Resume Buku Argumentasi Hukum

RESUME BUKU ARGUMENTASI HUKUM (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

Argumentasi hukum adalah sebuah keterampilan ilmiah dalam menemukan solusi hukum. Bentuk analisis untuk mencapai sebuah solusi hukum adalah dengan adanya legal opini. Selama ini dalam penidikan hukum di Indonesia, argumentasi hukum belum mendapat porsi yang seharusnya didalam kurikulum pendidikan hukum. Dalam buku ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya argumentasi hukum itu terbentuk. Selain itu juga penulis bertujuan untuk memberikan dorongan dalam hal peningkatan kemahiran dalam argumentasi hukum untuk penstudi hukum maupun praktisi hukum. BAB I. ILMU HUKUM SEBAGAI SUI GENERIS 1. KARAKTER NORMATIF ILMU HUKUM Ilmu hukum adalah ilmu jenis sendiri dikarenakan dalam kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam satu cabang keilmuan. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Dalam dunia hukum di Indonesia, pembelajaran tentang ilmu hukum lebih banyak bersifat empiris dengan menerapkan metode-metode penelitian sosial untuk dikaitkan dalam kajian hukum normatif. Hal ini kemudian membentuk pemikiran yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Selain itu, penelitian hukum yang sifatnya normatif diklasifikasikan

sebagai

penelitian

kualitatif

karena

penelitian

itu

menyangkut data dan konsekuensi pada analisisnya mengkaji dari metode penelitian

sosial

sehingga

dikatakan

sebagai

penelitian

empiris.

Sebenarnya

meskipun

dalam

penelitian

hukum

normatif

tidak

menyertakan data statistik seperti dalam analisis kuantitatif, tidak serta merta menjadikan penelitian hukum normatif diidentifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum, seharusnya beranjak dari hakikat keilmuan hukum. Untuk menjelaskan tentang hakikat keilmuan hukum itu sendiri terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan dari falsafah ilmu dan pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Falsafah ilmu membedakan ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Ilmu hukum normatif kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif tergantung sifat datanya. Kemudian dari pandangan teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ketiga lapisan ilmu hukum ini memberi dukungan pada praktik hukum. Dengan

kata

lain,

mengedepankan penelitian

hukum empiris

dan

meremehkan penelitian hukum normatif adalah sikap yang tidak benar, selain itu jangan mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum dan begitu juga sebaliknya untuk tidak menormatifkan segi-segi empiris dalam penelitian hukum. Kajian normatif sebaiknya berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu sendiri dan kajian ilmu hukum empiris sebaiknya digunakan metode penelitian empiris yang sesuai. 2. TERMNIOLOGI ILMU HUKUM Kepustakaan bahasa Indonesia yang masih sangat terbatas dan tidak tajam dalam segi bahasa hukum membuat berbagai macam istilah bahasa hukum asing dari berbagai negara mendapat pengertian yang kurang tepat. Banyak istilah hukum asing yang mempunyai pengertian secara luas dan sempit jika diadopsi menggunakan istilah hukum di Indonesia, sehingga muncul berbagai macam penafsiran dari istilah-istilah hukum tersebut yang membuat dalam sebuah penelitian hukum perlu untuk benar-benar mengkaji arti dari istilah-istilah bahasa hukum agar sesuai dengan maksud yang dituju.

3. JENIS ILMU HUKUM Dari segi objeknya, ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Perbedaan mendasar antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris adalah hubungan dasar sikap ilmuan dan juga teori kebenaran. Dalam ilmu hukum empiris sikap ilmuan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh pancaindra. Dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol. Dari segi kebenaran ilmiah, kebenaran hukum empiris adalah kebenaran korespondensi, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta. Dalam ilmu hukum normatif dengan dasar kebenaran pragmatik yang pada dasarnya adalah konsensus sejawat sekeahlian. 4. LAPISAN ILMU HUKUM Secara kronologis, perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat dan disusul oleh dogmatik hukum (hukum positif). Dari kedua disiplin ilmu tersebut

