KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU BAG SARANA DAN PRASARANA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) BIDANG PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA POLDA BENGKULU BAB I PENDAHULUAN 1. UMUM a. Bag Sarpras Dit Sabhara secara umum bertugas sebagai fungsi bidang sarana dan prasarana di satker Dit Sabhara yang meliputi perbekalan umum (BMP, perlengkapan mesin kantor) fasilitas jasa dan kontruksi, adminstrasi tanah, peralatan (angkutan, senmu dan alsus), SIMAK BMN, LPSE, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan; . 2. DASAR a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; b. Peraturan Pemeritah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran pensertifikatan tanah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang pensertifikatan tanah (sertifikasi); d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pensertifikatan tanah (biaya); e. Surat Kapolri Nomor : B / 4724 / XII / 2010 / Sarpras tanggal 31 Desember 2010 tentang pensertifikatan tanah Polri. 3. RUANG LINGKUP Ruang lingkup standar operasional prosedur bidang sarana dan prasarana tentang tata laksana penata usahaan tugas meliputi bidang pelayanan pada Subbag Renmin (Urusan Keuangan), dan Urusan Gudang di Dit Sabhara Polda Bengkulu.
5. PENGERTIAN-PENGERTIAN a. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu yang selanjutnya disingkat Kapolda Bengkulu adalah pejabat pimpinan Kepolisian Daerah Bengkulu. b. Kepala Bag Sarana dan Prasana Polda Bengkulu yang selanjutnya disingkat Karosarpras Polda Bengkulu adalah personel Polri yang ditunjuk oleh Kapolri dengan batas kewenangannya. . c. Rekening Koran adalah rekening yang dikeluarkan oleh Bank. d. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan; f. Pelelangan secara elektronik (E-Tendering) adalah tata cara pemiliharaann penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan dalam waktu yang telah ditentukan; g. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja lembaga Polri yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; h. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP; i.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Lembaga Polri;
j.
Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau sumber anggaran lain yang dipersamakan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
k. Pejabat Pembuat Anggaran yangs selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; l.
Sistem akuntasi Barang Milik Negara (Simak BMN) adalah aplikasi pengelolan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. m. Surat Perintah Penerimaan Materiil (SPPM) adalah surat tanda bukti telah menerima barang/materiil
n. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah kantor pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengurusi bidang keuangan baik tahap penerimaan dan pencairan. o. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah kantor pemerintah dibawah Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi bidang pensertifikatan tanah dan pendataan tanah. p. Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) adalah kantor pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengurusi bidang keuangan khusunya hasil dari hibah, lelang dan sewa menyewa.
2. SUB BAGIAN MATRIAL LOGISTIK (SUB BAG MATLOG) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUTANSI BARANG MILIK NEGARA 1)
Tugas yang harus dilaksanakan di tingkat Satker/KPB (Kuasa Pengguna Barang)
a)
Melakukan Pembukuan BMN BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain dari :
(1)
Perolehan ASAL PEROLEHAN URAIAN
BUKTI PEROLEHAN -
APBN BELANJA MODAL
Sp2d Kontrak/perjanjian Spk/nota/faktur Kuitansi
MABES POLRI
Sppm Bast Sprint Distribusi
NILAI PENCATATAN PEMBUKUAN
(2)
KET
PEROLEHAN LAINNYA HIBAH SUMBANGAN
-
Ba hibah Bast Registrasi Pengessahan
- Ba hibah - Bast - Registrasi - Pengessahan
Sesuai yang tertera dalam bukti perolehan (dalam rupiah) Setelah Barang Diterima Dan Setelah barang diterima Diregistrasi Ke Djpu Pada saat proses administrasi Pada saat barang diterima selesai
Penghentian BMN dari penggunaan Barang yang sudah dalam kondisi rusak berat harus di hentikan penggunaannya dan direklasifikasi ke asset lain-lain (Aset yang dihentikan dari penggunaannya) untuk kemudian diusulkan untuk dihapuskan. Syarat : BA Pencelaan, KIB/NUP, Foto BMN. BMN yang dihentikan penggunaannya tidak mendapat dukungan biaya pemeliharaan dan dukungan BBM.
