BAB I PENDAHULUAN
Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah. Mata kuliah tersebut terse but sering disebut sebagai civil education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga ne gara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. berkeadaban. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok mata kuliah Perkembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdas arkan ketentuan tersebut maka kelompok mata kuliah perkembangan kepribadiantersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dengan adanya penempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut maka pendidikan kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Kiranya akan menjadi sangat relevan jikalau Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dewasa ini sebagai sintesis antara “civic education”, “democracy educatio”, serta “citizenship “citiz enship educatwwwion” yang berlandaskan Filsafat Pancasila, serta mengandung muatan identitas nasional Indonesia, serta muatan makna pendidikan pendahuuan bela negara (Mansoer, 2005). Hal ini berdasarkan kenyataan diseluruh negara di dunia, bahwa kesadaran demokrasi serta implementasinya harus senantiasa dikembangkan dengan basis filsafat bangsa identitas nasional, kentataan dan pengalaman sejarah bangsa tersebut serta dasar-dasar kemanusiaan dan keadaban. Oleh karena itu dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demikratis, rel igius, berprikemanusiaan dan berkeadaban. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI No 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut. Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan
pedoman dalam pengembangan dan dan penyelenggaraan program studi, guna guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta t anah air dan bangsanya. Misi Pendidika Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa menetapka kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknilogi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan yang profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan ang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Berdasarkan pengertian tersebur maka kompetensi mahasiswa dalam pedidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa.
Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum Landasan Ilmiah Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan Setiap warga negara ditintut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan pegangan hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warganegara dan negara, serta pedidikan pendahuluan bela negara negara yang semua ini berpijak pada nilai-nilai budaa serta dasar filosofi bangsa. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara,serta membentuk nilai dan prilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila. Sebagai suatu perbandingan, diberbagai negara j uga dikembangkan materi Pendidikan Umum (General Education/humanities) sebagai pembekalan nilai-nilai ang mendasari sikap dan
prilaku warganegaranya. Amerika Serikat : History, Humanity, dan Philosophy. Jepang : Japanese History, Ethics, dan Philosophy. Filipina : Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Philiphine New Constitution, dan Study of Human Rights. Dibeberapa negara dikembangkan pula bidang studi yang sejenis dengan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan Civics Education. Objek Pembahasan Pendidika Kewarganegaraan Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material, maupun objek formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. il mu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Adapun bjek material dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warganegara baik yang empirik maupun ang nonempirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubugan antar warganegara dan negara (termasuk hubungan antar warganegara) dan segi pembelaan negara. Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan terarah pada warga negara Indonesia dalam hubungannya dengan negara Indonesia dan pada upaya pe mbelaan negara Indonesia. Objek embahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut putusan Dirjen Pe ndidikan Tinggi No. 43/DIKTI/KEP/2006, dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut: Substansi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan mencakup: Filsafat Pancasila Identitas Nasional Negara dan Konstitusi Demokrasi Indonesia Rule of Law dan Hak Asasi Manusia Hak dan Kewajiban Warganegara serta Negara Geopolitik Indonesia Geostrategi Indonesia Landasan Hukum UUD 1945
Pembukaan UUD 1945, khusus pada alenia kedua dan keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Pasal 31 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.” Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ket entuanketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 Tahu 1988) Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah ada dalam gerakan Pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belaja r Mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditet apkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian, yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.
Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
BAB II FILSAFAT PANCASILA
A. Pengertian Filsafat Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Secara etimologis istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “philein” yang artinya “cinta” dan “sophos” yang artinya “hikmah” atau “kebij aksanaan” atau “wisdom”. Jadi secara harfiah istilah filsafat adalah mengandung makna cinta kebijaksanaan. Jadi manusia dalam kehidupan pasti memilih apa pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar, paling baik dan membawa kesejahteraan dalam kehidupannya, dan pilihan manusia sebagai suatu pandangan dalam hidupnya itulah yang disebut filsafat. Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai mas alah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut:
B.
Pertama
: filsafat sebagai produk
Kedua
: filsafat sebagai suatu proses
Pengertian Pancasila sebagai Suatu Sistem Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling
bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dasar filsafat negara pancaasila adalah merupakan satu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal. Pancasila sebagai suatu system filsafat akan memberikan ciri-ciri yang khas, yang khusus yang tidak terdapat pada system filsafat lainnya.
