LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
rentang kendali dilaksanakan secara efektif dan efisien yang dapat ditangani dengan prinsip satu atasan mengendalikan 3 sampai dengan 7 bawahan atau satu atasan mengendalikan 5 (lima) bawahan; fasilitas penanggulangan bencana sudah ditetapkan sebelumnya meliputi pangkalan aju, Pos KPL, pangkalan penanggulangan bencana, heli spot, dan heli pad; manajemen sumber daya dilaksanakan secara komprehensif dengan mengetahui jumlah, lokasi, dan status (tersedia, ditugaskan atau tidak dapat digunakan) dari sumber daya yang dimiliki; komunikasi yang terintegrasi dengan memiliki kemampuan berkomunikasi antar/intra instansi; dan komando wilayah dapat dibentuk, apabila KPL yang berada lebih dari satu sesuai dengan tingkat kesatuan kewilayahan dengan tujuan untuk mengelola penggunaan sumber daya yang terbatas dan memastikan tercapainya target operasi masing-masing KPL.
6.
Struktur Organisasi KPL
6.1.
Struktur organisasi KPL terdiri dari:
kepala KPL; staf KPL; bagian operasional; bagian perencanaan; bagian logistik; dan bagian keuangan dan administrasi. Tugas Kepala KPL sebagaimana dimaksud : mendirikan pos KPL; menilai situasi darurat yang terus berubah menugaskan staf yang diperlukan menetapkan pilihan bagian-bagian dari sistem KPL untuk dioperasionalkan mengendalikan operasional bagian-bagian dari sistem KPL memberikan pengarahan atau briefing awal dan memulai proses perencanaan berdasarkan analisis fakta yang ditemukan menyetujui semua rencana antara lain rencana kegiatan, rencana kebutuhan sumber daya, rencana press release, dan rencana demobilisasi memastikan koordinasi tindakan dan kegiatan para staf.
7.
Manajemen Penanggulangan Bencana
7.1
Manajemen penanggulangan bencana berpedoman pada prinsip manajemen secara umum yang meliputi:
•
perencanaan pengorganisasian pelaksanaan pengendalian.
FUNGSI TEKNIS SABHARA
72
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
7.2
Penggolongan penanggulangan bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut: pra bencana tanggap darurat pasca bencana.
7.3.
Penerapan Manajemen Penanggulangan Bencana
a.
Perencanaan Pra Bencana
Pra Bencana merupakan suatu tindakan yang diambil dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana meliputi:
Situasi tidak terjadi bencana Situasi terdapat potensi terjadinya bencana
Dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud diatas, kegiatan perencanaan:
Penyiapan rencana pelatihan dan penanggulangan bencana dengan menerapkan KPL Sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana
Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud diatas kegiatan perencanaannya :
strategi penanggulangan bencana pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana
pengerahan semua sumber daya yang ada
penyiapan tempat evakuasi/pengungsian
penyiapan tenaga, alat peralatan medis dan obat-obatan.
8.
Pengorganisasian Pra Bencana
8.1.
Pengorganisasian Pra Bencana dilaksanakan melalui kegiatan:
membentuk susunan panitia dan rencana pelatihan dalam penanggulangan bencana. melakukan mobilisasi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.
8.2. Pembentukan susunan panitia dan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan cara: a.
membuat surat perintah pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana yang menunjuk pelaksana dan peserta, sesuai tataran kewenangan yang dilakukan oleh:
FUNGSI TEKNIS SABHARA
73
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
Kapolres dan Kapoltabes, pada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota
Kapolda pada pelaksana tingkat provinsi
Kapolri pada pelaksana tingkat pusat dan BNPB
b.
menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan antara lain meliputi materi baik yang bersifat internal maupun yang terkait dengan struktur organisasi KPL gabungan, metode latihan (tutorial dan simulasi), peralatan, dan alins/alongin
c.
melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka persiapan penyusunan pelatihan
d.
merencanakan kebutuhan dukungan anggaran dalam pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a ditunjuk oleh masing-masing Kasatker sesuai dengan tataran kewenangan. Pengorganisasian kegiatan mobilisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh:
Kapolres dan Kapoltabes, pada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota
Kapolda pada pelaksana tingkat provinsi
Kapolri pada pelaksana tingkat pusat dan BNPB. Mobilisasi masyarakat yang berada di daerah potensi bencana sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
memberikan peringatan dini menentukan jalur dan tempat penampungan sementara yang aman untuk mobilisasi masyarakat;
menyediakan sarana dan prasarana pembentukan pos KPL.
9.
Pelaksanaan Pra Bencana 9.1.
