2.1 Perekonomian Perekonomian Indonesia dalam Wawasa Wawasan n Global
Prekonomian dunia tampaknya makin menjadi bebas. Hambatan tariff dan nontariff terus dikikis melalui negosiasi dagang antar Negara Perekonomian Indonesia dalam wawasan Global Perekonomian dunia tampaknya makin menjadi bebas. Hambatan tarif dan nontarif terus dikikis melalui negosiasi negosiasi dagang dagang antar negara. Asosiasi Asosiasi perdagangan perdagangan bebas makin meluas. meluas. Pereko Perekonom nomian ian Indone Indonesia sia dikepu dikepung ng oleh oleh area area perdag perdagang angan an bebas bebas seperti seperti,, SAA SAA!, !, AN"!# N"!# $A, %ni %ni #rop #ropa, a, NA&$ NA&$A A, dan dan mala malah h telah telah terga tergabu bung ng dalam dalam perdagangan bebas seperti A&$A A&$A dan AP#!. 'ungkin dapat dikatakan bahwa semua partner dagang Indonesia telah masuk pada salah satu kesepakatan daerah perdagangan bebas. (alam hal yang demikian ini rupanya sudah tertutup jalan bagi Indonesia untuk tidak melakukan hubungan dagang ke luar negeri, dan begitu kita melihat hubungan dagang dengan luar negeri Indonesia harus bersedia mengadakan perdagangan bebas atau setidaknya perdagangan yang lebih bebas dengan negara partner dagangnya. $ampaknya pernyataan Presiden Suharto pada penutupan pertemuan AP#! di )ogor pada tahun *++ harus diterima dengan lapang dada. Pernyataannya adalah- suka tidak suka, siap tidak tidak siap, siap, kita kita haru haruss mene menerim rimaa glob globali alisa sasi si perd perdag agan anga gan n beba bebas. s. )ebe )eberap rapaa kali kali pertemuan AP#! selanjutnya menekankan supaya komitmen )ogor direalisir, yakni membuka perdagangan bebas tahun /0*0 bagi negara maju dan tahun /0/0 bagi negara berkembang. 1leh karena itu masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia yang makin bebas di masa depan adalah bagaimana 2ara meraih keuntungan3keuntungan dari globalisasi. Perekonomian Indonesia di masa yang akan (atang Sist Sistem em Nega Negara ra dan dan Pemeri Pemerint ntah ahan an.. Pada Pada masa masa peme pemerin rinta tah h Suka Sukarn rno o Indo Indone nesi siaa merupa merupakan kan negara negara kesatua kesatuan, n, kemudi kemudian an beruba berubah h menjad menjadii negara negara federas federasi, i, setelah setelah itu kembal kembalii lagi lagi ke negara negara kesatua kesatuan n sampai sampai sekaran sekarang g setelah setelah melewat melewatii pemerin pemerintah tahan an Suharto, Habibie, Abdulrahman 4ahid, 'egawati Sukarno Putri, dan terakhir Susilo )ambang 5udhoyono. Namun pada masa reformasi dari tahun *++6 mun2ul kembali wa2ana untuk mengubah sistem negara kesatuan menjadi negara federal. Pada masa pemerintahan Sukarno Indonesia memakai sistem pemerintahan demokratis dengan multipartai. Pada saat itu mun2ul pendapat bahwa demokrasi )arat tidak 2o2ok untuk bangsa Indonesia sehingga terjadi perubahan menjadi demokrasi terpimpin, atau demokrasi Pan2asila7 dan dari demokrasi parlementer ke demokrasi presidensial.
