RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PROGRAM KEGIATAN PEKERJAAN LOKASI TAHUN ANGGARAN
: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN KANTOR BPS KABUPATEN GORONTALO : UTARA : KABUPATEN GORONTALO UTARA : 2011 A. SYARAT –SYARAT UMUM
Pasal 1 PERATURAN – PERATURAN TEKNIS PELAKSANAAN 1. Untuk melaksanakan pekerjaan ini digunakan ketentuan dan peraturan yang sesuai dengan bidang pekerjaan seperti tercantum dibawah ini termasuk segala perubahannya hingga kini ialah : a. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 02/1N/M/20:S tentang Penegasan Dalam Kontrak. b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 c. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Nomor : 339/KPTS/M/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah. d. Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1988. e. Aigemene voorwearden voor de uitvoering bij aaneming van openbare warken, yang disahkan dengan Surat Keputusan - Pemerintah Hindia Belanda nomor 28 tanggal 9 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 14571 (khusus pasalpasal yang masih berlaku). f. SNI 1728-1989.SKBI 1.3.53.1989 tentang tata cara pelaksanaan mendirikan bangunan gedung. g. SNI 03-1734-1989; SNI 03-1734-189-F, tentang tata cara perencanaan beton bertulang dan struktur dinding beton bertulang untuk rumah dan gedung. h. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat. i. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 031/KPTS/1981. k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/198: tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
1
l.
Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI. Nomor 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. m. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan tertulis yang diberikan pengawas pekerjaan untuk mencapai tujuan pembangunan. n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007. Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Apabila ternyata terdapat revisi terakhir dari peraturan-peraturan tersebut diatas, maka revisi terakhir yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Demikian pula apabila bertentangan dengan Spesifikasi Teknik berikut ini maka yang berlaku adalah Spesifikasi atau berdasarkan keputusan Direksi Pengawas.
Pasal 2 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Kontraktor harus membuat Bagan Organisasi Pelaksana pekerjaan dilapangan, lengkap dengan nama petugasnya yang terdiri dari personalia yang memiliki kemampuan dan pengalaman bidang pelaksanaan konstruksi sesuai keahlian yang dibutuhkan. 2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, calon – calon penanggung jawab lapangan dan pembantunya harus sudah diajukan kepada pengawas lapangan, ptp, pemilik proyek, lengkap dengan foto copy KTP untuk dipertimbangkan. Pekerjaan baru dapat dimulai setelah calon – calon tersebut disetujui oleh pemilik proyek / pengawas lapangan, keterlambatan permulaan pekerjaan akibat kelalaian kontraktor dalam hal ini menjadi tanggung jawab kontraktor. 3. Personalia Organisasi Lapangan Kontraktor, minimal terdiri dari : a. Seorang penanggung jawab proyek, dalam hal ini adalah direktur Perusahaan atau Kuasanya yang menanda tangani kontrak dengan pemilik. b. Tenaga Ahli: 1) Pimpinan Teknik, 1 orang (S1) Sipil: SKA (Struktur Bangunan) Pengalaman 5 Tahun dibidangnya. dan; c. Tenaga Teknis: 1) Pelaksana Lapangan D3 Sipil & Arsitek Masing-masing 1 Org SKTK (Bangunan Gedung) Pengalaman 10 Tahun; 2) Tenaga Surveyor STM atau Sederajat Pengalaman 5 Tahun; 3) Tenaga Logistik SMA / Sederajat Pengalaman 5 Tahun; dan 4) Tenaga Administrasi SMK/ Sederajat Pengalaman 3 Tahun dibidangnya.
2
4. Tenaga Ahli/Teknis harus mendapat kuasa penuh dari penyedia jasa (pemborong) untuk bertindak atas namanya, dan senantiasa setiap saat harus tetap berada ditempat pekerjaan 5. Dengan adanya Ahli/Teknis, tidak berarti bahwa kontraktor lepas dari tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya. 6. Penyedia jasa (kontraktor) wajib memberi tahu secara tertulis kepada pemilik proyek dan direksi lapangan, tentang susunan organisasi pelaksana lapangan untuk mendapatkan persetujuan. 7. Bila kemudian hari, menurut pendapat tim pengelola teknis dan pengawas, pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada kontraktor secara tertulis untuk mengganti pelaksana. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan, kontraktor harus sudah menunjuk pelaksana baru atau kontraktor sendiri (penanggung jawab / direktur perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan pekerjaan. 8.
Tempat tinggal (Domisili) Penyedia jasa / Kontraktor dan Pelaksana. Untuk menjaga kemungkinan diperlukan kerja diluar jam kerja apabila terjadi hal - hal mendesak, kontraktor dan pelaksana wajib memberitahukan secara tertulis, alamat dan nomor telephon dilokasi kepada tim pengelola teknis dan pengawas.
Pasal 3 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (PEMBORONG) 1. Pemborong bertanggung jawab atas ketelitian / kebenaran hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana, harus sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat serta gambar – gambar kerja. 2. Pengangkutan bahan baku / personil dan lain-lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan pekerjaan, serta diwajibkan menjaga atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan pemborong selama pembangunan gedung maupun masa pemeliharaannya. 3. Kesehatan / kesejahteraan / penginapan karyawan selama pelaksanaan pekerjaan. 4. Kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
3
5. Keamanan / kerusakan dari perlengkapan (equipment) yang dipakai selama pelaksanaan pekerjaan dan penerangan pada tempat pelaksanaan pekerjaan. 6. Penjagaan keamanan lapangan pekerjaan. 7. Tidak di Perkenankan : a. Pekerja menginap, memasak ditempat pekerjaan, kecuali dengan izin direksi lapangan. b. Membawa masuk penjual makanan, buah, sayur, minuman keras, rokok dan sebagainya ketempat pekerjaan. c. Keluar masuk dengan bebas.
Pasal 4 TATA TERTIB PELAKSANAAN 1. Sebelum dimulainya pelasanaan, Pemborong diwajibkan mempelajari dengan seksama Gambar Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat – syarat pelakasanaan serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. 2. Pemborong wajib yaitu ; membuat, menyuruh membuat, memasang serta memesan maupun menyediakan bahan² bangunan, alat² kerja dan pengangkutan, membayar upah kerja dan lain lain yang ada sangkutan dgn pelaksanaan pekerjaan serta meyerahkan pekerjaannya hingga selesai dan lengkap. 3. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaanya maupun yang sedang dilaksanakan, Pemborong diwajibkan berhubungan dengan direksi lapangan / pengawas untuk ikut menyaksikan sejauh tidak ditentukan lain, untuk mendapatkan pengesahan / persetujuan. 4. Setiap usul perubahan dari pemborong ataupun persetujuan pengesahaan dari pengawas dianggap berlaku sah serta mengikat jika dilakukan secara tertulis. 5. Semua bahan yang akan dipergunakan untuk pelakasanaan pekerjaan proyek ini harus benar² baru dan teliti mengenai mutu, ukuran dan lain – lain yang disesuaikan standart / peraturan – peraturan yang dipergunakan didalam RKS ini. Semua bahan – bahan tersebut diatas harus mendapatkan pengesahan / persetujuan dari pemilik proyek / pengawas sebelum akan dimulai pelaksanaanya. 6. Ketelitian dan kerapiahan kerja akan sangat dinilai (bobotnya tinggi) oleh pengawas, terutama yang menyangkut pekerjaan penyelesaian maupun kerapihan.
