SOP Admen

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN HARAPAN MASYARAKAT No. Dukumen : No. Revisi

:

SOP Tanggal Terbit : Halaman

: Jakaria, AMKL, S.Sos, M.Si NIP. 19680406 199203 1 007

Pukesmas Haurpanggung

1.Pengertian

Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat adalah proses menilai dan menentukan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Tujuan

Untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat

3. Kebijakan

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Haurpanggung nomor : kebutuhan dan harapan masyarakat

/

/

/2016 tentang Identifikasi

1. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang puskesmas 4. Referensi

2. Permenkes Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 3. Permenkes Nomor 279 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat 1. Menyiapkan instrumen untuk identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat berupa lembar survey/ceklist, kotak saran dan nomor kontak (HP, Facebook, Email) 2. Melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui survey, wawancara, dan kotak saran di Puskesmas 3. Catat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat di lembaran identifikasi kebutuhan dan meminta masyarakat untuk mengisi identitas diri

5. Prosedur/Langkahlangkah

4. melakukan analisa tentang hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan nilainilai dan kepercayaan pasien dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti, bahasa dan gangguan pendengaran 5. Memberitahukan kepada masyarakat bahwa petugas akan melakukan identifikasi mengenai kebutuhan masyarakat terkait upaya kesehatan yang dibutuhkan masyarakat 6. menuangkan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat didalam rencana kegiatan puskesmas

6. Unit Terkait

Tim UKM

PENILAIAN KINERJA OLEH PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB No. Dukumen : No. Revisi

:


Jakaria, AMKL, S.Sos, M.Si


1. Pengertian

2. Tujuan

:

NIP. 19680406 199203 1 007

Prosedur ni mengatur proses atau suatu upya untuk melakukan penilaian hasil kerja atau prestasi puskesmas yang berhubungan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas Tujuan Umum Tercapainya tingkat kinerja puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/kota Tujuan Khusus Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen puskesmas pada akhir tahun kegiatan Mendapatkan informasi analisis kinerja puskesmas dan bahan masukan dalam menyusun rencana kegiatan Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk tahun yang akan datang

3. Kebijakan

Keputusan Pimpinan UPTD BLUD Puskesmas No. 24/PGNS/V/2015 tentang Penilaian Kinerja Pimpinan UPTD BLUD Puskesmas dan Penanggung Jawab

4. Referensi

Permenkes no. 857/Menkes/SK/IX/2009 Ruang lingkup penilaian kinerja puskesmas meliputipenilaian pencapaian hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan, Manajemen Puskesmas, dan mutu pelayanan secara garis besar lingkup penilaian kinerja Puskesmas tersebut berdasarkan pada upaya-upaya Puskesmas dalam menyelenggarakan: a.

5. Prosedur

6. Unit Terkait

Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Wajib Upaya Kesehatan pengembangan b. Pelaksanaan manajemen Puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan meliputi : proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan mini lokakarya dan pelaksanaan penilaian kinerja Manajemen Sumber Daya termasuk manajemen obat, alat,keuangan

SOP MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DAN PELAYANAN No. Dukumen : No. Revisi

:


:


Jakaria, AMKL, S.Sos, M.Si NIP. 19680406 199203 1 007

Monitoring Program Puskesmas adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi.

1. Pengertian

Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan Program Puskesmas adalah Upaya Kesehatan di puskesmas berupa program wajib dan program pengembangan

Sebagai panduan didalam melakukan monitoring program Puskesmas Agar upaya kesehatan/ kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun 2. Tujuan

Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja Puskesmas Menemukan masalah yang menyebabkan hasil tidak sesuai target

3. Referensi

Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas,Depkes RI,2006.

Kepala Puskesmas melakukan monitoring dilakukan setiap bulan sekali Petugas melalui bagian Tata usaha membuat undangan Bagian Tata Usaha mendistribusikan undangan kepada penanggungjawab program dan petugas terkait yang terlibat , minimal 2 hari sebelum hari pelaksanaan Petugas menyiapkan tempat dan perlengkapan lainnya ( daftar hadir, notulen konsumsi, proyektor, laptop dll ) Peserta mengisi daftar hadir