(3)
Penghapusan BMN Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang
dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Syarat: Kep Penghapusan, Ijin Penghapusan dari KPKNL Setempat, BA Pencelaan, KIB/NUP,Foto BMN, harga taksiran dari instansi terkait. Penghapusan BMN dari daftar BMN dapat dilakukan setelah adanya Keputusan Penghapusan dari Kapolri Selaku PB dan sudah diadakan lelang untuk BMN tersebut dan uang dari hasil lelang sudah disetor ke kas negara. b)
memberi tanda registrasi pada BMN, antara lain :
(1)
memberitan dan nomor kendaraan (Plat Nomor untuk kendaraan Bermotor) (2) memberi Label (peralatan kantor, Meubelair, computer dan peralatan dan mesin lainnya).
(3)
pembuatan sertifikat, pagar dan papan nama untuk tanah dan bangunan c) membuat/meng-update DBR (Daftar Barang Ruangan)/KIB (Kartu Identitas Barang)/DBL (Daftar Barang Lainya). d) menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) setiap bulan.
e) melakukan rekonsiliasi data dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) setiap semester. N
Semes
Tahu
o 1
Uraian
ter
nan
. 2
BA rekon internal UAKPB – UAKPA
√
√
.
Laporan LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan Intra-Ekstra
√
√
Laporan LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) Barang Bersejarah, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dlm Pengerjaan
√
√
. 5
Laporan LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) Persediaan
√
√
. 6
Laporan Posisi Persediaan di Neraca
. 7
Laporan Posisi BMN di Neraca
√
√
. 8
Laporan Neraca (dari Aplikasi SAKPA)
√
√
. 9
Rekonsiliasi BMN Periode berjalan (dariAplikasi SAKPA)
√
√
.
Back Up/ADK
√
√
3 .
4
f)
melakukan rekonsiliasi data dengan UAPPBW setiap semester. N
Semes
Tahu
o 1
Uraian
ter
nan
. 2
BA Rekon internal UAKPB – UAKPA
√
√
. 3
BA Rekon internal Sarpras – Bidkeu
√
√
. 4
BA Rekon dengan KPKNL
√
√
.
LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan Intra-Ekstra
√
√
LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) Barang Bersejarah, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dlm Pengerjaan
√
√
. 7
LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) Persediaan
√
√
. 8
Laporan Posisi BMN di Neraca
√
√
. 9
Laporan Kondisi Barang
-
√
. 1
Laporan Posisi Persediaan di Neraca
√
√
Laporan Rincian Persediaan
√
√
Laporan Neraca (dariAplikasi SAKPA)
√
√
Rekonsiliasi BMN Periode berjalan (dari Aplikasi SAKPA)
√
√
Catatan Atas Laporan BMN – KPB (Aplikasi dan Manual)
√
√
Back Up/ADK
√
√
Sprin dan BA Stock Opname
√
√
5 .
6
0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 .
g)
memelihara dokumen sumber dan laporan
3) Tugas yang harus dilaksanakan di tingkat Polda/PPB-W (Pembantu pengguna barang tingkat wilayah), yaitu : a)
menyusun dan menyampaikan LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) ke UAPPBE1;
b)
melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) N
Semes
Tahu nan
o 1
Uraian
ter
. 2
BA rekon internal UAPPBW – UAPPAW
√
.
LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan Intra-Ekstra
√
√
LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) Barang Bersejarah, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi
√
√
LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) Persediaan
√
√
. 6
Laporan Posisi Persediaan di Neraca
√
√
. 7
Laporan Posisi BMN di Neraca
√
√
. 8
Laporan Neraca (dariAplikasi SAKPAW)
√
√
. 9
Rekonsiliasi BMN Periode berjalan (dari Aplikasi SAKPAW)
√
√
.
