Tugas Mata Kuliah Hukum Perikanan tentang Sejarah Perkembangan Wilayah Laut dan Hukum Perikanan di Indonesia
Yosia Yosia Prasetya Pras etyatama tama (111111!111"#
$%K<%S H&K&M &'I)*SIT%S +IP,')-,*, S)M%*%'.1/
Sejarah Perkembangan Wilayah Laut di Indonesia
Wilayah Indonesia di dalam perkembangannya mengalami pertambahan luas yang sangat besar. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie(TZMKO)1939. Selanjutnya seiring dengan perjalanan !"I# Pemerintah "I memperjuangkan konsepsi Wa$asan usantara mulai dari Deklarasi Djuanda# berbagai perundingan dengan negara tetangga# sampai pada akhirnya konsep egara !epulauan diterima di dalam !on%ensi &ukum Laut P'' 19 ( United Nation Convention on the Law of the Sea*+,L-S ). 'erdasarkan konsepsi /0!- tahun 1939# lebar laut $ilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur2jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Sedangkan menurut ++ 1945# $ilayah negara Indonesia tidak jelas menunjuk batas $ilayah negaranya. Wilayah negara proklamasi adalah $ilayah negara e6 kekuasaan &india 'elanda# hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional uti ossidetis juris. an selain itu# ++ 1945 tidak mengatur tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan se7ara 8ormal pada tahun 195 dalam !on%ensi ene%a. Pada tahun 195:# Pemerintah Indonesia melalui ;!L<"
? tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut $ilayah Indonesia selebar 1 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan !epulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik2titik terluar dari Pulau /erluar Indonesia. Semenjak eklarasi juanda# Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wa$asan usantara di dalam setiap perundingan bilateral# trilateral# dan multilateral dengan negara2negara di dunia ataupun di dalam setiap 8orum28orum internasional. Pun7ak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya egara !epulauan di dalam +,L-S 19. elalui ++ o.1: tahun 195# Pemerintah Indonesia merati8ikasi*mengesahkan +,L-S 19 tersebut dan resmi menjadi negara pihak. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan +,L-S 19# Pemerintah Indonesia telah menerbitkan ++ o. > tahun 199> tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah o. 3 tahun ?? tentang a8tar !oordinat eogra8is /itik2/itik aris Pangkal !epulauan Indonesia. ua Landasan hukum tersebut# khususnya PP o.3 tahun ??# telah memagari $ilayah perairan Indonesia yang sejak di7abutnya ++ o. 4 Prp tahun 19>? melalui ++ o.> tahun 199># Indonesia tidak memiliki batas $ilayah perairan yang jelas. 'agi Indonesia# +,L-S 19 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting# yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Wa$asan usantara yang telah digagas sejak tahun 195:.
!husus mengenai /imor @ /imur# semenjak integrasinya pada tahun 19:5 sampai dengan merdeka pada 1999 tentunya memba$a perubahan pada $ilayah Indonesia baik pada batas darat maupun batas lautnya. 'atas darat Indonesia dengan "epublik emokratik /imor2Leste ("/L) didasarkan atas perjanjian antara Pemerintah &india 'elanda dan Portugis pada tahun 19?4 dan !ermanent Court "ward (P,<) 1914. Saat ini telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan "/L !rovisional "grreement on the Land #oundar$ yang ditandatangani
Sejarah Perkembangan &ukum Perikanan
asa -rdonansi 'elanda <. -rdonansi Perikanan mutiara dan bunga karang (191>) engatur pengusahaan siput mutiara# kulit mutiara# teripang dan bunga karang di perairan pantai dalam jarak tidak lebih dari 3 mil laut. '. -rdonansi perikanan untuk melindungi ikan (19?) engatur larangan penangkapan ikan dengan menggunakan ra7un bius atau bahan peledak# ke7uali untuk keperluan ilmu pengetahuan. ,. -rdonansi penangkapan ikan pantai (19:) engatur usaha perikanan di $ilayah perairan Indonesia# yang berhak melakukan usaha perikanan adalah $arga negara Indonesia dengan menggunakan kendaraan air berbendera Indonesia. 'agi yang bukan $arga negara Indonesia harus dengan iCin enteri Pertanian. 'agi $arga negara Indonesia yang menggunakan tenaga asing harus dengan iCin enteri Pertanian. . -rdonansi perburuan ikan paus (19:) engatur perburuan dan perlindungan ikan paus (semua jenis paus dilindungi dengan S! enteri Pertanian no.:1>*19?# ke7uali usaha penangkapan paus oleh nelayan tradisional setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari2hari. ;. Peraturan penda8taran kapal2kapal nelayan laut