C.
Kesatuan Sila-Sila Pancasila Kalau dilihat dari intinya, urut-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian
tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila dimukanya. Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkhis piramidal. Tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya.
D.
Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sisitem Filsafat
1. dasar ontologis sila-sila Pancasila Dasar ontologis pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai d asar antropologis. 2. Dasar Epistemologis sila-sila pancasila
Pancasila sebagai suatu system filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu system pengetahuan. Dalam kehidupan sehariPancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan Negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi mansa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan
Secara filosofis pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki, dasar ontologis, dasar epistimologis dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya.
E.
Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik
Indonesia Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari hukum dasar dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari hukum dasar, secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, ser ta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia.
F.
Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia Unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari
pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakann kausa materialis (asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebutkemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.
G.
Makna Nilai-nilai Setiap Sila Pancasila Realisasi setiap sila atau derivasi setiap sila senantiasa, dalam hubungan yang
sistemik dengan sila-sila lainnya. Hal ini berdasarkan pada pengertian bahwa makna sila-sila Pancasila senantiasa dalam hubungannya sebagai sistem filsafat. Sebagai suatu dasar filsafat
Negara maka sila sila pancasila merupakan suatu system nilai oleh karena itu sila sila pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memilki perbedaan antara satu dengan lainya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis
H.
Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terutama
dalam melaksanakan pembangunan dan pembaharuan maka harus mendasarkan pada suatu kerangka pikir, sumber nilai serta arahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan Identitas Nasional Indonesia. Hal ini didasarkan pada suatu reali tas bahwa kausa materialis atau asal nilai-nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya selama bangsa Indonesia memiliki kehendak bersama untuk membangun bangsa diatas dasar filosofis nilai-nilai pancasila ,seharusnya segala kebijakan dalam Negara terutama dalam melakukan suatu pembaharuan-pembaharuan dalam Negara dalam proses reformasi
BAB III IDENTITAS NASIONAL
A.
Pengertian Identitas Nasional Agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus t etap
meletakkan jatidiri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreatifitas budaya globalisasi. Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dalam hubungannya dengan identitas nasional secara dinamis, dewasa ini bangsa Indonesia harus memiliki visi yang jelas dalam melakukan reformasi, melalui dasar filosofi bangsa dan negara yaitu bhineka tunggal ika, yang terkandung dalam filosofi Pancasila. Masyarakat harus semakin terbuka, dan dinamis namun harus berkeadaban serta kesadar an akan tujuan hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dengan kesadaran akan kebersamaan dan persatuan tersebut maka insyaAllah bangsa Indonesia akan mampu
mengukir identitas nasionalnya secara dinamis di dunia internasional. Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendirisendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Pengertian kepribadian, manusia sabagai individusulit dipahami manakala ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai kesamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat unttuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu se bagai suatu “kesatuan nasional”. Berdasarkan uraian diatas maka pengertian kepribadian sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa, adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian “Peoples Character”, “Nasional Character” atau “Nasional Identity”. Dalam hubungannya dengan identitas nasional Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia kiranya sangat sulit jikalau hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam unsur etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Oleh karena itu kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu idenitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
B.
Faktor-faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional Faktor yang mendukung kelahiran identitas bangsa Indonesia meliputi :
1.
Faktor Objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis
2.
Faktor Subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik dan kebudayaan.
C.
Pancasila sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber
kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi filsafat pancasila bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang “panitia 9”, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disyahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Sejarah Budaya Bangsa sebagai Akar Identitas Nasional Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam pancasila dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Inodnesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirirkan negara. Proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui proses sejar ah yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV, ke-V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerjaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentuka nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian diproklamasikan sebagai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia.
BAB IV DEMOKRASI INDONESIA
A. Demokrasi dan Implementasi Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasa. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagaimana telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 Sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asa kenegaraan secara esensial telah
memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda (Rais. 1995 : 1) Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti : pertama, sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, sistem parlementer yang meletakkan pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara , sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presisden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan ; ketiga, sistem referendum yang meletakkan pemerintahan sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dengan parlementer, yang antara lain dapat dilihat dari si stem ketatanegaraan di Perancis atau di Indonesia berdasar UUD 1945. Dengan alasan tersebut, menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda diantara pemakai-pemakainya bagi peranan negara.