Pelaksanaan penanggulangan pada tahap Pra Bencana meliputi :
pelatihan penanggulangan bencana
sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana
pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana pengerahan semua sumber daya yang akan digunakan; mengadakan tempat penampungan untuk evakuasi/pengungsian korban bencana menyediakan tenaga, alat peralatan medis, dan obat-obatan.
FUNGSI TEKNIS SABHARA
74
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud, Polri bekerja sama dengan instansi lain melakukan kegiatan sebagai berikut :
9.2.
10.
melakukan kegiatan penyuluhan melalui strategi Polmas kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana penyebarluasan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kepada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan tempat penampungan yang aman untuk evakuasi/ pengungsian korban bencana. Pengawasan dan Pengendalian Pra Bencana Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan kegiatan:
menerima laporan:
melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan tanggap darurat
11.
Inspeksi mendadak secara langsung ke lokasi pada pelaksanaan kegiatan tanggap darurat. Anggaran Pra Bencana Penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Polri dalam kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, menggunakan anggaran kontinjensi Polri baik yang berada pada Mabes Polri dan/atau satuan kewilayahan disesuaikan dengan skala dan lokasi bencana. Dalam hal pelaksanaan pelatihan gabungan penanggulangan bencana pada kegiatan pra bencana, menggunakan anggaran yang ada pada masingmasing instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan/atau BNPB/BPBD. Penanggulangan bencana yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana nasional/daerah, menggunakan anggaran yang ada pada BNPB/BPBD.
FUNGSI TEKNIS SABHARA
75
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
BAB IX MANAJEMEN TIPIRING
Kompetensi Dasar 1.
Memahami kepolisian.
Pengetahuan
Tentang
Tipiring
dalam
pelaksanaan
2.
Menerapkan kegiatan Tipiring untuk melaksanakan penegakan hukum.
tugas
Indikator Hasil Belajar Setelah menyelesaikan Pelajaran Bab VIII, diharapkan peserta didik dapat : Menjelaskan
1.
Pengertian Tipiring 2.
Menjelaskan dasar
hukum Tipiring. 3.
Menjelaskan konfigurasi standar Tipiring.
4.
Menjelaskan tujuan dan sasaran Tipiring.
5.
Membuat rencana kegiatan Tipiring.
6.
Menerapkan/melaksa nakan kegiatan Tipiring.
7.
Melakukan pengawasan dan pengendalian Tipiring
8.
Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tipiring.
1.
Pengertian
Tindak PIdana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,atau ditetapkan pada saat itu kecuali pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran peraturan Daerah ( Perda ) adalah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Daerah secara Otonomi oleh siapa saja dapat diancam denngan kurungan atau denda yang ditetapkan oleh Pemerintrah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) setempat. Acara Pemeriksaan Cepat
FUNGSI TEKNIS SABHARA
76
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak Berita Acara Pemeriksanaan selesai dibuat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa kesidang pengadilan . Yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Cepat kasus Tipiring yang menyangkut pelanggaran/kejahatan KUHP mengunakan Format berkas dan pelanggaran Pasal KUHP tertentu menggunakan Blanko Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Model Tilang.
2.
Dasar Hukum Penindakan Tipiring UU.No.2 tahun 2002 tentang Polri ( Pasal 3, 13, 14, 15 dan 16 ) UU. No. 8 tahun 1981 KUHAP ( Pasal 205-210 ) tentang acara pemeriksaan cepat Tipiring dan PP No. 27 tahun 1983. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ( pasal. 143 ayat 2, 148, dan 149. Memorandum Of Understanding (MOU) Kapolri dan Mendagri tahun 2002 tentang Kerja sama Pem,binaan Ketentraman dan ketertiban (Trantibun) serta Harkamtibmas tanggal 17 Juli 2002 ( No. 119/527/SJ tahun 2002 / No. Pol : B / 730 / VII / 2002 ). Surat Peraturan Kapolri No. Pol : Skep/259/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang buku penunjuk penindakan tindak pidana ringan ( Tipiring ) Skep Kapolri No;. Pol : Skep/260/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Tipiring. Peratutan Kababinkam Polri No. 13 tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009, tentang PenangananTindak pidana ringan
3.
Konfigurasi Standar Satuan Penindakan Tipiring dan Perda
3.1.
Kekuatan Penyidik Polri PPNS Pendukung
3.2.
: 6 Personil : 6 Personil : 6 Personil
Kemampuan penyidik Tipiring Menguasai Tehnik pemeriksaan (Mempunyai Skep penyidik) Mahir berkomunikasi Menguasai Undang-undang/ Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tipiring Terampil menggunakan komputer/mengetik Dapat melaksanakan pengamatan dan penggambaran.