Masing-masing Penanggungjawab program melaporkan kinerja berupa capaian program dibandingkan dengan target capaian kepada Kepala Puskesmas. Penanggungjawab Program yang capaiannya sudah mencapai target meneruskan rencana kegiatan program yang sudah ditetapkan di RPK Penanggungjawab Program yang capaiannya belum mencapai target mencari pokok permasalahan yang menyebabkan target capaian belum tercapai. Kepala Puskesmas dan seluruh penanggungjawab program berdiskusi dan melakukan penelaahan masalah dan mencari pemecahan untuk mencapai target capaian Kepala Puskesmas dan penanggungjawab program menyusun kegiatan baru yang bisa menaikkan capaian dan mengatasi masalah yang ada. Petugas mencatatat dalam notulen

TINDAK LANJUT HASIL MONITORING No. Dukumen : No. Revisi

:


: Jakaria, AMKL, S.Sos, M.Si


NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian

Tidak lanjut hasil monitoring adalah suatu proses dimana hasil temuantemuan hasil monitoring dianalisa untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya Tindak lanjut hasil monitoring dibahas bersama antara Kepala puskesmas, Pengelola Program dan Pelaksana Program

2. Tujuan

Agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan efesien

3. Kebijakan

Undang-undang nomor 36 tentang kesehatan. Undang-undang nomor 44 tentang Rumah Sakit, Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 dan SK Kepala Puskesmas

4. Referensi 1. Menyiapkan dokumen Hasil Monitoring 2. Menyiapkan rapat staf/Lokbul 3. Menyampaikan temuan-temuan hasil monitoring 5. Prosedur/LangkahMenginventarisir penyebab terjadinya temuan Menginventarisir alternatif pemecahan masalah langkah Menentukan alternatif pemecahan masalah terpilih Menetapkan SPO terbaru

6. Bagan Alur

Menyiapkan dokumen hasil monitoring HasiMonitoring

Menyelenggarakan rapat staf

Menentukan alternatif pemecahan masalah terpilih

Menginventarisi r alternatif pemecahan

Menetapkan SPO baru

7. Unit Terkait

Seluruh staf Puskesmas

Menyampaikan temuan hasil monitoring

Men ginventarisir penyebab adanya temuan

MONITORING, JADWAL DAN PELAKSANAAN MONITORING No. Dukumen : No. Revisi

:




NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian

Monitoring adalah aktivitas untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya Monitoring dilaksanakan oleh kepala Puskesmasdan Penanggung Jawab pelayanan dan program dalam pertemuan bulanan dan konsultasi

2. Tujuan

Agar upaya kesehatan/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun Menemukan masalah yang menyebabkan hasil tidak sesuai target Target tercapai

3. Kebijakan

SK Kepala Puskesmas no.........................tentang program UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)

4. Referensi

www.chpm.fk.ugm.ac.id/index.php/id/home/root/mainmed/id/pml-ntt/640modul-vi-monitoring-pengendalian-evaluasi-pelaporan-pelayanankesehatan-tingkat-pertama-di-puskesmas (Diunduh tanggal 23 Mei 2016 jam 10.32 WIB)


Petugas menetapkan standar dan indikator untuk menilai proses pelaksanaan program kegiatan Petugas mengumpulkan data untuk melakukan pengamatan dari pelaksanaan kegiatan untuk dibandingkan dengan standar atau indikator yang telah ditentukan Petugas mengamati perubahan lingkungan dan mengumpulkan data untuk pengkajian pengaruh lingkungan terhadap kegiatan Petugas mengambil keputusan untuk dilakukan tindakan termasuk koreksi, penyesuaian kegiatan dan perencanaan ulang Petugas menyampaikan semua hasil monitoring kepada Kepala Puskesmas dan pelaksana UKM

Unit Terkait

Semua staf Puskesmas

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM No. Dukumen : No. Revisi

:




NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian

Suatu usaha yang singkron dan teratur untuk menyediakan waktu yang tepat dan mengarahakan pelaksanaan program untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam pada sasaran yang telah ditentukan

2. Tujuan

Pelaksanaan program bisa efektif dan efesien Untuk mengevaluasi, perencanaan dan perbaikan kegiatan dan pelayanan Puskesmas

3. Kebijakan

Koordinasi dengan program lintas sektor sesuai dengan SOP ini

4. Referensi

-


Pengelola program menyusun rencana kegiatan program Pengelola program menyampaikan programnya pada saat rapat Puskesmas Peserta rapat mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan program Peserta rapat membuat jadwal pelaksanaan Peserta rapat membahas pembagian tugas Pengelola program melaksanakan program/kegiatan berdasarkan jadwal yang telah dibuat Pengelola program mengevaluasi pelaksanaan program

