PERATURAN DIREKTUR RSU WILLIAM BOOTH
NOMOR 01/24/VII/PERDIR/RSUWB TAHUN 2013
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI RSU WILLIAM BOOTH
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi serta membudayakan nilai-nilai RSU William Booth maka diperlukan pegawai RSU William Booth yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas yang baik good corporate governance dan good clinical governance.
b. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi RSU William Booth diperlukan kode etik pegawai RSU William Booth.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di lingkungan RSU William Booth
Mengingat :
a. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
b. Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
c. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
d. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
e. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
f. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1045/MenKes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan
h. Surat Keputusan Kongres PERSI VI, tentang pengesahan berlakunya Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, 1993.
i. Surat Keputusan Kongres PERSI VIII, tentang perbaikan dan penyempurnaan KODERSI, 2000
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN RSU WILLIAM BOOTH
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
Pegawai RSU William Booth adalah mereka yang mempunyai hubungan kerja dengan RSU William Booth dan terikat oleh suatu perjanjian kerja serta menerima upah/gaji selain Direktur. Pegawai terdiri atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Pegawai tidak tetap terdiri atas Pegawai Kontrak, Percobaan Calon Pegawai, dan Calon Pegawai.
Kode Etik Pegawai RSU William Booth yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang berisi norma dan etika yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.
Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal Kode Etik Pegawai.
Majelis Kode Etik Pegawai bersifat non struktural dan adhoc. Majelis ini bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Pegawai di RSU William Booth.
Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi, asosiasi dan lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja denga RSU William Booth atau mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh RSU William Booth.
BAB II
TUJUAN KODE ETIK
Pasal 2
Pengaturan Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai dengan nilai-nilai RSU William Booth sehingga dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi RSU William Booth
BAB III
PRINSIP DAN NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK PEGAWAI
Pasal 3
Prinsip dasar Kode Etik Pegawai adalah berdasarkan nilai-nilai dasar RSU William Booth
Prinsip dasar Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
Belas Kasih
Rasa empati terhadap penderitaan sesama manusia yang dinyatakan melalui tindakan.
Asertif
Ketrampilan dalam menyampaikan pikiran yang inovatif dan perasaan dengan baik, lugas, jelas dan cepat tanggap tanpa harus membuat orang lain tersinggung.
Profesional
Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kriteria profesinya dan senantiasa memberikan pelayanan berdasar standart dan prosedur serta menjunjung tinggi etika profesi.
Tim Kerja
Dalam bekerja seseorang mampu bekerjasama di dalam tim dan saling mendukung untuk mencapai sasaran kerja, yang didasari atas sikap sehati dan kesamaan tujuan.
Integritas
Karakter seseorang dimana perkataan sesuai dengan perbuatan berdasarkan rasa takut akan Tuhan yang terwujud dalam komitmen dan loyalitas, sehingga mampu mewujudkan apa yang telah disanggupinya.
Sejahtera
Tercapai kepenuhan kehidupan manusia secara lair dan batin, dimana seseorang telah merasakan adanya keamanan, kesehatan, kemakmuran, kebahagiaan dan kedamaian.
Prinsip dasar Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam bekerja di RSU William Booth.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas kepegawaian baik didalam maupun diluar lingkungan RSU William Booth setiap Pegawai RSU William Booth wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam berorganisasi, dalam masyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai RSU William Booth.
Pasal 5
Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud pasal 4, meliputi:
Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; dan
Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
Pasal 6
Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur;
Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi dan misi RSU William Booth;
Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas;
Akuntabel dalam melaksanakan tugas kepegawaian yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan tugas yang diberikan oleh RSU William Booth;
Menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya dan potensi yang ada di RSU William Booth secara efektif dan efisien serta bertanggungjawab terhadap semua sarana dan prasarana yang ada di RSU William Booth;
Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
Berorientasi pada keselamatan pasien.
Pasal 7
Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
Mewujudkan pola hidup individu dan/atau keluarga yang dapat menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat;
Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa membeda-bedakan;
Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terbuka, adil dan tidak diskriminatif; dan
Tanggap terhadap lingkungan masyarakat, baik masyarakat di lingkungan RSU William Booth maupun di lingkungan tempat tinggal.