Pada masa pemerintahan Suharto partai disederhanakan menjadi tiga dan sistem pemerintahan adalah diktator militer. Sistem pemerintahan dengan tiga partai dan diktator militer ini runtuh pada waktu krisis moneter yang dibarengi dengan jatuhnya Suharto dan mun2ul gerakan reformasi di bidang politik dan ekonomi. Indonesia kembali ke sistem banyak partai, malah jumlah partai jauh lebih banyak dibandingkan pada masa pemerintahan Sukarno. 8embali menggunakan sistem demokrasi dan dilaksanakan pemilihan umum langsung. Pengalaman pahit pada masa Sukarno dengan sistem demokrasi yang mengakibatkan pergantian 'enteri berkali3kali tampaknya ada gejala untuk mun2ul kembali pada pemerintahan Susilo )ambang 5udoyono dengan mun2ulnya isu pada awal /0*0 akan ada pergantian kabinet, padahal pemerintahan baru berjalan *00 hari. Hal yang mirip dengan keadaan di mana Indonesia menganut demokrasi parlementer di tahun *+90an di mana kabinet jatuh bangun, ada kabinet yang hanya berumur tiga bulan. Sulit menghubungkan antara bentuk negara kesatuan atau federasi dengan tujuan pembangunan ekonomi. Namun rupanya dalam waktu *03/0 tahun mendatang Indonesia masih tetap menganut sistem negara kesatuan. 5ang perlu di sini diperhatikan adalah mengenai 1tonomi (aerah, bahwa kewenangan yang tersentralisasi mengakibatkan pembangunan yang tidak seimbang antara :awa, Indonesia )agian )arat, dan Indonesia )agian $imur. Pemberian otonomi yang lebih luas dan bertanggung jawab mungkin akan lebih memeratakan pembangunan antar propinsi dan antar pulau, dan usaha ke arah otonomi keuangan daerah yang makin luas akan meredakan kemauan beberapa pemerintah daerah untuk memisahkan diri dari N8I seperti yang mun2ul sebagai isu pada masa reformasi. )anyak ahli berpendapat bahwa dalam jangka panjang sistem pemerintahan yang demokratis mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dar i 'engenai beda distribusi pendapatan pada berbagai sistem pemerintahan, Indonesia hanya mengalami sistem sosialis dalam kurun waktu yang pendek, pada masa akhir pemerintahan Sukarno, barangkali tidak sampai 9 tahun, sedangkan masa dengan perekonomian pasar dalam kurun waktu yang jauh lebih lama, masa pemerintah Suharto dan sesudahnya sampai sekarang ;lebih dari 0 tahun<. (istribusi pendapatan sejak Suharto sampai sekarang, sebagaimana ditunjukkan pada )ab / dengan rasio Gini, rasio 8u=nets ataupun IP' selalu menunjukkan tingkat ketimpangan yang sedang ;menengah<. 'ungkin dapat diduga bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada masa Indonesia dengan sistem ekonomi sosialis ala Indonesia lebih jelek dari pada perekonomian dengan sistem bukan sosialis. :adi dari sudut sistem negara dan
pemerintahan, tampaknya perekonomian Indonesia di masa datang akan tetap berada di bawah naungan N8I dengan sistem pemerintah yang demokratis dan sistem ekonomi yang bukan sosialis melainkan 2ondong ke pasar bebas dengan peranan pemerintah yang 2ukup besar dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan mempertahankan ketimpangan distribusi pendapatan setidak3tidaknya pada tingkat yang sedang. Politik, #konomi, dan Hukum. Sebelum dan setelah proklamasi Indonesia selalu menghadapi gejolak politik dalam dan luar negeri yang tidak aman, maksudnya selalu diwarnai oleh peperangan. 4a2ana pembenar pada masa itu adalah bahwa politik menjadi komando dari setiap kebijakan pemerintah. (alam kan2ah politik tidak ada masalah benar salah, yang ada adalah siapa mendapat apa. (apat dibayangkan bagaimana akibatnya terhadap kesejahteraan masyarakat kalau politik adalah komando dari setiap kebijaksanaan. Salah satunya adalah korupsi. 