Back Up/ADK
√
√
3 .
dlm Pengerjaan 4 . 5
d)
melakukan rekonsiliasi data dengan UAPPB-E1 (Ssarpras Polri) setiap Semester. N
Semes
Tahu
o 1
Uraian
ter
nan
. 2
BA Rekon internal UAKPB – UAKPA per Satker
√
√
. 3
BA Rekon internal Sarpras – Bidkeu per Satker
√
√
. 4
BA Rekondengan KPKNL per Satker
√
√
.
BA Rekonantara UAPPBW –UAPPAW (SarprasdanBidkeu)
√
√
5 . 6
BA RekondenganKanwil DJKN
√
√
.
LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan Intra-Ekstra
√
√
LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) Barang Bersejarah, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi
√
√
LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) Persediaan
√
√
Laporan Posisi BMN di Neraca Per Satker (Per UAKPB)
√
√
Laporan Posisi BMN di Neraca Wilayah
√
√
Laporan Kondisi Barang
-
√
Laporan Neraca (dari Aplikasi SAKPAW)
√
√
Rekonsiliasi BMN Periode berjalan (dari Aplikasi SAKPAW)
√
√
CatatanAtasLaporan BMN – PPBW (Aplikasi dan Manual)
√
√
Back Up/ADK
√
√
Sprin dan BA Stock Opname
√
√
7 .
dlm Pengerjaan 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 5 .
f.
memelihara dokumen sumber dan laporan b. Tata Laksana Penatausahanaan BMN
1)
Tingkat Satker /Kuasa Pengguna Barang (KPB)
a)
perolehan Barang Milik Negara
b)
barang hasil pengadaan barang/jasa dari dana APBN/DIPA :
(1)
menginput ke aplikasi SIMAK BMN berdasarkan bukti perolehan barang (Kuitansi, Faktur,
Nota, Kontrak, SPK); (2)
mengirimkan Back Up/ADK dan membukukan jurnal transaksi serta melaporkan ke Bendahara/Kasi Keu/Kaur Keu selaku UAKPA (Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran);
(3)
mengirimkan Back Up/ADK dan membukukan jurnal transaksi serta melaporkan ke KPKNL setempat ;
(4)
mengirimkan Back Up/ADK dan membukukan jurnal transaksi ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah);
(5)
melaporkan ke Kapolda Up Karo Sarpras selaku UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).
c)
Penerimaan barang dari Mabes Polri/Polda/Satker di lingkungan Polri :
(1)
menginput barang berdasarkan SPPM (Surat Perintah Pengeluaran Materil)
(2)
mengirimkan Back Up/ADK dan membukukan jurnal transaksi serta melaporkan ke Bendahara/Kasi Keu/Kaur Keu selaku UAKPA (Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran);
(3)
mengirimkan Back Up/ADK dan membukukan jurnal transaksi serta melaporkan ke KPKNL setempat ;
(4)
mengirimkan Back Up/ADK dan membukukan jurnal transaksi ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah);
(5)
melaporkan ke Kapolda Up Karo Sarpras selaku UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).
d)
Penerimaan barang hibah / sumbangan, kelengkapan dokumen hibah yaitu :
(1)
Berita acara hibah;
(2)
Berita acara serah terima hibah barang;
(3)
mengajukan permintaan Registrasi dan Pengesahan ke DJPU Kemenkeu Belalui Puskeu Polri/Bidkeu Polda.
(4)
menginput barang setelah barang mendapat nomor registrasi dan pengesahan dari DJPU;
(5)
mengirimkan Back Up/ADK dan membukukan jurnal transaksi serta melaporkan ke Bendahara/Kasi Keu/Kaur Keu selaku UAKPA (Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran);
(6)
mengirimkan Back Up/ADK dan membukukan jurnal transaksi serta melaporkan ke KPKNL setempat; (7) mengirimkan Back Up/ADK dan membukukan jurnal transaksi ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah);
(8)
Melaporkan ke Kapolda Up Karo Sarpras selaku UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).
e)
Inventarisasi Barang Milik Negara Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
(1)
Tujuan Inventarisasi BMN, yaitu :
(a)
agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi.
