KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PATROLI QUICK RESPONS DIREKTORAT SAMAPTA BHAYANGKARA POLDA JATIM
Surabaya, Agustus 2011
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PATROLI QUICK RESPONS DIREKTORAT SAMAPTA BHAYANGKARA POLDA JATIM BAB I PENDAHULUAN
1.
2.
Umum a.
situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pencapaian tujuan pembangunan nasional;
b.
Jawa timur merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk + 41 juta jiwa, juga menjadi barometer Kamtibmas nasional;
c.
kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk di Jawa Timur serta perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang akan melahirkan permasalahan Kamtibmas bila tidak diantisipasi secara baik dan cepat;
d.
oleh karena itu perlu adanya suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif yaitu pelaksanaan patroli Quick Respons.
Dasar : a.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
Program Quick Wins Polri tanggal 22 Januari 2009;
c.
Keputusan Kapolri Nomor Kep/53/I/2010 tentang Renstra Polri Tahun 20102014;
d.
Peraturan Kababinkam Polri Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang patroli.
3.
Maksud .....
2 3.
Maksud dan tujuan. a.
maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas patroli Quick Respons di jajaran Polda Jatim untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui tugas polisi umum dalam kecepatan dan ketepatan mendatangi TKP serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan patroli Quick Respons Sabhara;
b.
tujuan agar terwujud persamaan persepsi dalam melaksanakan tugas patroli Quick Respons oleh anggota Sabhara di seluruh jajaran Polda Jatim dan terbangun sinergi antar fungsi Sabhara dengan fungsi lainnya untuk membentuk interaksi positif antara Polri dengan masyarakat.
4.
Pengertian-pengertian a.
Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b.
keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
c.
patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/ memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat;
d.
Potensi Gangguan (PG) adalah kondisi/situasi yang merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan;
e.
Ambang Gangguan (AG) atau Police Hazard adalah kondisi gangguan Kamtibmas skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada tindakan Kepolisian dapat meningkat menjadi gangguan nyata keamanan;
f.
Gangguan Nyata (GN) atau Ancaman Faktual adalah gangguan keamanan berupa kejahatam atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian harta benda ataupun jiwa raga; g.
Acara .....
3
5.
g.
Acara Arahan Pimpinan (APP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kesatuan Polri berupa pemberian arahan kepada seluruh anggota Polri sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melaksanakan tugas;
h.
Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat terjadinya gangguan Kamtibmas baik kerena pelanggaran maupun tindak pidana;
i.
Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya;
j.
Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran dengan ancaman hukuman maksamal tiga bulan;
k.
Quick Respons Sabhara adalah tindakan nyata petugas patroli Sabhara sebagai Police Backbone berupa upaya kegiatan dan pekerjaan secara cepat, tepat terhadap sesuatu kejadian atau masalah yang menjadi lingkup tugas Polri baik yang diketahui, didengar atau dilihat langsung oleh petugas patroli maupun laporan/pengaduan masyarakat kepada petugas patroli atau Call Center dengan tindakan TPTKP, pengaturan, pertolongan, dan penyelamatan, represif tahap awal serta tindakan Kepolisian lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.
Tugas Pokok : a.
b.
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 : 1.
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2.
menegakkan hukum;
3.
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14 (1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolsian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
c. Patroli .....
4
6.
c.
Patroli berperan sebagai tulang punggung (backbone) Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan Kamtibmas, sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan, sebagai perwujudan kehadiran Polri ditengah masyarakat dan mitra masyarakat, sebagai sarana penyampaian pesan kamtibmas terhadap masyarakat, sebagai cerminan kesiapsiagaan Polri setiap saat dan setiap waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin kamtibmas, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, sebagai petugas pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam dan kecelakaan;
d.
Bentuk-bentuk sasaran patroli : 1.
Ambang Gangguan (AG) statis maupun temporer, Gangguan Nyata (GN) dan Pos-pos pengamanan;
2.