4
Pasal 5 RENCANA KERJA 1.
Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan, Kontraktor berkewajiban membuat Bagan Rencana Kerja (Time Schedule) yang meliputi semua pekerjaan secara lebih mendetail sesuai dengan Master Time Schedule yang diajukan pada saat mengajukan penawaran ( pelelangan ).
2.
Time Schedule dibuat dalam bentuk Barchart, kemudian ditambah dengan Network Planing dan lintasan kritisnya (Curva “ S ”).
3.
Rencana Kerja tersebut terlebih dahulu disetujui oleh PTP, Pemilik Proyek dan Pengawas lapangan sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan.
4.
Konsekwensi dari rencana kerja yang dapat menyulitkan kontraktor meskipun sudah mendapat pesetujuan dari ptp, pemilik proyek dan pengawas lapangan, pertanggungan jawab tetap barada pada kontraktor.
Pasal 6 RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT SERTA GAMBAR KERJA 1. Peraturan dan syarat – syarat teknis pelaksanaan ini, bersama dengan gambar kerjanya digunakan sebagai pedoman dasar atau ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan ini. 2. Gambar – gambar detail merupakan bagian – bagian yang tidak terpisahkan pada peraturan dan syarat – syarat teknis pelaksanaan. 3. Jika terdapat perbedaan antara Gambar – gambar dengan hal diatas, maka pemborong menanyakan secara tertulis kepada perencana / direksi lapangan. 4. Pemborong diwajibkan mentaati keputusan perencana / direksi lapangan dalam hal yang menyangkut masalah tersebut diatas. 5. Ukuran yang berlaku adalah ukuran yang dinyatakan dengan angka yang terdapat didalam gambar terbaru dgn skala terbesar, serta tidak diperkenankan mengukur gambar berdasarkan skala gambar. 6. Jika terdapat kekurangan penjelasan dlm gambar kerja atau diperlukan gambar tambahan / gambar detail, maka pemborong harus dapat membuat gambar tersebut,
5
dan dibuat 3 ( tiga ) rangkap atas biaya pemborong, sebelum dilaksanakan harus mendapat ijin dari direksi lapangan.
Pasal 7 GAMBAR PELELANGAN 1.
Yang dimaksud dengan gambar – gambar adalah gambar yang akan dilaksanakan dan termasuk didalam kontrak.
2.
Untuk dimesi atau detail yang lain, kontraktor harus mengecek dan menyesuaikan dengan gambar – gambar yang lain, baik sipil maupun arsitektur.
Pasal 8 PENJELASAN PERBEDAAN GAMBAR Pemborong diwajibkan melaporkan setiap ada perbedaan ukuran diantara gambar – gambar : 1. Gambar kerja Arsitektur dengan gambar Struktur, maka yang dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, dalam jenis dan kualitas bahan / konstruksi bangunan adalah gambar struktur. 2. Gambar kerja Arsitektur dengan ganbar Mekanikal, maka yang dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, dalam ukuran kualitas dan jenis bahan / konstruksi adalah gambar mekanikal, demikian halnya dengan gambar kerja sanitair. 3. Gambar kerja Arsitektur dengan gambar Electrical, maka yang dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional ialah gambar arsitektur, dan dalam ukuran kualitas dan jenis bahan / konstruksi adalah gambar elektrical. 4. Tidak dibenarkan sama sekali bagi pemborong memperbaiki sendiri perbedaan² tersebut diatas. Akibat – akibat dari kelalaian hal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemborong. Pasal 9 GAMBAR PELAKSANAAN
6
1.
Kontraktor harus membuat gambar – gambar pelaksanaan pekerjaan dilapangan ( Shop Drawings ), gambar tersebut harus dibuat berdasarkan gambar – gambar pelelangan dan penjelasan pekerjaan yang diberikan.
2.
Sebelum gambar – gambar pelaksanaan disetujui oleh pihak direksi lapangan, kontraktor tidak diperbolehkan memulai pekerjaan dilapangan.
3.
Gambar² pelaksanaan harus memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh direksi lapangan. banyaknya gambar² yang disampaikan kepada pihak direksi lapangan harus sesuai dengan kontrak.
4.
Kontraktor harus memberikan waktu yang cukup kepada direksi lapangan untuk meneliti gambar – gambar pelaksanaan.
5.
Persetujuan terhadap gambar – gambar pelaksanaan bukan berarti pemberian garansi terhadap dimensi – dimensi yang telah dibuat oleh kontraktor, dan tetap tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor terhadap pelaksanaan pekerjaan. Pasal 10 GAMBAR – GAMBAR YANG BERUBAH DARI RENCANA
1. Gambar kerja hanya dapat berubah dengan perintah tertulis pemilik proyek berdasarkan pertimbangan dari direksi lapangan. 2. Perubahan suatu rencana harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemilik proyek, yang dengan jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan gambar perubahan rancangan. 3. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 ( tiga ) berikut kalkirnya ( gambar asli ) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh pemborong. 4. Gambar perubahan yang disetujui oleh pemilik proyek / direksi lapangan kemudian dilampirkan dalam Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang. Pasal 11 PEMBAGIAN HALAMAN Sebelum pemborong memulai pelaksanaan pekerjaan, maka pemborong harus terlebih dahulu merundingkan dengan direksi lapangan mengenai pembagian halaman pekerjaan, tempat penimbunan barang², tempat mendirikan loods² direksi / loods² kerja dan lain sebagainya agar pekerjaan dapat bejalan lancar.
7
Pasal 12 DIREKSI KEET, LOODS KERJA DAN GUDANG BAHAN 1
Pemborong harus membuat loods direksi secukupnya menggunakan bahan – bahan sederhana, yang dapat dikunci dengan baik, dilengkapi dengan peralatan sederhana dan disediakan juga dokumen pelaksanaan yang terdiri atas :
Gambar – gambar Kerja. Rencana kerja yang masing – masing sudah disetujui oleh pemilik proyek. Data keadaan cuaca . Detail pelaksanaan pekerjaan. Buku harian, buku intruksi dan buku tamu. Arsip – arsip laporan harian dan laporan mingguan.
2. Perlengkapan yang terdiri dari : a. Meja tulis, lemari arsip, kotak P3K dan alat pemadam kebakaran. b. Alat – alat kerja lain yang diperlukan. 3. Pemborong diharuskan membuat Loods Kerja dan Gudang yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan baik untuk tempat tinggal pekerja selama pelaksanaan pekerjaan maupun untuk menyimpan barang–barang atau alat–alat lainya dan untuk kantor pelaksana. 4. Cara–cara menimbun bahan–bahan bangunan dilapangan maupun digudang harus memenuhi syarat teknis dan dapat dipertanggung jawabkan. 5. Pemborong harus membuat Papan Nama Proyek yang ukuran dan modelnya ditentukan oleh direksi dan bertuliskan : Nama proyek/satuan kerja Jenis pekerjaan Lokasi pekerjaan Biaya pekerjaan Nomor Kontrak Tanggal selesai Kontrak Pelaksana
: : : : : : :
……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………
Pasal 13 JALAN MASUK DAN JALAN SEMENTARA 1. Pemakaian jalan masuk ke tempat pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak pemborong dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek tersebut.