(b) (2)
mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. Sasaran Inventarisasi BMN Seluruh BMN merupakan sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.
f) (1)
Tahap pelaporan dan tindak lanjut : Membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna.
(2)
Memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan.
(3)
Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi.
(4)
Jika diperlukan, UAKPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPPB-W, UPPB-E1 atau UPB dan KPKNL.
(5)
Untuk barang yang hilang/tidak diketemukan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g)
Pemanfaatan Barang Milik Negara Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Syarat Pemanfaatan Barang Milik Negara :
(1)
Besaran tarif sewa dari KPKNL
(2)
MOU antara Penyewa dengan KPB
(3)
Keputusan persetujuan sewa BMN dari kapolri selaku pengguna barang
(4)
jangka waktu sewa Barang Milik Negara paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang
(5)
pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat penandatanganan kontrak
(6)
selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang hanya dapat mengubah bentuk Barang Milik Negara tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Barang Milik Negara
h)
Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pemindahtanganan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Tata cara pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara antar Pengguna Barang (1)
Tahap pengajuan usulan
(a)
Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang, disertai dengan, penjelasan, pertimbangannya, dan dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan yang wajib disimpannya.
(b)
Pengguna Barang meneliti usulan pengalihan status penggunaan.
(c)
Pengguna Barang mengajukan usulan tersebut kepada Pengelola Barang, dengan disertai penjelasan dan pertimbangan, keputusan penetapan status penggunaan, serta surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan Barang Milik Negara dari calon Pengguna Barang baru.
(2)
Tahap persetujuan
(3)
Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan Pengguna Barang setelah diterimanya usulan secara lengkap, termasuk melakukan peninjauan lapangan dalam hal diperlukan.
(4)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pengalihan status penggunaan yang disampaikan kepada Pengguna Barang lama dan tembusannya disampaikan kepada Pengguna Barang baru.
(5)
Surat persetujuan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
(a)
kewajiban Pengguna Barang lama untuk menghapus barang tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan keputusan Pengguna Barang; dan
(b)
pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima antara Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru.
(6)
Tahap penghapusan :
(a)
pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini;
(b)
tahap penetapan status penggunaan;
(c)
berdasarkan laporan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang lama, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru.
(7)
Tahap serah terima pengguna barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, paling lama 1(satu) bulan sejak keputusan penghapusan dimaksud diterbitkan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.
(8)
Tahap pencatatan
(a)
berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang baru mencatat ke dalam Daftar Barang Pengguna atas penyerahan barang tersebut untuk dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan menyimpan asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.
(b)
berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan catatan dalam Daftar Barang Milik Negara.
i)
Penghentian Barang Milik Negara dari penggunaan Penghentian dari penggunaan Barang yang sudah dalam kondisi rusak berat harus di hentikan penggunaannya dan direklasifikasike asset lain-lain (Aset yang dihentikan dari penggunaannya) untuk kemudian diusulkan untuk dihapuskan. Syarat : BA Pencelaan, KIB/NUP, Foto BMN. BMN yang dihentikan penggunaannya tidak mendapat dukungan biaya pemeliharaan dan dukungan BBM.