Unit terkait

Pengelola program Puskesmas

AUDIT INTERNAL No. Dukumen : No. Revisi

:




NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian

Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang disistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang telah memperoleh pelatihan sebagai auditor Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan sistem manajemen mutu Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal 6 bulan sekali Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit sebelumnya Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk memimpin audit internal dengan kualifikasi telah mengikuti pelatihan audit internal dengan mendapatkan surat keputusan (SK) Kepala Puskesmas dan sudah bekerja di Puskesmas melewati minimal 3 tahun Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas melewati minimal 3 tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan audit internal. Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen maupun upaya Puskesmas.

2. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan

3. Kebijakan

Langkah-langkah didalam melaksanakan audit internal dengan melaksanakan langkah-langkah/prosedur audit internal

4. Referensi

Sintem Manajemen Mutu ISO 9001-2008


Persiapan Audit Ketua tim Audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menetapkan tim auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan Ketua tim Audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menyusun jadwal audit internal Ketua tim Audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas Ketua tim Audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menerima usulan tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat oleh ketua tim mutu Puskesmas Jika setuju, memberikan p[engesahan dengan menandatangani jadwal

audit internal Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit dilaksanakan Auditor membuat ceklist audit pada formulir ceklist audit Menyerahkan ceklist audit kepada Lead Auditor untuk diketahui Proses Audit Auditee koordinasi dengan tim audit tentang rencana audit Audit menjamin kehadiran personil yang relevan Audit menyediakan fasilitas yang diperlukan Audit melaksanakan audit dengan standar dan ruang lingkup yang ditetapkan Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting Mencatat hasil temuan audit kedalam Form Laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya Ketua tim audit memimpin pelaksanaan audit Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari Auditor Ketua tim Audit menandatangani Form LKP tersebut serta mendistribusikan LKP asli ke auditee serta Copy ke auditor Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada tim Mutu Puskesmas Ketua tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen Tindakan Perbaikan Auditee menerima LKP dari Lead Auditor Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead auditor untuk memverifikasi Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta tindakan perbaikan yang diperlukan Verifikasi Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan audit Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak perbaikan dengan menandatangani form LKP Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen termasuk status tindakan perbaikannya Unit terkait

Tim Mutu Puskesmas Koordinator pelayanan klinis Koordinator administrasi dan manajemen Koordinator Upaya Puskesmas Kepala Puskesmas

PENCATATAN DAN PELAPORAN No. Dukumen : No. Revisi

:

SOP Tanggal Terbit : Halaman Pukesmas Haurpanggung


1. Pengertian

melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan ini penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja puskesmas sehingga dapat dinilai dan dievaluasi

2. Tujuan

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan Puskesmas serta sebagai bahan untuk mengevaluasi hasil kegiatan

3. Kebijakan

-

4. Referensi

-

5. Alat dan Bahan

ATK dan Komputer


Pelaksanaan program melakukan kegiatan pelayanan kesehatan Pelaksanaan program melakukan pencatatan kegiatan Hasil pencatatan di sampaikan kepada penanggung jawab program Pelaksanaan dan pemegang program serta bersama-sama membuat lapooran kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Puskesmas

MENERIMA KELUHAN DAN UMPAN BALIK DARI MASYARAKAT No. Dukumen : No. Revisi

:



Pukesmas Haurpanggung NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian

Adalah mekanisme penyampaian keluhan dan umpan balik dari masyarakat atau pengguna layanan Puskesmas

2. Tujuan

Umpan balik dari masyarakat atau pengguna layanan dapat diakses Puskesmas

3. Kebijakan

Pemberian umpan balik masyarakat dilakukan sesuai prosedur

4. Referensi

-


6. Unit Terkait

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Petugas menerima keluhan Petugas mencatat semua informasi dan identitas informan Petugas mengarahkan informan akan unit pelayanan yang akan dituju Petugas mencatat keluhan Petugas menyampaikan keluhan yang diterima kepada Ka TU Petugas Ka TU menyampaikan kepada Kepala Puskesmas Petugas yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Manajemen Pengelola Program membahas keluhan sesuai waktu yang ditentukan

Semua Staf Puskesmas

RUJUKAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL No. Dukumen : No. Revisi

:




NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian

Prosedur ini berisi tahapan-tahapan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