8
2. Pemborong diwajibkan untuk membersihkan kembali jalan masuk pada waktu penyelesaian, dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkannya dan menjadi beban pemborong. Pasal 14 SYARAT – SYARAT DAN PEMERIKSAAN BAHAN / MATERIAL 1. Semua material yang didatangkan harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam kontrak dan harus diperiksa dulu oleh pengawas untuk mendapatkan persetujuan, cara – cara pemeriksaan bahan – bahan tersebut akan ditentukan kemudian oleh pengawas. 2. Pengawas berwenang untuk meminta keterangan asal dari bahan - bahan bangunan, dan kontraktor wajib memberitahukanya. 3. Material yang telah didatangkan oleh kontraktor dilapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiannya oleh pengawas, harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan, selambat-lambatnya dalam waktu 2 ( dua ) kali 24 jam terhitung dari jam penolakan. 4. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor tertapi ternyata ditolak pengawas harus segera dihentikan, dan selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh pengawas. 5. Kontraktor atau pelaksana harus mengerjakan kembali pekerjaan yang dibongkar sebagai akibat penggunaan bahan – bahan yang cacat. 6. Bahan – bahan yang digunakan harus diutamakan produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan / potensi nasional. 7. Apabila pengawas merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut, pengawas berhak mengirimkan bahan tersebut kepada balai penelitian bahan–bahan ( Laboratorium ) yang terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman dan penelitian menjadi tanggungan kontraktor, apapun hasil penelitian bahan tsb.
Pasal 15 ALAT - ALAT KERJA DAN ALAT - ALAT BANTU 1.
Pemborong harus menyediakan alat – alat yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara sempurna dan efisien, minimal: 1) Dump Truck : 3 Unit Kapasitas 3 s/d 4 M3; 2) Concrete Mixer : 1 Unit Kap 0.3 s/d 0.6 M3; 3) Concrete Vibrator : 1 Unit; 4) Theodolit / Water Pass : 1 Unit; 5) Stamper : 1 Unit; 6) Pompa Air : 1 Unit).
9
2. Pemborong harus menjaga ketertiban dan kelancaran perjalanan alat–alat yang menggunakan jalanan umum agar tidak mengganggu lalu lintas. 3. Bila pekerjaan telah selesai, pemborong diwajibkan untuk segera menyingkirkan alat– alat tersebut serta memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya dan membersihkan bekas–bekasnya. 4. Disamping harus menyediakan alat–alat yang diperlukan, pemborong harus menyediakan alat² bantu sehingga dapat bekerja pada kondisi apapun, seperti tenda– tenda untuk bekerja pada waktu hari hujan dan lain–lain.
Pasal 16 PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DAN SUMBER AIR 1. Setiap pembangkit tenaga sementara untuk penerangan pekerjaan, harus diadakan oleh pemborong termasuk pemasangan sementara kabel–kabel meteran, upah dan tagihan serta pembersihannya kembali pada waktu pekerjaan selesai, adalah beban pemborong. 2. Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan dan bila memungkinkan di dapat dari sumber air yang sudah ada dilokasi pekerjaan. Pemborong harus memasang pipa – pipa untuk mengalirkan air dan membongkar kembali bila pekerjaan sudah selesai. Biaya untuk mengadakan air kerja tersebut adalah beban pemborong. 3. Pemborong tidak diperbolehkan menyambung dan mengisap air dari saluran induk lubang penyedot, reservoir dan sebagainya, tanpa terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari pemilik proyek / direksi. Pasal 17 PERLINDUNGAN TERHADAP BANGUNAN LAMA DAN MILIK UMUM 1. Selama masa pelaksanaan pekerjaan, pemborong bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan akibat operasi pelaksanaan pekerjaan terhadap bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran dan lain – lain yang ada dilingkungan pekerjaan. 2. Pemborong juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas perlengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh operasi pemborong. Segala biaya
10
untuk pemasangan kembali beserta perbaikan–perbaikannya adalah menjadi beban pemborong . Pasal 18 PENGAMANAN LOKASI PEKERJAAN Setelah pemborong mengetahui batas–batas daerah kerja dan lain–lainya, sebagaimana diuraikan dalam pasal–pasal dimuka, maka pemborong bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada didaerahnya ialah mengenai : 1.
Kerusakan–kerusakan yang timbul akibat kelalaian / kecerobohan yang sengaja ataupun tidak.
2. Penggunaan sesuatu yang keliru / salah. 3. Kehilangan–kehilangan bagian alat – alat / bahan – bahan yang ada didaerahnya. 4. Terhadap semua kejadian sebagaimana disebut diatas, pemborong harus melaporkan kepada pemilik proyek/direksi lapangan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam untuk diusut dan diselesaikan persoalanya lebih lanjut. 5. Untuk mencegah kejadian-kejadian tersebut diatas, pemborong diharuskan mengadakan pengamanan, antara lain : penjagaan , penerangan malam, pemagaran sementara dan sebagainya. Pasal 19 PEKERJAAN DIWAKTU MALAM Pemborong harus meminta ijin kepada pengawas / direksi pekerjaan dalam hal untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian pekerjaan dimalam hari, ijin akan diberikan kalau penerangan cukup atau meamakai penerangan PLN / Generator. Pasal 20 PEIL DAN PENGUKURAN 1. Pemborong wajib memberitahukan kepada pengawas setiap kali suatu bagian pekerjaan akan dimulai untuk dicek terlebih dahulu ketepatan peil – peil dan ukuran – ukurannya. 2. Pemborong diwajibkan senantiasa mencocokan ukuran² satu sama lain dalam tiap pekerjaan, dan segera melaporkan secara tertulis kepada pengawas setiap terdapat selisih atau perbedaan, tidak dibenarkan pemborong membetulkan sendiri kekeliruan tersebut, tanpa persetujuan pengawas.
11
3. Pemborong bertanggung jawab penuh atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut peil – peil dan ukuran – ukuran yang ditetapkan dala Gambar kerja dan syarat – syarat ini. 4. Mengingat setiap kesalahan selalu akan mempengaruhi bagian – bagian pekerjaan selanjutnya, maka ketetapan peil dan ukuran tersebut mutlak perlu diperhatikan sungguh – sungguh. 5. Kelalaian pemborong dalam hal ini tidak akan ditolelir direksi lapangan, dan direksi lapangan berhak untuk membongkar pekerjaan yang telah dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Pasal 21 PEMBERSIHAN / PEMBONGKARAN 1. Dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan kontraktor harus membersihkan lapangan pekerjaan dari segala macam benda atau tumbuh – tumbuhan / pepohonan yang dapat mengganggu kelancaran kerja serta dapat melemahkan, merusak kualitas konstruksi bangunan. 2. Apabila terdapat timbunan sampah / humus tersebut harus segera dibuang dan diadakan perbaikan tanah sesuai dengan petunjuk direksi. 3. Kontraktor harus berusaha bahwa tempat bekerja selalu bersih dari sampah – sampah. Pada waktu-waktu tertentu dan pada waktu pekerjaan selesai, kontraktor harus membuang sampah – sampah sebagai akibat hasil pekerjaan ketempat diluar proyek atau tempat yang telah ditunjuk oleh direksi lapangan. 4. Dalam pelaksanaan pekerjaan apabila ada pekerjaan pembongkaran, disarankan agar dilakukan dengan hati – hati supaya tidak merusak / mengganggu terhadap bangunan lain, kontraktor agar selalu memperhatikan instalasi – instalasi yang terpasang disekitar lokasi pekerjaan dan disarankan agar tidak merusak instalasi yang ada. 5. Bila kerusakan bagian bangunan tidak bisa dihindari maka kontraktor yang bersangkutan diwajibkan memperbaiki bagian yang rusak tersebut seperti keadaan semula. Pasal 22 PEMERIKSAAN PEKERJAAN 1. Sebelum memulai pekerjaan lanjutan kontraktor wajib memintakan persetujuan kepada Pengawas.
