PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI) PENGURUS PENGURUS DAERAH DAERAH PROVINSI PROVINSI JAWA TIMUR TIMUR (PD JATIM) JATIM) NOMOR : 001.35/ES/HTP/PAFI/PD-JA 001.35/ES/HTP/PAFI/PD-JATIM/IX/2015 TIM/IX/2015 TENTANG STANDAR GAJI TENAGA TEKNIS TEKNIS KEFARMASIAN DI PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN DAN FASILITAS FASILITAS KEFARMASIAN KEFARMASIAN PROVINSI JAWA JAWA TIMUR Menimbang :
a. bahwa da dalam up upaya me meningkatka tkan ke kesejahter teraan Tenaga Kefarm Kefarmasi asian an khusus khususny nya a Tenaga Tenaga Teknis Teknis Kefarm Kefarmasi asian an (TTK) (TTK) anggota anggota Persatuan Persatuan Ahli Farmasi Farmasi Indonesia Indonesia (PAFI) (PAFI) dalam dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggota melalui mekan mekanism isme e upah upah minimu minimum m pekerj pekerja a Kabup Kabupate aten/K n/Kota ota di di Jawa Jawa Timur b. bahwa sehubungan sehubungan dengan dengan maksud tersebut tersebut pada huruf huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan. Mempertimbangkan peningkatan produktivitas, kemampuan kompetensi profesi dan pertumbuhan ekonomi, maka kami perlu menetapkan standart gaji Tenaga Teknis Kefarmasian(TTK), mengacu pada Peraturan Peraturan Gubernur Gubernur Provinsi Provinsi Jawa Timur. Timur.
Mengingat :
1. Undang – Undang No Nomor 13 1 3 Ta T ahun 20 2 003 te t entang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
STANDART GAJI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page 1
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298) 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah minimum Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2015. 7. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 8. AD-ART Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Periode 2014 - 2019 hasil Musyawarah Nasional PAFI Ke XIII Tahun 2014 Di Jakarta 9. Hasil Keputusan Rapat Kerja Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Provinsi Jawa Timur (2012-2017) pada Tanggal 11-12 Oktober 2014 Di Bapelkes Murnajati Lawang Kabupaten Malang
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Standar Gaji Tenaga Teknis Kefarmasian Di Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kefarmasian Provinsi Jawa Timur
STANDART GAJI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page 2
BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Standar Gaji Tenaga Teknis Kefarmasian yang dimaksud dengan : 1. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan 4. Kompetensi adalah Kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktek 5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai Kualifikasi tertentu serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktek 6. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing – masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi 7. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah surat izin untuk bekerja yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota wilayah Kerja Tenaga Kesehatan
STANDART GAJI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page 3
I.
RINCIAN UPAH NORMATIF TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK) BEKERJA DI PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS KEFARNASIAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.
Gaji Pokok
2.
Jaminan Kesehatan ( BPJS)
3.
Tunjangan Profesi
4.
Jasa Pelayanan
5.
Uang Transportasi
6.
Uang Makan
7.
Tunjangan Hari Raya (THR) 1.
Gaji Pokok: Sesuai UMK yang berlaku yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur
2.
Jaminan Kesehatan ( BPJS)
3.
Tunjangan Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) Sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan
4.
Jasa Pelayanan: Diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI)
5.
Uang transportasi: Sesuai angkutan lokal di masing-masing Kabupaten/Kota
6.
Uang Makan: Sehari 1 (satu) kali
7.
Tunjangan Hari Raya (THR): THR diberikan sebesar 1(satu) kali gaji
II.
WAKTU BEKERJA :
1.
7(tujuh) jam sehari;
2.
6(enam) hari kerja dalam 1(satu) Minggu /42 (empat puluh dua ) jam;
3.
Bekerja diluar poin 1(satu) dan 2(dua) dihitung lembur, dihitung Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) perjam;
4.
Bekerja pada Hari Libur atau Minggu dihitung sama/sesuai dengan lembur
STANDART GAJI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page 4
KONTRAK KERJA BERSAMA (KKB) TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DENGAN PEMILIK SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS KEFARMASIAN NOMOR :.................................... Pada hari ini,............... tanggal............................ bulan......................tahun................................ Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
Selanjutnya disebut pihak kedua Bersama ini kami pihak pertama dan pihak kedua melaksanakan perjanjian kerja bahwa, I. Pihak pertama mempunyai kewajiban terhadap pihak kedua sebagai berikut : Memberi imbalan jasa kepada pihak kedua : 1. Gaji Pokok 2. Jaminan Kesehatan (BPJS) 3. Tunjangan Profesi 4. Jasa Pelayanan 5. Uang Transportasi 6. Uang Makan 7. Tunjangan Hari Raya (THR) II. Pihak kedua mempunyai kewajiban terhadap pihak pertama sebagai berikut : 1. Melaksanakan pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Bekerja 7(tujuh) jam/hari 3. Bekerja 6 (enam) hari kerja Demikian kontrak kerja bersama (KKB) ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sifat dari kontrak kerja bersama (KKB) ini adalah mengikat bagi kedua belah pihak, berlaku untuk pegawai baru maupun pegawai lama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pihak kedua Pihak Pertama
NIA :
Mengetahui, Pengurus Cabang PAFI Kab/Kota Ketua
_______________________ NIA :
STANDART GAJI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PROVINSI JAWA TIMUR