Pasal 8
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
Mampu menjadi teladan yang baik bagi lingkungan kerja dan masyarakat sekitar;
Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
Memiliki semangat juang yang tinggi dan berkemauan keras untuk belajar;
Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
Pasal 9
Etika terhadap sesama Pegawai RSU William Booth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
Saling menghormati sesama pegawai baik secara vertikal maupun horizontal;
Memelihara rasa persatuan, kesatuan dan solidaritas pada hal-hal yang positif diantara sesama pegawai;
Menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan sikap toleransi; dan
Berhimpun dalam satu wadah SPKUK yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas Pegawai RSU William Booth demi kemajuan RSU William Booth dan kesejahteraan bersama.
BAB IV
SANKSI
Pasal 10
Pegawai RSU William Booth yang melanggar Kode Etik Pegawai dikenakan sanksi moral.
Sebagaimana ayat (1) apabila pada pegawai yang bersangkutan didapati pelanggaran PKB maupun Peraturan RSU William Booth lainnya, maka pegawai yang bersangkutan juga mendapat sanksi administratif sesuai dengan sanksi yang diberikan oleh peraturan tersebut.
Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) maupun sanksi administratif sebagaimana ayat (2) dibuat secara tertulis dan dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur.
Sanksi moral sebagaimana ayat (1) dan/atau sanksi administratif sebagaimana ayat (2) berupa:
Pernyataan secara tertutup; atau
Pernyataan secara terbuka.
Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai RSU William Booth yang bersangkutan.
Pasal 11
Pegawai RSU William Booth yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud Pasal 10, dapat pula dikenakan tindakan administratif dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan RSU William Booth.
Pasal 12
Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan dari Direktur kepada Pegawai yang bersangkutan.
Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui Kebaktian Karyawan atau forum lainnya, dan keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan oleh Direktur kepada Pegawai yang bersangkutan.
Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman, website, media massa atau sarana lainnya.
Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman, website, media masa atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah adanya Keputusan Direktur dan terlebih dahulu melalui pertimbangan Komite Etik dan Hukum RSU William Booth (KEHRSU William Booth).
Pasal 13
Dalam hal Pegawai yang bersangkutan yang dikenakan sanksi tidak mau menandatangani sanksi dan/atau surat ekspedisi tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan, maka Pegawai bersangkutan dianggap menerima keputusan sanksi moral tersebut.
Dalam hal Pegawai yang bersangkutan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara tertulis atau membuat surat pernyataan penyesalan, maka Pegawai yang bersangkutan dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat sesuai dengan PKB RSU William Booth Pasal 72.
BAB V
PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 14
Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh:
Pengaduan tertulis;
Temuan dari atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai
Setiap orang atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Bagian SDM dan/atau Wadir Umum dan Keuangan RSU William Booth.
Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor.
Kepala Bagian SDM dan/atau Wadir Umum dan Keuangan RSU William Booth wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditindaklanjuti dengan dibentuknya Majelis Kode etik atau pelaporan ditolak maka kepala bagian SDM dan/atau Wadir Umum dan Keuangan wajib memberikan informasi kepada pelapor.
Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/ataumengetahui dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai, kepala Bagian SDM dan/atau Wadir Umum dan Keuangan wajib mengagendakan pertemuan dengan KEHRS RSU William Booth.
BAB VI
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 15
Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik RSU William Booth.
Majelis Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan keanggotaan Direksi atau yang mewakilinya, Ketua KEHRS atau yang mewakilinya dan anggota yang dipilih sesuai dengan kasus yang bersangkutan.
Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Direktur.
Pasal 16
Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai RSU William Booth sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, sekurang-kurangnya terdiri dari:
Satu orang Ketua merangkap Anggota;
Satu orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
Satu orang Anggota
Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari tiga, maka jumlahnya harus ganjil.
Pasal 17
Majelis Kode Etik Pegawai mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi kepada Direktur setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar kode etik.
Majelis kode etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
Apabila pengambian keputusan dengan cara suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), keputusan Majelis Kode Etik harus menyertakan 'disenting opinion' tanpa menyertakan nama Anggota.
Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Direktursebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang melanggar Kode Etik Pegawai.
Majelis Kode Etik dilarang membicarakan dan/atau membocorkan setiap notula pertemuan dan/atau keputusan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dan hanya menyerahkan keputusan kepada Direktur.
Keputusan Majelis Kode Etik yang berupa rekomendasi kepada Direktur tidak bersifat mengikat Direktur dalam menetapkan keputusan sanksi kepada Pegawai yang bersangkutan.
BAB VII
P E N U T U P
Pasal 18
Peraturan Kode Etik Pegawai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap pegawai mengetahuinya.