12
2. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari jam diterimanya surat permohonan pemeriksaan), tidak dipenuhi oleh pengawas, kontraktor dapat meneruskan pekerjaanya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui pengawas, hal ini dikecualikan bila pengawas minta perpanjangan waktu. 3. Bila kontraktor melanggar ayat 1 pasal 22 ini, pengawas berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan yang telah dikerjakan, baik sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. Biaya pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggung jawab kontraktor. Pasal 23 PENGAWASAN Pengawasan setiap hari terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh direksi lapangan. Setiap saat direksi lapangan harus dapat dengan mudah mengawasi, memeriksa dan menguji setiap bagian pekerjaan, bahan dan peralatan. Pemborong harus mengadakan fasilitas² yang diperlukan antara lain : 1. Pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan direksi, menjadi tanggung jawab pemborong . Pekerjaan tersebut jika diperlukan harus segera dibongkar sebagian atau seluruhnya. 2. Jika pemborong perlu melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja, atau melampui jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak, yang memerlukan pengawasan pekerjaan oleh direksi menjadi beban pengguna jasa. 3. Wewenang petugas direksi dalam memberikan keputusan adalah terbatas pada hal - hal yang jelas tercantum didalam gambar dan RKS dan Risalah pekerjaan. Penyimpangan harus seizin pemilik. Pasal 24 LAPORAN Pelaksana diharuskan membuat laporan yang diserahkan kepada direksi lapangan, ptp dan pemilik proyek, masing – masing 1 ( satu ) rangkap laporan – laporan sebagai berikut : a. Laporan Harian yaitu catatan yang berisi kegiatan pekerjaan sehari – hari berupa : Tahap berlangsungnya pekerjaan. Catatan dan perintah pemilik / pengawas yang ditanda tangani dan disampaikan secara tertulis. Jumlah dan jenis dari bahan – bahan, peralatan dan mesin baik yang dipakai maupun ditolak.
13
Jumlah pekerja. Dan keadaan lain – lain selama berlangsungnya kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang di isi setiap hari kemudian diserahkan kepada direksi untuk diketahui atau disahkan. b. Laporan Mingguan yaitu catatan yang berisi garis² besar hal – hal yang terjadi dan tercantum dalam ketikan yang rapi dimana merupakan resume dari laporan harian yg memperlihatkan bobot prestasi. 3. Koreksi Rencana Prestasi Pekerjaan. Tiap akhir bulan harus disampaikan kepada direksi, ptp dan pemilik proyek Bar Chart (“S” Curva) keadaan pekerjaan diatas yang didasarkan bar chart induk untuk diketahui posisi keadaan pekerjaan tiap bulannya sebanyak 3 ( tiga ) rangkap. 4. Sebagai tembusan laporan² tersebut dikirim langsung copynya kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo dalam hal ini Subdin Cipta Karya selaku koordinator ptp daerah. 5. Untuk mencegah kesalah pahaman dan kesimpang siuran dalam pelaksanaan pekerjaan, kontraktor diwajibkan menyediakan : a. Buku harian / buku direksi di tempat pekerjaan khusus untuk memuat catatan – catatan direksi, ptp dan Pengguna jasa atau wakilnya kepada penyedia jasa (kontraktor). b. Buku tersebut setiap permulaan hari kerja (pagi) harus diletakan diatas meja direksi untuk diperiksa dan di isi bila perlu. c. Untuk penerimaan perintan – perintah tersebut penyedia jasa (kontraktor) atau wakilnya diharuskan membubuhkan tanda tangan, dan kelalaian dalam hal ini dianggap telah mengetahui dan menyetujuinya. d. Penyedia jasa mendapat kebebasan untuk memberikan catatan – catatan yang dianggap perlu olehnya, bila penyedia jasa tidak mengadakanya telah dianggap ia telah mengetahui dan menyetujui semua isi perintah – perintah dan catatan – catatan dari direksi, ptp dan pengguna jasa yang tertulis dalam buku harian / buku direksi tersebut. Pasal 25 DOKUMENTASI
14
1. Pemborong harus membuat dokumentasi pekerjaan berupa foto – foto berukuran 3 R pada bagian² pekerjaan yang penting, sedapat mungkin diusahakan dengan photo berwarna dalam rangkap 2 (dua) dan diserahkan langsung kepada pemilik proyek. 2. Foto –foto tersebut diambil dari satu titik bidik tetap pada saat : a. Sebelum pekerjaan dimulai (prestasi 0 %). b. Saat pekerjaan dalam / mencapai prestasi pekerjaan sebesar ; 35 %, 55 %, 75 %, 100 % dan permintaan pembayaran angsuran. c. Setelah masa pemeliharaan atau pada waktu pekerjaan diserah terimakan. d. Setelah pekerjaan berakhir, penyedia jasa harus menyerahkan album photo sebanyak 3 (tiga) set untuk arsip proyek kepada pengguna jasa. e. Untuk setiap termin pemborong harus melampirkan photo kemajuan pekerjaan sesuai kontrak.
B. SYARAT – SYARAT KHUSUS. Pasal 1 PENJELASAN PEKERJAAN Pekerjaan yang dimaksudkan rencana kerja dan syarat -syarat dalam dokumen pengadaan ini adalah : Jenis Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Gorontalo Utara. Dimana pekerjaan tersebut diatas terdiri dari : 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor - Pekerjaan Tanah - Pekerjaan Pondasi - Pekerjaan Pasangan - Pekerjaan Beton - Pekerjaan Kosen Pintu, Jendela & Ventilasi - Pekerjaan Atap Dan Plafond - Pekerjaan Keramik - Pekerjaan Instalasi Listrik & Air - Pekerjaan Finishing 3. Pekerjaan Lain - Lain
15
Pasal 2 PERATURAN TEKNIS KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN DISAMPING PERATURAN – PERATURAN TEKNIS LAINNYA Pekerjaan agar diselesaikan menurut dan sesuai dengan : 1. Peraturan dan syarat – syarat yang tercantum dalam rencana kerja dan syarat – syarat ini, gambar² bestek, detail konstruksi dan instalasi. 2. Perubahan – perubahan dan penambahan - penambahan yang tercantum dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ( Aanwijzing ). 3. Gambar – gambar kerja yang dibuat oleh penyedia jasa (kontraktor) pada waktu pekerjaan berlangsung (Shop Drawings), yang telah mendapat persetujuan dari pihak – pihak berwenang. 4. Petunjuk – petunjuk dan keterangan yang diberikan direksi / ptp pada saat pekerjaan berlangsung. Pasal 3 HASIL PEKERJAAN 1. Hasil kemajuan fisik yang diperhitungkan harus memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut : a. Sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam RKS dan gambar Bestek. b. Hasil pekerjaan atas dasar perubahan gambar design yang disetujui oleh pemberi tugas. c. Termyn tidak melebihi hasil maksimum fisik yang telah dicapai atau ketentuan yang telah diatur dalam kontrak. d. Hasil pekerjaan sesuai kualitas dan kuantitas yang telah dicapai. e. Perubahan – perubahan yang ditetapkan oleh pemilik proyek pada waktu penunjukan pekerjaan dan selama pekerjaan berjalan. 2. Hasil pekerjaan akhir ( penyerahan pertama ) dapat diterima pemilik proyek apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : Pihak kontraktor telah mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal ditetapkanya penyerahan pertama pekerjaan kepada pemilik proyek untuk diadakan pemeriksaan hasil akhir yang telah dicapai terdiri dari : Semua pekerjaan yang telah diperintahkan baik melalui kontrak maupun perubahan– perubahan sudah dilaksanakan secara sempurna.