B. Arti dan Perkembangan Demokrasi Secara etimologis Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "demos" berarti rakyat dan "kratos/kratein" berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi ber arti "rakyat berkuasa" (government of rule by the people). Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rak yat dan untuk rakyat. Namun demikian penerapan demokrasi diberbagai negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruh oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu Negara Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai
kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Noer, 1983: 207). Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiru atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Dalam hubungan ini menurut Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihann berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo, 1960:70) Meskipun dari berbagai pengertian itu terlihatbahwa rakyat diletakkan pada posisi sentral "rakyat berkuasa" (government of role by the people) tet api dalam praktiknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambiguous atau memiliki arti ganda, sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketidaktentuan mengenai le mbaga-lembaga atau cara-car yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keadaan kultural s erta historis yang mempengaruhi istilaj ode dan praktik demokrasi (Budiarjo, 1982:50). hal ini bisa dilihat betapa negara-negara yang sama menganut asas demokrasi ternyata mengimplementasikannya secara tidak sama. Ketidaksamaan tersebut bahkan bukan hanya pada pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi, tetapi juga menyangkut perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan maupun pernan rakyat. Memang sejak dimunculkannya kembali asa demokrasi yaitu setelah tenggelam beberapa abad dari permukaan Eropa telah menimbulkan masalah tentang siapakah sebenarnya yang lebih berperan dalam menentukan jalannya negara sebagai organisasi tertinggi. Pemakaian demokrasi sebagai prinsip-prinsip hidup bernegara sebenarnya telah melahirkan fiksi-yuridis bahwa negara adalah milik masyarakat, tetapi pada fiksi-yuridis telah terjadi tolak-tarik kepentingan, atau kontrol, tolak-tarik antara negara-masyarakat, karena kemudian negara terlihat memiliki pertumbuhannya sendiri sehingga lahirlah konsep tentang negara organis (Mahasin, 1982:2) Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuni dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum masehi sampai abad 6 masehi. dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langusng ini dapat dilaksanakan secara efektif karena Negara Kota
(city state) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana. Ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dar i budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi (Budiarto, 1982:54). Masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dalam apa yang disebut sebagai masa kegelapan. Kendati begitu, ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi pada abad pertengahan itu, yakni lahirnya dokumen Magna Charta (piagam besar), sesuatu piagam yang berisi semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon di Inggris bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan previleges bahwasanya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lainnya. Ranaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Massa renaissance adala masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan , karena dasar ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang menguasai atau membatasi denga n ikatan-ikatan. Selain renaissance, peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali "demokrasi" yang sebelumnya tenggelam dalam abad pertengahan adalah terjadinya Reformasi, yakni revolusi agama. Dua kejadian (Renaissance dan Reformasi) ini telah mempersiapkan Eropa masuk ke dalam Aufklarung (Abad Pemikiran) dan Rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan, Tampak bahwa teori hukum alam merupakan usaha untuk mendobrak pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam suatu asas yang disebut demokrasi (pemerintah rakyat). Dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyatr dan pemisahan kekuasaan ini terlihat munculnya kembali ide pemerintahan rakyat (demokrasi). tetapi dalam kemunculannya sampai saat ini demokrasi telah melahirkan dua konsep demokrasi yang berkaitan dengan peranan masyarakat, yaitu demokrasi konstitusional abad ke-19 dan demokrasi konstitusional abad ke-20 yang keduanya senantiasa dikaitkan pada konsep negara hukum (Mahfud, 1999:20) C. Bentuk-bentuk Demokrasi Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai Negara. Dalam suatu Negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan system presidensial atau sistem parlementer.
Sistem Presidensial : sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan permintaan) sepenuhnya berada di tangan presiden. Sistem Parlementer : Sistem ini menerpakan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif. Kepala eksekutif (head of government) adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala Negara (head of state) adal ah berada pada seorang ratu, misalnya di Negara Inggris atau ada pula yang berada pada seorang presiden misalnya di India. 1. Demokrasi Perwakilan Liberal Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. 2. Demokrasi Satu Partai dan Komunisme Demokrasi satu partai lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis. Kebebasan formal berdasalkan demokrasi liberal menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara.