3.3.
Peralatan
3.3.1 Peralatan Umum a.
Tingkat Polres kendaraan bermotor R-4 Jenis Minibus
: 2 Unit
FUNGSI TEKNIS SABHARA
77
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
b.
Truck : 3 Unit Kendaraan bermotor R-2 : 6 Unit Tingkat Polsek Kendaraan bermtor R-4 Jenis khusus Kendaraan bermotor
: 1 Unit : 3 Unit
3.3.2 Peralatan khusus berupa papan pemberitahuan pelaksanaan penindakan Tipiring / penegak Perda.
3.3.3 Administrasi penyidik menggunakan a.
b.
c.
d.
:
Blanko acara Pemeriksaan Cepat Tipiring/ Penegak Peraturan Daerah/Non KUHP Model Tilang terdiri dari : Lembar warna Putih untuk pengadilan Lembar Warna Merah untuk tersangka Lembar Warna biru untuk Kejaksaan Lembar warna Kuning untuk Satuan atas Penyidik Lembar Warna Hijau untuk arsip Menggunakan Berkas perkara Biasa untuk pelanggaran KUHP : Sampul Berkas Perkara Daftar isi Berkas Perkara Resume Laporan Polisi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Saksi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Berita Acara Penangkapan, Penggeledahan, penyitaan. Daftar Saksi dan Tersangka. Daftar Barang Bukti Keterangan Ahli Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari katua Pengadilan Negeri Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan. Model Administrasi Penyidikan Blanko Acara Pemeriksaan Cepat dalam kegiatan terpadu dilaksanakan Perda yang tidak sulit Model berkas perkara prosesnya cukup lama, kasusnya agak sulit, perlu dilengkapi berkas-berkas ( BAP ) Prosedur Penyidikan Model Acara Pemeriksaan Cepat dilaksanakan dengan cepat, murah dan langsung ( Karena CJS siap di tempat ).
FUNGSI TEKNIS SABHARA
78
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
Model berkas Perkara : PPNS melewati penyidikan Polri dibawa ke Pengadilan dengan melakukan koordinasi dengan kejaksaan ( pemberitahuan ) serta koordinasi pengnadilan ( tentang hari siding ) serat memberitahukan kepada tersangka.
4.
Tujuan dan Sasaran
4.1.
Tujuan
Untuk meningkatkan keterampilan dalam penindakan terhadap masalah pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban dan kepatuhan hukum masyarakat sehingga masalah pelanggaran hukun ketidaktertiban yang dinilai sederhana, ringan tidak berkembang menjadi Tindak Pidana yang lebih besar. 4.2.
Sasaran
Tersangka Dapat menimbulkan efek jera Penyidik Tipiring Meningkatkan keterampilan kepada anggota Sabhara Polri sebagai penyidik Tindak Pidana ringan (Tipiring) dan sudah mempunyai Skep sebagai Penyidik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Meningkatkan keterampilan kepada anggota PPNS dalam melakukan penyidikan terhaap Perda di lingkungannya dan sudah mempunyai Skep sebagai Penyidik. Tokoh Masyarakat Turut membantu tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum
5.
Pelaksanaan Kegiatan.
5.1.
Tahap Persiapan Menyiapkan Surat Perintah Penugasan dan menyusun Rencana Kegiatan. Pengecekan Blanko Tipiring maupun administrasi penyidikan Berkas Tipiring dan Skep Penyidik. Rapat Koordinasi dengan kejaksaan, Pengadilan, Pemda setempat. Adakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) sebelum melaksanakan tugas secara jelas dan benar dan berikan penekanan untuk hindari tindakan kekerasan (Mengajar pangakuan tersangka)
5.2.
Tahap Pelaksanaan
5.2.1 Penindakan terhadap Pelanggaran Pasal Tipiring tertentu baik KUHP / Non KUHP : Tata cara penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring) khususnya terhadap pelanggaran Peraturan daerah menggunakan Blanko Acara Pemeriksaan Cepat Model Tilang.