16
Pembersihan / perapihan pekerjaan sudah dilaksanakan secara sempurna. Gudang sudah dibersihkan dari tempatnya. 3. Apabila jangka waktu masa pemeliharaan pekerjaan sudah berakhir maka diadakan penyerahan kedua kalinya. Hal ini dapat diterima apabila sudah memenuhi persyaratan – persyratan sbb : a. Pihak kontraktor sudah melaksanakan perbaikan – perbaikan terhadap kerusakan / cacat – cacat baik dari kategori bencana alam, dan hasil perbaikan oleh kontraktor tersebut sudah dapat diterima oleh pemilik pekerjaan dalam segi kualitas / kuantitas sesuai dengan syarat² teknis . b. Pihak kontraktor sudah mengajukan permohonan tertulis 2 ( dua ) minggu sebelum ditetapkannya penyerahan kedua pekerjaan kepada pemilik pekerjaan, untuk diadakan pemeriksaan terhadap hasil perintah tertulis atau dan pada buku harian sewaktu penyerahan pertama pekerjaan. c. Loods kerja / Gudang (bila tidak ditentukan lain oleh pemilik pekerjaan) sudah dibersihkan sesuai petunjuk pengawas lapangan. d. Apabila pihak Kontraktor tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang diberikan saat penyerahan pertama, maka biaya jaminan 5% tidak dapat diterima dan pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor lain dengan dana tersebut. e. Ketentuan – ketentuan atau perintah – perintah yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud pada pasal ini diatas, pihak kontraktor hanya dapat melaksanakan atas perintah tertulis dari pemilik pekerjaan. Pasal 4 PEKERJAAN PERSIAPAN / PENDAHULUAN 1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, penyedia jasa terlebih dahulu harus melakukan segala persiapan yang dapat membantu atau mendukung kelancaran pekerjaan sehingga tidak terjadi hambatan dikemudian hari nanti. 2. Persiapan – persiapan yang dimaksud antara lain : a. Pengecekan lokasi / situasi dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan, serta melaporkan segala sesuatunya atau mengkonsultasikan dengan direksi pekerjaan, direksi lapangan. b. Mendirikan direksi keet, gudang dan loods kerja yang dapat melindungi para pekerja dan bahan - bahan bangunan.
17
c. Menyediakan peralatan penting dilokasi sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan dilaksananakan dalam keadaan baik dan siap pakai. d. Pemasangan Papan Nama Proyek Pasal 5 OBSERVASI LAPANGAN 1. Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan, wajib menunjuk tenaga pelaksana Full Time untuk pekerjan ini yang bertanggung jawab dan diberi wewenang penuh dalam tugasnya dan meminta izin secara tertulis kepada pengguna jasa. 2. Tenaga pelaksana kontraktor wajib memimpin pelaksanaan Observasi dilapangan sesuai ruang lingkup yang tercantum dalam kontrak didampingi pengawas harian lapangan, hasil observasi ini harus segera dilaporkan secara tertulis kepada pemilik proyek meliputi : a. Keadaan dan kecocokan lokasi pekerjaan dengan gambar rencana, tentang ukuran, dimensi, sasaran dan fungsi. b. Titik tetap yang digunakan untuk dasar pelaksanaan pekerjaan. c. Uraian singkat tata cara pelaksanan pekerjaan. d. Kesimpulan / Saran. 3. Sebelum dimulai pelaksanaan pihak kontraktor bersama pengawas lapangan perlu mengadakan pra paper kerja membahas program kerja meliputi : a. Hubungan dengan masyarakat dan pemerintah setempat sehingga mendapat dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan. b. Penyusunan waktu kegiatan pada bagian – bagian pekerjaan dalam bentuk rencana yang diplot dalam barcart. c. Penyusunan waktu pengadaan bahan serta peralatan sesuai jumlah yang diperlukan sebelum dimulai agar diplot dalam barcart. d. Penyusunan waktu pengerahan tenaga kerja sesuai kebutuhan dan sifat pekerjaan yang diplot dalam barcart. e. Hal – hal yang dimaksud dalam butir diatas menjadi dasar monitoring pelaksanaan dan segala perubahan dari rencana pelaksanaan yang telah disusun, pihak kontraktor dapat mengajukan alasan secara tertulis untuk menjadi bahan pertimbangan pemilik proyek.