AG statis sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah kawasan/blok/ area/sektor/cluster dari pemukiman, perindustrian, kampus, sekolah, pertokoan, perkantoran, objek-objek vital, pergudangan, tempat-tempat hiburan, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain;
3.
AG temporer sabagaimana dimaksud pada butir (1) adalah jalan, lingkungan pedagang kaki lima, kegiatan masyarakat/pemerintah yang temporer dan lokasi wisata;
4.
GN sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat berupa kasus tertangkap tangan melalui TPTKP dan Tipiring;
5.
Pos-pos pengamanan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat berupa pos keamanan lingkungan, pos satuan pengamanan dan pos Polisi khusus.
Sistematika dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini meliputi : BAB I
PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Umum Dasar Maksud dan tujuan Pengertian-pengertian Tugas pokok Sistematika
BAB II
TAHAP PERSIAPAN
BAB III
TAHAP PELAKSANAAN 1. 2. 3. 4.
Cara bertindak Mekanisme tindakan laporan via telpon Mekanisme tindakan laporan langsung Instruksi, Koordinasi, Komando/Pengendalian dan Pembiayaan BAB IV .....
5 BAB IV TAHAP PENGAKHIRAN BAB V
PENUTUP
BAB II TAHAP PERSIAPAN
1.
Setiap melaksanakan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melakukan kegiatan persiapan : a. menyiapkan surat perintah; b. menyiapkan kekuatan petugas patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c.
melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli;
d. menentukan route berangkat dan route kembali; e. menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas patroli lainnya; f. menyiapkan sistem komunikasi keseluruh unit-unit patroli. 2.
Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (APP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam patroli dengan menyampaikan : a. gambaran/karakteristik daerah sasaran, bentuk-bentuk sasaran/objek yang akan dilakukan patroli; b. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas patroli; c.
batasan waktu pelaksanaan patroli.
BAB III TAHAP PELAKSANAAN
1.
Cara bertindak patroli Quick Respon : a. menjelajahi daerah, route dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan; b. mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan pengamanan swakarsa seperti pos keamanan lingkungan, pos satuan pengamanan dan pos-pos pengamanan lainnya untuk melakukan pembinaan dan tukar-menukar informasi;
c.
mendatangi .....
6 c.
mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat/pemerintah yang bersifat sementara/situasional;
d. melakukan komunikasi/dialogis dengan warga masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi penting bagi tugas Kepolisian; e. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; f.
mewaspadai kemungkinan berubahnya PG, AG menjadi GN;
g. memberikan peringatan kepada warga masyarakat yang lalai mengamankan diri dan harta bendanya; h. memberikan peringatan kepada yang karena ketidaktauannya melakukan pelanggaran; i.
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
j.
melakukan tindakan terhadap pelanggaran Tindak Pidana Ringan;
k.
melakukan tindakan represif terbatas;
l.
mencatat segala informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri ke dalam buku catatan (blangko laporan hasil patroli, LK dan LI);
m. melaporkan perkembangan situasi selama melakukan kegiatan patroli terutama apabila dipandang perlu meminta bantuan lebih lanjut. 2.
Mekanisme tindakan bila menerima laporan via telepon : a
Call Center/petugas piket merima laporan/pengaduan dari masyarakat, adanya gangguan Kamtibmas (GK) dicatat oleh petugas tentang identitas, nomor telepon/HP, alamat pelapor, TKP, peristiwa yang terjadi dan waktu kejadian;
b
lanjutkan laporan/pengaduan kepada petugas patroli route terdekat dengan lokasi kejadian GK;
c
petugas patroli menjelajahi, mencari lokasi GK/TKP sesuai informasi dari Call Center/penjagaan untuk melakukan pengamatan dan mencari informasi;
d
jika benar telah terjadi GK, maka anggota patroli Quick Respons tersebut menginformasikan kembali ke Call Center/petugas piket tentang apa yang telah terjadi;
e
petugas patroli melakukan Pam TKP, menolong korban, mengamankan pelaku dan barang bukti, sambil menunggu petugas olah TKP;
f
setelah mendatangi TKP atau tidak ada kejadian, melaporkan kembali ke Call Center/penjagaan dan meneruskan kegiatan patroli sesuai jadwal;
g.
teruskan .....