8orupsi sesungguhnya telah banyak dipraktekkan pada masa pemerintahan Sukarno, dan usaha untuk memberantas korupsi pun waktu itu telah banyak, namun usaha tersebut ma2et. %2apan bung 8arno pada waktu itu adalah kalau kita men2ari tikus jangan sampai membakar rumahnya. %2apan tersebut mema2etkan usaha pemberantasan korupsi kalau korupsi itu menyangkut pejabat tinggi dalam pemerintahan. 8orupsi merupakan salah satu penolakan dari hal yang benar. Namun, mungkin karena Indonesia merebut kemerdekaannya, bukan dengan jalan damai, seolah3olah masyarakat Indonesia menolak semua hal3hal yang benar di masa penjajahan. Sampai3sampai tepat waktu pun seolah3 olah ditolak. Pada waktu itu timbul istilah jam karet, jam yang tidak menunjukkan waktu yang tepat. Seorang pegawai ;negeri< yang tepat waktu masuk dan waktu pulangnya dikatakan sebagai pegawai )elanda, yang tidak karuan waktu masuk dan waktu pulangnya disebut sebagai pegawai republik. 8ita dapat membayangkan akibatnya terhadap kesejahteraan masyarakat, kalau politik sebagai komando tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat. Hanya segelintir orang yang mengalami keuntungan dari keadaan tersebut, sebagian besar masyarakat miskin dan miskin sekali. (alam kan2ah internasional, Indonesia dikatakan sebagai a Nation of 2oolies dan 2oolie among Nations ;negara yang terdiri dari kuli, dan negara kuli di antara bangsa3bangsa<. Pemerintahan Sukarno diakhiri dengan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang, antara lain, menuntut ekonomi 5es, politik No. 8emudian pada pemerintahan Suharto, ekonomi sebagai komando setiap kebijaksanaan pemerintah. #konomi sebagai komando juga akan menghasilkan pemerintahan dan masyarakat yang korup. 8orupsi malah merata di seluruh negeri, dan sulit membedakan mana perbuatan yang korup dan
mana yang tidak korup. 8orupsi sudah dianggap sebagai kebudayaan. Istilah yang terkenal adalah 88N ;kroni, korupsi dan nepotisme<. (i bidang ekonomi, karena ekonomi sebagai komando, terlihat adanya kemajuan dalam arti pertumbuhan, malah sepanjang pemerintahan Suharto pertumbuhan ekonomi termasuk tinggi, rata3rata >36 persen per tahun. Pemerintah Suharto juga jatuh melalui demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut, antara lain, pemberantasan korupsi ;pemerintahan yang bersih< dan penegakan hukum. (i masa datang, masalah korupsi, masalah ekonomi biaya tinggi, dan masalah penegakan hukum rupanya tidak bisa ditolerir, kalau Indonesia menghadapi persaingan bebas dalam bidang ekonomi yang dijanjikan oleh proses globalisasi ekonomi. 8emajuan $eknologi dan Pertumbuhan #konomi. Pengalaman pembangunan ekonomi pada masa 1rde )aru, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, mungkin perlu ditiru di masa mendatang. 8alau demikian halnya, maka pembangunan ekonomi di samping menggunakan sumber daya dalam negeri juga menggunakan sumber daya dari luar negeri. P'(N dan P'A terus digalakkan, swasta asing dibiarkan bersaing dan :oint ?enture didorong berkembang di bumi pertiwi ini. Pinjaman dalam dan luar negeri mungkin diperlukan untuk menambah modal dalam negeri. Penerimaan yang demikian ini rupanya tidak bisa dibendung lagi karena globalisasi tidak hanya terjadi di sektor barang tetapi juga di sektor jasa dan penanaman modal ;in?estasi<, dan bahkan di sektor pertanian. $odaro dan Smith ;/00@ h.