18
f. Berdasarkan ayat 3 diatas, pihak pemberi tugas bersama kontraktor melaksanakan rumusan ketetapan program kerja pada tempat yang ditentukan, dan ketetapan ini bersifat mengikat untuk dipatuhi selama pelaksanaan pekerjaan. Pasal 6 PENGUKURAN KEMBALI ( UITZET ) 1. Pihak Kontraktor wajib melaksanakan pengukuran kembali dengan berpedoman pada titik tetap yang ditentukan oleh direksi lapangan. 2. Kontraktor wajib memasang patok tetap / pembantu pada lokasi – lokasi sebagai berikut ; a. Memasang kembali nuit beton bila titik ikat menurut gambar Bestek sudah hilang, elevasi nuit harus cocok dengan gambar rencana / revisi, ukuran pelaksanaan pembuatan patok ditentukan oleh pengawas lapangan. b. Memasang patok pembantu dari patok kayu untuk petunjuk : Galian pondasi, pasangan pondasi, pasangan dinding, saluran air keliling bangunan dan bak kontrol, dan sebagiannya yang diperlukan. 3. Pemasangan Bouwplank dan profil dibuat dari bahan kayu atau bambu yang memenuhi syarat, ukuran berdasarkan gambar design / revisi dan elevasi rencana yang ditentukan setelah hasil uitzet. 4. Pemasangan bouwplank dan profil pada pekerjaan baru / penyempurnaan ditentukan trance yang lurus minimal 50 m’ dan trance yang berbelok 10 – 25 m’. 5. Dokumentasi yang wajib diadakan dan diserahkan kepada pemilik pekerjaan yaitu : a. Buku ukur yang telah diperiksa dan disetujui. b. Gambar hasil uitzet yang asli. c. Patok tetap yang dipasang dan dipelihara selama kontrak. 6. Gambar design yang berdasarkan hasil uitzet yang terakhir, menjadi dasar perhitungan volume yang dilaksanakan oleh kontraktor. 7. Kontraktor harus menyediakan pembayaran untuk pelaksanaan pengukuran kembali ( uitzet ) pada pekerjaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : sebelum, sedang dan selesai pekerjaan, yang pelaksanaanya diatur / ditetapkan oleh pemilik pekerjaan (pemberi tugas). Pasal 7
19
PEMBERSIHAN LAPANGAN 1. Daerah proyek yang keadaan lapanganya atau pada tempat – tempat lokasi bangunan yang masih berupa hutan, maka sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, agar terlebih dalulu pohon – pohon atau tanaman² harus dibersihkan dari tempat² itu bersama akar – akarnya atas biaya pemborong termasuk ganti rugi tanaman sebelum dimulai pelaksanaannya ( apabila ada ganti rugi tanaman ). 2. Daerah proyek yang kedaan lapanganya terdiri dari tegalan / rumput – rumput, maka tempat² / lokasi pekerjaan harus bebas dari rerumputan tersebut. 3. Tanah Humus dikupas sedalam minimal 25 cm dari permukaan tanah tempat lokasi pekerjaan, hasil galian / kupasan tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai timbunan, harus dibuang atau dikeluarkan dari daerah pekerjaan. Tempat pembuangan hasil galian / kupasan tanah tersebut akan di tunjuk atau ditetapkan dilapangan oleh pengawas lapangan. 4. Semua kerusakan-kerusakan terhadap pekerjaan ini serta milik umum / perorangan yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor, harus diperbaiki kembali sesuai dengan semula dan diganti atas biaya dari kontraktor. Pasal 8 DASAR UKURAN TINGGI DAN UKURAN–UKURAN POKOK 1. Sebagai dasar pengukuran tinggi lantai atau tinggi dasar ± 0,00 (titik duga) dipakai tinggi lantai pada denah bangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya titik ditentukan secara permanen dan oleh penyedia barang/jasa (kontraktor) diberi tanda jelas dengan noit beton yang kokoh, dimana noit beton ini baru boleh dibongkar setelah pekerjaan selesai untuk penyerahan pertama kalinya. Ukuran–ukuran tinggi ini (tinggi dasar) diambil ± 100 cm diatas muka tanah atau disesuaikan dengan keadaan lokasi dan bangunan yang telah ada atau sesuai gambar. 2. Ukuran-ukuran pokok dan ukuran detail tertera pada gambar rencana (bestek), diwajibkan penyedia barang/jasa (kontraktor) hendaknya meneliti kembali ukuran– ukuran tersebut. Jika ada perbedaan dan ketidak cocokan, hendaknya segera melaporkan dan memperbincangkan dengan direksi pekerjaan, ptp dan pemilik proyek. Penyedia jasa harus memperhatikan hal-hal sbb : a. Ukuran yang tertera pada gambar konstruksi beton harus disesuaikan dengan ukuran jadi. b. Ukuran-ukuran pada konstruksi kusen alluminium harus disesuaikan dengan ukuran jadi yang ada dipasaran. Pasal 9
20
PENGUKURAN DAN PAPAN BANGUNAN 1. Penyedia barang/jasa (Kontraktor) wajib meneliti ukuran-ukuran dilapangan dan melaporkan segala sesuatu kepada direksi pekerjaan, ptp dan pemilik proyek. 2. Pasangan patok – patok untuk menentukan situasi harus dilakukan bersama dan atas persetujuan direksi pekerjaan, ptp dan pemilik proyek. 3. Segala pekerjaan pengukuran / persiapan (Uitzet) adalah menjadi tanggung jawab kontraktor. 4. Pengukuran – pengukuran sudut siku, ketinggian (peil), panjang dan lebar harus menggunakan teropong waterpass, theodolite prisma penyiku dan lain – lain. Pengukuran siku dengan benang secara prinsip segitiga phytagoras hanya dibolehkan untuk bagian² kecil dan tidak penting saja. 5. Ketidak cocokan yang mungkin ada dilapangan antara gambar dan kenyataan harus segera dilaporkan kepada direksi pekerjaan, ptp dan Pemilik proyek. 6. a. Pekerjaan pemasangan papan bouwplank adalah termasuk pekerjaan kontraktor dan harus dibuat dari kayu, bambu tidak diperkenankan untuk digunakan. b. Pekerjaan penggalian pondasi tidak boleh dimulai sebelum papan bouwplank dipasang, tinggi dasar (± 0,00) sumbu – sumbu dinding harus disetujui direksi / ptp. Pasal 10 PEKERJAAN TANAH 1. Galian Tanah. a
Seluruh daerah yang akan terletak dibawah lantai bangunan harus dikupas lapisan humusnya, hasil kupasan dibuang ketempat yang akan ditunjuk oleh direksi lapangan / ptp.
b
Galian tanah dilaksanakan untuk : Mendapatkan peil yang sesuai dengan peil permukaan lantai sesuai dengan gambar. Konstruksi Pondasi.
c Jika terdapat air hujan menggenang dalam parit / galian pondasi harus dipompa keluar. d Jika terdapat tempat yang gembur pada dasar parit/galian pondasi, harus digali dan ditimbun kembali dengan pasir urug kemudian di siram air dan di padatkan.
21
e Galian harus mencapai kedalaman seperti tercantum dalam gambar bestek dan cukup lebar agar para pekerja dapat bekerja dengan leluasa. f Galian tanah tidak boleh melebihi kedalaman yg ditentukan, dan bila hal ini terjadi pengurugan kembali harus dilakukan tanpa biaya tambahan dari pimilik. g Apabila ada kemungkinan dinding parit/galian akan runtuh atau longsor, agar dilakukan usaha – usaha pengamanan misalnya dengan membuat anyaman bambu keliling dinding parit / galian. 2. Urugan Tanah. a. Untuk bagian – bagian yang rendah diluar bangunan dilakukan pengurugan tanah / pasir urug sampai mencapai ketebalan sesuai dgn ketentuan dalam gambar. Urugan tanah harus dilaksanakan lapis demi lapis maximum 20 cm setiap lapisannya dengan menggunakan stamper (alat pemadat) untuk mendapatkan kepadatan yang optimal. b. Tanah humus tidak diperkenankan untuk mengurug, dan tanah yang berasal dari tanah galian yang tidak dapat dipakai untuk maksud–maksud penambahan/penimbunan harus dibuang atau ditimbun serta diratakan pada suatu tempat yang akan ditentukan oleh direksi/ptp dan pimilik proyek. c. Urugan tanah harus di laksanakan sesegera mungkin terutama untuk urugan kembali dari parit / galian pondasi setelah pekerjaan pondasi selesai dikerjakan, agar cukup waktu untuk dipadatkan. Pasal 11 URUGAN PASIR 1. Urugan pasir dilaksanakan untuk : a. Menguruk kembali galian yang ada dibawah pondasi setebal 5 – 10 cm. b. Urugan dibawah lantai setebal 10 cm c. Dibawah saluran – saluran pembuangan (ketebalan disesuaikan) agar pipa dapat terletak rata / stabil dan dibawah bak pemeriksaan atau bak kontrol pada septiktank. d. Tempat – tempat lain dianggap perlu sebagai syarat teknis yang baik dan sempurna sesuai Gambar bestek dan AV 1941.
