PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ... ... NOMOR 01/24/VII/PERDIR/RSBB TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI ETIK PEGAWAI RUMAH SAKIT ... ...
Menimbang :
a. bahwa bahwa dalam dalam rangka rangka melaks melaksanak anakan an visi visi dan misi serta membudayakan nilai-nilai Rumah Sakit ... ... maka diperlukan pegawai Rumah Sakit ... ... yang berintegritas dan menjunjung tingg tinggii prin prinsip sip-p -prin rinsip sip pelak pelaksan sanaan aan tuga tugass yang yang baik baik good good corporate governance dan good dan good clinical clinical governance. governance. b. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Rumah Sakit ... ... diperlukan kode etik pegawai pegawai Rumah Sakit ... .... c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru huruff a dan dan b, perlu erlu menet enetap apk kan Kod Kode Etik Etik Pega Pegawa waii di lin lingku gkungan ngan Rumah Sakit ... ...
Mengingat :
a. Unda Undang ng-U -Un ndang dang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b. Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Praktik Kedokteran c. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g 25 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik d. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g 36 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan e. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g 44 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit f. Pera Peratu turan ran Peme Pemeri rint ntah ah No No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan g. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
No.
1045 1045/M /Men enKe Kes/P s/PER ER/X /XI/2 I/200 006 6 tentan tentang g Pedo Pedoma man n Orga Organi nisa sasi si Ruma Rumah h Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan h. Sura Suratt Kep Keputu utusan san Kongres PERSI VI, tentang pengesahan berlakunya Kode Etik Rumah Sakit Sakit Indonesia, 1993. i.
Surat Ke Keputusan Kongres PERSI VIII, tentang perbaikan dan penyempurnaan KODERSI, 2000
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT ... ...
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Rumah Sakit ... ... adalah mereka yang mempunyai hubungan kerja dengan Rumah Sakit ... ... dan terikat oleh suatu perjanjian kerja serta menerima upah/gaji selain Direktur. Pegawai terdiri atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Pegawai tidak tetap terdiri atas Pegawai Kontrak, Percobaan Calon Pegawai, dan Calon Pegawai. 2. Kode Etik Pegawai Rumah Sakit ... ... yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang berisi norma dan etika yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh pegawai
dalam
rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan
tanggungjawab maupun dalam pergaulan sehari-hari. 3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal Kode Etik Pegawai. 4. Majelis Kode Etik Pegawai bersifat non struktural dan adhoc. Majelis ini bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Pegawai di Rumah Sakit ... .... 5. Pemangku kepentingan ( stakeholders) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi, asosiasi dan lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja denga Rumah Sakit ... ... atau mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh Rumah Sakit ... .... BAB II TUJUAN KODE ETIK Pasal 2
Pengaturan Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai dengan nilai-nilai Rumah Sakit ... ... sehingga dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit ... ... BAB III PRINSIP DAN NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK PEGAWAI Pasal 3
(1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai adalah berdasarkan nilai-nilai dasar Rumah Sakit ... ... (2) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Belas Kasih Rasa empati terhadap penderitaan sesama manusia yang dinyatakan melalui tindakan.
b. Asertif Ketrampilan dalam menyampaikan pikiran yang inovatif dan perasaan dengan baik, lugas, jelas dan cepat tanggap tanpa harus membuat orang lain tersinggung. c. Profesional Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kriteria profesinya dan senantiasa memberikan pelayanan berdasar standart dan prosedur
serta
menjunjung tinggi etika profesi. d. Tim Kerja Dalam bekerja seseorang mampu bekerjasama di dalam tim dan
saling
mendukung untuk mencapai sasaran kerja, yang didasari atas sikap sehati dan kesamaan tujuan. e. Integritas Karakter seseorang dimana perkataan sesuai dengan perbuatan berdasarkan rasa takut akan Tuhan yang terwujud dalam komitmen dan loyalitas, sehingga mampu mewujudkan apa yang telah disanggupinya. f.
Sejahtera Tercapai kepenuhan kehidupan manusia secara lair dan batin, dimana seseorang telah merasakan adanya keamanan, kesehatan, kemakmuran, kebahagiaan dan kedamaian.
(3) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam bekerja di Rumah Sakit ... .... Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas kepegawaian baik didalam maupun diluar lingkungan Rumah Sakit ... ... setiap Pegawai Rumah Sakit ... ... wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam berorganisasi, dalam masyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Rumah Sakit ... .... Pasal 5
Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud pasal 4, meliputi: a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; dan c. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Pasal 6
Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur; d. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi; e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi dan misi Rumah Sakit ... ...;
f. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas; g. Memiliki integritas dan kejujuran sesuai nilai-nilai iman kristen dengan tidak melakukan tindakan dan / atau menerima uang, bonus, fasilitas atau apapun baik dalam bentuk uang, barang, jasa maupun commitment fee oleh karena jabatannya dari pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan RSBB. h. Akuntabel dalam melaksanakan tugas kepegawaian yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; i.
Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan tugas yang diberikan oleh Rumah Sakit ... ...;
j.
Menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya dan potensi yang ada di Rumah Sakit ... ... secara efektif dan efisien serta bertanggungjawab terhadap semua sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit ... ...;
k. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; l. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan m. Berorientasi pada keselamatan pasien. Pasal 7
Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. Mewujudkan pola hidup
individu dan/atau keluarga yang dapat menjadi teladan di
tengah-tengah masyarakat; b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa membeda-bedakan; c. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terbuka, adil dan tidak diskriminatif; dan d. Tanggap terhadap lingkungan masyarakat, baik masyarakat di lingkungan Rumah Sakit ... ... maupun di lingkungan tempat tinggal. e. Memiliki kejujuran dengan tidak melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung meupun tidak langsung merugikan pasien dan / keluarga dengan menjalin kerjasama atau menerima fee dalam bentuk apapun dari pihak ketiga yang menjalin kerjasama dan / atau bisnis dengan RSBB, yang pada akhirnya mempengaruhi independensi dan kejujuran dalam memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat dan / atau pasien. Pasal 8
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. Mampu menjadi teladan yang baik bagi lingkungan kerja dan masyarakat sekitar; d. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; e. Memiliki integritas dan menjunjung nilai-nilai Kristen dengan tidak melibatkan diri dan / atau mengikatkan diri dengan melakukan tindakan dan / atau menerima janji yang memberikan keuntungan diri atau kelompok. f. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap; g. Memiliki semangat juang yang tinggi dan berkemauan keras untuk belajar; h. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani; i.
Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
j.
Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan. Pasal 9
Etika terhadap sesama Pegawai Rumah Sakit ... ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. Saling menghormati sesama pegawai baik secara vertikal maupun horizontal; b. Memelihara rasa persatuan, kesatuan dan solidaritas pada hal-hal yang positif diantara sesama pegawai; c. Menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan sikap toleransi; dan d. Berhimpun dalam satu wadah SPKUK yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas Pegawai Rumah Sakit ... ... demi kemajuan Rumah Sakit ... ... dan kesejahteraan bersama. BAB IV SANKS I Pasal 10
(1) Pegawai Rumah Sakit ... ... yang melanggar Kode Etik Pegawai dikenakan sanksi moral. (2) Sebagaimana ayat (1) apabila pada pegawai yang bersangkutan didapati pelanggaran PKB maupun Peraturan Rumah Sakit ... ... lainnya, maka pegawai yang bersangkutan juga mendapat sanksi administratif sesuai dengan sanksi yang diberikan oleh peraturan tersebut. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) maupun sanksi administratif sebagaimana ayat (2) dibuat secara tertulis dan dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur. (4) Sanksi moral sebagaimana ayat (1) dan/atau sanksi administratif sebagaimana ayat (2) berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka. (5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Rumah Sakit ... ... yang bersangkutan. Pasal 11
Pegawai Rumah Sakit ... ... yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud Pasal 10, dapat pula dikenakan tindakan administratif dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan Rumah Sakit ... .... Pasal 12
(1) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan dari Direktur kepada Pegawai yang bersangkutan. (2) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui Kebaktian Karyawan atau forum lainnya, dan keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan oleh Direktur kepada Pegawai yang bersangkutan.
(3) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan
pengumuman,
website, media massa atau sarana lainnya. (4) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan
pengumuman,
website, media masa atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah adanya Keputusan Direktur dan terlebih dahulu melalui pertimbangan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit ... ... (KEHRS ... ...).
Pasal 13
(1) Dalam hal Pegawai yang bersangkutan yang dikenakan sanksi tidak mau menandatangani sanksi dan/atau surat ekspedisi tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan, maka Pegawai bersangkutan dianggap menerima keputusan sanksi moral tersebut. (2) Dalam hal Pegawai yang bersangkutan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara tertulis atau membuat surat pernyataan penyesalan, maka Pegawai yang bersangkutan dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat sesuai dengan PKB Rumah Sakit ... ... Pasal 72. BAB V PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK Pasal 14
(1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh: a. Pengaduan tertulis; b. Temuan dari atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai (2) Setiap orang atau pemangku kepentingan ( stakeholders) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Bagian SDM dan/atau Wadir Umum dan Keuangan Rumah Sakit ... .... (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor. (4) Kepala Bagian SDM dan/atau Wadir Umum dan Keuangan Rumah Sakit ... ... wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. (5) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditindaklanjuti dengan dibentuknya Majelis Kode etik atau pelaporan ditolak maka kepala bagian SDM dan/atau Wadir Umum dan Keuangan wajib memberikan informasi kepada pelapor. (6) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/ataumengetahui dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai, kepala Bagian SDM dan/atau Wadir Umum dan Keuangan wajib mengagendakan pertemuan dengan KEHRS Rumah Sakit ... .... BAB VI MAJELIS KODE ETIK Pasal 15
(1) Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik Rumah Sakit ... .... (2) Majelis Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan keanggotaan Direksi atau yang mewakilinya, Ketua KEHRS atau yang mewakilinya dan anggota yang dipilih sesuai dengan kasus yang bersangkutan. (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Direktur.
Pasal 16
(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Rumah Sakit ... ... sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Satu orang Ketua merangkap Anggota; b. Satu orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Satu orang Anggota (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari tiga, maka jumlahnya harus ganjil. Pasal 17
(1) Majelis Kode Etik Pegawai mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi kepada Direktur setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar kode etik. (2) Majelis kode etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (5) Apabila pengambian keputusan dengan cara suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), keputusan Majelis Kode Etik harus menyertakan ‘disenting opinion’ tanpa menyertakan nama Anggota. (6) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Direktursebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang melanggar Kode Etik Pegawai. (7) Majelis Kode Etik dilarang membicarakan dan/atau membocorkan setiap notula pertemuan dan/atau keputusan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dan hanya menyerahkan keputusan kepada Direktur. (8) Keputusan Majelis Kode Etik yang berupa rekomendasi kepada Direktur tidak bersifat mengikat Direktur dalam menetapkan keputusan sanksi kepada Pegawai yang bersangkutan. BAB VII PENUTUP Pasal 18
Peraturan Kode Etik Pegawai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap pegawai mengetahuinya.
Ditetapkan di
: ...
Pada tanggal
: 24 Juli
2013 Direktur RS. ... ...
Dr. ...