2. Tujuan

Menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

3. Kebijakan

Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim Rujukan Audit internal dan pihak terkait (Dinas Kesehatan dan Kecamatan)

4. Referensi

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan


Kepala Puskesmas dan wakil Manajemen Mutu melakukan pertemuan tujuan yang lalu Kepala Puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan diskusi tentang tinjauanj hasil audit kinerja Kepala Puskesmas dan wakil Manajemen Mutu melakukan rekomendasi Kepala Puskesmas dan wakil Manajemen Mutu membuat perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal Tim manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal Tim manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu Wakil Manajemen Mutu melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal Wakil manajemen Mutu mendokumentasikan evaluasi dan analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal Wakil Manajemen Mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal Wakil Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan tentang rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal Wakil Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak terkait yang akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di Puskesmas

6.Unit Terkait

Semua unit pelayanan

ASUPAN PENGGUNA TENTANG KINERJA PUSKESMAS No. Dukumen : No. Revisi

:

SOP Tanggal Terbit : Halaman Pukesmas Haurpanggung


1. Pengertian

Penilaian kinerja Puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja atau prestasi Puskesmas

2. Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menilai kinerja dan prestasi Puskesmas

3. Kebijakan

Tujuan umum Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota Tujuan Khusus Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan Mengetahui tingkat kinerja Puskesmas pada akhir tahun berdasarkan urutasn peringkat kategori kelompok masing-masing Puskesmas Mendapatkan informasi analisis kinerja Puskesmas dan bahan masukan dalam penyusunan rencana kegiatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk tahun yang akan datang

4. Referensi

Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas Haurpanggung, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten garut


Pra penilaian Kinerja Puskesmas Penetapan target Puskesmas Indikator dan target pencapaian kinerja setiap kegiatan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Disepakati dalam bentuk buku pedoman penilaian kinerja p Puskesmas Sosialisasi dan penjelasan indikator dan target pencapaian kinerja pada pengelola program oleh Kepala Puskesmas Penilaian Kinerja Puskesmas Petugas menyusun membagikan form capaian kinerja pada pengelola program Puskesmas Petugas penyusun menerima form capaian kinerja masing-masing

program yang telah diisi dan direkap kedalam form PKP Pengiriman form PKM ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Petugas penyusun membagian form PKP pada pengelola program Puskesmas untuk dicrossheck capaian kinereja program dengan pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pengelola program Puskesmas melakukan kroscek capaian kinerja program dan pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Petugas penyusun menerima dan merekap hasil kroscek dan pengelola program puskesmas. Petugas penyusun juga melengkapi data dari lintas sektor. Kepala Puskesmas menerima draft PKP Laporan PKP dikirim kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kepala Puskesmas menyajikan hasil PKP pada saat pelaksanaan loka karya mini Puskesmas Pasca Penilaian Kinerja Puskesmas Menganalisis maslah dan kendala, merumuskan pemecahan masalah, membuat rencana kegiatan untuk penyelesaian masalah dalam bentuk rencana usulan kegiatan (RUK) Bersama tim perencanaan Puskesmas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) untuk tahun berjalan

6.Unit Terkait

Pengelola Program Puskesmas Perencanaan Puskesmas Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN No. Dukumen : No. Revisi

:




NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian

Pertemuan tinjauan manajemen adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas penerapan sisten manajemen mutu yang dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi

2. Tujuan

Agar pendelegasian wewenang disesuaikan dengan kompetensi petugas sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas

3. Kebijakan

Pendelegasian wewenang adalah proses penyerahan sebagian atau beberapa tugas untuk dilaksanakan karena alasan tertentu

4. Referensi

Kesepakatan Bersama


Dilaksanakan secara berkala dengan interval waktu yang disesuaikan dengan tingkat kepentingan Direncanakan dengan baik dengan kejelasan tujuan agenda dan penjadwalan Didokumentasikan dengan baik Mengevaluasi efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja Membahas perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan Hasil pertemuan ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi tindakan korektif tindakan preventif maupun pada sistem manajemen mutu maupun manajemen pelayanan Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan dipantau pelaksanaanya Pihak manajemen dan pihak pelaksana operasional yang terkait diundang dalam peremuan tinjauan manajemen Pertemuan manajemen berikutnya diawali dengan pembahasan hasil dan

tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemn sebelumnya Agenda pertemuan tinjauan manajemen mencakup Hasil audit internal Umpan balik atau keluhan pelanggan Kepuasan pelanggan Kinerja yang dihasilkan Hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu Rencana perbaikan atau perubahan baik pada sistem manajemen, mutu maupun sistem pelayanan Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan 6. Unit Terkait