terdapat

kesenjangan

yang

sangat

besar,

sehingga

membutuhkan satu disiplin ilmu untuk menjadi jembatan tengah yang menghubungkan antara filsafat dan dogmatik hukum tersebut. Disiplin tengah tersebut berawal dari ajaran hukum umum yang terdiri dari asasasas hukum dari berbagai sistem hukum yang kemudian berkembang menjadi sebuah teori hukum. Dari ketiga lapisan disiplin ilmu hukum tersebut mempunyai karakteristik khusus masing-masing mengenai konsep, eksplanasi, dan sifat atau hakikat keilmuannya. Dan ketiga lapisan disiplin ilmu hukum tersebut akan diarahkan ke praktik hukum, dimana praktik hukum ini mempunyai dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Selain pandangan terhadap ketiga lapisan disiplin ilmu hukum tersebut, terdapat juga pendapat yang memposisikan bahwa dogmatik hukum itu sejajar dengan ilmu hukum praktis, yang fungsinya sebagai solusi hukum, dan dalam pembentukannya membutuhkan keterampilan ilmiah berupa argumentasi hukum yang hakikatnya adalah memberi alasan atau penjelasan.

BAB II. LOGIKA DAN ARGUMENTASI HUKUM 1. KESALAHPAHAMAN TERHADAP PERAN LOGIKA Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi secara cepat untuk membentuk argumentasi secara jelas dan rasional. Dalam argumentasi hukum, banyak terjadi perbedaan pendapat dalam menempatkan peran logika formal. Untuk memahami logika, orang harus sangat mengerti tentang penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Bentuk pemikiran secara sederhana ada tiga, yaitu pengertian atau konsep, proposisi, dan penalaran. Untuk benar-benar memahami penalaran maka ketiga bentuk pemikiran tersebut harus dipahami bersama-sama. Hal ini dikarenakan tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. 2. KESESATAN (FALLACY) Kesesatan dalam penalaran bisa terjadi karena yang sesat itu, karena suatu hal, kelihatan tidak masuk akal. Menurut R.G Soekadijo, terdapat lima model kesesatan hukum, tetapi apabila digunakan secara tepat dalam bidang hukum menurut Irving. M. Copy justru hal tersebut bukan kesesatan dalam penalaran hukum, model tersebut yaitu : 

Argumentum ad ignorantiam Kesesatan terjadi apabila orang yang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau



suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar. Argumentum ad verecundiam Menolak atau menerima suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannnya, tetapi karena orang yang mengemukakannya adalah



 

orang

yang

berwibawa,

berkuasa,

ahli,

dapat

dipercaya. Argumentum ad hominem Menolak atau menerima suatu argumentasi atau usul bukan karena penalaran, tapi karena keadaan orangnya. Argumentum ad misericordiam Suatu argumentasi untuk menimbulkan belas kasihan. Argumentum ad baculum Menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena suatu ancaman.

3. KEKHUSUSAN LOGIKA HUKUM Argumentasi hukum merupakan satu model argumentasi khusus, ada 2 hal yang menjadi dasar : 

Tidak

ada

hakim

ataupun

pengacara

yang

mulai

berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Seseorang dapat 

bernalar dari asas-asas yang terdapat dalam hukum positif. Argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan dengan kerangka

prosedural

yang

didalamnya

berlangsung

argumentasi rasional dan diskusi rasional. Menurut E.T Feteris et.al. terdapat tiga lapisan argumentasi hukum yang rasional, yaitu : a. Lapisan logika b. Lapisan dialektik c. Lapisan prosedural Pengertian argumentasi hukum terdapat artian luas dan sempit. Dalam arti luas menyangkut dengan aspek psikologi dan aspek biographi. Dalam arti sempit berkaitan dengan kajian logika suatu keputusan. Tipe argumentasi dibedakan dengan 2 cara : 1) Dari bentuk atau struktur 2) Dari jenis-jenis alasan yang digunakan untukk mendukung konklusi. Bentuk-bentuk

logika

dalam

argumentasi

dibedakan

atas

argumentasi deduksi dan non deduksi dan beberapa karakteristik logika yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tersebut. BAB III. DASAR-DASAR DALAM ARGUMENTASI HUKUM 1. DARI LOGIKA TRADISIONAL Tanpa

argumentasi

tidak

ada

rasionalitas.

