Hukum pErdata Internasinal

4) Residence (tempat kediaman )

5) Kewarganegaraan Badan Hukum

6) Pilihan Hukum Intern

7) Tempat dilaksanakannya Perbuatan Hukum

B). Pewarisan

Pada dasarnya pewarisan dikenal melalui 2 hal, yaitu;
1. Undang-undang
2. Testamen (Surat Wasiat)
Fakta-fakta dalam perkara pewarisan yang potensial dapat mempertautkan perkara HPI adalah:
1. Status dan kedudukan harta peninggalan
2. Penentuan kapasitas hukum pewaris
3. Penentuan Validitas Substantial/formal dari testamen
Titik Pertalian Primer
(Titik Taut Pembeda)
Titik taut / titik pertalian primer, yaitu;

Faktor-faktor/keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yg dapat membedakan apakah suatu hubungan hukum yg dilakukan oleh seseorang dgn org lain adalah merupakan hub perdata internasional atau bukan hub. perdata internasional.
BAB II
TITIK – TITIK PERTALIAN DALAM HPI
HPI melahirkan titik taut / titik pertalian
Titik taut / titik pertalian yaitu faktor2/keadaan2/peristiwa2 yg menciptakan adanya hubungan perdata nasional.

HPI :

1. Bagian dari system nasional Negara yg mengatur hubungan rakyatnya dgn rakyat Negara lain.

2. Hubungan hukumnya bersifat Transnasional

3. Masing2 negara memiliki HPI masing yg memiliki kedudukan sederajat dgn Negara lain.
MASALAH POKOK HPI
Hakim / Pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing.
Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandusng unsur asing.
Bilamana / sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan pengadilan asing.
Asas – asas HPI dalam Keluarga
A). Perkawinan
Dalam perkawinian ini asas-asa HPI kaitannya dengan;
- Keabsahan perkawinan
- Akibat Hukum Perkawinan
- Perceraian dan Akibat Hukumnya
contoh: Perceraian bisa diselesaikan atas dasar Lex Loci Celebrationis / Joint Nationality / Joint Residende/ Tempat diajukannya perceraian.

C) Benda Tidak Berwujud

Asas HPI yang relevan dengan benda tidak berwujud diantaranya menetapkan bahwa, yang harus diberlakukan adalah, sistem hukum;
1. Kreditur berdomisili
2. Gugatan atas benda diajukan
3. Pembuatan perjanjian utang-piutang
4. Pilihan Hukum
5. The Substantial Connection
6. Pihak yang prestasinya paling khas.

B) Benda Bergerak

Berkaitan dengan benda bergerak didalam dua asas mengajarkan bahwa hukum yang berlaku dalam masalah benda bergerak adalah ditetapkan berdasar;
1. Hukum tempat pemegang hak atas benda tsb berkewarganegaraan (asas nasionalistas)
2. Hukum tempat pemegang hak atas benda tsb berdomisili (asas domisili)
Titik Pertalian Sekunder
Titik taut / titik pertalian sekunder faktor2/keadaan2/peristiwa2 yg dapat menentukan suatu ketentuan hukum yg diberlakukan atau akan di berlakukan dlm suatu peristiwa hub perdata internasional.

Choise of Law (pilihan hukum) para pihak memilih hukum tertentu utk di berlakukan berdasarkan kesepakan para pihak.
Lex Rae Sitae utk suatu benda, hokum yg berlaku adalah dimana letak benda tsb.
Lex Loci Actus (perbuatan) utk suatu perbuatan hukum, hukum yg berlaku adalah dimana perbuatan hukum dilakukan
Lex Loci Contractus (tempat di buatnya kontrak) utk perbuatan kontrak, hokum yg berlaku adalah dimana kontrak tersebut di sepakati
Lex Loci Commisi Delicti (perbuatan melawan hukum) dimana tempat perbuatan melanggar hukum itu dilakukan, hukum di tempat itulah yg berlaku.

6).Mobilia Sequntuuntur Personam (Kewarganegaraan atau Domisili pemilik benda bergerak)

7) Lex Loci Celebrationis (Tempat Diresmikannya Pernikahan)

8) Lex Patriae (Kewarganegaraan)

9) Lex Domicile (Domisili)

10) Kewarganegaraan Bendera atau Pesawat Udara

11) Tempat Kediaman

12) Tempat Keduddukan Badan Hukum

13) Lex Loci Solutionis (Tempat Dilaksanakannya Kontrak)

Terhadap Titik Taut Penentu ini, didalam sitem hukum Indonesia terdapat 3 kaidah utama HPI yang diatur dalam Pasal 16, 17 dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB).

Berkaitan dengan Status Personal, menurut pasal 16 AB harus di atur menurut hukum kebangsaan atau kewarganegaraannya.

Berkaitan dengan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak, menurut pasal 17 AB di atur menurut hukum negara tempat terletaknya benda tsb.