D. Demokrasi di Indonesia 1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode : 1.
Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer
2.
Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin
3.
Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru
4.
Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi
2. Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945 a. Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966) 1) Dalam bidang Politik & Konstitusional. Menurut UUD 1945, demokrasi berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara. Hak-hak asasi manusia baik
dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara intitusional. 2) Dalam bidang Ekonomi. Demokrasi berarti Kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Mencakup : Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara Koperasi Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya Peranan pemerintahan yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung. b. Munan III Persahi : The Rule of Law (Desember 1966) Asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip : 1) pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam politik , hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan. 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun. 3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya c. Simposium hak-hak Asasi Manusia (Juni 1967) Persoalan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai kesetimbangan yang wajar diantara 3 hal : 1) Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan, 2) Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya 3) perlunya untuk membina suatu "rapidlyexpandingeconomy" (pengenmbangan ekonomi secara cepat).
3. Demokrasi Pasca Reformasi Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi harus berdasarkan pada suat u kedaulatan rakyat. Kekuasaan pemerintahan negar a ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal : 1.
Pemerintah dari rakyat (government of the people)
2.
Pemerintahan oleh rakyat (government by people)
3.
Pemerintahan untuk rakyat (government for people)
Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 1. Demokrasi Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 2002 Secara umum dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu: - Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. - Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara. - Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warganegara. - Suatu sistem perwakilan - Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.
2. Penjabaran Demokrasi menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 2002 Berdasarkan ciri-ciri sistem demokrasi tersebut maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagai "Staatfundamentalnorm" yaitu ".. Suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.. " (ayat 2). Oleh karena itu "rakyat" adalah merupakan paradigma sentral kekuasaan negara. Adapun rincian struktural ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut : a) Konsep Kekuasaan Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi adalah : 1.) (a)
Kekuasaan ditangan rakyat Pembukaan UUD alinea IV
“…Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD RI yang berkedaulatan rakyat…” (b)
Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
“Negara yang berkedaulatan rakyyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perrwakilan” (pokok pikiran III) (c)
UUD 1945 Pasal 1 ayat (1)
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” (d)
UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)
“kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar” Jadi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan realisasi nya diatur dalam UUD. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh MPR.
2.)
Pembagian kekuasaan
Pembagian kekuasaan menurut demokrasi : 1.
Kekuasaan Eksekutif, didelegasikan kepada Presiden (pasal 4 ayat (1) UUD 1945)
2.
Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Preisiden, DPR, dan DPD pasal 5 ayat (1),
pasal 19 dan pasal 22 C UUD 1945. 3.
Kekuasaan Yudikatif, didelegasikan kepada MA pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
4.
Kekuasaan Inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada BPK dan DPR. Dalam
UUD 1945 pasal 20 ayat (1) “… DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap presiden selaku penguasa eksekutif”. 5.
Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan Konsultatif, didelegasikan
kepada DPA, pasal 16 UUD 1945. Artinya DPA dihapuskan karena berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan Negara fungsinya tidak jelas.
3.)
Pembatasan Kekuasaan
Pembatasan kekuasaan menurt konsep UUD 1945, dapat dilihat melalui mekanisme 5 tahunan kekeuasaan: (a)
Pasal 1 ayat (2) “kedaulatan ditangan rakyat…”
Pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali. (b)
MPR memilki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik Presiden dan
Wapres,serta melakukan impeachment terhadap presiden jika melanggar konstitusi. (c)
Pasal 20 A ayat (1),”DPR memiliki fungsi pengawasan.” Yang berarti mengawasi
pemerintahan selama jangka waktu 5 tahun. (d)
Rakyat kembali mengadakan Pemilu setelah membentuk MPR dan DPR (rangkaian
kegiatan 5 tahunan sebagai periodesasi kekuasaan.
b) Konsep Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut : (1) Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok Pikiran III, “… Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan.” (2) Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya pasal 7B ayat 7.
