pembuatanya ada pada bagian “mengingat” dalam undang-undang ini, yaitu Pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang berbunyi -
Pasal 96 UUDS
“1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-pemerintahan jang karena keadaan-keadaan jang mendesak perlu diatur dengan segera. 2. Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan deradjat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal jang berikut.” -
Pasal 101 UUDS
“1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata -mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan-pengadilan jang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang. 2. Mengangkat dalam djabatan pengadilan jang diadakan dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaian, ketjakapan dan kelakuan tak-bertjela jang ditetapkan dengan undang-undang. Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari djabatan j ang demikian hanja boleh dalam hal-hal jang ditentukan dengan undang-undang.” -
Pasal 102 UUDS
“Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidan a sipil maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan
15
pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djil pengundng-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.”
16
