PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
................................................................. JalanKesehatan No. 77 Majalengka 45411 Telp. (0233) 281043 / 281189 Fax. (0233) 282741 E-mail:
[email protected] : www.rsudmajalengka.info
KEPUTUSAN DIREKTUR ................................................................. Nomor : ………Tahun 2017 TENTANG STANDARISASI BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, BAHAN DAN ALAT RADIOLOGI SERTA BAHAN DAN ALAT LABORATORIUM PADA ................................................................. TAHUN 2017 DIREKTUR ................................................................., Menimbang
: a. bahwa ................................................................. sebagai salah satu rumah sakit rujukan selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien termasuk tersedianya Bahan Medis Habis Pakai, Bahan dan Alat Radiologi serta Bahan dan Alat Laboratorium yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup bagi pasien; b. bahwa telah disusun Standarisasi Bahan Medis Habis Pakai, Bahan dan Alat Radiologi serta Bahan dan Alat Laboratorium .................................................................Tahun 2017 yang merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan yang melibatkan seluruh unit pelayanan, yang berisikan : Jenis/Nama Bahan Medis Habis Pakai, Bahan dan Alat Radiologi, Bahan dan Alat Laboratorium serta Spesifikasi, Merk dan Produsen dari masingmasing jenis/nama tersebut; c. bahwa Standarisasi Bahan Medis Habis Pakai, Bahan dan Alat Radiologi serta Bahan dan Alat Laboratorium .................................................................Tahun 2017, merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh staf medis .................................................................dalam memberikan pelayanan secara professional dan bermutu tinggi kepada pasien; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur ................................................................. tentang Standarisasi Bahan Medis Habis Pakai, Bahan dan Alat Radiologi serta Bahan dan Alat Laboratorium pada ................................................................. Tahun 2017.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Obat Keras (Stb. 1949 Nomor 419);
2. Undang-undang…………..2. 2. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang; 3. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-undang…………..3. 3. 12. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sedian Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur E-PURCHASING Berdasarkan ECATALOGUE;
20. Peraturan………….4. 4. 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 24.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue); 25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Nomor 25 Tahun 2009 ); 27. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ................................................................. Kabupaten Majalengka. Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur ................................................................. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Panitia Farmasi Terapi ................................................................. Tahun 2015-2018.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Standarisasi Bahan Medis Habis Pakai, Bahan dan Alat Radiologi serta Bahan dan Alat Laboratorium pada ................................................................. Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua………………5. 5. KEDUA
: Standarisasi Bahan Medis Habis Pakai, Bahan dan Alat Radiologi serta Bahan dan Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Tenaga Medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan sebagai dasar dalam pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Bahan dan Alat Radiologi serta Bahan dan Alat Laboratorium di ................................................................. Tahun 2017.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : ............... Pada tanggal : .................. Direktur ...................
………………………… ……………….. ……………………………