Tim Managemen

KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN No. Dukumen : No. Revisi

:




NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian

Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan Puskesmas adalah suatu kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan baik dengan komunikasi lisan maupun tertulis, dan dilakukan koordinasi melalui mekanisme lokakarya mini Puskesmas baik secara lintas program maupun lintas sektoral

2. Tujuan

Untuk melaksanakan kegiatan program dan pelayanan Pusesmas dengan memperhatikan prinsip efektif dan efesien, maka perlu adanya suatu mekanisme kerja yang terintegritas sehingga tidak terjadi keterlambatan dan keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan

3. Kebijakan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan Puskesmas yang sesuai dengan langkah-langkah dalam SOP

4. Referensi

Puskesmas Haurpanggung


Petugas menyiapkan bahan koordinasi dan integrasi yang akan dilaksanakan dalm penyelenggaraan program dan pelayanan Puskesmas baik secara lisan maupun tulisan Petugas mengusulkan bahan kegiatan program dan pelayanan yang akan dikoordinasikan baik dalam lintas program maupun lintas sektoral kepada Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas membaca bahan koordinasi dari petugas Kepala Puskesmas menyetujui kegiatan program dan pelayanan yang

akan dikoordinasikan Petugas membuat jadwal koordinasi dan integrasi sesuai dengan kebutuhsn program dan pelayanan Petugas melaksanakan koordinasi dan integrasi sesuai dengan kebtuhan baik program maupun pelayanan dengan pihak terkait Petugas mencatat hasil dari koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan Petugas melaporkan hasil koordnasi dan integrasi yang sudah dilaksanakan kaitannya dengan penyelenggaraan program dan layanan Puskesmas dengan pihak terkait kepada Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas menerima laporan hasil kordinasi dan integrasi yang sudah dilaksanakan Kepala Puskesmas mendelegasikan untuk melanjutkan kegiatan koordinasi dan integrasi yang sudah dilaksanakan untuk dibuat rencana tindak lanjut Petugas melaksanakan RTL dari hasil koordinasi dan integrasi dengan pihak terkait sesuai dengan penyelenggaraan program dan pelayanan Puskesmas Petugas mendokumentasikan hasil koordinasi dan RTL yang sudah disepakati bersama antara petugas, Kepala Puskesmas,penyelenggara program dan pelayanan 6.Unit Terkait

Semua Unit Pelayanan

TERTIB ADMINISTRASI No. Dukumen : No. Revisi

:




1. Pengertian

:

NIP. 19680406 199203 1 007

Tertib administrasi adalah suatu mekanisme kerja sesuai dengan aturan dan kebutuhan serta harapan pengguna pelayanan yang dilaksanakan secara efesien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan

2. Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kejelasan prosedur dan kejelasan tertib administrasi dan dukungan teknologi sehingga minim dari kesalahan dan tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan

3. Kebijakan

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor......tentang tertib administrasi

4. Referensi

Program penyuluhan depkes RI 2005


Petugas menyiapkan buku kegiatan pelaksanaan Petugas menyediakan alat tulis yang digunakan Petugas menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan

kegiatan Petugas melaksanakan prosedur kerja berdasarkan SPO yang telah dibuat Petugas memasukan data hasil pelaksanaan kegiatan kedalam buku kegiatan Petugas menyiapkan data hasil pelaksanaan kegiatan Petugas memasukan data hasil pelaksanaan kegiatan kedalam sistem informasi elektronik (simpus) Petugas membuat analisa hasil pelaksanaan kegiatan Petugas membuat RTL Petugas menindak lanjut RTL Petugas Membuat laporan Kepala Puskesmas 6.Alur Kegiatan 7.Unit terkait

Tim Manajemen

TERTIB ADMINISTRASI No. Dukumen : No. Revisi

:




NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian


2. Tujuan


3. Kebijakan


4. Referensi



Petugas menyiapkan buku kegiatan pelaksanaan Petugas menyediakan alat tulis yang digunakan Petugas menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan

kegiatan Petugas melaksanakan prosedur kerja berdasarkan SPO yang telah dibuat Petugas memasukan data hasil pelaksanaan kegiatan kedalam buku kegiatan Petugas menyiapkan data hasil pelaksanaan kegiatan Petugas memasukan data hasil pelaksanaan kegiatan kedalam sistem informasi elektronik (simpus) Petugas membuat analisa hasil pelaksanaan kegiatan Petugas membuat RTL Petugas menindak lanjut RTL Petugas Membuat laporan Kepala Puskesmas 6.Alur Kegiatan 7.Unit terkait

