SOP Industrial Relation HRD

SOP Industrial Relation HRD

1. TUJUAN Industrial Relations bertujuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan karyawan PT. ABCDE dengan pendekatan bipartit sehingga bisa tercapai titik temu penyelesaiannya, tanpa harus melibatkan pihak ketiga (Instansi Pemerintah).

2. CAKUPAN Diterapkan untuk seluruh karyawan.

3. ISTILAH Bipartit : Pendekatan secara internal antara karyawan dengan manajemen sesuai dengan prioritas yang disarankan oleh pemerintah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. KEBIJAKAN 4.1 Dilakukan apabila terjadi masalah dengan karyawan PT. ABCDE. 4.2 Setiap penyelesaian masalah harus melalui bipartit forum. 4.3 Dalam rangka memberikan solusi yang saling menguntungkan. m enguntungkan.

5. REFERENSI

5.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanUndang 5.2 Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 5.3 Peraturan Perusahaan PT. ABCDE 6. TANGGUNG JAWAB: 6.1 Departemen Government and Industrial Relations

6.1.1 Melakukan evaluasi terhadap kronologis permasalahan terhadap karyawan yang mempunyai masalah . 6.1.2 Melakukan konseling dan koordinasi internal dengan departemen terkait lainnya. 6.1.3 Membuat rekomendasi penyelesaian permasalahan melalui bipartit forum.

6.2 Departemen Terkait

6.2.1 Memberikan peringatan kepada karyawan yang melanggar ketentuan  perusahaan, baik lisan maupun tertulis. 6.2.2 Memberikan data dan kronologis permasalahan yang terjadi pada karyawan yang bermasalah kepada HCM c.q. Departemen Government and Industrial Relations.

6.3 Internal Audit 6.3.1 Menjadi pihak ketiga yang netral dalam hal adanya perselisihan antara karyawan. 6.3.2 Memberikan pandangan atau pendapat terhadap permasalahan.

7. PROSEDUR: 7.1 Divisi Government dan Industrial Relations melakukan koordinasi dengan departemen terkait untuk memberikan konseling terhadap karyawan yang bermasalah. 7.2 Departemen terkait dari karyawan yang bermasalah tersebut dianjurkan untuk memberikan surat peringatan baik teguran maupun tertulis kepada karyawan yang melakukan kesalahan, sesuai dengan tingkat kesalahannya maksimal 20 (dua puluh) hari setelah adanya koordinasi dengan Govt. & IR.. 7.3 Setelah 6 (enam) bulan terhitung dari dikeluarkannya teguran maupun  peringatan tertulis, karyawan tetap melakukan kesalahan, maka Departemen terkait memberikan rekomendasi penyelesaian lanjutan kepada Departemen Government and Industrial Relations 7.4 Setelah ada rekomendasi dari departemen terkait maka Departemen Government and Industrial Relations akan memanggil karyawan tersebut untuk didengar kembali alasan-alasan dan sebab-sebab terjadinya  pelanggaran. 7.5 Govt. & IR juga akan meminta pendapat yang netral dari internal audit mengenai permasalahan dari karyawan tersebut. 7.6 Tahap selanjutnya setelah di dengar penjelasan dari karyawan yang  bermasalah tersebut dengan mempertimbangkan pendapat dari internal audit, divisi HCM akan memutuskan status karyawan tersebut untuk diberikan kesempatan melakukan perbaikan atau diproses ke arah pengakhiran masa kerja. http://talenta-media.blogspot.com