j)
Penghapusan Barang Milik Negara Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya. Syarat: Kep Penghapusan, Ijin Penghapusan dari KPKNL Setempat, BA Pencelaan, KIB/NUP,Foto BMN, harga taksiran dari instansi terkait. Penghapusan BMN dari daftar BMN dapat dilakukan setelah adanya Keputusan Penghapusan dari Kapolri Selaku PB dan sudah diadakan lelang untuk BMN tersebut dan uang dari hasil lelang sudah disetor ke kas negara. k) Rekonsiliasi SIMAK BMN (1) Rekonsiliasi BMN dilakukan setiap Semester, dan dilakukan antara: (a) Internal Satker antara UAKPB dengan UAKPA; (b) Antara Satker dengan KPKNL; dan (c) Antara Satker dengan Bag Sarpras Polda selaku UAPPBW. (2) Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi BMN, Satker harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : (a) BA Rekon internal UAKPB – UAKPA (b) BA Rekon internal Sarpras – Bidkeu (c) BA Rekon dengan KPKNL (d) LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) (e) Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan Intra-Ekstra (f) LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) (g) Barang Bersejarah, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dlm Pengerjaan (h) LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) Persediaan (i) Laporan Posisi BMN di Neraca (j) Laporan Kondisi Barang (k) Laporan Polisi Persediaan di Neraca (l) Laporan Rincian Persediaan (m) Laporan Neraca (dariAplikasi SAKPA) (n) Rekonsiliasi BMN Periode berjalan (dari Aplikasi SAKPA) (o) Catatan Atas Laporan BMN – KPB (Aplikasi dan Manual) (p) Back Up/ADK (q) Sprin dan BA Stock Opname 2) Tingkat Polda/Pembantu Pengguna Barang Wilayah (PPBW) a) Pembukuan Barang Milik Negara (1) menerima Back Up/Softcopy/ADK/Data Kiriman dari Satker/KPB; (2) meneliti dan memeriksa serta verifikasi kelengkapan dokumen/bukti perolehan BMN dari Satker;
(3) membukukan Jurnal transaksi harian, bulanan dan Semesteran SIMAK BMN Satker; (4) membukukan jurnal transaksi Satker dan menggabungkan ke dalam Laporan SIMAK BMN Polda/UAPPW. b) Inventarisasi Barang Milik Negara Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. c) Dokumen sumber pada tingkat UPPB-W dalam pelaksanaan inventarisasi BMN meliputi : (1) Laporan hasil inventarisasi dari UAKPB; (2) Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) dari UAKPB; (3) Surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi. d) Keluaran dari inventarisasi (1) dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPPB-W adalah laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN; (2) tahap pelaporan; (3) menyusun laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN yang datanya berasal dari himpunan hasil inventarisasi dari UPKPB atau laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN; (4) meminta pengesahan atas laporan rekaputilasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN kepada penanggung jawab UPPB-E1; (5) menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi kepada UPPB-E1. e) Pelaporan Barang Milik Negara (1) mengirimkan Back Up / Softcopy / ADK / Data ke Ssarpras Polri Selaku UAPPB-E1; (2) mengirimkan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah kepada Kapolri Selaku PB dan Asarpras Kapolri Selaku UAPPB-E1; (3) mengirimkan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah kepada Kanwil DJKN setempat. f)
Rekonsiliasi SIMAK BMN (1) Rekonsiliasi BMN dilakukan setiap Semester, dan dilakukan antara : (a) Internal Satker antara UAPPBW dengan UAPPAW; (b) Antara UAPPBW dengan Kanwil DJKN; dan (c) Antara UAPPBW dengan Ssarpras Polri/UAPPBE-1.