7
3.
4.
g
teruskan menjelajahi/mendatangi obvit, obvitnas, proyek vital dan obyek wisata, berikan arahan kepada petugas Pam tentang peningkatan kewaspadaan adanya GK;
h
mendatangi tempat-tempat kegiatan masyarakat;
i
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat;
j
memberikan penerangan, penyuluhan Kamtibmas dalam rangka mewujudkan Community Policing (Polmas);
k
memberikan peringatan, penindakan hukum tahap awal dalam hal tertangkap tangan dan penindakan hukum secara terbatas/Tipiring kepada para pelaku tindak pidana/pelanggaran;
l
setelah melaksanakan tugas patroli wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas patroli Quick Respon.
Mekanisme tindakan bila menerima laporan masyarakat ke pos patroli secara langsung : a
Call Center menerima laporan/pengaduan, petugas segera mencatat informasi tersebut , identitas, nomor telepon/HP, alamat pelapor, TKP, peristiwa dan waktu kejadian;
b
petugas patroli Stand By Force untuk mendatangi lokasi gangguan Kamtibmas/TKP untuk ditindaklanjuti;
c
petugas patroli menjelajahi, mencari lokasi GK/TKP sesuai informasi dari Call Center;
d
jika benar terjadi GK, maka anggota patroli tersebut menginformasikan kembali ke Call Center tentang apa yang telah terjadi;
e
petugas patroli melakukan Pam TKP, menolong korban, mengamankan pelaku dan barang bukti, sambil menunggu petugas olah TKP;
f
setelah mendatangi TKP, ada atau tidak ada kejadian melaporkan kembali ke Call Center untuk melaksanakan Stand By Force;
g
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
Instruksi, Koordinasi, Komando/Pengendalian dan Pembiayaan. a. Instruksi 1. dalam pelaksanaan patroli petugas harus senantiasa cepat dan tanggap dalam menilai situasi; 2. hindari penggunaan senjata api, atau tindakan keras lainnya tanpa alasan yang sah menurut undang-undang; 3.
hasil .....
8 3. hasil pelaksanaan tugas patroli agar dilaporkan pada kesempatan pertama kepada atasan yang memberikan perintah; 4. adakan kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan patroli guna peningkatan kualitas patroli berikutnya. b. Koordinasi Laksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan satuan fungsi Kepolisian maupun instansi terkait guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas patroli. c.
Komando dan Pengendalian 1
dalam tugas patroli, kendali taktis dan kendali teknis berada pada pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan;
2
setiap perkembangan eskalasi selama patroli, wajib dilaporkan secara lisan dari petugas patroli kepada operator pengendali/atasannya;
3
ketua tim patroli membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas patroli.
d. Pembiayaan Pembiayaan dalam kegiatan patroli dibebankan pada anggaran Polri.
BAB IV TAHAP PENGAKHIRAN
Konsolidasi : 1.
konsolidasi dilakukan oleh para petugas palaksana patroli dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
2.
apel konsolidasi dilakukan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok/unit patroli/pimpinan lapangan;
3.
melaporkan kepada pusat pengendali tentang semua yang dilihat, didengar dan didapat selama patroli serta kondisi petugas.
BAB V .....
9 BAB V PENUTUP
Demikian standar operasional prosedur (SOP) tentang patroli Quick Respons Sabhara ini dibuat, untuk dijadikan pedoman oleh petugas khususnya anggota Sabhara di lapangan, agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pimpinan dan masyarakat.
Dikeluarkan di : Surabaya pada tanggal :
Agustus
2011
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR DIRSABHARA
Drs. M. ELIA W. MASTOKO, S.H, .M.M. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62040970