Tim Manajemen

PENYELENGGARAAN PELAYANAN No. Dukumen : No. Revisi

:




1. Pengertian 2. Tujuan

:

NIP. 19680406 199203 1 007

Penyelenggaraan pelayanan adalah kegiatan untuk melayani konsumen (pasien, pengunjung puskesmas) pelaksanaan pelayanan mengacu kepada SPO yang telah dibuat meminimalkan kesalahan yang mungkin timbul dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama pelaksanaan pelayanan menjadi efektif dan efesien

3. Kebijakan

Proses evaluasi/pengkajian program/kegiatan di Puskesmas mengacu kepada SOP ini

4. Referensi



penanggung jawab pelayanan di Puskesmas bersama dengan timnya

membuat SPO pelayanan penanggung jawab pelayanan mensosialisasikan SPO yang telah dibuat kepada semua pelaksana pelayanan pelaksana pelayanan melakukan pelayanan kepada masyarakat mengikuti SPO yang ada penanggung jawab pelayanan bekerja sama dengan tim mutu puskesmas mengevaluasi pelaksanaan pelayanan secara periodik (6 bulan sekali) penanggung jawab pelayanan dan tim mutu membahas hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan tim mutu dan penangung jawab pelayanan menginformasikan hasil evaluasi kepada semua pelaksana pelayanan tim mutu Puskesmas dan penanggung jawab pelayanan menentukan tindak lanjut pelaksanaan pelayanan di Puskesmas (bila perlu mengkoreksi SPO yang ada) demi perbaikan pelayanan semua pelaksana pelayanan melakukan pelayanan berdasarkan hasil kesepakatan yang dibuat sesudah ada evaluasi 6.Alur Kegiatan 7.Unit terkait

Semua Unit/Upaya Pelayanan Puskesmas

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PROGRAM MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM PUSKESMAS No. Dukumen : No. Revisi

:


:


Jakaria, AMKL, S.Sos, M.Si NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian

Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program guna meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan

2. Tujuan

Sebagai jalur korrinasi dan sinergitas antara masyarakat dan Puskesmas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3. Kebijakan 4. Referensi

Diagram Alur

Petugas

Usulan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Puskesmas

5. Prosedur/Langkah- langkah 1) petugas mengusulkan rencana kegiatan yang melibatkan masyarakat kepada Kepala Puskesmas 2) Kepala Puskesmas meminta TU membuat surat rapat untuk mengundang masyarakat guna membicarakan kegiatan yang memberdayakan masyarakat 3) Petugas menyampaikan undangan rapat pada masyarakat 4) Kepala Puskesmas bersamasama dengan petugas memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan 5) Petugas bersama-sama dengan masyarakat membentuk kepengurusan yang beranggotakan masyarakat

Tata Usaha membuat surat undangan rapat bersama masyarakat

Kepala Puskesmas menyampaikan kegiatan Puskesmas

Menyusun kepengurusan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan bersama warga/masyarakat

Pengurus pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan

6. Unit Terkait

Tim UKM

TERTIB ADMINISTRASI No. Dukumen :

SOP

No. Revisi

:

Tanggal Terbit : Halaman


Pukesmas Haurpanggung NIP. 19680406 199203 1 007

1. Pengertian



2. Tujuan

3. Kebijakan


4. Referensi

Program penyuluhan depkes RI 2005   

5.Prosedur/Langka h- langkah 

    6..Unit terkait

Petugas menyiapkan buku kegiatan pelaksanaan Petugas menyediakan alat tulis yang digunakan Petugas menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan  Petugas melaksanakan prosedur kerja berdasarkan SPO yang telah dibuat  Petugas memasukan data hasil pelaksanaan kegiatan kedalam buku kegiatan Petugas menyiapkan data hasil pelaksanaan kegiatan  Petugas memasukan data hasil pelaksanaan kegiatan kedalam sistem informasi elektronik (simpus) Petugas membuat analisa hasil pelaksanaan kegiatan Petugas membuat RTL Petugas menindak lanjut RTL Petugas Membuat laporan Kepala Puskesmas

SOP Admen

Recommend Documents