c) Konsep Pengawasan
Konsep Pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut : (1) Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD.” (2) Pasal 2 ayat (1), “MPR terdiri atas DPR dan anggota DPD” (3) DPR senantiasa mengawasi tindakan Presiden.
d) Konsep Partisipasi Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut : (1) Pasal 27 ayat (1), “Segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.” (2) Pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU.” (3) Pasal 30 ayat (1), ”Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.” Konsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang terbuka untuk seluruh warga Negara Indonesia. Demokrasi Indonesia mengandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah sebagai unsur sentral, oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya harus ditunjang oleh adanya orinentasi baik pada nilai-nilai yang universal yakni rasionalisasi hukum dan perundangundangan juga harus ditunjang norma-norma kemasyarakatan yaitu tuntutan dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat.
BAB V NEGARA DAN KONSTITUSI
A.
Pengertian negara Nicollo Machiavelli yang merumuskan Negara sebagai Negara kekuasaan. Teori
Negara menurut Machiavelli tersebut mendapat tantangan dan reaksi yang kuat dari filsuf lain separti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778). Mereka mengartikan Negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat secara bersama. Menurut mereka, manusia sejak dilahirkan telah membawa hakhak asasinya seperti hak untuk hidup, hak milik serta hak kemerdekaan. Konsep pengertian Negara modern yang dikemukakan oleh para tokoh lain antara lain :
1. Roger H. Soltau, mengemukakan bahwa Negara adalah sebagai alat agency atau wewenang / authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan besama atas nama masyarakat. 2. Menurut Harold J. Lasky bahwa Negara adalah merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat sah lebih agung dari pada individu atau sekelompok. 3. Mc. Iver bahwa Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. 4. Miriam Budiardjo bahwa Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dr warga Negaranya ketaatan pada perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolitis dari kekuasaan yang sah. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh berbagai filsuf serta para sarjana tentang negara, maka dapat disimpulkan bahwa semua Negara memiliki unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur Negara meliputi : 1.
Wilayah
2.
Rakyat
3.
Pemerintahan
Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitubersama-sama dalam suatu penderitaan dibawah penjajahan bangsa a sing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat kebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya. Prinsip-prinsip Negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea I,II,III & IV. B.
Konstitusionalisme
Konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) diantara mayoritas rak yat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme pada umumnya dipahami berdasarkan pada : 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama
2. Kesepakatan tentang the rule of law 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan Kesepakatan pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bers ama yang sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu Negara. Kesepakatan kedua , adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan, (b) hubungan-hubungan antar organ Negara itu satu sama lain, serta (c) hubungan antar organ-organ Negara itu dengan warga Negara . Keseluruhan kesepakatan itu pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Atas dasar pengertian tersebut maka sebenarnya prinsip konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga Negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya.
C.
konstitusi Indonesia Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sej ak tahun 1999,
dimana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan disa hkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Penegertian hukum dasar meliputi dua macam yaitu, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Oleh karena itu sifatnya yang tertulis, maka Undang-Undang Dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan badan tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. UUD 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Sifat-sifat UUD 1945 adalah sebagai berikut : 1.
Rumusannya jelas
2.
Bersifat singkat dan supel
3.
Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus
dilaksanakan secara konstitusional 4.
Peraturan hukum positif yang tinggi Convensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul
dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Convensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara. (2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. (3) Diterima oleh semua rakyat. (4) Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Jadi convensi bilamana dikehendaki untuk menjadi suatu aturan dasar yang tertulis, tidak secara otomatis setingkat dengan UUD, melainkan sebagai suatu ketetapan MPR.
Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian UUD, karena pengertian UUD hanya meliputi konstitusi tertulis saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam UUD. Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi atas tujuh : 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) 2. Sistem konstitusional 3. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak-terbatas Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapanya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu. Ciri-ciri suatu Negara Hukum adalah :
a.
Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang
politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. b.
Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak
memihak. c.
Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami
dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
Dalam era reformasi dewasa ini bangsa Indonesia benar-benar ingin mengembalikan peranan hukum, aparat penegak hukum beserta seluruh sistem peraturan perundang-undangan akan dikembalikan pada dasar-dasar Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen 2002 yang mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
BAB VI RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
Pengertian Rule of Law Dan Negara Hukum
Pengertian rule of law dan Negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Ada sementara pakar mendeskripsikan bahwa pengertian Negara hukun dan rule of law itu hamper dikatakan sama, namun terdapat pula sementara pakar menjelaskan bahwa meskipin antara Negara hokum dan rule of law tidak dapat dipisahkan namun masing-masing memiliki penekanan masing-masing. Menurut philipus m hadjon misalnya bahwa Negara hokum yang menurut istilah bahasa belanda rechstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism, yaitu dari kekuasaan raja yangb sewenang-wenang untuk mewujudkan Negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang undangan. Oleh karena i tu dalam proses perkembangannya rechstaat itu lebih memiliki cirri-ciri yang revolusioner. Gerakan masyarakat yang mengkhendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara Negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu perundang undangan, dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan itulah yang sering diistilahkan dengan rule of law, menurut hadjon rule of law lebih memiliki cirri-ciri yang evolusioner, sedangkan upaya untuk mewujudkannegara hokum lebih memiliki ciri yang revolusioner misalnya gerakan revolusi prancis serta gerakan
melawan absolutism di eropa lainnya, abik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis.
Oleh karena itu menurut friedman, antara pengertian Negara hokum dan rule of l aw saling mengisi, berdasarkan bentuknya sebenarnya rule of law kekuasaan politik yang diatur secara legal, setiap organisasi hidup dalam amsyarakat termasuk Negara berdasarkan rule of law pengertian rule of law berdasarkan substansinya atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam suatu Negara konsekuensinya setiap Negara akan mengatakan mendasarkan pada rule of law dalam kehidupan bernegaranya, meskipun Negara itu otoriter. Atas dasar alas an ini maka diakui bahwa sulit menentukan pengertian rule of law secara universal karena setiap masyarakat melahirkan pengertian secara berbeda dalam hubungan ini rule of law bersifat endogen , muncul dan berkembang dari suatu masyarakat tertentu
Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yurudis terhadap kekuasaan pada dasarnya disebabkan politik kekuasaan cendrung korup hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran Negara bagi kehidupan individu dan masyarakat, kontitusi dalam hubungan inidijadikan wujud tertinggi hokum yang harus dipatuhi oleh Negara dan pejabat pejabat pemerintah Carl j friedrich dalam bukunya constitutional government and democracy: theory and practice in Europe and America mempekenalkan istilah Negara hokum dengan istilah rehtsstaat atau constitutional state. Demikian juga tokoh lain yang membahas rechstaat adalah frieder ich j sthal yang menurutnya terdapat empat unsure pokok untuk berdirinya rechsstaat yaitu (1) hak asasi manusia (2) pemisahan (3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan: dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan (muhtaj, 2005: 23) Bagi Negara Indonesia ditentukan secara yuridis formal bahwa Negara indonnesia ditentukan secara yuridis formal bahwa antar Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang secara eksplisit dijelaskan bahwa…..‟‟maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia,,,‟‟ hal ini mengandung arti bahwa suatu keharusan Negara Indonesia yang didirikan itu berdasarkan atas undang undang dasar Negara Indonesia
Prinsip-prinsip Rule of Law Pengertian rule of law tidak bias dipisahkan dengan pengertian Negara hokum atau
rechsstaat, meskipun demikian Negara yang mengnut system rule of law haris memiliki prinsip prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan merealisasikan rule of law itu sendiri,menurut dicey terdapat tiga unsur yang funadamental (1) supremasi aturan -aturan hokum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang harusnya boleh dihukum jikalau memang melanggar hokum (2) kedudukan yang sama di muka hokum hal ini berlaku bagi masyarakat biasa maupun pejabat Negara dan (3) terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa jika dalam hubungan dengan Negara hanya berdasarkan prinsip tersebut, maka Negara terbatas dalam pengertian Negara hokum formal, yaitu Negara tidak bersifat proaktif melainkan pasif . Sikap Negara yang demikian ini dikarenakannegara hanya menjalankan dan taat pada apa yang termaktub dalam konstitusi semata Oleh karena itu terlepas dari adanya pemikiran dan praktek konsep Negara hokum berbeda, konsep Negara hokum dan rule of lawadalah suatu relitas dari cita cita sebuah Negara bangsa termasuk Negara Indonesia
Hak asasi manusia Hak asasi manusia sebagai gagasan paradigm serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam universal declaration of human right 10 desember 1948 namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditanda tangani oleh majlis umum pbb dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia. Pada zaman yunanu kuno plato telah memaklumkan kepada warga polisnya. Bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajiba masing-masing Awal perkembanga hak asasi manusia dimulai tatkala ditanda tangani magna charta oleh raja jhon lackland. Kemudia juga penandatanganan petition of right pada tahun 1928 oleh raja Charles 1.