Berkaitan dengan Perbuatan Hukum, menurut pasal 18 AB di atur menurut hukum tempat dilaksanakannya perbuatan hukum.
Hukum Acara dalam HPI

Dasar2 dlm penetapan Yurisdiksi Perkara Trans-Nasional :
1) Titik taut Primer
2) Titik taut Sekunder
Substansi pokok yg dibicarakan dlm Yurisdiksi yaitu terkait dgn kewenangan / kompetensi suatu Pengadilan Negara tertentu atas pokok perkara.

Dgn demikian, pokok HPI yaitu :
1. Hakim / Peradilan mana yg berwenang menyelesaikan perkara yg mengandung unsur asing.
2. Hukum mana yg harus diberlakukan oleh hakim / pengadilan dlm menyelesaikan perkara yg mengandung unsure asing.
3. Sejauh mana pengadilan nasional Negara akan mengakui putusan2 hkum asing / mengenai hak2 yg dimunculkan berdasarkan hkum / putusan pengadilan asing.
BAB III
ASAS-ASAS HPI
Hukum yang berlaku
terhadap Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

A) Benda Tidak Bergerak
Asas umum yang diterima didalam HPI menentukan bahwa status benda tidak bergerak ditetapkan berdasarkan,
- Lex Rei Sitae atau Lex Situs
Pandangan yang sama juga diikuti oleh Indonesia.
Menurut Pasal 17 AB pengaturan mengenai Benda Tidak Bergerak di Indonesia,
-diatur berdasarkan hukum dimana benda yang bersangkutan berada/terletak.

Didalam Persitiwa/Hubungan Hukum tersebut terdapat unsur asing.

Terdapat unsur asing (Foreign Element)
Hubungan hukum antar perorangan, dikatakan internasional karena ada hubungan hukum antara org yg satu dengan org di Negara lain.

Misalnya :
Perkawinan yg berbeda Kewarganegaraan
Yg bersifat public : hukumnya yg internasional (berlaku utk semua).
Yg bersifat privat : hubungan hukum antar perorangan
Kontrak Ekspor Impor WNI dengan WNA
Yg bersifat public :hukumnya yg internasional (berlaku utk semua).
Yg bersifat privat : hubungan hukum antar perorangan
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
HPI DAN HUKUM INTERNASIONAL
Persamaan:
-masing-masing mengaatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (Internasional)
Perbedaan
HI
Obyek
Hubungan Publik

Subyek
Negara
Sumber Hukum
-Kebiasaan Internasional
-General Principles of Law
-Putusan-putusan Hakim dll.

SEJARAH HPI
Pada masa Romawi berkembang asas-asas HPI yang dilandasai asas territorial yang sampia sekarang masih dianggap sebagai asas HPI yang penting, yakni:

Asas Lex Rei Sitae (Lex Situs)
-hukum harus diberlakukan atas suatu benda adalah hukum dimana benda berada atau terletak.

Asas Lex Loci Contractus
- terhadap kontrak (yang bersifat HPI) adalah hukum dimana kontrak itu dibuat atau ditandatangani.

3. Asas Lex Domicili
-hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan adalah hukum dimana seseorang berkediaman tetap.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
OLEH:
MIA KUSUMA FITRIANA,S.H.,M.Hum

Faktor2/keadaan2/peristiwa2 yg di maksud adalah :

1) Nasionalitas (kewarganegaraan) apabila yg melakukan hub itu memiliki kewarganegaraan yg berbeda. Berlaku pada Negara yg menganut system kewarganegaraan.

2) Bendera kapal karena mrupakan identitas suatu kapal. Dapat dikatakan juga Teritorialitas (menunjukkan wilayah hukum). Hokum yg digunakan adalah hokum yg berlaku di Negara pemilik bendera.

3) Domisili (tempat tinggal) berlaku bagi Negara yg menganut system hokum domisili. Pemberlakuannya di sesuaikan dgn dimana seseorang itu berdomisili tanpa memperhatikan WNnya atau WNA.

Terdapat unsur asing (Foreign Element)
Hubungan hukum antar perorangan, dikatakan internasional karena ada hubungan hukum antara org yg 1 dengan org di Negara lain.

Ex: perkawinan yg berbeda Kewarganegaraan
Yg bersifat public : hukumnya yg internasional (berlaku utk semua).
Yg bersifat privat : hubungan hokum antar perorangan
BAB I
KAIDAH – KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Pengertian HPI

HPI International Privat Law (Inggris) & Internationale Privat Rech (Belanda)

Hukum / kaedah / nilai2 / norma-norma / aturan yg ditetapkan / dirumuskan menjadi aturan2 yg berlaku & dilaksanakan pada suatu masyarakat utk menciptakan keadilan, ketertiban, & keamanan.

Perdata (Privat) hubungan hukum antar perorangan tanpa ada kepentingan Negara, pemerintah & kepentingan umum.

Internasional hubungan hokum yg dilakukan seseorang dgn orang lain yg melewati batas Negara (transnasional).

Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#

21/10/2014
Click to edit Master subtitle style
21/10/2014

#
21/10/2014

#
21/10/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
21/10/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
21/10/2014

#
21/10/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
21/10/2014

#
21/10/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
21/10/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
21/10/2014

#
Click icon to add picture
21/10/2014
#

Hukum pErdata Internasinal

Recommend Documents