Sehingga

dengan

pendekatan fungsional dapat dirumuskan syarat-syarat argumentasi yang rasional. Dengan pendekatan ini maka suatu argumentasi terdiri atas dialog dan diskusi. Kriteria argumentasi rasional dengan pendekatan ini berkaitan dengan : a) Bentuk argumentasi b) Substansi atau isi argumentasi

c) Prosedur atau hukum acara Dengan titik logika tradisional, model argumentasi yang lazim adalah argumentasi deduksi. Argumentasi deduksi yaitu penerapan suatu aturan hukum pada suatu kasus. Dalam argumentasi deduksi harus memperhatikan prinsip-prinsip logika yang digunakan dalam dunia hukum dan peradilan. Dalam logika hukum, harus selalu mengingat 3 perbedaan pokok yang berkaitan dengan hakekat hukum, sumber-sumber hukum, dan jenisjenis hukum. 

Hakekat Didalam suatu negara atau masyarakat terdapat hukum positif dan norma moral. Penerapan logika hanya dibatasi



pada penegakan hukum positif sebagai hukum formal. Sumber-sumber hukum Terdapat berbagai sumber hukum baik produk legislatif maupun yurisprudensi, dan juga harus diperhatikan hierarki



sumber-sumber hukum. Jenis-jenis hukum Hukum positif membedakan hukum publik dan hukum privat. Prinsip-prinsip hukum publik berbeda dengan hukum privat.

2. BATAS JUSTIFIKASI DEDUKSI Tidak semua aturan hukum produk legislatif dirumuskan dalam bentuk verbal secara tepat. Banyak aturan hukum yang menimbulkan kebingungan karena rumusannya yang terbuka maupun rumusan yang kabur. Sehingga menyebabkan aturan hukum tidak dapat diterapkan apabila kebingungan itu belum teratasi. Dalam menghadapi norma hukum yang demikian, maka dibutuhkan langkah rechtsvinding (menemukan norma konkrit untuk diterapkan pada fakta hukum terkait.) Menurut Montesquieu terdapat 3 model tipe rechtsvinding : a. Hakim adalah corong Undang-Undang. b. Didalam negara monarki terdapat Undang-Undang yang menjadi pedoman bagi para hakim. Jika pedoman itu tidak

ada,

Undang-Undang

menjadi

jiwa

atau

spirit

untuk

mencarinya. c. Interpretasi menurut jiwa Undang-Undang. Tetapi model yang dikembangkan Montesquieu ini ternyata tidak cukup untuk menemukan norma terkait dengan fakta hukum. Sehingga dewasa ini, model rechtsvinding yang dikemukakan oleh J.J.H Bruggink meliputi metode interpretasi dan metode penalaran konstruksi hukum. Penalaran hukum atau konstruksi hukum terdiri atas nalar analogi dan gandengannya dan ditambah bentuk ketiga yaitu penghalusan hukum atau penyempitan hukum. Menurut Bruggink mengelompokkan interpretasi dalam 4 model yaitu : 1) 2) 3) 4)

Interpretasi bahasa Historis undang-undang Sistematis Kemasyarakatan

Terdapat prinsip contextualism dalam interpretasi. Menurut Ian McLeod terdapat 3 asas dalam contextualism yaitu : a. Asas Noscitur a Sociis Suatu hal diketahui dari associatednya. Artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. b. Asas Ejusdem Generis Sesuai genusnya, artinya satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya. c. Asas Expressio Unius Exclusio Alterius Artinya, kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. Dalam melakukan interpretasi terdapat 5 model analisis :     

Mengajukan pertanyaan Interpretasi Ringkasan Investigasi dengan model dialektik dan antitesis Klasifikasi, pembedaan, debat dan akhirnya menarik hal

khusus yang berkaitan dengan logika. 3. PENALARAN (KONSTRUKSI HUKUM) Disamping interpretasi juga terdapat 3 bentuk konstruksi hukum yaitu analogi, penghalusan atau penyempitan hukum, dan argumentum a

contrario. Dari 3 bentuk penalaran hukum tersebut dapat membantu sesorang dalam melakukan analisa logika untuk menentukan suatu argumentasi hukum.