(2) Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi BMN, Satker harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : (a) BA Rekon internal UAKPB – UAKPA per Satker (b) BA Rekon internal Sarpras – Bidkeu per Satker (c) BA Rekon dengan KPKNL per Satker (d) BA Rekon antara UAPPBW – UAPPAW (Sarpras dan Bidkeu) (e) BA Rekon dengan Kanwil DJKN (f) LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) (g) Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan Intra-Ekstra (h) LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) (i) Barang Bersejarah, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dlm Pengerjaan (j) LBPPW (Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah) Persediaan (k) Laporan Posisi BMN di Neraca Per Satker (Per UAKPB) (l) Laporan Posisi BMN di Neraca Wilayah (m) Laporan Kondisi Barang (n) Laporan Neraca (dari Aplikasi SAKPAW) (o) Rekonsiliasi BMN Periode berjalan (dari Aplikasi SAKPAW) (p) Catatan Atas Laporan BMN – PPBW (Aplikasi dan Manual) (q) Back Up/ADK (r) Sprin dan BA Stock Opname C. BAGIAN PERBEKALAN UMUM (BEKUM) 1. SUB
BAGIAN
PERLENGKAPAN
DAN
MESIN
KANTOR
(KAPSINTOR) a. Prosedur Administrasi : 1) Pendataan : a) membuat surat Kasatker / Kasatwil tentang pengiriman Laporan Bulanan; b) membuat Buku Absensi; c) menginventarisir / menghimpun laporan dari Satker / Satwil; d) memberikan Jukrah ke Satker / Satwil. 2) Melaksanakan Komisi Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Bengkulu tentang Team Komisi penerimaan materiil perbekalan umum Polda Bengkulu sesuai dengan administrasi pendukungnya yaitu SP3M. 3) Melaksanakan Pendistribusian : a) membuat surat perintah pendistribusian dan konsep rencana pendistribusian untuk diajukan kepada Kapolda;
b) membuat Surat Perintah Penerimaan Materiil (SPPM) diajukan kepada Karo Sarpras; c) membuat Surat Telegram kepada Kasatker / Kasatwil tentang pemberitahuan pengambilan barang. 4) Penghapusan a) Syarat-syarat Penghapusan : (1) Surat perintah pencelaan dari Kasatker; (2) Berita Acara (BA) pencelaan yang memuat daftar BMN yang diusulkan untuk dihapuskan dengan mencantumkan penjelasan bentuk format dengan urutan sebagai berikut : (a) nomor urut (b) nama barang (sesuai laporan SIMAK BMN) (c) nomor urut pendaftaran (sesuai laporan SIMAK BMN) (d) tahun perolehan (e) jumlah barang (f) harga perolehan (g) harga limit penjualan / harga taksiran (h) keterangan (i) foto barang yang diusulkan penghapusan. b) Proses Penghapusan Untuk BMN dengan nilai perolehan per unit dari 250 juta s/d 1 Milyar, prosesnya sbb : (1) Satker pada jajaran Polda mengajukanusulan kepada Kapolda ditempat; (2) Polda menindak lanjuti dengan melaksanakan penelitian kelengkapan administrasi usulan penghapusan yang terdiri dari : (a) Surat perintah pencelaan dari Kasatker setempat; (b) Berita Acara (BA) pencelaan yang memuat daftar BMN yang diusulkan untuk dihapus; (c) foto barang yang diusulkan penghapusan. (3) Setelah diajukan lengkap dan benar, Polda mengajukan usulan penghapusan tersebut ke DJKN DepKeu cq KPKNL tingkat provinsi untuk mendapatkan persetujuan; (4) Setelah terbit persetujuan dari KPKNL Provinsi, Kapolda melalui Assarpras Kapolri menerbitkan skep penghapusan. b. Prosedur Pelaporan : 1) laporan barang bergerak alat kantor dan rumah tangga dan computer ke Mabes Polri setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester); 2) laporan Kapor (rencana kebutuhan); 3) laporan pelaksanaan pendistribusian;
4) berdasarkan skep penghapusan tersebut, Kapolda melaksanakan proses penghapusan dan selanjutnya melaporkan kepada Kapolri cq Assarpras Kapolri tentang hasil pelaksanaan penghapusan tersebut dengan melampirkan : a) Sprin pencelaan b) BA pencelaan c) Persetujuan DJKN (KPKNL) d) Skep penghapusan e) Sprin penghapusan f)
BA penghapusan Bengkulu,
Juni 2015
PS.PAMIN LOGISTIK SUBBAG RENMIN SABHARA POLDA BENGKULU
MUNANZAR WIJIONO BRIGADIR POLISI NRP 82081012 MENGETAHUI KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Drs.M.GHUFRON, M.M., M.S.i. BRIGADIR JENDRAL POLISI Paraf : 1.Konseptor Ksbg Renmin : ………. 2.Karo Sarpras
: ……….
3.Kasetum
: ……….
4.Wakapolda
: ……….