22
2. Urugan pasir dilaksanakan lapis demi lapis, maximum 20 cm setiap lapis dan harus ditumbuk serta diairi sampai padat sebelum lapisan berikutnya dipasang Pasal 12 PEKERJAAN PONDASI 1. a. Pekerjaan pondasi harus didasarkan pengukuran dan papan bouwplank yang teliti, sesuai dengan ukuran minimal dalam gambar. b. Perubahan pada konstruksi pondasi diperbolehkan setelah mendapat persetujuan dari direksi pekerjaan, ptp dan pemilik proyek. 2. Pondasi pasangan batu belah : a. Pondasi batu kali / batu belah dipasang dengan adukan 1 semen : 4 pasir. b. Sebelum diurug diberap dengan campuran 1 semen : 3 pasir. c. Batu kali / belah yang dipakai adalah jenis keras, batu keropos, bulat, tipis / kecil, batu karang tidak boleh dipakai. d. Batu kerikil dan pasir pasangan harus yang baik serta bersih.
Pasal 13 PASANGAN BATU BATA/BATU MERAH 1. Semua dinding bata dibuat sebagai dinding tidak memikul beban dari pasangan batu bata tebal 1/2 batu atau menurut petunjuk gambar detail. 2. Apabila tidak tercantum dalam gambar, maka untuk dinding tembok 1/2 batu setiap luas 9 M² harus diperkuat dengan kolom praktis dan ring beton bertulang (latay balok). 3. Ukuran dan tulangan kolom praktis / ring beton sesuai dengan gambar bestek atau menurut petunjuk direksi pekerjaan dan ptp. 4. Pemasangan batu bata dengan : a. Adukan 1 semen : 3 pasir dilaksanakan untuk semua pasangan trasraam, pemasangan rolag bata dan disekitar kosen atau yang ditentukan dalam gambar bestek dan gambar detail. b. Adukan 1 semen : 5 pasir dilaksanakan untuk semua pemasangan bukan trasraam sesuai yang ditentukan dalam gambar bestek dan gambar detail.
23
5. Sebelum dipasang batu bata harus direndam lebih dahulu dengan air, dalam hari yang sama setelah pemasangan batu bata selesai dikerjakan, siar – siar dikeruk sedalam 1 cm agar plesteran dapat melekat dengan baik. 6. Pada bagian atas pintu/jendela dan ventilasi dipasang balok latay dengan ukuran dan tulangan sesuai dengan yang tertera dalam gambar bestek / gambar detail. 7. Penyedia barang/jasa diwajibkan mengajukan contoh batu bata terlebih dahulu untuk disetujui, direksi pekerjaan / ptp berhak menolak batu bata tersebut bila tidak memenuhi syarat seperti : a. Pembakaran kurang matang / merata. b. Banyak mengandung retak-retak atau keropos. c. dan lain sebagainya. Pasal 14 PEKERJAAN BETON BERTULANG 1. Pada garis besarnya konstruksi beton bertulang ialah : a. Kolom, Sloof, Ring balok. b. Pekerjaan lainnya dimana dianggap perlu menurut syarat pelaksanaan yang baik / sempurna dan harus dikerjakan dan dibuat dari konstruksi beton bertulang. 2. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan Beton Bertulang : a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan ini dimulai pelaksana wajib meneliti dimensi / ukuran yang tertera dalam gambar. b. Pelaksanaan pekerjaan ini berpedoman pada peraturan beton Indonesia (PBI) 1971 NI – 2. dengan mutu beton K - 175 dan mutu baja U - 24. c. Untuk konstruksi ini disyaratkan memakai pasir campuran pasir halus dan kasar, jadi tidak diperkenankan pasir halus saja. d. Masa pengeringan beton minimal 21 hari namun terhadap bekesting penahan sisi vertikal dapat dilepas 3 hari sesudah pengecoran atau menurut petunjuk direksi pekerjaan / ptp. e. Bahan bekesting harus cukup kuat terhadap cuaca, sistem pemasangan dibuat mudah lepas dan tidak mempengaruhi konstruksi tersebut. f. Pengecoran dapat dilaksanakan setelah pembesian diperiksa dan disetujui oleh direksi / ptp dan pemilik proyek. g. Setelah pengecoran, beton harus selalu dibasahi air minimal 2 kali sehari selang 7 hari kalender.
24
h. Beton tidak bertulang campuran 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil di buat untuk neut beton kosen pintu/jendela setinggi 10 - 15 cm. i.
Kwalitas bahan. Baik untuk beton bertulang maupun beton tak bertulang agregat kerikil harus padat tanpa rongga dan keras, tidak berlumut atau licin, tidak ringan, tidak berkarang, bukan kerikil laut dan bebas dari segala kotoran. Untuk konstruksi ini dipakai pasir kali / pasangan yang padat keras dan bersih dari kotoran, lumpur dan bahan organik lainnya yang merugikan, tidak diperkenankan memakai pasir laut. Pengunaan air untuk konstruksi ini dipakai air yang bersih, bebas dari bahan kotoran organik, minyak dan lumpur. Untuk konstruksi ini diharuskan memakai semen yang mempunyai sertifikat merek.
j.
Secara periodik harus dilaksanakan pengujian kekuatan tekan kubus beton (Mix Design) sesuai dengan ketentuan didalam PBI 1971 pasal 4.6. dan biaya pengujian tersebut ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
Pasal 15 PEKERJAAN BETON TIDAK BERTULANG 1. Dengan campuran 1 semen : 3 psr : 5 krl dilaksanakan untuk lantai, serta bagian² pekerjaan lainnya yang tercantum dalam gambar bestek / detail, atau sesuai petunjuk dan instruksi direksi pekerjaan, ptp. 2. Lain – lain pekerjaan dimana dianggap perlu menurut syarat-syarat pelaksanaan yang baik dan sempurna atau sesuai petunjuk direksi teknik / direksi pekerjaan dan ptp. Pasal 16 PEKERJAAN PLESTERAN / PENGHALUS BETON 1. Pada pasangan batu bata, sebelum diplester bidang tembok harus dibasahi dahulu sampai jenuh, begitu selesai memasang batu bata siar–siar dikeruk sedalam 1 cm untuk tujuan supaya plesteran dapat lebih kokoh menempel pada pasangan batu bata. Permukaan beton yang akan diplester sebelumnya harus diberap dahulu dgn air semen, kemudian dilakukan pemelesteran. Kesemuanya ini harus dilaksanakan dengan sesungguhnya oleh kontraktor (penyedia barang/jasa). 2. Semua permukaan pasangan batu bata / kali yang terpendam didalam tanah harus diplester kasar (berapen) dengan adukan yang sama.
25
3. Dengan adukan 1 semen : 3 pasir dilakukan untuk semua plesteran sudut – sudut, pinggiran tembok dan beton, pasangan rolag bata dan pasangan bata adukan kuat (trasram). 4. Tebal plesteran tembok bata diambil maksimum 15 mm, plesteran tembok boleh dilakukan apabila selesai dengan pemasangan pipa–pipa saluran air dan listrik, Pembobokan plesteran untuk maksud tersebut tidak diperkenankan, setelah pekerjaan² plesteran selesai maka dilanjutkan dengan acian semen.