asa Pas7a !emerdekaan Peraturan perundangan yang dikeluarkan kurun $aktu pas7a kemerdekaan sampai dengan keluarnya ++ no.9 thn. 195 tentang perikanan berupaE !eppres# S! entan# Instruksi entan# maupun S! irjen Perikanan. 'eberapa peraturan tersebut diantaranyaE <. S! entan no.3:*19: enetapkan bah$a untuk menjaga kelestariannya maka uyung (ugong2dugong) dinyatakan sebagai sat$a yang dilindungi. '. S! entan no.14*19:3 /entang larangan ekspor*perdagangan ke luar negeri# diantarnyaE 1.'enih sidat dengan diameter kurang dari 5 mm .ener bandeng dalam segala ukuran 3.Ikan hias air ta$ar jenis 'otia dengan ukuran di atas 15 7m (7alon induk) 4.+dang galah dengan ukuran di ba$ah 7m ,. S! entan no.4?*19:4 e$ajibkan kepada setiap usaha penangkapan udang untuk meman8aatkan hasil sampingan yang diperolehnya. . S! entan no.?1*19:5 alam mengelola dan melestarikan sumber perikanan# entan dapat menetapkan peraturan tentangE penutupan daerah*musim tertentu dan pengendalian kegiatan penangkapan ;. S! entan no.13*19:5 elarang semua kegiatan penangkapan kembung# layar# selar# lemuru# dan ikan2ikan pelagis sejenisnya dengan menggunakan purse seine berukuran mata jaringE 2kurang dari in7hi pada bagian sayap# dan 2kurang dari 1 in7hi pada bagian kantong. D. S! entan no.35*19:5 enetapkan bah$a lumba2lumba air ta$ar (pesut) dan lumba2 lumba air laut sebagai sat$a liar yang dilindungi. . Instruksi entan no. 13*19:5 alam rangka perlindungan hutan bakau menginstruksikanE 2 Pembinaan hutan bakau dilakukan oleh inas !ehutanan setempat 2 Pembinaan perikanan yang berhubungan dengan hutan bakau dilakukan oleh inas Perikanan setempat dengan konsultasi inas !ehutanan setempat. &. S! entan no.>?:*19:> /entang jalur2jalur penangkapan ikan# menetapkan jalur2 j alur penangkapan ikan sbbE 1. =alur penangkapan ikan I (3 mil dari pantai) tertutup bagiE Perahu*kapal perikanan dengan mesin dalam (in board) lebih dari 5 / Semua jenis jaring tra$l =aring pukat dan sejenisnya @ purse seine =aring pukat lingkar*hanyut
Payang# dogol dan lain2lain yang panjangnya lebih dari 1? meter . =alur penangkapan ikan II (4 mil dari jalur I) tertutup bagiE Perahu*kapal perikanan mesin dalam (in board) lebih dari 5 / =aring tra$l dasar dengan tali ris lebih dari 1 meter =aring tra$l melayang =aring pukat 7in7in dan sejenisnya lebih dari 3?? meter. 3. =alur penangkapan ikan III (5 mil dari jalur II) tertutup bagiE Perahu *kapal perikanan dengan mesin dalam (in board) lebih dari 1?? / =aring tra$l dasar atau melayang dengan tali ris lebih dari ? meter Pair tra$l (sepasang jaring tra$l) =aring pukat 7in7in*kolor dan sejenisnya lebih dari >?? meter. 4. =alur penangkapan ikan IF (di luar jalur III) terbuka bagiE Semua jenis kapal dan alat Pair tra$l khusus di Samudera &india. 5. =alur khusus bagi nelayan tradisional.
I. !eppres no.39*19? /entang penghapusan tra$l. =. !eppres no.5*19 /entang penggunaan pukat udang. !. !eppres no.3*19 /entang pengembangan budi daya laut di perairan Indonesia. L. Peraturan Pemerintah no.15 thn. 194 /entang pengelolaan S< hayati di 0;;I.
asa +ndang2+ndang Perikanan <. ++ no.5 thn 193 tentang 0;; di Indonesia. '. ++ no.9 thn 195 tentang perikanan mengandung konsekuensi bah$a semua ordonansi 'elanda yang bertentangan dengan ++ perikanan tsb dinyatakan tidak berlaku lagi. ,. ++ no.31 thn ??4 tentang Perikanan mengandung konsekuensi bah$a ++ no.9 thn 195 tentang perikanan dinyatakan di7abut dan tidak berlaku lagi. . ++ no.45 thn ??9 tentang Perubahan atas ++ no.31 thn ??4 tentang Perikanan.