FUNGSI TEKNIS SABHARA
79
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
Proses Penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dapat dilaksanakan di Markas Komando maupun di luar Markas Komando yang penting dilaksanakan secara cepat dan tuntas. Setelah penyidik / Penyidik pembantu / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menerima laporan / pengaduan atau mengetahui langsung adanya Tindak Pidana Ringan (Tipiring), maka segera mencari saksi, tersangka dan Barang Bukti (BB) yang berkaitan dengan kasusnya. Setelah diadakan pemeriksaan singkat dan menemukan elemen pasal yang dilanggar , serta sudah ada pengakuan tersangka, didukung dengan keterangan saksi, maka penyidik / penyidik pembantu / penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) segera menulis langsung di Blanko Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Untuk memperkuat keterangan, maka baik saksi, terdakwa dan penyidik / penyidik pembantu agar membubuhkan tanda tangan di Blanko Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tersebut. Mencatat jenis Barang Bukti (BB) yang tersedia. Apabila tersangka tidak mau menandatangani, maka penyidik / penyidik pembantu cukup mencatat uraian singkat alas an-alasannya (di kembar belakang) Mengingatkan kembali kepada tersangka atau kuasanya untuk dating ke Pengadilan sesuai waktu yang telah ditetapkan sebagai Jadwal Sidang Tindak Pidana Ringan. Penyidik / Penyidik Pembantu mampu meredam emosi tersangka atau kelompok masyarakat sekitar Tempat Kejadian Perkara masyarakat sekitar Tenpat Kejadian Perkara (TKP) yang tidak puas atas tindakan hokum tersebut. Putusan Pengadilan ditulis Ringan (Tipiring) khusus pelanggaran terhadap KUHP.
5.2.2 Penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) khususnya Pelanggaran terhadap KUHP. Setelah menerima pengaduan, petugas Sabhara segera membuat Laporan Polisi. Mendatangi TKP dan melakukan TPTKP. Pemberitahuan dimulai penyidikan Pemeriksaan Saksi/Saksi korban Menyita Barang Bukti (BB) Mencari, menangkap, dan memeriksa tersangka. Proses pemberkasan menjadi Berkas Perkara Nomor Registrasi Berkas Perkara dari Satuan Sabhara. Registrasi Pengiriman Berkas Perkara dari Satuan Sabhara. Penyerahan Berkas Perkara ke Pengadilan dalam 3 (Tiga) hari berikut tersangka dan barang bukti.
5.2.3 Tanggung Jawab Penyidik Yang berhak melakukan penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah anggota Sabhara Polri yang telah memiliki Surat Keputusan Penyidik / Penyidik Pembantu, sedangn penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah (Perda) dilaksanakan
FUNGSI TEKNIS SABHARA
80
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) dilaksanakan oleh Satuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 5.3.
Tahap Pengakhiran Ketua Tim mengecek kembali Personil yang bertugas. Mengecek kembali Berita Acara Pemeriksaan dan Blanko Tipiring, adakah yang belum ditandatangani baik oleh tersangka maupun Saksi, baik yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Polri. Ucapan Terima kasih kepada saksi yang telah bersedia memberikan keterangannya secara benar dan jelas. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
6.
Ketentuan Lain
Kegiatan penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Peraturan Daerah (Perda) didukung Anggota Rutin dan APBD setempat. Format Berkas Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring dan Perda maupun Format Berkas Perkara Tipiring menggunakan format baru yang disempurnakan. Ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Peraturan Daerah (Perda) sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Peraturan Daerah (Perda) ini masih diberlakukan
7.
Manajemen Penanganan Tipiring.
7.1.
Tahap Perencanaan
Sebagai seorang Supervisor dalam penanganan Tipiring diharuskan membuat rencana Kegiatan dengan merumuskan sasaran yang bersumber pada : Perkiraan khusus (Kirsus) Intel Perencanaan Program Kerja Satuan Wilayah Data Kamtibmas yang meliputi : Jumlah kejadian, lokasi kejadian, waktu kejadian, modus operandi dan pelaku Data Police Hazard bentuk, sifat dan lokasi. Data FKK meliputi bentuk, sifat dan lokasi Kalender Kamtibmas yang meliputi kegiatan Pemda, hari Ulang tahun /besar nasional dan kegiatan masyarakat. Program Kerja Pemda dan Perda. Berdasarkan perumusan tersebut di atas ditentukan sasaran selektif prioritas, sasaran seleksi dan sasaran rutin, perumusan cara bertindak dan kekuatan yang dilibatkan.
7.2.
Tahap Pengorganisasian
Menyiapkan susunan kekuatan, perlengkapan dan administrasi yang dibutuhkan dalam penanganan Tipiring.
FUNGSI TEKNIS SABHARA
81
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
7.3.
7.4.
Tahap Pelaksanaan Melaksanakan acara pimpinan pasukan (APP) yang meliputi tugas, sasaran,da cara bertindak dalam penanganan Tipiring. Koordinasi criminal justice system (CJS) dan Pemda (Dinas Pol PP) Tahap Pengadilan Mengawasi dan mengendalikan anggota dalam melaksanakan
tugas.
Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia dan pembuatan laporan, serta membuat Anev.
FUNGSI TEKNIS SABHARA
82