Pasal 17 PEKERJAAN KAYU
1. Pekerjaan kayu kls III dilaksanakan untuk cetakan beton / bekesting. Pasal 18 PEKERJAAN KERAMIK 1. Pekerjaan lantai menggunakan Bahan Granit ukuran 60 x 60 cm, atau sesuai petunjuk gambar, direksi, ptp dan pemilik proyek. 2. Adukan atau perekat yang dipakai dibawah ubin / lantai granit adalah 1 pc : 2 psr 3. Bahan Keramik / Granit harus mempunyai ukuran yang tepat dan pinggiran – pinggirannya yang tajam dan utuh, kualitas baik, yang retak tidak boleh dipasang, warna harus rata. 4. Semua jenis bahan keramik lantai atau dinding harus diberikan contoh² untuk disetujui direksi, ptp dan pemilik proyek sebelum dipasang. Pasal 19 PEKERJAAN LANGIT-LANGIT 1. Dipergunakan gipsum tebal minimum 9 mm uk. sesuai gambar rencana untuk semua ruangan dalam/luar gedung, bagian lain disesuaikan, Rangka plafond menggunakan baja ringan hollow 4 x 4 cm, 2 x 4 cm. 2. List plafond gipsum profil Sp.14 cm di pasang pada bagian pertemuan antara plafond dengan dinding dicat, warna akan di tentukan kemudian oleh pemberi tugas.
26
3. Pada bagian tertentu dipasang Ornamen dia. 120 cm. 4. Guna keperluan pemeriksaan, maka dibuatkan lobang orang pada salah satu ruangan dalam bangunan. Pasal 20 PEKERJAAN CAT DAN TEAK OIL 1. Untuk cat tembok, cat kayu, cat besi, cat menie dan lain-lain dipergunakan cat dengan kualitas / merek seperti ketentuan sebagai berikut : a. Cat tembok menggunakan setara merek Metrolite atau Catilac. b. Menie kayu dan menie besi merek Glotex atau sejenis. c. Teknik pengecatan harus mengikuti ketentuan dari pabrik. 2. a. Cat tembok dilaksanakan untuk semua permukaan dinding tembok, plesteran beton Dan Plafond Gipsum. Kesemuanya ini harus di kerjakan dengan 2 (dua) kali cat dasar dan 2 (dua) kali cat penutup. Pasal 21 PENUTUP ATAP, BUBUNGAN 1. Penutup atap digunakan jenis Celulosa Bitumen Gelombang, dipasang setelah rangka atap baja ringan selesai dikerjakan, bahan penutup atap dipaku dengan menggunakan paku ulir, paku sekrup setara paku onduline. 2. Pemasangan penutup atap agar dilakukan dengan secermat dan seteliti mungkin sehingga tidak terjadi kebocoran serta lendut . 3. Bubungan atap ditutup rapat pada bagian atas atap/ jurai dilapisi papan ukuran 2/14 cm. 4. Bahan penutup atap menggunakan : a. Penutup atap yang dipergunakan adalah Atap Celulosa Bitumen berbentuk gelombang setara Onduline, yang sifatnya fleksibel, tidak berkarat, dapat meredam cuaca panas dan dapat meredam suara air hujan.
27
b. Bubungan / penutup kepala atap di pasang dari bahan Bubungan/ Nok Celulosa Bitumen setara Onduline. c. Talang / Jurai dipergunakan seng plat bjls 30. Pasal 22 PEKERJAAN KACA 1. Kaca Reflektif Blue Tebal 5 mm dipergunakan pada Daun Jendela, Ventilasi dan Kaca mati pada bagian yang terlihat dari luar bangunan. 2. Kaca bening Tebal 5 mm Pada Pemasangan Daun pintu engsel tanam, Daun pintu Door Closer, Ventilasi dan Kaca Mati pada bagian dalam ruangan. Dan pada bagian-bagian tertentu/ pintu ruangan kerja dipasang Sand Blast Sticker. 3. Kaca Bening Tebal 12 mm pada Daun pintu Frame Less. 4. Bahan kaca yang dipakai jenis Refleklif Blue setara One way kwalitas baik tidak cacat seperti rengat, retak, putus pinggirannya, berlubang, berbintik-bintik dan lain sebagainya. Pasal 23 PEKERJAAN HALAMAN 1. Pada waktu penyerahan pekerjaan untuk pertama kalinya semua bangunan sementara harus sudah dibongkar, sisa-sisa bahan bangunan lainnya yang terdapat dilokasi pekerjaan segera dibersihkan . 2. Pengurugan halaman dilaksanakan sesuai dengan kemiringan/keadaan yang dimaksud (sesuai medan atau lokasi), agar tidak terdapat genangan air hujan.
Pasal 24 PENGUJIAN BAHAN-BAHAN 1. Semua bahan, alat dan perlengkapan yang akan dipakai, sebelum dipergunakan/dibeli atau dikirim harus telah diuji dan diperiksa oleh direksi pekerjaan, ptp atau instansi terkait lainnya. 2. Pemasangan dan penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan dokumen pelelangan dan petunjuk direksi pekerjaan, ptp dan pemimpin bagian proyek menjadi resiko penyedia barang/jasa. 3. Penyedia barang/jasa wajib mengadakan segala fasilitas dan biaya bagi pengujian bahan-bahan tsb.
28
Pasal 25 JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA 1. Penyedia barang/jasa wajib menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang selalu dalam keadaan siap pakai dilokasi pekerjaan untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja. 2. Penyedia barang/jasa wajib menyediakan air minum yang cukup bersih/memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas/pekerja yang ada dilokasi. 3. Penyedia barang/jasa agar menyediakan pula air bersih, km/wc yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja, membuat tempat penginapan sementara didalam lokasi pekerjaan. 4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial serta keselamatan para pekerja wajib diberikan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 PERATURAN PENUTUP 1. Jika dalam Rencana kerja & Syarat-syarat ini tidak disebutkan perkataan Yang dilever Pemborong atau Yang dipasang Pemborong, maka harus dianggap bahwa perkataan itu sudah tercantum apabila pekerjaan tsb jelas termasuk pekerjaan penyedia barang/jasa (Kontraktor) dan tidak diterangkan sebaliknya. 2. Kalau dianggap perlu, maka penyedia barang/jasa diwajibkan membuat gambar² revisi pada gambar bestek / gambar detail yang telah dilaksanakan. Gambar tersebut dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada direksi pekerjaan, ptp dan pemilik pekerjaan pada saat penyerahan pertama pekerjaan, satu copy gambar tersebut diserahkan pada perencana pada waktu yang sama. 3. Jika dalam dokumen pelelangan ini belum tercakup beberapa jenis pekerjaan atau persyaratan lainnya, maka hal tersebut akan diatur dalam penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
Gorontalo, 08 April 2011 Dibuat oleh, PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BPS KABUPETEN GORONTALO UTARA 29
TTD
Menyetujui, KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TTD
IR. HUSAIN DUHENGO Nip. 340 014 359
30