Penjabaran hak hak asasi manusia dalam uud 1945 Hak hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat diganggu gugat dari pandangan filosofi tentang hakikatmanusia yang melatarbelakanginya. Menurut pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam pancasila hakikatnya manusia adalah monopluralis susunan
kodrat manusia adlah makhluk individu Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara huku yang bersifal normaltersebut mengandung konsekuansi bahwa Negara hokum yang bersifat formal Berdasarkan pada tujuan Negara sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tersebut maka Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak hak asasi manusi a para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohannian antara lain berkaitan dengan hak hak asasi bidang social,politik ekonomi, kebudayaan dan agama. Adapu rincian hak-hak asasi manusiandalam pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut
BAB VII GEOPOLITIK INDONESIA
A.
Pengertian
Geopolitik di artikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang di dorong aspirasi nasional geografik suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya politik nrgara itu secara langsungGeopolitik bertumpu pada geografi sosial, mengenai situasi, kondisi dan segala sesuatu yang di anggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara. Manusia melaksanakan tugas dan kegiatan bergerak dalam dua bidang, yaitu universal filosofis dan social politis. Bidang universal filosofis bersifat transenden dan idealistik, misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan bidang social politis bersifat imanen dan realistic yang bersifat lebih nyata dan dapat di rasakan, misalnya aturan hokum atau perundangan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai produk politik. Indonesia adalah Negara kepulauan dan masyarakat yang beraneka ragam, oleh karena itu Indonesia memiliki kekuatan dan kelemahan . Kekuatannya yaitu terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sedangkan kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekargaman masyarakat yang harus di satukan dalam satu bangsa. Salah satu pedoman bangsa Indonesia agar tidak terombang ambing dalam memperjuangkan
kepentingan nasional adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara. A.
Pengertian Wawasan Nusantara
Istilah wawasan berasal dari kata”wawas” yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata “mawas” yang berarti memandang atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan „nusa‟ berarti pulau, dan „antara‟ berarti diapit di antara dua hal. Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang di jabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu se suai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia.
B.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara
Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh, sementara perairan atau lautan antar a pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch Oost Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan RI pada 17-8-1945, Indonesia menjadi nama resmi Negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut : 1)
Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
2)
Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia itu tidak
dapat dimiliki oleh masing-masing Negara. 3)
Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.
4)
Mare Clausum (The Right and Dominion Of the Sea), menyatakan bahwa hanya laut
sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu Negara se jauh yang dapat dikuasai dari darat. 5)
Archipelagic State Pinciples (asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar dalam
Konvensi PBB tentang hukum laut. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki laut territorial, Perairan Pedalaman, Zone Ekonomi Ekslusif, dan Landas Kontinen. Masing-masing dapat di jelaskan sebagai berikut:
1)
Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih
kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. 2)
Laut Teritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut di
ukur dari garis pangkal. 3)
Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam garis
pangkal. 4)
Zone Ekonomi Ekslusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.
5)
Landas Kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya
yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut: Utara
: 60 08 LU
Selatan
: 110 15 LS
Barat
: 940 45 BT
Timur
: 1410 05 BT
Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2, yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km2 dan perairan 3.166.163 km2.
1.
Geopolitik dan Geostrategi
Ilmu bumi politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. 1.