**9< mengatakan bahwa Inggris menggandakan output per orang dalam 0 tahun pertama sejak re?olusi industrinya, Amerika Serikat melakukan hal yang sama dalam waktu 9 tahun, 8orea Selatan berhasil melakukan hal yang serupa hanya dalam ** tahun sejak *+ sampai *+>>. Sejarah pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan bahwa semakin terlambat satu negara memulai pertumbuhan ekonomi modernnya, maka waktu yang diperlukan untuk menggandakan output per orang juga makin singkat. %ntuk Indonesia, kalau dihitung mulai sekarang ;tahun /0*0<, barangkali tidak sampai memerlukan waktu 9 tahun untuk menggandakan output per orang. !aranya adalah ;i< lon2at jauh dalam bidang transfer teknologi, yang maksudnya langsung memakai teknologi produksi yang paling mutakhir, dan ;ii< memanfaatkan kesediaan modal dan tenaga ahli yang berlimpah yang dimiliki oleh negara maju. Subsidi dan Program Sosial. 8alau pemerintah Indonesia termasuk dalam kelompok !airns dalam putaran %ruguay yang menolak menandatangani kesepakatan ke2uali ada kemajuan di bidang pertanian ;maksudnya pengurangan subsidi di bidang pertanian oleh negara maju, lihat Seksi */.@<, maka tidaklah konsisten kalau Indonesia sendiri menerapkan praktek subsidi pupuk di bidang pertanian dan di bidang
lain seperti minyak bumi dan listrik. (asar dari perekonomian Indonesia di masa datang yang dirumuskan dalam bab ini adalah perdagangan internasional yang bebas tanpa hambatan seperti pada prinsip3prinsip yang diterapkan pada GA$$. Sistem ekonomi yang dianutnya adalah sistem pasar berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran dengan inter?ensi yang minimum oleh pemerintah. (alam hal subsidi, harga dari barang yang diperdagangkan ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. 'isalnya subsidi bensin, atau subsidi pupuk, sering kali mengakibatkan bensin dan pupuk hilang dari pasar dan timbul pasar gelap. (i samping itu, yang menerima subsidi seperti ini kebanyakan golongan kaya, bukan golongan yang semestinya dibantu oleh pemerintah. Selama harga tidak ditentukan oleh pasar, maka hal tersebut tidak sesuai dengan sistem pasar. Ini termasuk, misalnya, harga Sembako murah. Harga Sembako dalam hal ini ditentukan oleh pemerintah, dan oleh karenanya tidak sesuai dengan sistem. Bagi pula, pengalaman mengenai penjualan Sembako murah menunjukkan tidak sedikit pembeli yang mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat, malah dengan plat merah, yang tidak sesuai dengan tujuan pengadaan Sembako murah tersebut. 1leh karena itu ditolak oleh sistem perekonomian pasar. Namun apabila pemerintah menginter?ensi pasar, seperti misalnya pada pasar beras melalui )ulog, atau pasar de?isa melalui 2adangan de?isa, maka hal ini masih sesuai dengan dasar logika dari sistem pasar, karena harga masih tetap ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah bisa saja memberikan subsidi kepada mereka yang betul3betul memerlukannya, asalkan tidak dengan 2ara menentukan harga. :adi biarkan harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran, harga bisa distabilkan oleh inter?ensi pemerintah, dan kalau harga masih terlalu tinggi bagi kelompok miskin, maka mereka bisa dibantu oleh pemerintah. 'isalnya jangan menjual Sembako murah, tetapi Sembako atas kekuatan pasar, atau kalau toh disebut Sembako mahal, maka yang tidak mampu dibantu oleh pemerintah. Semua pembeli tetap membayar harga barang dimaksud sesuai dengan harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya sistem ekonomi yang disarankan oleh globalisasi adalah penggunaan semua sumber daya masyarakat seefisien mungkin untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diimbangi oleh program sosial yang masif untuk mengejar distribusi pendapatan yang tidak terlalu timpang.