4. KONFLIK NORMA Dalam menghadapi satu kasus hukum, tidak jarang bisa terjadi penerapan 2 aturan atau lebih pada kasus tersebut. Pertentangan antara norma dalam undang-undang akan menjadi sebuah persoalan. Maka diperlukan penyelesaian konflik norma untuk mengetahui norma mana yang harus diterapkan. Ada tipe penyelesaian yang berkaitan dengan asas preferensi hukum (asas lex superior, lex spesialis, lex posterior) yaitu : 



Pengingkaran Langkah yang memperthankan bahwa tidak ada konflik norma antara dua aturan yang berlaku. Reinterpretasi Dibedakan menjadi dua cara, yang pertama dengan mengikuti asas-asas preferensi, menginterpretasikan kembali norma yang yang utama dengan lebih fleksibel, dan cara yang kedua dengan menginterpretasi norma preferensi dan kemudian menerapkan norma tersebut

 

dengan menyampingkan norma yang lain. Pembatalan Ada 2 macam yaitu abstrak formal dan praktikal. Pemulihan Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan.

5. PENALARAN INDUKSI Langkah-langkah

yang

dilakukan

dalam

penalaran

induksi

di

pengadilan adalah merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas. Langkah induksi ini dibatasi oleh asas hukum pembuktian. Selain itu hubungan kausal juga memainkan peranan penting dalam penanganan perkara. Dalam hukum, hubungan kausal

sangat

tergantung

dari

jenis

hukum

atau

macam-macam

hukum.

Kemudian probabilitas, probabilitas dalam hukum tergantung dari standar pembuktian. Probabilitas merupakan konsep sentral dalam penalaran induktif.

6. DIALEKTIK DAN RETORIKA Terdapat beberapa tahapan argumentasi dialektik dan retorik. Langkah dialektik diawali dengan paparan argumentasi yang saling berbeda untuk menyusun dalil-dalil hukum. Langkah selanjutnya adalah menyusun argumentasi untuk memtahkan dalil lawan. Berdasarkan argumentasi tersebut disusunlah legal opini. Langkah retorik diawali dengan usaha menarik simpati kemudian langkah selanjutnya adalah langkah argumentasi yang sampai kepada legal opini. 7. LEGAL REASONING DALAM COMMON LAW SYSTEM Dalam sistem Anglosaxon terdapat 2 tipe argumentasi hukum, yaitu : a. Berdasarkan preseden, ada 3 langkah :  Identifikasi landasan yang tepat atau preseden  Identifikasi kesamaan dan perbedaan yang didasarkan kepada preseden dengan kasus yang dihadapi atau dengan 

menganalisis

fakta

dibandingkan

atau

dipertentangkan dengan preseden. Tentukan apakah dari kesamaan-kesamaan

atau

perbedaan faktual lalu memutuskan apakah mengikuti preseden atau tidak. b. Berdasarkan aturan hukum  Pengundangan suatu 

aturan

lazimnya

mendahului

kasus. Titik tolaknya adalah aturan bukan kasus. Asas supremasi legislatif, sehingga hakim memainkan peran yang sub-ordinasi, hakim tidak boleh merubah bahasa aturan.

BAB IV. LANGKAH PEMECAHAN MASALAH HUKUM DAN LEGAL OPINION 1. STRUKTUR ARGUMENTASI HUKUM Tiga lapisan argumentasi hukum yang rasional adalah : 1) Lapisan logika Lapisan ini masuk wilayah logika tradisional. Isu utama dalam lapisan ini adalah apakah alur premis sampai kepada konklusi dari suatu argumentasi itu logis. Langkah penalaran deduksi, analogi, abduksi, dan induksi menjadi fokus. 2) Lapisan dialektik Dengan dialektik, suatu argumentasi tidak monoton. Suatu argumentasi diuji terutama dengan argumentasi pro-kontra. Proses dialektik dalam argumentasi menguji kekuatan nalar suatu argumentasi. Kekuatan nalar terletak pada kekuatan logika. Dengan demikian dialektik berkaitan dengan logika. 3) Lapisan prosedur Hukum acara merupakan aturan main dalam proses argumentasi

dalam

penanganan

perkara

di

pengadilan.