Pandangan Ratzel dan Kjellen Federich Ratzel pada akhir abad ke 19 mengembangkan kajian geografi politik dengan
dasar pandangan bahwa Negara adalah mirip organisme (makhluk hidup). Jika bangsa dan Negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hokum ekspansi (pemekaran wilayah). Rudolf kjellen berpendapat bahwa Negara adalah organism yang harus memiliki intelektual. Kjellen juga mengajukan paham ekspansionisme dalam rangka untuk mempertahankan Negara dan mengembangkannya. Pandangan Ratzel dan Kjellen hamper sama, mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organism. 2.
Pandangan Haushofer Pemikiran Haushofer di samping berisi paham ekspansionisme juga mengandung aliran
rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat
mengusai dunia. Pokok-pokok pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut: a)
Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum
alam. b)
Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperium
maritim untuk mengusai pengawasan di lautan. c)
Beberapa Negara besar di dunia akan timbul dan akan mengusai Eropa.
d)
Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan.
3.
Geopolitik Bangsa Indonesia
Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang di dasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia juga menolak paham realisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nil ai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal. 4.
Geostrategi Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau
sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Posisi silang Indonesia dapat dirinci sebagai berikut: 1)
Geografi : Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta di
antara dua samudera Pasifik dan samudera Hindia. 2)
Demografi : penduduk Indnonesia terletak di antara penduduk jarang di Selatan
(Australia) dan penduduk padat di utara (RRC dan Jepang) 3)
Ideologi : ideologi Indonesia (pancasila) terletak di antara liberalisme di selatan
(Australia dan Selandia Baru) dan komunisme di utara . 4)
Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan
demokrasi rakyat (diktatur proletar) di utara. 5)
Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis dan selatan Sosialis
di utara. 6)
Sosial : Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan
dan masyarakat sosialisme di utara. 7)
Budaya : Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di selatan dan budaya timur
di utara. 8)
Hankam : Geopolitik dan geostrategi Hankam (pertahanan dan keamanan) Indonesia
terletak di antara wawasan kekuatan maritime di selatan dan wawasan kekuatan kontinental di utara.
3.
Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya
Wilayah Negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam “tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut: 1)
Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
2)
Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia di sesuaikan dengan asas Negara
kepulauan. 3)
Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan
keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No.4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960. Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damaidi perairan pedalaman Indonesia yang meliputi: a)
Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia.
b)
Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas.
c)
Semua pelayaran dari dank e laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia.
Asas-asas pokok yang termuat di dalam deklarasi tentang landasan kontinen adalah seba gai berikut: 1)
Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah
milik ekslusif Negara RI. 2)
Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landasan kontinen
dengan Negara tetangga melalui perundingan. 3)
Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen suatu garis yang di tarik di tengah-
tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar Negara tetangga. 4)
Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landas
kontinen Indonesia maupun udara diatasnya. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah: 1)
Persediaan ikan yang semakin terbatas.
2)
Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia.
3)
ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.
C.
Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai wadah meliputi tiga kompunen: a)
Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah Nusantara di tentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling di hubungkan oleh dalamnya perairan. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan. b)
Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organnisasi Negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan Negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. c)
Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimilki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat kalangan pers serta seluruh apatur Negara.
1)
Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan dan
dirgantara secara terpadu. 2)
Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta
satu ideology dan identitas nasional. 3)
Satu kesatuan social budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia
atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib social dan satu tertib hukum.
1.
Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah
a.
Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental
bangsa yang memilki kekuatan batin. b.
Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan
kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan.
D.
Implementasi Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai
dengan aspirasinya. BAB VIII GEOSTRATEGI INDONESIA
1. Pengertian Geostrategi Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan didalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dan Geostrategi Indonesia adalah merupakan strategi dalam memanfaatk konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupak geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepenting kesejahteraan dan keamanan.
1.2. Konsep Ketahanan Nasional
Konsepsi geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 16 Juni 1948 di Kotaraja (kini Banda Aceh) setelah menerima defile Angkatan Perang (militer) dalam rangka kunjungan kerja ke daerah Sumatra yang belum atau tidak diduduki Belanda (Basry, 1995: 50-51). Namun sayangnya gagasan beliau kurang at au tidak dikembangkan oleh para pejabat bawahan karena seperti kita ketahui wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948. Setelah pengakuan kemerdekaan pada tahun 1950 garis besar pembangunan politik kita adalah “nation and character building”, yang sebenarnya merupakan pembangunan jiwa bangsa.
Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh: Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan,