Dengan demikian prosedur dialektik di pengadilan diatur oleh hukum acara. 2. LANGKAH-LANGKAH

ANALISIS

HUKUM

(PEMECAHAN

MASALAH

HUKUM) Fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Pengumpulan fakta hukum didasarkan pada ketentuan tentang alat bukti. Pencarian kebenaran fakta hukum harus didasarkan pada ketentuanketentuan dan asas-asas hukum yang relevan. Kemudian dengan pengklasifikasian hakekat permasalahan hukum. Pertama-tama berkaitan dengan pembagian hukum positif. Hukum positif diklasifikasikan

dalam

hukum

publik

dan

hukum

privat,

hakekat

permasalahan hukum dalam sistem peradilan kita berkaitan dengan lingkungan pengadilan yang dalam penanganan perkara berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan.

Identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan membantu dalam menyimpulkan fakta hukum. Isu hukum yang berisi pertanyaan fakta dan pertanyaan tentang hukum. Pertanyaan tentang fakta pada akhirya menyimpulkan fakta hukum yang sebenarnya yang didukung oleh alat bukti. Dengan demikian identifikasi isu hukum berkaitan dengan konsep hukum. Dari konsep hukum menjadi dasar, dipilah-pilah elemen pokok. Dalam penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum tidak cukup hanya dengan berdasarkan norma hukum yang tertulis langsung diterapkan pada fakta hukum. Maka dibutuh langkah rechtsvinding yang menggunakan 2 teknik, yang pertama adalah teknik interpretasi dan yang kedua adalah teknik penalaran atau konstruksi hukum yang meliputi analogi, penghalusan atau penyempitan hukum, dan argumentum a contrario. Fungsi dari rechtsvinding adalah menemukan norma konkrit untuk diterapkan pada fakta hukum terkait. Setelah menemukan norma konkrit maka langkah berikutnya adalah menerapkan norma konkrit tersebut kepada fakta hukum. 3. MENULIS LEGAL OPINION Dalam menulis legal opini, terdapat kerangka susunan yang dapat dijadikan dasar penulisan legal opini, kerangka susunan tersebut yaitu : 

Summary Didalam summary harus memuat rumusan singkat fakta



hukum, daftar isu hukum, dan ringkasan legal opini. Fakta hukum Fakta harus dirumuskan secara lengkap tetapi tidak perlu



terlalu panjang yang berisi intisari dari fakta hukum tersebut. Isu hukum Isu hukum harus dirumuskan secara lengkap dan berurutan.



Setiap isu hukum diikuti dengan pertanyaan hukum. Analisis isu hukum Analisis dimulai dengan urutan isu hukum, pada tiap isu ditelusuri ketentuan hukum, yurisprudensi, dan pendapat akademis. Lalu menuliskan ketentuan hukum yang ditemukan terkait isu hukum tersebut. Kemudian melakukan identifikasi problematika

hukum

dan

memberikan

pendapat

atas

bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam isu 

hukum tersebut. Kesimpulan Kesimpulan berisi tentang rumusan pendapat hukum yang berkenaan dengan fakta hukum tersebut.

Dengan buku ini, para penstudi maupun praktisi hukum menjadi lebih mengerti

dan

memahami

tentang

apa

dan

bagaimana

sebuah

argumentasi hukum itu dibentuk. Pemahaman tentang penalaran logika dalam melihat suatu isu hukum dibuat

menjadi

sistematis

dan

terkonsep.

Pembelajaran

tentang

argumentasi hukum yang kurang dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia membuat buku ini sangat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan praktisi hukum. Menurut pandangan saya, buku argumentasi hukum ini sudah sangat bagus dalam menjelaskan tiap-tiap aspek yang dibutuhkan dalam membangun suatu argumentasi hukum. Saran yang dapat diberikan kepada penulis buku, sebaiknya dalam setiap penulisan istilah hukum dari bahasa asing disertai dengan arti dalam istilah hukum di Indonesia untuk membantu pembaca dalam lebih memahami arti dari istilah hukum yang dimaksud.